Selasa, 29 Agustus 2017

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DISTRIBUSI BERAS MISKIN DI DESA SUMBER KEJAYAN


EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DISTRIBUSI
BERAS MISKIN DI DESA SUMBER KEJAYAN ”

A Zulkarnain Ali

Abstrak: Program RASKIN (Program Penyaluran Beras) adalah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin untuk memberikan bantuan dan meningkatkan akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras. Rendahnya efektivitas program raskin ditandai oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi program; tidak tepatnya sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras; tingginya biaya pengelolaan program belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi; mekanisme pengaduan belum berjalan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa program beras raskin sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Subsidi beras yang didapatkan oleh rakyat miskin dapat membantu meringankan beban. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program raskin di Desa Sumber kejayan kecamatan Mayang kabupaten jember tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, dan kualitas masih rendah yang dilakukan aparat di pedesaan. Faktor-faktor yang masih menghambat keberhasilan pelaksanaan penyaluran raskin di Desa Sumber Kejayan yaitu: penerima raskin yang tidak sesuai kriteria, waktu pendistribusian, masih ada masyarakat miskin yang tidak menerima, harga yang beragam, dan jumlah raskin yang diterima bervariasi.

Kata kunci: Program, Beras miskin, Evaluasi, Kemiskinan.

PENDAHULUAN
Program raskin merupakan subsidi pangan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin melalui pendistribusian beras yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin. Tujuan program raskin adalah untuk memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan di tingkat keluarga, melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Pemerintah telah berupaya memperbaiki konsep dan pelaksanaan program raskin, namun banyak pihak masih mempertanyakan efektivitas program ini.
Hasil penelitian Smeru (2008) menunjukkan bahwa secara umum efektivitas pelaksanaan raskin masih relatif lemah, permasalahan banyak terjadi dari titik distribusi hingga rumah tangga penerima dengan jenis permasalahannya relatif sama dari tahun ke tahun. Rendahnya efektivitas program raskin ditandai oleh kurangnya sosialisasi dan transparansi program; tidak tepatnya sasaran penerima, harga, jumlah, dan frekuensi penerimaan beras; tingginya biaya pengelolaan program; belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan kurang berfungsinya mekanisme pengaduan. Raskin saat ini telah beroperasi di semua wilayah Indonesia tanpa membedakan kondisi kemiskinan wilayah karena RTM tersebar di semua wilayah dari provinsi sampai desa/kelurahan.
Namun demikian, tinjauan dokumen menunjukkan bahwa pada beberapa kasus terdapat kecamatan atau desa/kelurahan yang tidak menerima beras raskin selama jangka waktu tertentu karena adanya tunggakan, penyelewengan pelaksanaan, atau permintaan pihak kecamatan. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan, karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Namun ketersediaan pangan yang cukup di suatu wilayah tidak menjamin adanya ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu. Di pihak lain, realisasi raskin terlambatnya penyaluran raskin karena telah ada kesepakatan sebelumnya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa apabila pembayaran tertunda, maka distribusinya juga akan tertunda pula guna untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penunggakan pembayaran dan waktu.
Kondisi ini tentunya tidak berlaku bagi RTM yang tidak mungkin menunda untuk makan. Pelaksanaan program raskin dapat dikatakan berhasil, hal ini disebabkan masing-masing indikator keberhasilan program ini belum memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; Masih ditemukan masalah dalam pelaksanaan program raskin, berupa : 1) mekanisme penentuan data RTM didasarkan kepada data BPS, dimana penetapan RTM tidak mengakomodasi musyawarah desa dan perkembangan jumlah RTM; 2) belum semua RTM dapat membeli raskin pada awal bulan, penyebabnya masih ditemukan RTM yang tidak mampu membayar tunai sampai melewati batas waktu pelunasan sehingga alokasi raskin periode berikutnya ditunda sampai pelunasan diselesaikan efektivitas program tersebut. Evaluasi program raskin ini untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan program raskin khususnya dalam rangka menunjang rakyat tidak lapar dan sekaligus mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan di daerah. Pelaksanaan Program Raskin ini diatur berdasarkan Surat Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor B-2985/ KMK/ DEPII/ 2010 Tanggal 29 Desember 2010, tentang Pedoman Umum (Pedum) Raskin tahun 2011 sebagai acuan pendistribusian raskin bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program raskin di daerah. Dengan adanya pedoman-pedoman pelaksanaan program raskin diharapkan pelaksanaan program ini dilapangan dapat terlaksana secara baik dan efektif, terutama dalam upaya pendistribusiannya.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
  1. Bagaimana pelaksanaan program raskin di Desa Sumber Kejayan ?
  2. Bagaimana pelaksanaan pemantauan, evaluasi program raskin di Desa Sumber Kejayan ?

