Senin, 23 April 2018

MEWUJUDKAN TOLERANSI BERAGAMA DALAM MEMBANGUN KERAGAMAN BERDASARKAN PANCASILA

Wajihuddin
Emai: wajisyah123@gmail.com

Abstrak: Pancasila sebagai jiwa dan raga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, maka sejatinya Pancasila inilah yang memberikan nafas dan nyawa dalam
keberlangsungan kehidupan agama-agama di Indonesia. Menumbuhkan dan
menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara khususnya dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar
ummat beragama agar tercipta stabiliats nasional dalam kehidupan beragama terjalin
harmonis, aman, damai, tentram sesuai keinginan dan cita-cita bangsa ini. untuk
mewujudkan toleransi dan kerukunan kehidupan ummat beragama yang sejati ditengah
karagaman agama yang berbeda-beda, perlu tercipta adanya satu konsep bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang dapat mengikat semua kelompok sosial masyarakat hidup
berdampingan menghargai perbedaan agama-agama dan membangun kesadaran
menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadi ledakan konflik antar ummat
beragama.
Kata kunci: Toleransi, Agama, Keberagaman, Pancasila

PENDAHULUAN
Identitas Nasional bangsa kita beraneka ragam baik dari suku, ras, agama, budaya,
golongan, bahasa, dan lain-lain merupakan bagian yang sudah melekat disandang
masyarakat Indonesia dari Sabang samapi Merauke, dan dari pulau Nias sampai pulau
Rote. Demikian juga agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia sangat majmuk dan
beraneka ragam mulai dari Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu sebagai
agama terakhir yang diresmikan oleh pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) di
era reformasi.Indonesia Sebagai bangsa yang besar, masyarakat yang majmuk dan beragam
harus ditanamkam dalam kesadaran kognitif semua elemen bangsa baik pemerintah
maupun warga negara bahwa Tuhan telah menakdirkan kita hidup di hamparan Nusantara
memiliki perbedaan agama memiliki potensi konflik yang perlu diantisipasi oleh
semuanya. Konflik antar ummat beragama bisa terjadi manakala semua elemen bangsa ini
tidak memelihara, merawat, dan membina persaudaraan ummat antar pemeluk agama
dengan cara saling mengerti, memahami, menghargai, dan toleransi sehingga bisa terjalin
kerukunan antar ummat beragama. Sebagaimana visi dan misi agama memberikan
tuntunan dan ajaran pada pemeluknya untuk bersikap damai, tenteram, indah, saling
menghormati, saling menghargai antar sesama manusia.

Belajar dari fenomena persoalan-persoalan agama yang terjadi di masyarakat
Indoesia mulai dari kasus penistaan agama oleh mantan gubernur DKI Jakarta Basuki
Cahaya Purnama (Ahok), Aksi Bela Islam 212 baik jilid satu maupun jilid dua, gerakan
radikalisme yang dilakukan kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama, aksi
terorisme oleh sekelompok orang baik teror bom yang terjadi di bali, di Jakarta, Medan,
Sulawesi, dan berbagai tempat yang terjadi di wilayah Indonesia. Demikian juga konflik
agama yang sifatnya global terjadi di berbagai negara di dunai ini, mulai dari konflik
agama di Mindanau Pilipina, konflik agama di Rohignya Vietnam, konflik agama yang
terjadi di negara Arab Timur Tengah baik di Suriah, Irak, dan negara-negara lainnya yang
______________________________________________________________
Wajihuddin, S.Pd., M.Hum adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
12Mewujudkan Toleransi Beragama Berdasarkan Pancasila...( Wajihuddin )
dilakukan oleh kelompok ISIS, bahkan konflik agama yang baru-baru ini terjadi di Mesir
menewaskan lebih dari 300 orang dilakukan oleh kelompok ISIS.
Kecenderungan terjadinya konflik radikalisme, terorisme, perang tidak saja
disebabkan persoalan agama tetapi dipicu oleh persoalan yang lebih kompleks yaitu
persoalan sosio-ekonomi, politik, budaya yang terjadi dalam kelompok ummat beragama.
Biasanya konflik terjadi dengan dasar pengakuan sepihak dengan asumsi perbuatan yang
dilakukan mendapat restu dan dibenarkan oleh agama. Pengklaiman sepihak oleh
kelompok bersangkutan biasanya membawa simbol-simbol agama dan atas nama Tuhan
seolah-olah mendapat legitimasi pembenaran agama. Mereka hanya berpedoman pada
prinsip seolah-olah perbuatan yang dilakukan kelompok merekalah yang benar sedangkan
yang dilakukan kelompok lain adalah salah, 0leh karenanya mereka berpandangan
kelompok lain perlu dikembalikan ke jalan yang benar dengan cara pemakasaan.
