Selasa, 23 Mei 2017

PERLUNYA  MENGOPTIMALKAN PERAN  NILAI-NILAI PANCASILA DAN NILAI-NILAI AGAMA UNTUK MEMBANGUN SIKAP ANTI KORUPSI

Mohamad Na’im  dan  Mamik Isgiyanti

Abstrak:  Generasi muda merupakan aset bangsa yang menentukan eksistensi, maju atau mundurnya , sejahtera atau sengsara kehidupan suatu bangsa  di masa depan. Tantangan yang cukup krusial saat ini adalah maraknya praktik korupsi di kalangan masyarakat yang dapat menjadi penghambat tercapainya kemajuan suatu bangsa, maka generasi muda harus dibentengi moralnya sehingga tidak tercemar mentalitas koruptif. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan agama penting untuk menumbuhkan sikap anti korupsi pada diri  generasi muda. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia  dan agama sebagai ajaran normatif yang bersumber dari Tuhan akan menuntun dan mengarahkan sikap dan perilaku peserta didik sehingga terhindar tindakan yang dapat membawa nasib bangsa Indonesia semakin terpuruk yaitu korupsi. Peran Nilai-nilai Pancasila dan milai agama harus dioptimalkan melalui pendidikan forman maupun informal. 
           
Kata Kunci: Sikap Anti Korupsi, Nilai-nilai  Pancasila,  Nilai-nilai Agama

PENDAHULUAN
            Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam bidang politik, korupsi dapat menciderai nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik dan bersih  (good governance) karena mengabaikan  kaidah-kaidah proses formal, seperti mengikuti berbagai prosedur dan tata cara yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan. Pada bidang  pendidikan akan merusak sistem yang dibangun  dan merusak mental generasi. Pada Pada bidang ekonomi, korupsi akan mempersulit pertumbuhan dan terjadi inefisiensi atau  biaya ekonomi tinggi. Pelaku bisnis akan mengeluarkan biaya tambahan di luar ongkos  proses produksi, namun harus tetap diperhitungkan yang akan dibebankan kepada konsumen. Implikasinya, akan “memperlemah roda perekonomian, menghambat pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi suatu negara” serta daya saing produk di pasar lokal, nasional, maupun global (Rachman, 2010;   Darmanto, 2015). 
          Generasi muda merupakan aset bangsa yang menentukan eksistensi, maju atau mundur, sejahtera atau sengsara kehidupan suatu bangsa. Belajar pada masa lalu, sejarah telah membuktikan bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak lepas dari peran kaum muda. Seperti pada peristiwa Sumpah Pemuda, telah menggerakkan kesadaran generasi muda untuk bangkit dan berjuang melawan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Berbeda dengan dulu, pada masa sekarang salah satu  tantangan besar yang harus dihadapi generasi  muda adalah adanya praktik korupsi yang saat ini sudah membudaya hampir di seluruh lapisan kehidupan masyarakat kita. Sebagai contoh dari hasil catatan Transparacy Internasional Indonesia (TII) bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan Agustus 2014 pelaku tindak pidana korupsi digambarkan sebagai berikut: Kepala Daerah sebanyak 331 orang, anggota DPRD sebanyak 3.169 orang dan PNS 1.211 orang. Seperti yang disampaikan juga oleh Menteri Dalam Negeri Gunawan Fauzi terkait dengan  Kepala Daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi disebutkan ada 330 Kepala Daerah yang tersangkut korupsi atau sekitar 86, 22 persen (Tempo, 24/7/14).
