Selasa, 09 Mei 2017

PROBLEMA STRUKTURAL DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA



PROBLEMA STRUKTURAL  DALAM SISTEM PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bambang Soepeno

Abstrak: Studi ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang diseleng garakan di Jawa, Bali, NTB, NTT, Sumsel dan Aceh tahun 2009-2013.Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi permasalahan struktural yang, sekaligus mengetengahkan solusi pemecahannya berdasarkan perspektif teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parson, dan Robert K. Merton.  Adapun permasalahan dan  solusinya sebagai berikut: Berdasarkan hasil analisis data disimpulan bahwa problema struktural dalam sistem pendidikan dapat diselesaikan melalui 4 (empat) tahapan secara simultan: (1). Sistem pendidikan secara internal harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan fungsi yang terjadi pada struktur, dan harus dapat menanggulangi pengaruh dari luar yang berpotensi mengakibatkan berubahnya fungsi-funsi struktural yang ada. (2). Sistem pendidikan harus dapat mengidentifikasi tujuannya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimiliki dengan melibatkan semua pihak yang berada dalam struktur sistem pendidikan, baik komite sekolah maupun warga sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada proses pencapaian tujuan pendidikan. (3). Keefektifan pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan fungsi-fungsi struktural yang ada dengan cara  melakukan adaptasi terhadap pengaruh eksternal dan internal, memperjelas tujuan yang hendak dicapai, dan memelihara pola-pola prilaku penyelenggara pendidikan yang baik, serta memfungsikan budaya partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas sebagi kaidah normatif yang menjadi pedoman struktur-struktur sistem pendidikan dalam menjalankan fungsinya. (4). Untuk memelihara pola-pola prilaku dan motivasi kerja penyelenggara pendidikan seperangkat norma dan nilai budaya kerja sebagai pengendalai  sistem pendidikan.

Kata kunci: Struktur dan fungsi sistem pendidikan, adaptasi, tujuan, integrsi, latensi

PENDAHULUAN.
Pembangunan di sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang, yang hasilnya dapat dirasakan dalam kurun waktu cukup panjang. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan keterlibatan semua pihak yang berkepntingan (stakeholders) secara kooperatif, baik itu orang tua, masysrakat (Komite sekolah), warga sekolah/pemerintah.
Berdasarkan data Dapodik-Kemendikbud (2013) peserta didik yang pustus sekolah SD sebanyak 248.988 anak, SMP sebanyak 146.871 anak, dan SMA/SMK sebanyak 172.501 anak. Sedangkan peserta didik yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tnggi, adalah sebagai berikut:  (1) Anak SD yang tidak dapat melanjutkan ke SMP dan sederajat sebanyak 212.921 anak; (2). Anak tamat SMP yang tidak dapat melanjutkan ke SMA/SMK sederajat sebanyak 1.217.738 anak.                         Laporan terbaru dari United Nation Development Program (UNDP) tentang Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi, dimana angka IPM Indonesia tahun 2012 sebesar 0.693, tahun 2013 naik menjadi 0.696, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi  0.684, posisi Indonesia dalam hal ini berada pada rangking 108 dari 195 negara. Angka IPM tersebut jauh dibawah Malaysia yang menempati ranking 62, dan Singapura berada pada ranking 9.
Menurunya kualitas pendidikan tersebut diatas mendapat respons masyarakat dengan berbagai penafsiran. Sebagian pengamat pendidikan mempersoalkan kurikulum yang berubah-ubah sebagai penyebab kegagalan sistem pendidikan dalam mewujutkan tujuannya. Hal tersebut tidak ditolak oleh Oliver dan Boyd, (1975) melalui pernyataanya sebagai berikut, pada prinsipnya kurikulum bersifat dinamis (bukan statis) yang selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat pelanggannya. Penolakan senada dilakukan oleh Alexander Inglis (1981) dalam bukunya Principle of secondary education, dan beberapa teorisi lainya seperti Gans (1972);  Troyer William (1972), dan Weber  (1961), dimana mereka menjelaskan bahwa salah satu pertimbangan perubahan dan atau pengembangan kurikulum adalah untuk menjawab dinamika perubahan tuntutan kebutuhan masyarakat, dimana perubahan tersebut terjadi karena pengaruh perubahan sistem politik, sosial-budaya, sosial-ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.  
Sebagaian pemerhati pendidikan lainya berpendapat bahwa menurunya kualitas pendidikan disebabkan oleh guru yang kurang kompeten dalam mengelola pembelajaran, walaupun mereka sudah lulus uji kompetensi. Melalui studi ini peneliti mencoba mengkaji fenomena menurunnya kualitas pendidikan dari perspektif sosiologis, dimana penyebab utama menurunnya kualitas pendidikan disebabkan oleh tidak berfungsinya (disfungsionalnya) struktur-struktur di dalam sistem pendidikan itu sendiri.

Problema Struktural Sistem Pendidikan
            Untuk mencermati permasalahan pendidikan di Indonesia dalam konteks ini kita perlu menyamakan pemahaman, bahwa sistem pendidikan merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial lainnya, dan struktur-struktur sosial sebagai komponen pembentuk sistem pendidikan. Struktur-struktur sosial tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Struktur-struktur sosial tersebut saling interdepensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada struktur sosial yang tidak berfungsi (disfungsional) maka akan merusak keseimbangan sistem pendidikan dalam mewujudkan misinya (adopsi konsep pemikiran Durkheim, 1964).