Fenomena demikian sebenarnya bukan lagi atas nama agama dan Tuhan, karena pada
hakikatnya esensi agama adalah menyembah, mengabdi, tunduk, rendah hati baik kepada
transenden Ilahi maupun maupun kepada sesama manusia dan alam.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan toleransi dan kerukunan kehidupan ummat
beragama yang sejati ditengah karagaman agama yang berbeda-beda, perlu tercipta adanya
satu konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dapat mengikat semua
kelompok sosial masyarakat hidup berdampingan menghargai perbedaan agama-agama
dan membangun kesadaran menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadi ledakan
konflik antar ummat beragama. Dengan demikian semangat kebangsaan terus dihidupkan
dan digelorakan sebagai garda terdepan menjunjung tinggi niali-nilai yang melekat sebagai
identitas bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian dan karakter santun, ramah, saling
menghargai, saling menghormati, tenggang rasa yang sudah tertanam dan mengakar kuat
dalam nilai-nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila sebagai jiwa dan roh bangsa Indonesia.
Untuk itulah ketika Pancasila sebagai jiwa dan raga dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, maka sejatinya Pancasila inilah yang memberikan nafas dan
nyawa dalam keberlangsungan kehidupan agama-agama di Indonesia. Menumbuhkan dan
menghidupkan nilai-nilai Pancasila adalah keniscayaan dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara khususnya dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar ummat
beragama agar tercipta stabiliats nasional dalam kehidupan beragama terjalin harmonis,
aman, damai, tentram sesuai keinginan dan cita-cita bangsa kita. Dari uraian permasalahan
di atas jelaslah pentingnya menumbuhkan dan mewujudkan toleransi dan kerukunan antar
ummat beragama berlandaskan pada Pancasila sebagai jiwa dan roh bangsa Indonesia
untuk mendapat jawaban penyelesaian dan solusi dari problem keagamaan yang
berkembang selama ini .

Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti bertahan atau
memikul. Toleran disini diartikan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai atau
tidak memberi tempat kepada orang lain walaupu kedua belah pihak tidak sependapat
(Siagian dalam Firdaus,2014). Padanan kata toleransi dalam bahasa Arab adalah Tasamuh.
Tasamuh dalam bahasa Arab memiliki arti membiarkan sesuatu agar dapat agar dapat
saling mengizinkan dan saling mempermudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat
diartikan agar diantara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan
tempat bagi pendapat yang lain dan masing-masing pendapat memperoleh hak untuk
mengembankan pendapatanya dan tidak saling menjegal satu sama lain.Toleransi adalah
sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok
yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh suara mayoritas.

DaLam perspektif kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antar agama dan
negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu: pertama integrated (penyatuan
agama dan negara), kedua Intersectional (persinggungan antara agama dan negara), ketiga
13Jurnal Pendidikan dan Humaniora ISSN 1907-8005, Vol. 58. No.1 Desember 2017
sekularistik (Pemisahan antara agama dan negara). Bentuk hubungan agama dan negara di
negara-negara barat dengan menganut sekularisme yaitu pemisahan antara negara dan
agama sudah dianggap sudah selesai(Abdillah, 2013).Di Indonesia Pancasila sebagai dasar
negara dan pandangan hidup bangsa menegaskan bahwa keberadaan agama dan negara
berada dalam titik persinggungan, bukan negara dengan dasar agama yaitu dalam bentuk
penyatuan agama dan negara, juga bukan negara dengan dasar sekalrisme yaitu bentuk
negara agama dan negara terpisah. Dalam perspektif filsafat Pancasila sudah jelas dan final
bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak didasarkan pada negara agama,
tetapi Indonesia dibangun oleh agama-agama yang ada di Nusanatara. Jadi tidak boleh
mengklaim hanya agama tertentu yang membangun negara ini. Sebagai bentuk
penegegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara basis utamanya adalah agama
Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu kemanusiaan yang beragama berketuhanan Yang Maha
Esa, Kebangsaan yang beragama berketuahan Yang Maha Esa, persatuan dan demokrasi
yang berkeagamaan berketuhanan Yang Maha Esa, keadilan yang beragama berketuhanan
Yang Maha Esa.

Berdarkan Konstitusi negara telah menjamin dan mewajibkan setiap penduduk
Indonesia untuk memeluk salah satu agama-agama yang telah diakui eksistensinya oleh
Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Negara Indonesia memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama
yang telah ada di Indonesia yaitu agama Islam, kristen protestan, Kristen Katolik, Hindu,
Budha, dan Konghucu. Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 tersebut sangat urgen bagi negara
untuk memberi jaminan stabilitas keamanan dan kenyamanan terhadap agama-agama dan
para pemeluknya di dalam kebrlangsungan menjalankan ibadah sesuai agama masing.