Agar dapat tercapai kemajuan suatu bangsa, pada diri generasi muda harus tumbuh sikap anti korupsi. Namun fenomena justeru memperlihatkan sebaliknya. Masih kita jumpai peserta didik yang perbuatan atau tindakannya  menunjukkan ada indikasi tidak bersikap anti korupsi, misalnya tidak disiplin dengan terlambat datang ke sekolah; pulang lebih awal (meninggalkan sekolah) sebelum waktunya; tidak jujur, dengan berani mengambil  (mencuri) milik temannya, misalnya HP, uang, laptop, dan lainnya; tidak membayarkan uang sekolah tapi menggunakannya untuk jajan atau lainnya; tidak berani mengakui kesalahan;  menekan temannya untuk memberi contekan atau lainnya; kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas; malas belajar sehingga prestasi belajarnya menjadi rendah, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau bekerja keras untuk mencapai prestasi baik; dan masih banyak lagi tindakan-tindakan lainnya yang menyimpang dan tidak menunjukkan sikap anti korupsi. Hal yang lebih  memprihatinkan lagi adalah mereka melakukan semua itu dengan enjoynya tanpa merasa bersalah dan berdosa, jika ditegur tidak merasa malu ataupun takut justeru suatu saat itu akan dilakukan kembali.
Kondisi semacam ini jelas sangat mengkhawatirkan, dan bisa diprediksikan ke depan nasib bangsa dan negara Indonesia,  tidak mustahil dengan tantangan yang begitu besar generasi kita tidak mampu untuk menghadapi sehingga impian untuk mencapai kemajuan bangsa hanya akan menjadi sebuah angan-angan belaka. Tindakan-tindakan semacam itu akan menjadi bibit yang akan mempersubur praktik korupsi dalam masyarakat kita.
Oleh karena itu agar dalam diri peserta didik memiliki sikap anti korupsi, perlu ditanamkan nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap anti terhadap korupsi. Dan sarana yang paling ideal untuk menanamkan sikap itu adalah melalui pendidikan. Mulai tingkat dasar bahkan sampai tingkat atas perlu ditanamkan nilai-nilai yang mampu membentuk suatu sikap dalam diri  para peserta didik untuk anti terhadap korupsi.  Hal ini perlu dilakukan karena salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu adalah  disebabkan adanya dorongan yang kuat dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan tersebut yang pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terinternalisasi dalam diri orang tersebut.
Nilai merupakan sesuatu yang  dijunjung tinggi, dianggap penting dan berguna, berharga  bagi kehidupan manusia atau sekelompok manusia. Dilihat dari asal datangnya nilai, dalam perspektif Islam terdapat dua sumber nilai, yakni Tuhan dan manusia. Maka dari itu , nilai-nilai yang penulis pandang sangat relevan untuk membentengi dan mencegah  siswa dari segala tindakan yang menyimpang termasuk untuk menumbuhkan sikap anti korupsi adalah nilai-nilai Pancasila  dan nilai-nilai agama. Terkait dengan upaya menumbuhkan sikap anti korupsi pada diri peserta didik, bagian berikut akan membahas apa yang dimaksud sikap anti korupsi, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, dan bagaimana menumbuhkan sikap anti korupsi melalui nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama.