            Dalam konsep School Based Management (MBS), sekolah dipahami sebagai bagian dari sistem pendidikan yang pengelolaanya menjadi tanggungjawab bersama antara warga sekolah (satuan pendidikan) dan warga masyarakat melalui kelembagaan Komite Sekolah (Kepmendikbud, no. 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah; PP. No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan). Keberadaan satuan pendidikan dan konite sekolah merupakan struktur sistem pendidikan, dimana masing-masing mempunyai fungsi berbeda dalam rangka mewujudkan misinya.
            Struktur satuan pendidikan yang didalamnya terdiri dari Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik, mempunyai fungsi menyelenggarakan layanan pembelajaran bagi peserta didik. Sedangkan struktur Komite sekolah terdiri dari perwakilan orang tua murid, tokoh agama dan tokoh masyarakat (Toga-toma), tokoh Dunia Usaha dan Dunia Industri (Dudi), serta perwakilan unsur-unsur masyarakat lainnya (seperti LSM, kelompok peduli pendidikan, wartawan dan lain sebagainya), dimana struktur ini mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu sebagai mediatory agency, supporting agency, advisory agency dan fungsi controlling agency dalam penyelenggaraan pendidikan  di satuan pendidikan.
            Jika kedua struktur sosial dalam sistem pendidikan tersebut fungsional dalam menjalankan perannya masing-masing, maka implementasi MBS dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, jika salah satu dari struktur sistem pendidikan tersebut tidak berfungsi atau disfungsional, maka akan merusak keseimbangan sistem pendidikan untuk mewujudkan tujuannya yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan.
            Berdasarkan hasil penelitian di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia (baik di NTT, NTB, Bali dan di Jawa, Sumatra Selatan, Aceh Kepulauan, dan Sulewesi selatan) dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun yaitu dari tahun 2004-2013, serta beberapa hasil kajian terkait yang dilakukan oleh peneliti lain, menunjukan bahwa sebagian besar komite sekolah diberbagai jenjang dan jenis pendidikan belum berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya, bahkan ada kecenderungan eksistensi komite sekolah dalam sistem pendidikan hanya sebagai “pelengkap penderita” bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan.            Ada beberapa penyebab disfungsionalnya peran komote sekolah, yakni: (1). Lemahnya independensi komite sekolah sebagai lembaga representasi dari masyarakat dan orang tua murid, karena proses pembentukannya  tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Pada umumnya komite sekolah dibentuk oleh kepala sekolah tanpa mempertimbangkan prosedur dan asas keterwakilan (repre sentasi) sesuai dengan PP. No. 17 tahun 2010 dan Kepmendiknas No. 044/U/2002. Sehingga orang-orang yang menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah pada umumnya adalah orang-orang yang “pro-Kepala Sekolah” yang tidak independen lagi. (2). Sebagaian besar komite sekolah belum mempunyai AD/ART sebagai regulasi untuk menjalankan fungsinya sebagai mitra sekolah. (3). Komite sekolah tidak memiliki sumber dana (baik dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, maupun sumber dana dari internal pengurus) sebagai kapital dalam rangka menjalankan fungsinya. (4). Komite sekolah jarang, bankan cenderung tidak pernah mendapatkan layanan pengembangan kapasitas (capacity building) untuk memper baiki kinerjanya dari pihak manapun (baik dari warga sekolah maupun dari Dinas Pendidikan). (5). Periodesasi kepengurusan Komite Sekolah 5 tahunan (sesuai dengan PP. No. 17 tahun 2010) tidak terpenuhi, sehingga tidak ada perubahan susunan pengurus dan anggota dalam waktu yang tidak terbatas, dan (6). Ada kecenderungan keberadaan Komite Sekolah dimanfaatkan oleh Kepala Sekolah untuk menggali dana dari orang tua murid, walaupun sesuai dengan kebijakan dana BOS telah ditegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan meminta kontribusi dalam bentuk apapun dari orang tua murid (Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan Alokasi BOS; SE Mendiknas No. 186/U/2008; Permen diknas No. 51/2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS  dan Laporan Keuangan BOS, dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS).           Pemanfaat Komite sekolah untuk menggali dana dari orang tua tersebut umumnya dilakukan sekolah pada saat penerimaan murid baru dengan dalih untuk menambah fasilitas belajar, baik dalam bentuk bangunan fisik maupuan fasilitas pembelajaran lainnya (Soepeno, 2004, 2005, 2009; 2012). Fakta lapang tersebut diatas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan disfungsinya struktur komite sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan dalam rangka memanifestasikan  fungsinya sebagai sebagai mediatory gency, supporting agency, advisory agency dan controlling agency terkait dengan pencapaian misi pendidikan.

Konsep Dasar Teori Fungsionalisme Struktural
            Teori fungsionalisme struktural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial modern di abad sekarang. Tokoh-tokoh yang pertama kali mencetuskan teori fungsionalisme struktural adalah August Comte, Emile Durkheim dan Herbet Spencer (dalam Ritzer, 1975). Pemikiran fungsionalisme struktural sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis, yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yang terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, dimana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tetap dapat bertahan hidup.   Pemikiran tersebut senada dengan konsepsi yang dikembangkan oleh Talcott Parsons (1937) dalam bukunya “The structure of Social Action” dan Robert Merton (1968) dalam bukunya “Social Theory and social structure” bahwa fungsionalisme struktural bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial dengan menganalogikan masyarakat sama-dengan organisme.
            Teori fungsionalisme struktural menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik, serta perubahan dalam masyarakat yang revolusioner. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest, dan keseimbangan (equilibrium). Menurut teori ini masyarakat dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian dapat membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain. Penganut teori ini cenderung untuk melihat hanya kepada sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem yang lain, dan karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dapat menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial.