Implemntasi toleransi dan kerukaunan ummat beragama sebagai bentuk penegasan dari
pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah mutlak dilakukan bagi ummat beragama dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian
setiap pemeluk agama mendapatkan kesempatan untuk menjalankan agama dan
menciptakan kehidupan ummat beragama sesuai dengan ajaran agama masing-masing.
Oleh karenanya Pengembangan agama dan kehidupan agama di Indoesia tidak boleh
menjurus ke arah tumbuhnya agama yang sempit yang dapat menimbulkan konflik antar
ummat beragama.
Ada lima prisnsip dalam membangun toleransi dan kerukunan antar ummat
beragama dalam menjaga gesekan-gesekan sosial masyarakat dan mengantipasi terjadinya
konflik agama yang dapat dijadikan pedoman semua pemeluk agama dalam kehidupan
sehari-hari. Lima prinsip tersebut (Nazamuddin,2017) adalah sebagai berikut: (1) tidak
satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat; (2) adanya persamaan
yang dimiliki agama-agama, yaitu manusia selaku pemeluk agama adalah sama-sama
sebagai makhluk Tuhan mempunyai kedudukan yang sama dalam konteks kebangsaan, (3)
adanya perbedaan mendasar tentang ajaran agama-agama, diantaranya perbedaan kitab
suci, nabi, dan tata cara ibadah; (4) adanya bukti kebenaran agama, sebagai bentuk pegasan
kembali bahwa agama yang diyakini oleh pemeluknya pasti sudah mengakui dan meyakini
kebenarannya. Persoalan kemudian muncul ketika penganut agama bersikap berlebihan
merasa dirinya dan kelompoknya yang paling benar sehinnga menganggap agama lain
yang salah. (5) tidak boleh ada paksaan seseorang untuk menganut suatu agama atau suatu
kepercayaan.
Pejelasan yang sama juga disamapaikan oleh Maftuh Basuni (dalam Nazamuddin,
2017) bahwa toleransi dan kerukunan ummat beragama merupakan pilar kerukunan
nasional adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke
waktu. Kerukunan hidup antar ummat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama
ummat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghargai kesetaraan
14Mewujudkan Toleransi Beragama Berdasarkan Pancasila...( Wajihuddin )
dalam pengamalan pengajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
PEMBAHASAN
Dinamika Konflik Agama dan Penyebabnya
Berdasarkan sejarah agama-agama di Nusantara bahwa nilai kepribadian dan
karakter tercermin dalam kehidupan sehari-hari dalam hidup beragama berdampingan
secara harmonis saling membangun kerja sama dan toleransi beragama sehingga terjalin
kerukunan hidup beragama (Wijaya, 2011). Bahkan ketika Islam datang ke Nusantara tidak
datang dengan wajah garang dan paksaan tapi datang datang dengan muka senyum dan
menyenangkan. Sehingga Islam dengan mudah diterima masyarakat Nusanatara dan
mampu menggeser agama-agama yang sudah ada sebelumnya (Karim, 2007}.
Pandangan dari berbagai kalangan bahwa Sejarah banyak menceritakan bahwa
Islam sangat rekonsiliatif dengan sistem ketata kerajaan. Pada masa kerajaan, Islam dan
agama-agama lainnya hampir tidak pernah ditemukan catatan konflik. Sehingga Islam
memberi ruang positif yang menarik dan menyenangkan bagi masyarakat sehingga Islam
berkembang dengan pesat di bumi Nusantara. Islam datang ke Nusantara dengan peran
wali songo dengan model dakwah yang rekosnsiliatif dan kolaboratif dengan tetap
menghargai dan menjujung tinggi kultur yang berkembang di masyarakat. Model dakwah
yang dikembangkan oleh Wali Songo tidak pernah menolak dan menghapus tradisi kultural
pra Islam di Indonesia, namun menjadikannya media dakwah bahkan tidak sedikit dari
tradisi pra Islam masih dipertahankan hingga sekarang (Mukhlis, 2016). Dengan demikian
konflik agama jelas bukan budaya bangsa kita. Budaya bangsa Indonesia adalah
kesantunan, keramahan, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, dan menjujung
tinggi budi pekerti.
Kehidupan ummat manusia dalam sejarah global tidak pernah sunyi dari konflik,
mulai dari konflik suku sampai konflik agama. Beberapa diantaranya terjadi dalam waktu
cukup lama, seperti konflik Islam dan Kristen yang dikenal dengan perang salib. Menurut
Firdaus (2014) perang salib merupalan perang terbesar dalam sejarah ummat Islam dan
Kristen yang terjadi pada tahun 1095 M.