PEMBAHASAN

Sikap Anti Korupsi
            Masyarakat Indonesia yang agamis tentu bisa memahami tentang pentingnya tindakan pemberantasan korupsi, yang berarti bahwa  para pemimpin agama bersama-sama dengan pemerintah melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap tindakan korupsi. Hal ini didasarkan realitas bahwa tindakan korupsi masih menggejala di seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu maka tantangan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi ke depan dengan melakukan tindakan pencegahan korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi yang terstruktur dan terencana dalam keseluruhan masyarakat. Pemerintah tentu tidak dapat  melakukan sendirian, gerakan pencegahan korupsi perlu melibatkan seluruh elemen institusi sosial kemasyarakatan, termasuk melalui pendidikan formal  (Harmanto, 2009).
Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya.Jika sikap mengarah pada obyek tersebut, berarti bahwa penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap obyek (Mar’at: 1981: 9). Ada tiga komponen yang menentuakan sikap seseorang, yaitu komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif. Komponen kognitif berupa apa yang dipercayai oleh subyek pemilik sikap, komponen afektif merupakan komponen perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh subyek (Azwar, 1988: 17-18). Dengan demikian sikap dipengaruhi oleh kemampuan berpikir seseorang terhadap sesuatu, kemudian hasil pemikiran berpengaruh terhadap penilaian seseorang terhadap sesuatu positif atau negative dan dari penilaian itu akan  menghasilkan suatu kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap sesuatu tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Mar’at (1981: 14), bahwa manusia yang tingkat kecerdasannya rendah, kurang memiliki aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar). Oleh karena itu pemahaman terhadap sesuatu obyek itu penting agar terjadi emosional yang positif sehingga membentuk sikap positif pula terhadap obyek tersebut
Istilah anti korupsi, dalam Kamus besar Bahasa Indonesia anti diartikan tidak setuju, tidak suka, tidak senang (1988: 42).  Istilah korupsi berasal dari kata Latin “corruptus” atau corruption. Kata “corruptus” yang semula berarti: to abuse (menyalah-gunakan” atau “to deviate” (menyimpang). Dalam bahasa Belanda, korupsi berasal dari kata corruption, yang turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap (KPK, 206). Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi sering diartikan sebagai “abuse of public power” untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Choirul Fuad Yusuf, 2010). Dari sisi moralitas atau humanitas, korupsi dikonotasikan sebagai mode of conduct yang menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan dan norma-norma kemasyarakatan (Martiman Projohamidjoyo, 2009). Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi (Kemenag, 2013: 5). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Kemendikbud, 2011: 23)
Bertitik tolak dari uraian di atas terkait dengan pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sikap anti korupsi adalah sikap yang tidak setuju, tidak suka dan tidak senang terhadap perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, yang mengarah pada moralitas yang tidak baik.  Dengan sikap anti korupsi dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi.
Faktor yang menjadi penyebab korupsi, yaitu faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). Niat lebih terkait dengan faktor individu yang meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, atau dengan kata lain faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu.  Sedangkan kesempatan terkait dengan lingkungan atau  sistem yang berlaku. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi (Kemendikbud, 2011: 74-75).
Ada beberapa  indikator bahwa seseorang memiliki sikap anti korupsi diantaranya yaitu:
1.         Menjunjung tinggi nilai-nilai anti korupsi yaitu: a) kejujuran, keadaan lurus hati tidak berbohong dan tidak curang; b) kepedulian, mengindahkan memperhatikan dan menghiraukan; c) kemandirian, kondisi tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab; d) kedisiplinan, ketaatan atau kepatuhan pada peraturan; e) tanggung jawab, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan; f) kerja keras, bekerja yang didasari dengan adanya kemauan. Kata kemauan enimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, kekuatan, dan pantang mundur; g)  sederhana, gaya hidup untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya; h) keberanian, berani bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan, dsb;  i)  keadilan, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak
2.         Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya. Hal ini ditunjukkkan dengan ciri-ciri, yaitu menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya
3.         Menghormati dan memenuhi hak orang lain. Hal ini ditunjukkan dengan ciri-ciri yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai haknya dan tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya (Kemendikbud, 2011; Kemenag, 2013).

Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Untuk Membangun Sikap Anti Korupsi
Nilai atau value pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan, Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Nilai sebagai landasan dalam bersikap dan berperilaku, maka nilai sebagai pemegang kunci, atau penentu baik buruknya perilaku.Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu  dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya (Kaelan, 2014: 80)
Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi Pancasila merupakan seperangkat gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan (Kaelan, 2014: 112). Dengan demikian nilai-nilai Pancasila diartikan sebagai sifat atau kualitas dari Pancasila yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa Indonesia baik lahir maupun batin yang dapat dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku.
Pancasila mengandung prinsip dan nilai yang menjadi tujuan hidup bangsa Indonesia, yang ingin diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada lima prinsip yang terkandung dalam Pancasila yang secara terperinci dinyatakan dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998, sebagai berikut:
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa,    mengandung ketentuan: pengakuan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; setiap individu bebas memeluk agama dan kepercayaannya; beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; beribadat sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya tanpa mengganggu kebebasan beribadat pemeluk keyakinan lain; saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama yang berbeda-beda sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup beragama intra dan antar umat beragama; tidak memaksakan sutau agama kepada orang lain.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung ketentuan: manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya, hak dan kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; saling mencintai sesama manusia; tenggang rasa; tidak sememna-mena terhadap orang lain; menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; berani membela kebenaran dan keadilan;  saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Dengan pengembangan sikap semacam itu manusia akan dapat mengembangkan diri, peranan dan sumbangannya yang positif bagi kehidupan manusia sebagai bagian dari penerapan hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan bersama yang tertib, aman, damai, dan sejahtera.
Sila Persatuan Indonesia, ketentuan yang terdapat dalam sila ini yaitu: cinta pada negara bangsanya serta rela berkorban demi negara bangsanya; bangga pada negara bangsanya atas kondisi yang terdapat pada negara-bangsanya serta prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh warganegarany;  mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sila ini berisi ketentuan sebagai beikut: tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain, sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk mencapai mufakat; musyawarah harus diliputi semangat kekeluargaan; menjunjung tinggi hasil keputusan musyawarah dengan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik dan tanggung jawab;  keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan; mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan dalam melaksankan permusyawaratan; kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayai dalam Lembaga-lembaga Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat yang dihasilkan melalui Pemilu.
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sila ini mengandung ketentuan bahwa perlu dikembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan akhlak dan suasana kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial; sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan anatara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain; sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri sehingga ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya hidup mewah serta perbuatan-perbuatan yang bertentangan atau merugikan umum; sikap suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama
Berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut maka nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Pancasila tersebut antara lain nilai-nilai sebagai berikut: a) kedamaian, adalah situasi yang menggambarkan tidak adanya konflik dan kekerasan. Segala unsur yang terlibat dalam suatu proses sosial berlangsung secara selaras, serasi, dan seimbang sehingga menimbulkan keteraturan, ketertiban dan ketenteraman. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dapat terpenuhi, sehingga tidak terjadi perebutan kepentingan; b) keimanan, adalah suatu sikap yang menggambarkan keyakinan akan adanya kekuatan transendental yang disebut Tuhan Yang maha Esa. Dengan keimanan manusia yakin bahwa Tuhan menciptakan dan mengatur alam semesta. Apa yang terjadi di dunia adalah atas kehendakNya, dan manusia wajib untuk menerima dengan keikhlasannya; c) ketaqwaan, adalah suatu sikap berserah diri secara ikhlas dan rela diatur oleh tuhan Yang Maha Esa, bersedia tunduk dan memenuhi segala perintahnya serta menjauhi segala laranganNya; d) keadilan, adalah suatu sikap yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai dengan hak dan kewajibannya serta harkat dan martabatnya secara proporsional diselaraskan dengan peran fungsi dan kedudukannya; e) kesetaraan, adalah suatu sikap yang mampu menempatkan kedudukan manusia tanpa membedakan jender, suku, ras, golongan, agama, adat dan budaya dan lain-lain.Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hokum dan memperoleh kesempatan yang sama dalam segenap bidang kehidupan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya; f) keselarasan, adalah keadaan yang menggambarkan keteratura, ketertiban dan ketaatan karena setiap makhluk melaksanakan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai; g) keberadaban, adalah keadaan yang menggambarkan setiap komponen dalam kehidupan bersama berpegang teguh pada ketentuan yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa; h) persatuan dan kesatuan, adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beranekaragamnya komponen namun mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh; i) mufakat, adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah; j) kebijaksanaan, adalah sikap yang menggambarkan hasil oleh fikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani dan bersendi pada kebenaran, keadilan dan keutamaan;  k) kesejahteraan, adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah sehingga terwujud rasa puas diri, tenteram, damai dan bahagia. Kondisi ini akan dapat dicapai dengan kerja kearas, jujur, dan bertanggung jawab (Soeprapto, 2010; 20-21).

Peran Nilai-Nilai Agama Untuk Membentengi Diri Generasi Muda
Nilai-nilai agama dalam penulisan ini adalah tinjauan dari sudut pandang agama Islam.  Agama merupakan peraturan-peraturan dari Allah SWT untuk manusia yang berakal, guna mencari keyakinan mencapai jalan bahagia lahir batin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu-wahyu Ilahi yang terhimpun dalam kitab suci yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw (Adnan, 1970: 9)       
Agama dipandang sebagai sumber nilai, karena agama berbicara baik dan buruk, benar dan salah. Dalam agama Islam juga memuat ajaran normatif yang berbicara tentang kebaikan yang seyogyanya dilakukan manusia dan keburukan yang harus dihindarkan. Nilai yang datang dari Tuhan adalah ajaran-ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam kitab suci.       Dalam agama Islam terdapat bermacam-macam nilai, namun penulis memandang beberapa nilai agama yang sangat relevan dengan pembahasan ini, yaitu nilai keimanan, nilai ibadah, dan nilai akhlak. Ketiga nilai agama ini penting sekali sebagai pondasi untuk perkembangan diri peserta didik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Syafa’at dkk (2008: 50), pokok-pokok nilai agama Islam yang harus ditanamkan pada anak yaitu keimanan, ibadah, dan akhlak.