            Secara ekstrim penganut teori fungsionalisme struktural beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi suatu masyarakat. Maka jika terjadi konflik, penganut teori fungsionalisme struktural memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikannya sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan. Singkatnya menurut kaca mata teori fungsionalisme strutural ini adalah  masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Setiap peristiwa dan setiap struktur fungsional bagi sistem sosial. Demikian pula semua institusi yang ada, diperlukan oleh sistem sosial, dan masyarakat dilihat dalam kondisi dinamis dalam keseimbangan.
            Diantara penganut teori fungsionalisme struktural modern adalah Talcott Parson dan Robert K. Merton. Parson berhasil mempertahankan teori fungsionalisme struktural hingga lebih dari dua setengah abad sejak ia mempublikasikan bukunya The Structure of Social Action pada tahun 1937. Dalam bukunya tersebut Parson memperkenalkan sistem tindakan dengan skema A-G-I-L. Parson meyakini bahwa terdapat empat karakteristik terjadinya suatu tindakan untuk menciptakan keseimbanagn sistem sosial, yakni Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency. Sistem tindakan hanya akan bertahan jika memenuhi empat kriteria tersebut. 
            Selanjutnya Parson (1977) dalam teorinya menjelaskan konsep AGIL sebagai berikut:  (1). Adaptation: Suatu sitem sosial dapat berfungsi dan bertahan jika dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi pengaruh situasi eksternal yang “gawat”, disamping itu juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan struktural di dalam sistem itu sendiri. Goal attainment: Pencapainan tujuan dalam sistem sosial sangat penting, dimana sistem sosial harus bisa mendifinisikan dan mencapai tujuan utamanya yang telah ditetapkan. Integration: Artinya bahwa sebuah sistem harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian (struktur sosial) yang menjadi komponennya, selain itu suatu sistem harus bisa mengatur dan mengelola ketiga fungsi yang lainnya (A, G, dan L). Sedangkan Latency: Mempunyai arti bahwa sistem harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola prilaku individu melalui penyediaan nilai/norma kultural yang berfungsi sebagai pengkonstruksi prilaku individu dalam berinteraksi pada suatu struktur sosial.
            Fungsi adaptasi (adaptation) dilaksanakan oleh organisme prilaku dengan cara menyesuaikan diri dan mengubah lingkungan eksternal. Sedangkan fungsi pencapaian tujuan atau Goal attainment difungsikan oleh sistem sosial untuk mengidentifikasi dan menetapkan misi atau tujuan sistem, serta memobilisai sumber daya yang ada untuk mencapai misi/tujuan sistem sosial. Fungsi integrasi (integration) di lakukan oleh sistem sosial untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi struktur yang ada, yaitu fungsi adaptasi, pencapaian tujuan dan fungsi latensi. Sedangkan Latency difungsikan untuk memelihara sistem sosial dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang dapat memotivasi individu atau kelompok (actor) dalam bertindak mewujudkan misi/tujuan sistem.
            Asumsi-asumsi dasar yang dibangun oleh Parson untuk menjelaskan skema A-G-I-L sebagai pisau analisis fakta sosial, adalah sebagai berikut: (1). Sistem sosial harus terstuktur (tertata) sehingga dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lain; (2). Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapatkan dukungan dari sistem lain (sistem sosial-budaya; sistem sosial-ekonomi; sistem sosial politik, dan sistem sosial lainnya); (3). Sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan aktornya secara proporsional yang signifikan; (4). Sistem sosial harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya; (5). Jika terjadi konflik, sistem sosial harus mampu mengendalikan prilaku yang berpotensi menggangu, yang dapat menimbulkan kekacauan, dan (6). Suatu sistem sosial memerlukan kaidah normatif untuk mengkontruksi atau mengatur prilaku anggota masyarakat dalam struktur sosial.
            Penganut teori fungsionalisme struktural lainnya adalah  Robert K. Merton (1968;1975), Merton berpendapat bahwa obyek analisa sosiologi adalah fakta sosial, seperti: proses sosial, organisasi kelompok, pengendali sosial, dan sebagainya. Suatu pranata atau struktur sistem tertentu bisa dikatakan fungsional bagi suatu unit sosial lainnya, dan sebaliknya, suatu institusi (struktur sosial) juga bisa bersifat disfungsional bagi unit sosial yang lain. Merton memandang bahwa segala pranata sosial yang ada dalam masyarakat itu bersifat fungsional dalam artian positip dan negatip (disfungsional). Merton mencontohkan perbudaan warga kulit hitam dalam sistem sosial di Amerika bagian selatan. Perbudaan tersebut jelas fungsional bagi masyarakat Amerika kulit putih (fungsi positip), karena sistem tersebut dapat menyediakan tenaga buruh yang murah, memajukan perekonomian kapas, serta menjadi sumber status sosial terhadap kulit putih. Tetapi sebaliknya, perbudaan mempunyai fungsi negatip atau disfungsional, dimana sistem perbudaan membuat orang sangat tergantung kepada sistem ekonomi agraris yang konvensional sehingga tidak siap untuk memasuki industrialisasi, dan mengakibatkan warga kulit hitam pada posisi yang tereksploitasi, tersubordinasi dan termarginalisasi ( Merton 1975, Ritzer, 1992).     Selanjutnya Herbert Gans (1972) menjelaskan bahwa “Kemiskinan” masih fungsional bagi sistem sosial khususnya bagi orang kaya, tetapi disfungsional bagi masyarakat miskin itu sendiri. Oleh karena masih fungsional bagi struktur sosial, maka kemiskinan tidak dapat dihilangkan dengan program apapun dan oleh siapapun. Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya jika sudah tidak berfungsi (disfungsional) dalam sistem sosoial. Terpeliharanya sisitem perbudakan, dan berfungsinya kemiskinan dalam masyarakat merupakan fungsi “latensi” yang sengaja dikondisikan, dipeliharan, dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu untuk memper tahankan status sosialnya, dan atau kepentingannya.  Sehingga fungsi “manifes” yang diharapkan kaum buruh (budak) dan komunitas miskin tidak berfungsi atau disfungsional.