Disamping konflik agama yang terjadi diberbagai negara di tanah air juga
mengalami konflik agama. Keberagaman beragama bangsa kita sudah lama hidup
berdampingan dengan agama-agama lain semenjak zaman kerajaan Nusantara. Namun
dalam perjalan sejarah konflik agama terjadi di berbagai tempat wilayah Indoenesia. Salah
satu contoh konflik agama yang terjadi penyerangan tempat ibadah ummat Kristen di
kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta pada tahun 2014 oleh sekelompok orang
(Indriyani, 2017).
Penyerangan dengan dasar agama juga pernah terjadi pada tahun 2012 yaitu kasus
penyerangan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) pada para pengikut aliran
kepercayaan Sapto Dharmo (Indriyani, 2017), disamping penyerangan yang dilakukan di
berbagai tempat tanah air yang dianggap sebagai tempat maksiat yang harus diberantas
menurut alasan agama.
Menyikapi beberapa persoalan di atas sebenarnya dengan peristiwa itu memberikan
gambaran bahwa intoleransi masih nanpak begitu jelas dan nyata mengancam kehidupan
antar ummat beragama. Kebebasan beragama yang di jamin UUD 45 hanya menjadi
penghias tanpa diimplementasikan dengan pantas dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian
persoalan konflik agama yang sudah diurai sebelumnya yang ini diketahui apa sebenarnya
yang menjadi sebab tarjadinya konflik agama tersebut. Menurut Machasin penyebab
terjadinya konflik agama secara umum dapat diidentifikasi menjadi lima. Yang pertama
adalah adanya eksklusivitas dari pemimpin dan penganut agama. Hal ini muncul biasanya
15Jurnal Pendidikan dan Humaniora ISSN 1907-8005, Vol. 58. No.1 Desember 2017
para penganut agama tertentu merasa bahwa agamanya merupakan agama yang paling
benar jika dibandingkan dengan agama lainnya (Machasin, 2005). Solusi yang perlu
diajukan disini adalah jangan mempermasalahkan perbedaan padahal yang terpenting
adalah bagaimana mencari titik temu antara satu agama dengan agama lainnya. Ini penting
dilakukan oleh setiap penganut agama ketika muncul persoalan karena setiap agama
mempunyai sisi ideal baik secara ideologis maupun teologis yang selalu dibanggakan oleh
penganutnya. Inilah diantara menjadi sebab terjadinya konflik agama dengan agama
lainnya.
Kedua, diantara sebab munculnya konfilk agama adalah sikap tertutup dan saling
curiga antar agama. Sikap tertutup dan saling curiga terjadi karena mereka menganggap
bahwa keberadaan sebuah agama merupakan ancaman bagi keberadaan agama lain.
Misalnya ketika pendirian rumah ibadah agama tertentu diangagp akan merusak eksistensi
agama lain. Ketiga, ketertarikan dengan sikap berlebihan terhadap simbol-simbol agama.
Biasanya tempat ibadah tidak lagi diposisikan sebagai tempat ibadah tetapi diposisikan
sebagai simbol agama yang harus dibangga-banggakan (Machasin, 2005). Keempat, agama
yang semula bertujuan pendekatan, mengabdi dengan penuh kepasrahan kepada Tuhan
agar mendapat RidhanNya, melenceng fungsinyaberubah agama dijadikan alat ingin
mendapat sesuatu. Seperti yang sering terjadi pada kegiatan-kegiatan keagamaan
diberbagai tempat di tanah air dijadikan sebagai sarana kampanye politik untuk
memenangkan kandidat tertentu bahkan menghalalkan segala dengan isu-isu agama agar
lawan politiknya jatuh.Kelima, Ketidakstabilan politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum
diyakini diantara sebagai pemicu konflik agama di masyarakat (Machasin, 2005).
Toleransi dan Kerukunan Agama dalam Masyarakat Multikultural
Menurut tulisan Dwipayana dan Wagir berdasarkan pandangan beberapa ahli
bahwa fenomena konflik antar pemeluk agama sebenarnya berawal dari munculnya agama
di ruang publik dengan sikap megerasnya fundamintalisme dan radikalisme ummat
beragama, mengentalnya identias agama ataupun menguatnya politik identitas (Bagir dan
Dwipayana, 2011). Ketika agama mulai memerankan perannya di ruang publik sebenarnya
tidak selalu dipahami mendatangkan konflik karena pembagian domain yang jelas di antara
agama tersebut, maka konflik akan terjadi ketika keseimbangan diusik, saat tidak jelas
siapa mendominasi siapa, padahal sebenarnya inti konsep kewargnegaraan sendiri adalah
kesadaran atas kesataraan manusia sebagai warga negara dan identias sebagai warga negara
itu mejadi bingkai politik untuk semua orang, terlepas dari identias lain apapun yang
dimilikinya termasuk identitas keagamaan (Bagir, 2011).