Keimanan atau akidah
Iman adalah percaya atau yakin, yang keluar dari hati sanubari, dan dinyatakan dengan pengakuan lidah, dan dibuktikan dengan amalan yang dikerjakan oleh anggota  (Adnan, 1970: 21). Dalam kurikulum 2013, aspek yang terdapat dalam nilai-nilai keimanan antara lain: a) beriman kepada Allah, Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-Nya, hari akhir, Qada dan Qadar; b) memahami konsep tauhid dalam Islam; c) memahami syirik dan implikasinya. Iman seseorang membawa implikasi pada perilakunya, jika keimanan seseorang itu kuat maka, perilaku akan dikontrol dan selaras dengan ajaran agamanya.

Akhlak
Akhlak bentuk jamak dan khuluk yang mengandung arti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, watak atau sering disebut dengan kesusilaan, sopan santun, atau moral. Akhlak adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan tanpa disengaja dengan kata lain secara spontan, tidak mengada-ngada atau tidak dengan paksaan (Syafa’at dkk, 2008: 59-60). Menurut pengertian akhlak tersebut, hakikat akhlak harus mencakup dua syarat yaitu: 1) Perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali kontinu dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan; 2) Perbuatan yang konstan itu harus tumbuh dengan mudah sebagai wujud refleksi dari jiwanya tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan-tekanan, paksaan-paksaan dari orang lain, atau pengaruh-pengaruh dan bujukan-bujukan yang indah dan sebagainya (Zainuddin dkk, 1991: 102).
Pendidikan tentang akhlak merupakan latihan membangkitkan nafsu-nafsu rubbubiyah (ketuhanan) dan meredam/menghilangkan nafsu-nafsu syaithaniyah (Muchtar, 2008: 16). Selain itu juga memperkenalkan dasar-dasar etika dan moral melalui uswah hasanah dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari (Yasin, 2008: 213). Dalam pendidikan akhlak anak dikenalkan dan dilatih mengenai perilaku/akhlak yang mulia (akhlakul karimah/ mahmudah) seperti jujur, rendah hati, sabar dan sebagainya serta perilaku/akhlak yang tercela (akhlakul madzmumah) seperti dusta, takabur, khianat dan sebagainya (Muchtar, 2008: 16).

Ibadah
            Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah atau tauhid. Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan mengamalkan segala yang diizinkan-Nya. Pendidikan ibadah mencakup segala tindakan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia (Syafa’at dkk, 2008: 56). Ibadah merupakan dampak dan bukti nyata dari iman bagi seorang Muslim dalam meyakini dan mempedomani akidah Islamnya (Uhbiyati, 2009: 107). Iman adalah potensi rohani, sedang takwa adalah prestasi rohani. Supaya iman dapat mencapai prestasi rohani yang disebut takwa, diperlukan aktualisasi-aktualisasi iman yang terdiri dari berbagai macam dan jenis kegiatan yang disebut amal shaleh. Dengan kata lain, amal-amal shaleh adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai-nilai ibadah (Syafaat dkk, 2008: 56).
Aspek yang terdapat dalam nilai-nilai ibadah antara lain: a) dapat menggunakan dan memahami sumber-sumber hukum Islam dan pembagiannya; b) memahami hikmah shalat, puasa, hukum Islam zakat, haji dan umrah, hokum Islam tentang wakaf, jual beli, hokum Islam tentang kerja sama ekonomi, mawaris, pernikahan dan hikmahnya,  dan mampu menerapkan dalam perilaku sehari-hari;  c) memahami hukum Islam tentang riba, jinayat, hudud dan mampu menghindari kejahatan dalam kehidupan sehari-hari; d) memahami ketentuan hukum Islam tentang khutbah dan da’wah serta mampu mempraktikkan (Shaleh, 2001: 188-191).