            Selanjutnya Merton menjelaskan konsep dasar teori fungsionalisme struktural sebagai berikut: (1). Masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem daripada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut adalah bersifat ganda dan timbal balik. Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium (keseimbangan).  (2). Pendekatan struktural fungsional sekalipun disfungsi, ketegang an-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi juga, namun  dalam jangka panjang keadaan tersebut pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. (3).Perubahan-perubahan di dalam sistem sosial pada umumnya terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian dan tidak secara revolusioner. (4). Perubahan sosial timbul atau terjadi melalui tiga macam kemungkinan : (a). Penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial tersebut terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar; (b). Penyesuaian terhadap diferensiasi struktur sistem sosial dan (c). Penemuan-penemuan fungsi baru oleh anggota-anggota masyarakat. (5). Faktor paling penting yang memiliki daya mengintegrasikan suatu sistem sosial adalah konsensus di antara para anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. (6). Setiap struktur sosial mengandung konflik-konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal yang pada gilirannya menjadi sumber terjadinya perubahan sosial. (7). Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan perubahan yang datang dari luar tidak selalu bersifat adjustive tetapi melalui suatu proses tertentu; (8). Suatu sistem sosial di dalam waktu yang panjang dapat juga mengalami konflik sosial yang bersifat vicious circle (lingkaran setan). (9). Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan perkataan lain, perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. (10). Setiap masyarakat mengandung konflik-konflik di dalam dirinya atau dengan perkataan lain, konflik adalah merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat. (11). Setiap unsur di dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. (12). Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atau dominasi oleh sejumlah orang. (13). Bentuk pengendalian konflik sosial adalah melakukan konsilidasi melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Lembaga tersebut harus memenuhi 4 (empat) hal : bersifat otonom, monopolistis, lembaga tersebut harus mampu mengikat kelompok-kelompok yang ada, dan lembaga tersebut harus bersifat demokratis. (14). Penyelesaian konflik diperlukan mediasi melalui pihak ketiga untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelasaikan pertentangan; (15). Sistem sosial secara keseluruhan berada dalam keadaan stabil apabila semua strukturnya berfungsi, sebaliknya jika ada struktur yang tidak berfungsi (disfungsional) maka akan terjadi ketidak-stabilan dalam sistem sosial.
            Melalui alur konsep dasar teori fungsionalisme struktural diatas, permasalahan yang hendak dicari solusi pemecahannya dapat dirumuskan sebagi berikut: (1). Bagaimana sistem pendidikan beradaptasi (adaptation) dengan perubahan-perubahan internal dan cara menanggulangi pengaruh perubahan eksternal dalam rangkan mewujudkan keseimbangan (equilibrium) sistem pendidikan; (2). Bagaimana sistem pendidikan mengidentifikasi dan menerapkan strategi pencapaian tujuan (goal attainment) ; (3). Bagaimana sistem pendidikan mengintegrasikan (integration) fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan dengan memelihara nilai dan norma untuk mengendalikan struktur yang ada (latency). (4). Bagaimana pola pemeliharaan nilai dan norma (latency) sebagai kontruksi sosial bagi individu-individu dalam struktur sistem pendidikan.

METODOLOGI
Untuk menjawab permsalahan tersebut diatas dalam studi ini peneliti menggunakan rancangan penelitian deskriptif-kualitatif, dimana data lapang dideskripsikan mengacu pada perspektif teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parson (1937) dan Robert K. Merton (1968). Data lapang dikumpulkan menggunakan metode snowball sampling dengan teknik wawancara yang dikombinasikan dengan teknik observasi sebagai alat untuk mencek keakurasian data yang diperoleh dari teknik wawancara. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, dimana hasil analisisnya berupa deskripsi fakta lapang sesuai dengan konsep dasar teori fungsionalisme struktural. Adapun pencermatan hasil penelitian dalam studi ini digunakan beberpa teknik, antara lain adalah sebagai berikut: (1). uji kredibilitas data (validasi internal), (2). uji dependabilitas (reliabilitas), (3). uji transferabilitas (validasi eksternal), (4). uji komfirmabilitas (obyekti tivitas), (5). Trianggulansi metode/teknik, setting penelitian dan trianggulansi waku.

 Analisis Fakta Sosial
            Pendekatan fungsionalisme struktural dalam pembahasan ini meletakan pendidikan sebagai suatu sistem sosial, dimana didalamnya terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain, yang selanjutnya disebut “struktur sosial”. Hubungan saling mempengaruhi antarstruktur sosial tersebut bersifat ganda dan timbal balik (bisa positip atau negatip). Sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna dalam suatu sistem sosial, namun secara fundamental sistem sosial cenderung bergerak ke arah equilibrium (menuju keseimbangan). Jika hubung an antar-struktur sosial (dalam hal ini hubungan antara komite sekolah dengan kelembagaan pesekolahan) positif, berarti struktur-struktur sosial tersebut “berfungsi” (fungsional) bagi sistem pendidikan. Sebaliknya jika yang terjadi adalah hubungan negatip, berarti ada struktur sosial yang tidak berfungsi atau disfungsional bagi struktur sosoial yang lain, kondisi tersebut dapat menghambat sistem pendidikan dalam mewujudkan misinya. Berikut divisualisasikan struktur-struktur dalam sisitem pendidikan beserta pola interelasinya.