Dalam hidup bermasyarkat yang multikultural dan beragam terdapat tiga point
penting yang bisa dilakukakan untuk mendorong terjalinnya toleransi dan kerukunan hidup
beragama (Bagir, 2011). Pertama adalah Rekognisi. Rekognisi adalah pengakuan dan
penghargaan pada yang berbeda. Dalam penerapan kehidupan sehari-hari rekognisi dapat
dilihat dari sikap masyarakat sejauh mana masyarakat mengakui perbedaan dan
keragaman. Dalam tingkat nasional, rekognisi dapat dilihat pada sejauh mana negara baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu mengeluarkan kebijakan yang
memberikan jaminan akan pengakuan keberagaman di masyarakat dan penghormatan pada
hak sipil politik dan hak ekonomi sosial budaya yang melekat pada kelompok masyarakat
tersebut. kebijKan yang mengakomodasi perbedaan ini menjadi penting karena kebijakan
yang bersifat meyeragamkan dan diskrimantif adalah satu bentuk penghancuran eksistensi
keberagaman agama (Indriyani, 2017).
Point kedua adalah representasi. Representasi merupakan penghadiran warga
negara di dalam ruang publik terkait dengan aspirasi yang mereka bawa. Representasi ini
tentu menuntut adanya partisipasi menyeluruh pada seluruh warga negara karena mereka
16Mewujudkan Toleransi Beragama Berdasarkan Pancasila...( Wajihuddin )
membawa kepentingan mereka sendiri. Selama ini representasi dimaknai sebagai
perwakilan dari mereka yang duduk di lemabaga perwakilan formal. Padahal sebenarnya
representasi ini dapat dimaknai beragam tidak hanya diranah formal saja tetapi juga di di
ranah informal (Indriyani, 2017).
Bentuk-bentuk representasi dibagi ke dalam beberapa bentuk (Pitkin dalam
Indriyani, 2017). Pertama adalah reprentasi formalistik, dimana perwakilan dimaknai
dalam dua dimensi yaitu otoritas dan akuntabilitas. Otoritas terkait dengan otorisasi apa
saja yang diberikan wakil. Jadi ketika wakil melakukan tugas-tugas di laur atoritasnya,
maka dia tidak lagi menjalankan fungsi perwakilan. Sedangkan dimensi akuntabilitas
terkait dengan pertanggungjawaban dari wakil kepada pemberi mandat tentang apa yang
mereka lakukan. Kedua, representasi deskriptif, dimana wakil berasal dari kelompok yang
diwakilkan di masyarakat tetapi seringkali tidak secara inheren melakukan sesuatu
kepentingan orang yang diwakilinya (Indriyani, 2017). Ketiga, representasi simbolik
dimana wakil membawa simbol-simbol dari kelompok masyarakat yang diwakilinya
seperti kultur, kepercayaan, identifikasi, dan lain-lain. Wakil yang dianggap baik adalah
wakil yang mampu diterima sebagai bagian dari yang diwakilinya. Keempat, adalah
representasi subtanstif (Indriyani, 2017). Yang dimaksud representasi subtantif adalah
dimana wakil berusaha sebaik mungkin atas keinginan dan kehendak orang-orang yang
diwakilinya. Wakil membawa kepentingan tertentu yang kemudian direpresentasikan di
ruang publik. Representasi kemudian akan terkait dengan sejauh mana kelompok-
kelompok yang ada di masyarakat baik mayoritas maupun minoritas (Indriyani, 2017).
Dalam konteks kepentingan negara dan bangsa, toleransi dan kerukunan antar
ummat beragama merupakan bagian penting dalam kehidupan kerukunan nasional.
Toleransi dan kerukunan antar ummat beragama di Indonesia merupakan satu-satu jalan
pilihan hidup yang harmoni ditengah banyaknya perbedaan dan keragaman beragama
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa kita bertekad untuk
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945, kita juga telah bertekad untuk terus membangun masyarakat, bangsa dan negara kita,
agar menjadi bangsa yang maju dan modern tanpa kehilangan kepribadian dan karakter
bangsa kita sebagai ciri khas identitas nasional Indonesia.