METODE PENELITIAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin di Desa Sumber Kejayan yang merupakan penerima beras miskin tahun 2016. Data yang diperoleh adalah data primer. Data primer yang diambil dari responden mencakup data antara lain tentang: Pendapatan RTS perbulan, Jenis pekerjaan, Tingkat kemudahan memperoleh beras termasuk Ketepan waktu menerima dan jumlah raskin yang diterima. Untuk analisis data menggunakan deskriptif kualitatatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan raskin dipandang sebagai langkah strategis mengingat perannya yang sangat berarti dalam membantu menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang jumlahnya relatif banyak. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan survei yang dilakukan di DesaSumber Kejayan dengan meneliti masalah yang berkaitan dengan sistem distribusi, pelaksanaan distribusi, sasaran penerimaan manfaat, dan evaluasinya.

Karakterstik Penerima Raskin

Tingkat Pendidikan
Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang pernah dilalui oleh penerima raskin sebagai sampel pada penelitian ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Penerima Raskin di Desa Kejayan Tahun 2016.
No.
Pendidikan
Jumlah orang
1.
Tidak Sekolah
610
2.
SD
1090
3.
SMP
201
4.
SMA/SMK
8
Jumlah
1999









Sumber: Data Primer Diolah 2016

Tabel 2. Jenis Mata Pencaharian Penerima Raskin di Desa Kejayan Tahun 2016.
No.
Jenis Pekerjaan
Jumlah Orang
1.
Buruh tani
850
2.
pengrajin bambu
650
3.
Tembel ban
50
4.
Pedagang keliling
91
5.
Wiraswasta
99
6.
Sopir
41
7.
Peternak
59
8.
Lain-lain
159
Jumlah
1999












Sumber: Data Primer Sumber Diolah 2016

Jumlah Pendapatan
Jumlah pendapatan adalah jumlah pendapatan kepala rumah tangga perbulannya yang diperoleh dari mata pencaharian utama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.



Tabel 3 Jumlah Penghasilan Penerima Raskin di Desa Kejayan Tahun 2016.
No
Jumlah Penghasilan
Jumlah Orang
1.
< 250.000
1200
2.
250.000 - 449.999
600
3.
450.000 - 600.000
100
4.
> 600.000
99
Jumlah
1999







Sumber: Data Primer Diolah 2016

Pelaksanan Program Raskin di Desa Kejayan
Keberhasilan pelaksanaan program raskin ditunjukkan dengan 5 indikator, yaitu tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah,tepat harga, tepat waktu, dan tepat kualitas.

Tepat Sasaran Penerima Manfaat
Penerima Manfaat Raskin adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa yang berhak menerima beras raskin sebagai hasil seleksi melalui proses Musyawarah Desa yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan di sah kan oleh Camat.

Tepat Jumlah
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan pengumpulan data, diketahui bahwa tingkat kesesuaian jumlah raskin yang diterima oleh penerima manfaat raskin cukup terbatas jumlahnya dan adanya sampel yang tidak terdaftar sebagai penerima raskin.