           








            Fakta sosial hasil dari kajian lapang menunjukan bahwa integrasi fungsional antar-struktur dalam sistem pendidikan belum berjalan sesuai regulasi yang ada. Aktualisasi fungsi komite sekolah sebagai salah satu struktur sistem pendidikan belum sepenuhnya terealisasi sesuai dengan amanat Kepmendiknas No. 044/U/tahun 2002, dan PP. No. 17 tahun 2010. Seperti kita ketahui bersama, bahwa tujuan dibentuknya Komite sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai komitmen dan loyalitas, serta perduli terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Isi regulasi tersebut merupakan fungsi “manifes” bagi sistem pendidikan yang seharusnya terealisasi dalam penyelenggaraan pendidikan, namun birokrasi yang ada belum memfasilitasi sebagaimana mestinya, sehingga terkesan sengaja terpelihara sebagai fungsi “latensi” dalam sistem pendidikan.
            Disfungsinal peran komite sekolah sebagai mediator agency dalam rangka menjembatani hubungan antara masyarakat/orang tua dengan satuan pendidikan belum berjalan sebagaimana mestinya. Interaksi sosial antar-struktur dalam sistem pendidikan berlangsung secara temporer. Pertemuan warga sekolah dan warga masyarakat berlangsung sebatas pada event-event tertentu, seperti penerimaan rapor murid pada akhir semester atau pada akhir tahun kenaikan kelas, sosialisasi tentang neraca anggaran yang dibutuhkan satuan pendidikan untuk tahun ajaran baru yang dibebankan kepada orang tua murid, dan atau acara serimonial perpisahan murid yang telah menyelesaikan studinya. Kegiatan tersebut seharusnya melibatkan komite sekolah yang berfungsi sebagai mediator tetapi dalam realisasinya dihandle oleh sekolah, dan bahkan dalam pertemuan-pertemuan tersebut tidak menghadirkan komite sekolah sebagai mitranya.
             Disfungsinya peran komite sekolah sebagai mediator agency juga terjadi disebagaian besar satuan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut mempunyai konskuensi logis terhadap semakin melemahnya bargaining position (posisi-tawar) komte sekolah terhadap dominasi satuan pendidikan, bahkan ada kecenderungan kondisi ketidak-seimbangan (dis-equilibrium) hubungan antar struktur sistem pendidikan tersebut mendapat legitimasi dari birokrasi diatasnya. Akibatnya adalah (1). Rendahnya perhatian para orang tua murid dan masyarakat (Toga, toma, kelompok dudi, dan stakeholders lainnya) terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dimana penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan, sedangkan kewajiban orang tua murid sebatas membayar sumbangan pendidikan atau SPP saja; (2). Tidak terjalinnya hubungan kerja kemitraan yang sinergis antara satuan pendidikan dengan masyarakat, utamanya dengan kelompok dunia usaha dan industri, tokoh agama, dan kelompok peduli pendidikan lainya, untuk bersama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan (3). Terbatasnya informasi tentang kebijakan pendidikan yang diterima para orang tua murid dan masyarakat, dan sebaliknya banyak aspirasi dan harapan para orang tua murid dan masyarakat yang tidak terakomodir oleh satuan pendidikan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya dis-integrasi antarstruktur pada sistem pendidikan di Indonesia, yang pada giliranya satuan pendidikan akan ditinggalkan para pelanggannya.
            Disfungsional komite sekolah juga terjadi pada peranya sebagai advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Hal tersebut dapat dicermati dari tidak dilibatkannya komite sekolah dalam kegiatan analisis kebutuhan (need assissment) dalam mengidentifikasi kebutuhan riil satuan pendidikan yang akan digunakan sebagai bahan perencanaan program pendidikan.  Sehingga aspirasi dan harapan para orang tua murid dan masyarakat pelanggannya tidak terakomodasi secara baik, akibatnya kebijakan pendidikan yang ada tidak berorientasi pada preferensi kebutuhan pasar dan pada gilirannya tidak dapat memberi kepuasan pelanggannya. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan adaptasi (penyesuaian-penyesuaian) maka tidak menolak kemungkinan satuan pendidikan tidak mendapatkan input peserta didik pada ajaran baru.
            Konsekuensi logis sebagai akibat disfungsinya peran komite sekolah sebagai advisory agency, dalam memberi masukan dan pertimbangan, serta rekomendasi  kepada satuan pendidikan adalah: (1). Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), dan Rencana Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tidak berbasiskan need assessment, tetapi berbasiskan keinginan satuan pendidikan. (2). Penetapan kriteria kualitas kinerja sekolah, kualitas layanan pembelajaran, kualitas dan kuantitas fasilitas pembelajaran, dan kualitas tenaga pendidik serta kualitas tenaga kependidikan didasarkan pada persepsi warga sekolah, tanpa mengakomodir kriteria yang diharapkan pengguna jasa pendidikannya. (3). Budaya transparansi pengelolaan dana pendidikan terkesan tertutup, hanya warga sekolah saja yang mengetahuinya; (4). Budaya partisipasi dan demokrasi dalam pengambilan keputusan tidak berjalan, karena tidak melibatkan komite sekolah; (5). Budaya akuntabilitas atas hasil pelaksanaan kegiatan sekolah, dan penggunaan dana pendidikan terabaikan, sehingga menimbulkan image para orang tua dan masyarakat luas terhadap sekolah menjadi kurang baik.