Demikian pentingnya toleransi dan kerukunan hidup antar ummat beragama dalam
proses pembangunan bangsa, hal ini disebabkan karena merekalah yang merencanakan,
melaksanakan, dam merasakan hasil pembangunan tersebut. Seluruh ummat beragama
adalah subjek dari pembangunan bangsa Indonesia.
Seluruh ummat beragama harus memberikann kontribusi yang nyata bagi
pembangunan nasional yang dilaksakan bangsa Indonesia. Nilai-nilia religius harus dapat
memberikan motivasi positif dan menjadi arah tujuan dalam seluruh kegiatan
pembangunan di Indonesia (Nazamuddin,2017).
Dalam rangka pembinaan dan
pemeliharaan toleransi dan kerukunan hiup antar ummat beragama, sejak bebepara tahun
lalu, kemenag memiliki program pengembangan pembinaan dengan pendekatan tiga
kerukunan atau disebut dengan Trilogi Kerukunan yaitu kerukunan Intern Ummat
Beragama, kerukunan antar ummat beragama, dan kerukunan antar ummat beragama
dengan pemerintah (Usman, 2007).
Kerukunan antar ummat beragama dengan pemerintah sangat diperlukan bagi
terciptanya stabilitas nasional dalam rangka pembangunan bangsa. Agar kerukunan ummat
beragama tercipta secara konprehensif secara nasional maka perlu didukung kerukunan
antar ummat beragama dan kerukunan intern beragama. Menurut Suparman Usman
kerukunan yang dimaksud bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada
pertentangan intern ummat beragama, pertentangan antar ummat beragama, dan
pertentangan antar uumat beragama dengan pemerintah. Kerukunan yang dikehendaki
17Jurnal Pendidikan dan Humaniora ISSN 1907-8005, Vol. 58. No.1 Desember 2017
adalah suatu kondisi adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang
nyata, dengan tetap menghargai adanya perbedaan antar ummat beragama dan kebeasan
untuk menjalankan agama yang diyakini, tanpa menggangu kebebasan penganut agama
lain (Usman, 2007).
Tugas mewujudkan kerukunan hidup antar ummat beragama di Indonesia adalah
tugas bersama seluruh ummat beragama di Indonesia dan pemerintah. Setiap individu dan
kelompok ummat beragama dalam kesahariannya selalu terlibat dan berhubungan satu
sama yang lain dalam berbagai kepentingan, perlu memahami secara benar dan tepat akan
arti kerukunan hidup ummat beragama bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia. Begitupun dengan upaya pembinaan kerukunan ummat beragama. Menurut
Nazamuddin (2017) di Indonesia pada era reformasi berdasarkan Peraturan Menteri Agama
dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 dibentuk Forum Komunikasi
Ummat Beragama (FKUB). FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan
fasilitas oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan
ummat beragama untuk kerukunan bersama.
FKUB adalah wadah yang merupakan tempat dimusyawarahkannya berbagai
masalah keagamaan lokal dan dicarikan jalan keluarnya. FKUB ini akan bertugas
melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan
aspirasi ormas keagamaan masyarakat dan melakukan sosialisasi peraturan perudang-
undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan ummat
beragama dan pemebrdayaan masyarakat. Demikian juga dalam tiap agama di Indoensia
untuk mengantisipasi persoalan di internal agama ada wadah musyawarah atau majlis
ummat beragama. Islam terwadahi dalam musyawarah Majlis Ulama Indonesia (MUI),
Protestan terwadahi dalam musyawarah Dewan Gereja Indonesia (DGI), Katolik terwadahi
dalam musyawarah Majlis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Hindu terwadahi dalam
musyawarah Parisada Hindu Dharma, Budha terwadahi dalam musyawarah Pewalian
Ummat Budha Indonesia (WALUBI), dan Khonghuchu terwadahi dalam musyawarah
Majlis Tinggi Agama Khonghuchu Indonesia (MATAKIN) (Nazmuddin, 2017).
Pancasila Sebagai Ideologi Keagamaan di Indonesia
Pancasila adalah landasan penting bagi kokohnya negara kesatuan republik
Indonesia, yang menjadi representasi perjuangan semua etnis suku, agama, dan budaya.
Kekuatan Pancasila sebagai landasan perjuangan telah membakar semangat pembebasan,
dari lingkungan penjajahan menuju kemerdekaan, maka dari itu agama-agama di Indonesia
yang telah diakomdir Pancasila mejadi landasan prinsipil kehidupan ummat beragama di
Indonesia, dengan tujuan utama menjalin sikap harmoni, toleransi, dan kerukunan hidup
umat beragma, dan visi paling penting adalah menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara dalam bingkai kehidupan ummat beragama.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia terkandung lima sila harus
menjadi visi keberagamaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pertama, sesuai sila pertama berketuhanan, melalui prisnsip terang Pancasila menegaskan
indonesia adalah negara Pancasila. Bukan negara agama tertentu, melainkan milik semua
agama. Pemahaman final agama sesuai Pancasila semua agama mejalankan visi
berketuhanan yang berkebangsaan. Artinya beragama akan menjalankan praktik sosial
keagamaan dalam visi kebangsaan, merawat demokrasi, dan menjaga NKRI. Dan atas
nama kebangsaan, toleransi antar ummat beragama benar-benar akan terjalin dengan kuat
demi terciptanya budaya bangsa yang berkesatuan.