Menumbuhkan Sikap Anti Korupsi Melalui Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Dan Agama
Sumber nilai yang berlaku dalam pranata kehidupan manusia dapat digolongkan menjadi  dua macam: 1)nilai Ilahi yaitu nilai yang diwahyukan dari Tuhan  melalui para rasul-Nya, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi, atau dari Rosulnya.,. Religi merupakan sumber yang utama  bagi penganutnya, dari religi nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam kehidupan sehari hari; 2)nilai Insani   yaitu nilai yang tumbuh  atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Kebenaran dan keberlakukannya bersifat relatif dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Pada nilai insani  fungsi tafsir adalah   untuk mengembangkan konsep nilai tersebut, memperkaya isi, juga untuk memodifikasi  bahkan mengganti dengan konsep baru sesuai dengan perkembangan jaman. Nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya. Contoh, nilai-nilai dari ideologi Pancasila maka nilai tersebut  berlaku di Indonesia dan diberlakukan sejak ditetapkan (Muhaimin, 1993;  Naim, 2013). Dalam kaitannya dengan  penelitian ini adalah  nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Alquran dan sunah  Rosul tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila memiliki kedudukan dan peranan yang penting bagi bangsa Indonesia. salah satunya adalah sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia. Menurut Alfian dalam Soeprapto (2010: 22) dikatakan bahwa ideologi adalah pandangan hidup atau filsafat yang berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi manusia Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, berkaitan dengan sistem nilai, tentang baik dan buruk, tentang adil dan zalim, jujur dan bohong, dan sebagainya (Soeprapto, 2010: 26).
Melalui nilai-nilai Pancasila peserta didik diajarkan mengamalkan  nilai-nilai ajaran agama secara benar dan tepat, yang akan dapat membentuk akhlak mulia, sikap batin dan sikap lahir yang patuh pada norma hukum dan norma sosial yang berlaku serta memacu etos kerja, disiplin, produktivitas, dan rasa kesetiakawanan sosial.; mencintai sesama manusia, tidak semena-mena, berani membela kebenaran dan keadilan; mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; tidak bergaya hidup boros, tidak berbuat yang merugikan umum, dan sebagainya yang membawa peserta didik memiliki sikap anti terhadap korupsi.
Terkait dengan nilai-nilai agama, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa dalam Islam terdapat bermacam-macam nilai, dan nilai-nilai agama Islam berisi bimbingan, arahan agar seseorang meyakini akan adanya Tuhan, memegang teguh ajaran Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Islam mengajarkan tentang hidup santun, menghargai, hormat, kasih dan sayang kepada orang tua, guru, orang yang lebih tua, atau sesama. Menghindari dari perbuatan tercela seperti berbohong, tidak jujur, tidak amanah (korupsi), dan perbuatan terpuji seperti selalu mendekat pada Allah melalui kegiatan spiritual seperti berdzikir, sholat berjamaah, membaca Al Qur’an dan lain-lain. Dengan demikian, menerapkan nilai-nilai agama secara benar akan menjauhkan dari tindakan korupsi. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dan hadist Rasullullah.
Dalam ajaran Islam secara gamblang mengharamkan, bahkan mengutuk perbuatan korupsi, seperti tersirat dalam beberapa ayat Al Qur’an, diantaranya:
1.      QS. Al Baqarah: 188 “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian  yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”
2.      QS. Al Anfal ayat 58: “ Dan jika kau khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan. Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat”.
3.      QS. Annisa ayat 58: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hokum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat
4.      QS. An Nisa ayat 107: “ Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa”.
Selanjutnya, dalam beberapa hadist Rasullullah Saw bersabda:
1.      Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu jabatan, kemudian kami beri gaji, malahan diambilnya selebih dari itu, berarti penipuan”. (HR Abu Daud)”
2.      Allah SWT melaknat orang yang menyuap, menerima suap, dan yang jadi perantara” (HR Ahmad Hakim)
Berdasarkan dari firman Allah SWT dan hadist Rasulullah di satu sisi dan menyimak pengertian di sisi yang lain, maka korupsi merupakan suatu kejahatan yang melanggar hukum Islam. Oleh karena itu perlu sekali ditanamkan nilai-nilai agama agar dapat tumbuh sikap anti korupsi dalam diri peserta didik