            Disfungsinya peran komite sekolah sebagai supporting agency untuk memberi dukungan dalam mengimplementasikan RKS dan RAPBS terjadi dihampir satuan pendidikan di Indonesia, dimana dalam kegiatan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan dikerjakan secara sepihak oleh satuan pendidikan, bahkan dalam proses pembelajaranpun tidak melibatkan komite sekolah, padahal berbagai sumber belajar yang tidak dimiliki satuan pendidikan ada di masyarakat, dan merupakan aset para orang tua murid yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran (khusunya berkaitan dengan penerapan model pembelajaran contextual teaching dan learning). Disfungsinya peran komite sekolah tersebut diatas juga tampak pada pengelolaan dana bantuan blockgrant baik yang bersumber dari anggaran APBN maupun bantuan dana yang bersumber dari donatur internasional, sperti ADB, Worldbank, Uni-Eropa, AusAID, Japan Foundation, hibah Belanda, dan donatur internasional lainnya. Walaupun persyaratan adminitrasi pada proposal yang diajukan satuan pendidikan diharuskan ada persetujuan komite sekolah (memang dipenuhi), namun ketika dana bantuan sudah cair dalam pengelolaan dananya jarang melibatkan komite sekolah, baik itu dana bantuan untuk peningkatan mutu pembelajaran, maupun dana bantuan fisik atau inprastruktur satuan pendidikan. Disfungsinya komite sekolah tersebut diatas berdampak terhadap gagalnya proses institusionalisasi budaya demokrasi, partisipasi, transparansi, dan budaya akuntabilitas sebagai kaidah normatif yang seharusnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
            Demikian pula halnya dengan fungsi komite sebagai controlling agency juga belum berjalan secara efektif. Fungsi komite sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi RKS dan penggunaan dana yang tertuang dalam RAPBS di satuan pendidikan, belum dipahami sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan. Ada beberapa kasus bahwa komite sekolah lebih intens dalam merealisasikan fungsi contoll-nya dibandingkan dengan 3 (tiga) fungsi lainnya. Hasilnya memang cukup siginikan akan tetapi hal tersebut justru tidak direspons dengan baik oleh satuan pendidikan, sehingga terjadi konflik yang mengakibatkan terganggunya hubungan baik antara komite sekolah dengan kepala sekolah. Kurang intensifnya pelaksanaan fungsi controlling tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa kasus yang berhubungan dengan penyalahgunaan dana pendidikan untuk kepentingan pribadi dan atau sekelompok orang yang berakir pada persoalan pidana.
            Deskripsi problema struktur dalam sistem pendidikan diatas jika ditinjau dari perspektif teori fungsionalisme struktural, sebagai pemicu awalnya adalah disfung sinya struktur komite sekolah dalam sistem pendidikan, yang pada giliranya mengakibatkan terjadinya ketidak-seimbangan (dis-equilibrium) dalam sistem pendidikan. Realitas sosoial tersebut belum sepenuhnya ditanggapi secara proporsioanl oleh Dinas Pendidikan (sebagai struktur birokrasi dalam sistem pendidikan). Hal tersebut dapat dipahami karena dalam konsep MBS, satuan pendidikan merupakan lembaga pendidikan yang otonom mempunyai otoritas untuk mengatur rumah-tangganya sendiri. Kendatipun secara struktural masih dibawah kendali Dinas Pendidikan. Sedangkan kelembagaan komite sekolah baik secara struktural dan fungsional memang tidak ada hubungannya dengan Dinas Pendidikan, karena komite sekolah merupakan lembaga yang independen, atonom dan non partisan (Kepmendiknas No. 044/U/2002 dan PP. No. 17 Tahun 2010).
            Menggarisbawahi proposisi yang dikemukakan oleh Merton (1975) pada penjelasan sebelumnya, untuk menyelesaikan problema struktural dalam sistem pendidikan, dimana terjadi ketidak-seimbangan hubungan antar-struktur yang ada, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan konsilidasi melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Lembaga tersebut dalam konteks ini bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Merton (1975) menjelaskan, bahwa untuk menyelesaikan dis-integrasi struktural diperlukan intervensi pihak ketiga dengan catatan pihak ketiga tersebut memenuhi 4 (empat) persyaratan, sebagai berikut: (1). Lembaga tersebut bersifat otonom; (2). Bersifat monopolistis; (3). Harus mampu mengikat kelompok-kelompok yang bermasalah, dan (4). Lembaga tersebut harus bersifat demokratis. Terkait dengan penjelasan tersebut, maka Dinas Pendidikan sebagai mediator berkewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelasaikan pertentangan.
            Fakta di lapang menunjukan bahwa sebagian besar Dinas Pendidikan kabupaten/kota tidak memfungsikan dirinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Merton (1975).  Bahkan ada kecenderungan Dinas Pendidikan cenderung untuk mem”backup” kepentingan sekolah secara sepihak, tidak memposisikan dirinya sebagai mediator yang demokratis. Hal tersebut dapat dipahami karena secara fungsional sekolah memang melembagan yang otonom, tetapi secara struktural sekolah merupakan bagian integral dari Dinas Pendidikan yang menentukan berhasil atau tidaknya tercapainya misi Dinas Pendidikan. Sedangkan komite sekolah dalam hal ini adalah lembaga independen dan otonom yang secara struktural dan fungsional tidak mempunyai hubungan dengan Dinas Pendidikan.
            Sebagaimana konsep dasar dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, pada prinsipnya suatu sistem sosial senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu sistem sosial lainnya, maupun karena ada faktor internal, baik itu karena terjadinya dis-integrasi antar-struktur yang ada, atau karena terjadinya deversifikasi struktur dalam sistem pendidikan. Namun demikian secara berangsur-angsur sistem sosial tersebut akan mengalami keseimbangan atau eqilibrium lagi melalui penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh struktur-struktur yang ada. Terkait dengan problema struktural pada sistem pendidikan tersebut, Parson (1937) merekomendasikan konsepsi AGIL, sebagai alternatif solusinya, sebagai berikut.