Tepat Harga
Pembayaran Harga Penjualan Beras (HPB) raskin dariRumah Tangga Miskin Penerima Manfaat dari pelaksana distribusi kepada Satker Raskin dilakukan secara tunai yaitu sebesar Rp.5000/kg netto. Pelaksana distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Rumah Tangga Miskin Penerima Manfaat Raskin dan pembayarannya yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi diketahui oleh Kades sebagai pertanggungjawaban.

Tepat Waktu
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data diketahui tingkat kesesuaian waktu penyaluran raskin terkadang masih mengalami keterlambatan penyaluran raskin karena masih ada penerima manfaat raskin yang menunggak pembayarannya sampai melewati batas waktupelunasan, akibatnya alokasi raskin periode berikutnya akan ditunda sampai pelunasannya diselesaikan. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan penyaluran raskin setiap bulannya.

Tepat Kualitas
Beras kualitas standar Bulog adalah beras kualitas medium kondisi baik dan tidak berhama, sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.



Pemantauan, Evaluasi dan Audit Program Raskin
Salah satu ukuran kinerja masing-masing aspek pelaksanaan raskin ditentukan oleh kesesuaian antara aturan program yang tertulis dalam pedoman umum dengan realisasi pelaksanaan berdasarkan informasi dari tinjauan dokumen, analisis data sekunder, dan temuan lapangan.
Pada dasarnya, kesederhanaan birokrasi penyelenggaraan program raskin yang diserahkan kepada Bulog dan pemerintah daerah merupakan kunci keefisienan pelaksanaan program ini. Persoalan kemudian muncul lebih karena kedua pelaksana tersebut adalah instansi yang para karyawannya biasa bekerja dengan pendekatan teknis, sementara kemiskinan merupakan persoalan yang berdimensi jamak dan memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, dan politik secara komprehensif. Secara kelembagaan, di daerah tidak ada yang merasa bertanggungjawab untuk melakukan sosialisasi, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) sebagai penanggungjawab sosialisasi nasional hanya melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik yang jangkauannya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu
Demikian pula, apabila dalam pelaksanaan program masih ditemui adanya indikasi penyimpangan pelaksanaan, seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui atau mengadukan sekaligus penyelesaian masalahnya melalui jalur Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang tersedia.
Sosialisasi program raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain sebagai berikut :
1) Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi diselengarakan diseluruh tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman berbagai instrumen yang diperlukan sehingga pelaksanaan program raskin berjalan dengan baik.
2) Media Massa
Sosialisasi melaui media massa dimaksudkan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan sasran sosialisasi. Sosialisasi melalui media massa dilakukan melalui media cetak antara lain koran, majalah maupun media elektronik seperti radio televisi dan internet baik di tingkat nasional maupun daerah.
3) Media Lainnya
Sosialisasi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan media lainnya antara lain buklet, brosur, stiker, spanduk maupun forum keagamaan, budaya, arisan dan lain-lain yang dikembangkan dalam bahasalokal maupun nasional.
Sosialisasi program raskin di daerah penelitian dilakukan dengan cara rapat koordinasi melalui musyawarah dengan melibatkan staf kelurahan, para ketua RW dan ketua RT,selanjutnya hasil dari musyawarah diinformasikan kepada warga melalui rapat RT. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga agar program raskin dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran dengan membagi rata kepada setiap warga yang tidak mampu baik yang dapat kartu maupun yang tidak. Dari data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa implementor cukup paham tugasnya masing-masing sesuai dan sosialisasi juga berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan. Akan tetapi boleh dikatakan belum tepat sasaran karena warga yang tergolong mampu masih mendapatkan raskin.