Perlunya Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi   Di Sekolah
Membangun Karakter generasi muda  telah dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai upaya, diantaranya adalah menyusun kurikulum berbasis karakter, yang diintegrasikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (2006), kemudian disempurnakan dalam Kurikulum tahun 2013, yang berlaku secara nasional. Untuk Lingkup Jawa Timur, salah satu upaya dalam pencegahan korupsi dan mengembangkan sikap antikorupsi melalui sekolah sebenarnya telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan  Provinsi Jawa Timur pada  tahun   2009, yang diawali dengan menyusun  buku panduan Pendidikan Anti Korupsi yang diberi nama Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Anti KKN). Sebagai pilot project ditetapkan tiga mata pelajaran yakni Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia, serta  budaya sekolah yang disisipi Pendidikan Anti Korupsi mulai Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2009).  Pilihan strategi  untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui pendidikan didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah proses pembudayaan, sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Oleh karena itu, jika sekolah dapat memberikan semangat dan atmosfer yang sengaja diciptakan untuk mendukung  internalisasi nilai, sikap, dan perilaku antikorupsi, diyakini akan dapat memberikan sumbangan yang amat berarti bagi upaya menciptakan generasi bangsa yang tangguh dan berperilaku jujur kelak di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang  mengamanatkan bahwa satu dari sekian fungsi pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perilaku antikorupsi meruPendidikan Anti Korupsian bentuk peradaban bangsa yang bermartabat, sebaliknya korupsi meruPendidikan Anti Korupsian tindakan merendahkan harkat sebagai bangsa.
Pendidikan Anti Korupsi yang diintergrasikan dalam pembelajaran PKn dan mata pelajaran lainnya di sekolah diharapkan mampu memberikan bekal dasar tentang pengetahuan, pemahaman, akibat korupsi, sikap dan perilaku antikorupsi yang selalu ada dalam diri siswa.  Sikap antikorupsi sebagai bentuk idealisme siswa yang  akan selalu ada, sekarang dan akan datang. Bekal pengetahuan, sikap, dan perilaku antikorupsi merupakan salah satu upaya untuk memperkuat pendidikan karakter bangsa sehingga menjadi generasi yang berkarakter sesuai dengan ideologi Pancasila dan nilai-nilai agama.  Pandangan siswa yang baik dan ideal bahwa korupsi suatu bentuk pelanggaran, kelainan, penyakit, penyimpangan, dan lain-lain, sebagaimana dalam khasanah teori fungsional struktural yang disampaikan oleh Merton (Johnson, 1981) tentang anomie. Upaya mengembangkan sikap dan perilaku  anti  korupsi diperlukan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah sebagai bentuk internalisasi, sosialisasi, dan pelembagaan secara  sistematis yang berbasis pada “adaptasi (Adaptation), pencapaian tujuan (Goal attainment), integrasi (Integration),  dan mempertahankan pola (Lattent pattern maintenance/AGIL)” (Parson, dalam Ritzer dan Goodman, 2004: 121; Ritzer, 2012: 409-410).
 Sebagai implementasi kebijakan nasional tentang perlunya Pendidikan karakter secara nasional maka  di Jawa Timur juga menerapkannya. Rintisan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah formal telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan cara  mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku antikorupsi ke dalam:
(1) materi, metode, media, dan sumber belajar pada mata pelajaran Agama, PKn, Bahasa Indonesia, menjadi tanggung jawab seluruh guru mata pelajaran.
(2) pengembangan berbagai bentuk kegiatan kesiswaan, bauk intra kurikuler maupun ekstrakurikuler
(3) pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah, proses habituasi  dilakukan secara terstruktur dalam bentuk kegiatan rutin.  sholat Dhuhur berjamaah, Mengaji   selama limabelas menit sebelum mulai pelajaran, bersalaman saat mulai masuk kelas dengan guru dan temannya dll. Sehingga nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila benar-benar diterapkan.
Melalui ketiga strategi tersebut diharapkan akan dapat menciptakan atmosfir dan budaya sekolah yang mendukung tumbuh dan kembangnya  pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi di kalangan warga sekolah (Harmanto, 2009).
 Tujuan yang hendak dicapai dalam Pendidikan Anti Korupsi di sekolah untuk menanamkan nilai, sikap hidup, dan mengembangkan kreativitas kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga sekolah. Pendidikan Anti Korupsi di sekolah dilaksanakan dengan menggunakan prinsip yang berorientasi pada pendidikan nilai dan perilaku, berjenjang  dan berkesinambungan, sistematis, terpadu, dan terstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam Pendidikan Anti Korupsi di sekolah adalah integratif dalam mata pelajaran, dan holistik.  Integratif dalam pengembangan kegiatan kesiswaan, integratif dalam pembiasaan perilaku. Pengintegrasian ini penting agar terjadi saling mengisi, melengkapi, dan menguatkan antara pembelajaran di dalam kelas dengan di luar kelas.  Holistik dalam arti semua  komponen dalam sekolah harus ikut bertanggung jawab  dan mendukung  untuk pencapaian tujuan tersebut.