            Adaptation : Sistem pendidikan harus dapat beradaptasi terhadap perubahan perubahan situasi eksternal seperti perubahan sistem sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-politik, dan sistem sosial diluar sistem pendidikan lainnya. Dalam artian bahwa apabila situasi eksternal tersebut merupakan ancaman terhadap nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan harus ditolak, sebaliknya jika situasi eksternal tersebut sesuai dengan nilai budaya sistem pendidikan, maka sistem pendidikan harus melakukan penyesuaian penyesuaian melalui proses alkulturasi. Proses penolakan dan atau penyesuaian terhadap situasi ekternal tersebut harus dilakukan secara kolaboratif oleh struktur yang ada pada sistem pendidikan, baik itu komite sekolah maupun satuan pendidikan, karena hal tersebut merupakan kebutuhan sistem untuk menjaga keseimbangan (equilibrium).
            Berdasarkan hasil kajian lapang, dan deskripsi problema struktural sistem pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa diterminan yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia karena adanya dis-integrasi antar-struktur dalam sistem pendidikan itu sendiri. Dimana komite sekolah belum berfungsi sebagaimana mestinya, dan belum membudayanya prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karenanya diperlukan proses adaptasi (penyesuaian-penyesuaian) di dalam internal sistem pendidikan melalui proses inkulturasi nilai budaya demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan struktur-struktur dalam meaktualisasikan fungsinya masing-masing. 
            Goal attainment: Struktur sosial yang ada dalam sistem pendidikan harus bisa mendifinisikan dan menyiapkan strategi pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan bersama. Terkait dengan tujuan ini yang perlu digaris-bawahi adalah perlu adanya kolaborasi yang sinergis antara komite sekolah dan warga sekolah dalam merencanakan kegiatan sekolah maupun dalam merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya. Satuan pendidikan harus mengakomodasi harapan dan aspirasi pelanggannya yang disampaikan melalui kelembagaan komite sekolah sebagai dasar menyusun program kerja. Bertolak dari kebutuhan dan aspirasi pelanggannya tersebut komite sekolah bersama sama satuan pendidiknan menyusun strategi pencapaian program kerja dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, baik itu sumberdaya finansial (SDF), sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya infrastruktur (SDI), dan sumberdaya selebihnya, termasuk didalamnya regulasi yang ada pada satuan pendidikan.
            Integrastion: Dalam konteks ini sistem pendidikan harus mampu mengatur dan menjaga keseimbangan hubungan antar-struktur dalam sistem pendidikan yang sudah saling beradaptasi (adaptation) melalui proses alkulturasi maupun inkulturasi pada fase sebelumnya. Keseimbangan hubungan struktural dan fungsional antara komite sekolah dengan satuan pendidikan semata-mata ditujukan untuk mencapai tujuan pendidikan (goal attainment). Selanjutnya sistem pendidikan harus menjaga dan memelihara pola kerjasama antar-struktur dalam sistem pendidikan yang sudah menerapkan budaya demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas (fungsi latency). Kondisi inilah yang dimaksudkan Parson (1939) sebagai konsep integration dalam sistem sosial, dimana pada prisipnya fungsi integrasi (integration) adalah suatu kewajiban sistem sosial untuk mengatur dan mengelola ketiga fungsi lainnya, yaitu fungsi Adaptation, Goal attainment dan latency.
            Latency : Dalam hal ini sistem pendidikan harus mampu berfungsi sebagai pemelihara dan menjaga pola kerjasama antar-individu yang sudah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk itu sistem pendidikan harus menyediakan seperangkat norma dan nilai budaya (sistem regulasi) yang menjadi acuan dalam bertindak, sekaligus dapat memotivasi individu-individu (actors) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Setiap individu dan atau kelompok yang berada dalam struktur sistem pendidikan harus taat terhadap sistem nilai budaya yang ada. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem budaya tersebut adalah nilai budaya partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
            Sedangkan fungsi struktur birokasi Dinas Pendidikan dalam sistem pendidikan adalah memfasilitasi dan memberi advokasi jika dibutuhkan oleh struktur lainnya. Hal tersebut sesuai dengan konsep MBS, dimana satuan pendidikan merupakan lebaga otonom yang mempunyai otoritas untuk mengatur rumahtangganya sendiri bersama-sama komite sekolah dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga manapun, termasuk Dinas Pendidikan sekalipun. Akan tetapi jika di dalam sistem pendidikan tersebut terjadi dis-integrasi antar-struktur dan atau disfungsinya salah satu struktur yang menghambat proses pencapaian tujuan pendidikan, maka Dinas Pendidikan dapat memposisikan sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan problema struktur sosial yang ada, dengan catatan (seperti yang kemukakan oleh Merton 1975) Dinas Pendidikan harus memposisikan sebagai lembaga yang otonom, monopolistis, dan harus mampu mengikat kelompok-kelompok yang bermasalah, secara demokratis dalam memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelasaikan permasalahannya. Atau dengan arti lain, bahwa Dinas Pendidikan tidak dibenarkan memihak salah satu struktur sistem pendidikan dalam menyelesaikan problema struktural.
            Rekomendasi untuk menyelesaikan problema struktural dalam sistem pendidikan berdasarkan perspektif teori fungsionalisme struktural yang telah saya sampaikan sebelumnya,  dapat divisualisasikan melalui bagan sebagai berikut.





