Berdasarkan temuan hasil observasi dan tinjauan dokumen bahwa dari sisi penyaluran hingga titik distribusi, Bulog telah melaksanakan tugasnya dengan relatif baik. Namun demikian, penilaian program tidak dapat dilakukan secara parsial karena raskin merupakan sebuah kesatuan program untuk menyampaikan beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin; Permasalahan lebih banyak timbul dari titik distribusi hingga rumah tangga dan efektifitas program raskin masih relatif lemah, antara lain dalam hal; (1) sosialisasi, (2) penargetan; (3)jumlah beras yang diterima rumah tangga; (4) penggunaan dana; (5) monitoring dan evaluasi; dan (6) sistem pengaduan. Selain itu, ada beberapa hal positif dan negatif dari pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan audit program yaitu:
a) Ketepatan target penerima ditentukan oleh; (1) keseriusan dan peran pemda serta pelaksana di tingkat lokal; (2) sosialisasi yang menekankan raskin hanya untuk rumah tangga miskin; (3) penggunaan data BPS yang telah diverifikasi di tingkat lokal dan transparansi daftar penerima.
b) Ketepatan harga ditentukan oleh; (1) titik distribusi sekaligus berfungsi sebagai titik bagi; (2) jarak distribusi dengan penerima manfaat; dan (3) besarnya konstribusi APBD.
c) Dari sisi penerima manfaat, raskin dianggap memuaskan dalam hal harga, cara pembayaran dan distribusi meskipun harga di atas Rp.5.000/kg, penerima manfaat tetap merasa puas karena harganya lebih rendah dari harga pasar.
d) Raskin juga dinilai membantu meningkatkan konsumsi baik secara kuantitas maupun kualitas. Dari penilaian di lapangan terlihat adanya tiga manfaat utama dari raskin bagi penerima manfaat, yaitu : membantu menurunkan biaya konsumsi, membantu meringakan keuangan keluarga dan masalah psikologi, dan menambah alokasi anggaran untuk pendidikan.
e) Kurangnya pagu Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran dibandingkan total RTM menyebabkan ketidaktepatan target, jumlah beras, dan frekuensi penyaluran.
f) Ketidaktepatan target penerima, dipengaruhi oleh lemahnya sosialisasi, kekurangpedulian masyarakat dan ketidakseriusan pemda.
g) Ketidakseriusan pemda dipengaruhi oleh kejenuhan terhadap program, pelaksanaan program tidak sesuai dengan tujuan dan tidak optimalnya sosialisasi.
h) Ketidaktepatan harga dipengaruhi oleh fungsi dan jarak titik distribusi dari rumah titik distribusi dari rumah tangga penerima.
I) Ketidaktepatan jadwal distribusi berpengaruh terhadap kesiapan rumah tangga penerima dalam menyediakan waktu dan dana pembelian.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
  1. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program raskin di desa Sumber Kejayan bisa dikatakan tepat sasaran, jumlah, harga, waktu,dan kualitas meskipun masih ditemukannya ketidaksesuaian dan masih adanya penyimpangan yang dilakukan aparat pedesaan.
  2. Pelaksanaan program raskin secara umum dapat meningkatkan ketahanan pangan dan rakyat tidak lapar di desa Sumber Kejayan, namun masih ada ditemukan masyarakat yang mengkonsumsi pangan tidak sesuai dengan jumlah yang dianjurkan.
  3. Sosialisasi program raskin dapat dilakukan melalui berbagai cara yang efektif antara lain rapat koordinasi, media massa dan media lainnya
Rekomendasi
  1. Percepatan penetapan masyarakat miskin yang menjadi sasaran yang tepat untuk penyaluran subsidi output berupa raskin baik melalui sesus rumah tangga ataupun pendataan, dengan melibatkan aparat pemerintahan di Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sehingga dapat ditentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan,
  2. Pemerintah agar merancang program pemberdayaaan masyarakat miskin untuk membuat masyarakat miskn dapat menjadi mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah

DAFTAR RUJUKAN
http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/11499

Lilik aslichati.2014. Metode Penelitian Sosial, Jakarta: universitas terbuka
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta,
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Kuntjaraningrat, 1990. Metodologi Penelitian Sosial, Gramedia, Jakarta,1990.
Singarimbun, Masri dan Soffan Effendi, 1987, Metode Penelitian Survai, LP3ES, Jakarta.
Thoha, Miftah.2014. Birokrasi dan Politik di Indonesia, , Jakarta: Raja Grafindo
SMERU, (2007), Efektivitas Pelaksanaan Raskin.