KESIMPULAN       
Nilai-nilai yang terkandung   dalam Pancasila  sebagai niali dasar pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang berisi seperangkat gagasan atau nilai yang dipandang mampu membawa bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang lebih baik sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan agama, juga berisi seperangkat nilai yang bersumber dari Tuhan guna memberikan tuntunan kepada umat manusia untuk  berbuat yang diperintah dan dilarang agar mencapai kehidupan bahagia dunia akhirat. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, para peserta didik akan tahu mana perbuatan yang baik dan buruk, benar dan salah, yang diperintahkan dan yang dilarang sehingga mereka akan dapat membentengi diri dari tindakan-tindakan yang menyimpang  dari nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan pembahasan dalam tulisan ini yaitu sikap anti korupsi. Pada saat sekarang maupun saat yang akan datang dan dimanapun berada
menjadi generasi yang anti korupsi   serta ikut serta memerangi korupsi.

DAFTAR RUJUKAN
Adnan, R.M. (1970). Tuntunan Iman dan Islam. Jakarta: PT Djajamurni.
Azwar, S. (1988). Sikap Manusia Teori dan pengukurannya. Yogyakarta: Liberty.
Depdikbud. (1988). Kamus besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Harmanto. (2009). “Budaya Sekolah sebagai Wahana Pendidikan Antikorupsi”. Jurnal Civicus, Vol 12, No. 1, Januari 2009.
Kaelan. (2014). Pendidikan pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
Kemendikbud. (2011). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan tinggi. Jakarta: Dirjen. Dikti
Kementerian Agama RI.  (2013). Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Ketetapan MPR RI. Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
Mar’at. (1982). Sikap manusia Perubahan Serta Pengukurannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muchtar, H. J. ( 2008). Fikih Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Naim, M. (2013). Kontribusi Apresiasi Pembelajaran Sejarah, Penghayatan Ideologi Pancasila dan Agama terhadap Sikap Nasionalisme. Proseding Seminar Nasional, Multikultur di UNESA Surabaya.
Ritzer, G., and Goodman, D. J. (2003). Teori Sociological Theory, Sixth Edition. Terjemahan Alimandan .(2004). Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
Ritzer, G. (2012). Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Alih Bahasa Saut Pasaribu, R. H. Widada, Eka Adinugraha. (2012). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Shaleh, A.R. (2001). Pendidikan Agama dan keagamaan. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa.
Soeprapto. (2010). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: LPPKB.
Syafaat, A’at dkk. (2008). Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency). Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Uhbiyati, N. (2009). Long Life Education: Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Sampai Lansia. Semarang: Walisongo Press.
Yasin, A. F. (2008). Dimensi-dimensi Pendidikan Islam. Malang: UIN-Malang Press.
Zainuddin, dkk. (1991). Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali. Jakarta: Bumi Aksara.