SIMPULAN
            Berdasarkan deskripsi diatas, dapat ditarik simpulan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya kualitas pendidikan di Indoensia adalah disfungsinya struktur sistem pendidikan. Komite sekolah sebagai struktur sistem pendidikan belum berfungsi sebagaimana yang diamanatkan pada Kepmendiknas No. 044/U/2002, dan PP. No. 17 tahun 2010. Adapun solusi jalan keluarnya dapat diselesaikan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut.No. 
            Pertama, sistem pendidikan harus dapat melakukan adaptasi (penyesuaian) terhadap perubahan fungsi struktur-struktur yang ada, disamping harus dapat menanggulangi pengaruh eksternal yang dapat mengganggu sistem pendidikan untuk mencapai tujuan yang tertuang pada UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, pasal 3 yakni “…..mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.".
            Kedua: Dalam menetapkan tujuan (goal attainment), sistem pendidikan harus mendasarkan pada hasil analisis kebutuhan (need assessment) atas harapan pelanggannya, dan merencanakan strategi pencapainnya dengan melibatkan stakeholders yang dalam struktur sistem pendidikan, dimana implementasinya berpedoman pada prinsip partisipasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.
            Ketiga: Sistem pendidikan harus dapat mengintegrasikan fungsi adaptasi, goal attainment, dan fungsi latensi (yakni menyediakan dan memelihara kaidah normatif  sebagai pengendali individu dan atau kelompok dalam mencapai tujuan).
            Ke-empat: Sistem pendidikan harus dapat memelihara pola prilaku individu dan atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, dengan menyediakan regulasi yang bersumber dari nilai atau norma-norma sebagai pengendali (controlling) yang disepakati bersama.



REKOMENDASI
            Berdasarkan paparan yang telah saya kemukakan sebelumnya, berikut saya sampaikan beberapa rekomendasi, untuk menjadi bahan renungan bagi kita semua.
1)      Kajian tentang problema struktural dalam sistem pendidikan hendaknya memperhatikan proses adaptasi yaitu suatu proses bagaimana cara sistem pendidikan menanggulangi pengaruh dari luar dan bagaimana menage deversifikasi struktural yang berpotensi mengakibatkan berubahnya fungsi-funsi struktural yang ada.
2)      Penetapan tujuan (goal attainment) pendidikan harus mendasarkan pada hasil analisis kebutuhan (need assessment) dan potensi sumberdaya yang dimiliki dengan melibatkan semua pihak yang berada dalam struktur sistem pendidikan, baik komite sekolah maupun warga sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pada proses pencapaian tujuan pendidikan.
3)      Keefektifan pencapaian tujuan pendidikan ditentukan oleh kemampuan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan (integration) fungsi-fungsi struktural yang ada dengan cara  melakukan adaptasi terhadap pengaruh eksternal dan internal, memperjelas tujuan yang hendak dicapai, memelihara pola-pola prilaku penyelenggara pendidikan yang baik, serta memfungsikan budaya partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas sebagi kaidah normatif yang menjadi pedoman struktur-struktur sistem pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
4)      Untuk memelihara pola-pola prilaku dan motivasi kerja penyelenggara pendidikan (fungsi latency) diperlukan seperangkat norma dan nilai budaya kerja (sebagai regulai) untuk pengendalai (controlling) sistem pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN
Durkheim, Emile 1964. Ethics and The Sociology of Morals. Buffalo: Prometheus Books.
_______________ 1982. The Rules of Sociological Method. New York: Free Press
Giddens, Anthony, 1975. The Class Structure of Advanced. New York: Harper and           Row.
Kepmendikbud, no. 044 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah,       Ditjen. Dikdasmen. Kemendikbud Jakarta
Merton, Robert (1957). Social Theory and Social Structure, revised and enlarged. London: The Free Press of Glencoe.
__________ 1968. “Manifes and Latent Function”  In. RK Merton, Social Theory             and Social Structure, New York: Free Press : 73-138
__________ 1975. Structural Analysis in Sociology. “In P. Blau (ed), Approaches to
Oliver and Boyd. M. 1975. The Curriculum: Contex, Design & Development,        Choython House 23 Revelston Terrace Edinburgh EH4 3TJ. In association   with The open University Press.
Peraturan Pemerintah. No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan         Pendidikan,     Ditjen. Dikdasmen Kemendikbud Jakarta
Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum  dan           Alokasi BOS;
Parsons, T., & Shils, A., (eds) (1976) Toward a General Theory of Action, Harvard            University Press, Cambridge
            Blau (ed), Appproaches to the Study of Social Structure. New York: Free    Press: 94-100
Permendagri No. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan dana BOS.           Kemendagri-Jakarta
Ritzer. G dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern Edisi Ke-6, terjemahan           Alimandan, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 118
Ritzer, George, 1975a. Sociology : A Multiple Paradigm Science. Boston : Allyn and         Bacon.
Stryker, Sheldon. 1980. Symbolic Interactionism: A Social Structure Version. Menlo          Park. Calif: Benyamin/Cumming
Turner, Jonathan and Jan Stets (2005). "The Sociology of Emotions." Cambridge.   Cambridge University Press.
Turner, Jonathan (1995). "Macrodynamics: Toward a Theory on the Organization of          Human Populations." New Brunswick: Rutgers University Press.
Troyer, William (1972). ”Mead’s Social and Functional Theory of Mind. American             Sociologi Review 11: 198-202
Undang-Undang Sistem Pendidikan No. 20, Tahun 2003, Kemendikbud Jakarta 2003
 Weber, Max. 1961. Economy and Society 3 vols. Totowa, N.J:Bedminster Press.
___________ 1958. The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism. New York:             Scribner