Kedua, Berkemanusiaan, prinsip ini penting bagi kehidupan agama-agama di
Indoensia. Selain tujuan kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global juga perlu
ditegaskan, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selama ini agama menjadi garda
18Mewujudkan Toleransi Beragama Berdasarkan Pancasila...( Wajihuddin )
terdepan melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral. Secara tegas hal serupa pula
juga ada dalam amanat konstitusi Pancasila untuk membentuk manusia yang adil dan
beradab. Untuk itu agama juga erat memiliki tanggung jawab dalam membentuk keadilan
dan keadaban, baik dalam praktik keagamaan maupun kemanusiaan.
Ketiga, Kebangsaan, agama memerlukan sejarah, memerlukan rumah, dan tak kalah
pentingnya memiliki identias kebangsaan. Nasionalisme adalah ibadah kebangsaan yang
perlu ditegaskan. Sehingga muncul slogan Menjaga dan mencintai tanah air adalah bagian
dari Iman. Dalam visi kebangsaan terdapat msisi perjuangan. Maka semua agama tanpa
status golongan memiliki perjuangan yang sama dalam membela tanah air. Agama dan
kebangsaan adalah sinergi dialog kreatif dalam melahirkan budaya persatuan dan kesatuan.
Melalui kebangsaan toleransi agama akan dengan mudah disatukan, dengan visi ini
toleransi di Indonesia bisa menjadi kiblat bagi cita-cita perdamaian agama-agama di dunai.
Keempat, Demokrasi Permusyawaratan, melalui partisipasi politik semua agama
memiliki hak yang sama. Hak sipil politik dan hak sosial budaya. Tidak ada mayoritas dan
minoritas. Keduanya mendapat perlakuan yang sama dalam kacamata demokrasi
berdasarkan Pancasila. Kesadaran demokrasi ini penting bagi agama-agama, agar tidak ada
cela saling hina jika ada agama minoritas, misalnya maju sebagai kandidat maju sebagai
calon presiden atau gubernur. Karena Indonesia menegaskan demokrasi permusyawaratan,
dalam bingkai ideologi Pancasila maka amanat ini perlu benar-benar dipraktikkan dalam
kehidupan beragama.
Kelima, Keadilan Sosial, prinsip initujuanparipurna kehidupan berbangsa. Dari
semua prinsip sila sebelumnya, keadilan sosial adalah muara kehidupan berbangsa.
Kehidupan sosial mesti menjadi garis depan setiap gerak-gerik keagamaan dan
kebangasaan. Mewujudkan keadilan sosial ini adalah visi kebangsaan dan harus
direalisasikan oleh senua elemen kepentingan bangsa. Agama memiliki peran sangat
penting dalam menjabarkan keadilan sosial lebih luas. Agama sebagai elemen ketundukan
dan erat dengan sensifitas keyakinan maka keadilan sosial akan mejadi perekat visi misi
bersama sekaligus menjadi nilai kebangsaan yang wajib dijalankan, baik dalam keadilan
politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Pancsila sebagai pandangan hidup ummat beragama akan membangun kesadaran
Kolektif pentingnya kebersamaan. Kesadaran ini ditandaskan pada nilai-nilai kultural
bahwa Indonesia memang beragam. Atas pandangan ini maka kesatuan dan persatuan akan
menjadi visi dinamis membangun kultur kebangsaan, sehingga tidak ada saling klaim antar
agama soal identias dan ideologi bangsa, karena Pancasila adalah final dan tidak bisa
ditawar-tawar lagi. Dengan demikian bahwa nilai-nilai kebangsaan secara gamblang
terdapat dalam lima sila Pancasila khususnya pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha
Esa. Pada sila ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berketuhanan. Indonesia
tidak hanya dibangun oleh satu agama atau golongan tertentu. Indonesia adalah
referesentasi nilai dari keragaman agama. Melalui sila pertama ini menegaskan bahwa
keragaman agama adalah kekuatan kebangsaan. Toleransi merupakan urat-urat penting
dalam membangun kebangsaan yang adidaya.
Menurut Yudi Latif (2011), Pancasila merupakan ideologi negara ideal paripurna.
Jadi keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sudah final
tidak bisa ditawar lagi, baik dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara
bersumber dari pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang di Inodensia, dan
Pancasila sebagai pedoman hidup dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa.
KESIMPULAN
Demikianlah pentingnya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara,
disana diperlukan peran agama dalam membangun bangsa dalam hidup bermasyarakat,
19Jurnal Pendidikan dan Humaniora ISSN 1907-8005, Vol. 58. No.1 Desember 2017
berbangsa dan bernegra. Maka dari itu Pancasila layak diyakini sebagai ideologi hidup
berbangsa dalam kehidupan ummat beragama. Bahkan dilai Pancasila perlu ditegaskan
sebagai upaya menjaga toleransi dan kerukunan ummat beragama dengan kesadaran bahwa
Indonesia memang multideminsional, multi-agama, dan multikultural. Bahkan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam perspektif filsafat bahwa sila pertama
Ketuahanan Yang Maha Esa sebagai basis utama yang menjiwai sila-sila berikutnya.
Pertama, sesuai sila pertama berketuhanan, melalui prisnsip terang Pancasila
menegaskan indonesia adalah negara Pancasila. Bukan negara agama tertentu, melainkan
milik semua agama.Kedua, Berkemanusiaan, prinsip ini penting bagi kehidupan agama-
agama di Indoensia. Selain tujuan kemanusiaan antar agama, tujuan kemanusiaan global
juga perlu ditegaskan, apalagi menyangkut kemanusiaan dan HAM. Selama ini agama
menjadi garda terdepan melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral.Ketiga,
Kebangsaan, agama memerlukan sejarah, memerlukan rumah, dan tak kalah pentingnya
memiliki identias kebangsaan. Nasionalisme adalah ibadah kebangsaan yang perlu
ditegaskan. Dalam visi kebangsaan terdapat msisi perjuangan. Maka semua agama tanpa
status golongan memiliki perjuangan yang sama dalam membela tanah air.Keempat,
Demokrasi Permusyawaratan, melalui partisipasi politik semua agama memiliki hak yang
sama. Tidak ada mayoritas dan minoritas. Keduanya mendapat perlakuan yang sama dalam
kacamata demokrasi berdasarkan Pancasila. Kesadaran demokrasi ini penting bagi agama-
agama, agar tidak ada cela saling hina jika ada agama minoritas. Kelima, Keadilan Sosial,
prinsip initujuan paripurna kehidupan berbangsa. Dari semua prinsip sila sebelumnya,
keadilan sosial adalah muara kehidupan berbangsa. Kehidupan sosial mesti menjadi garis
depan setiap gerak-gerik keagamaan dan kebangasaan.
DAFTAR RUJUKAN
Abdillah, Masykuri , Hubungan Agama dan Negara, Ahkam, Vol. XIII, No.2 Juli 2013
Bagir, Zainal Abidin (2011), Pluralisme Kewargenegaraan : Dari Teologi ke Publik, dalam
Pluralisme Kewarganegaraan, Bandung: Mizan
Dwipayana, AAGN Ari (2011), Keragaman, Kesetaraan, dan Keadilan : Pluralsime
kewarganegaraan dalam Masyarakat Demokratis, dalam Pluralsime Kewargaan :
Arah Baru Politik Keragaman Di Indnesia : Penerbit Mizan.
Febri Hijroh mukhlis, Fikrah: jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Ilmu Keagamaan, Volome 4
nomer 2, 2016
Firdaus M.Yunus, Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi pemecahannya,
subtantia, Volume 16 nomor 2, Oktober 2014
Indriyany, Ika Arinie, Keberagaman Beragama Sebagai Tantangan Mewujudkan
Masyarakat Multikultural, Jurnal Polintir Prodi Ilmu Politik FISIP UTA’45 Jakarta,
Vol 2 No 2 September-Pebruari 2017.
Kaelan, (2011). Pendidikan Pancasila, Yogyakarta : Paradigma.
Karim, M.A. (2007) Islam Nusantara, Yogyakarta; Pustaka Book Publiser.
Latif, Yudi (2011). Negara paripurna, Historisitas Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila,
Jakarta : Gramedia.
Lely Nisviliyah, kajian moral dan kewaranegaraan nomort 1 Volume 2 Tahun 2013
Machasin, dkk (2005), Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Usman, Suparman, 2007, Kerukunan Suatu Kebutuhan dan Keniscayaan Dalam Dinamika
Ummat Banten. Kanwil Depag Provinsi Banten, Edisi 51/VI/2007.
Wijaya, A. (2011) Menusantarakan Islam, Ponorogo; STAIN Ponorogo Press
20