Selasa, 23 Mei 2017

PERGERAKAN PEMUDA INDONESIA TAHUN 1928-1945
(PENELITIAN SEJARAH DENGAN PENDEKATAN SOSIOLOGI POLITIK

Dyana Sumiyanto.

Abstrak:Tujuan dalam  penelitian  ini, adalah untuk  menganalisis  secara  obyektif: 1)latar  belakang timbulnya organisasi pergerakan pemuda Indonesia; 2) perkembangan oraganisasi  pergerakan  pemuda  Indonesia  tahun 1928 sampai 1945; 3) Sifat organisasi pergerakan pemuda Indonesia tahun 1928–1945; 4).Keterkaitan sifat organisasi pergerakan  pemuda   indonesia dengan  kebijaksanaan politik kolonial  terhadap organisasi pergerakan  tahun 1928 – 1945. Metode penelitian ini adalah metode sejarah, langkah-langkahnya meliputi Heuristik, Kritik, Interptestasi dan Historiografi.Hasil penelitiannya sebagai berikut : (1) latar belakang timbulnya organisasi pergerakan pemuda Indonesia akibat adanya faktor ekstern dan intern di samping itu adanya “Politik Etis” dalam bidang pengembangan edukasi yang menghasillkan kaum terpelajar, (2) perkembangan organisasi pergerakan pemuda Indonesia tahun 1928 – 1942 mengalami perkembangan yang sangat pesat, disebabkan pada periode ini organisasi pemuda mulai diwarnai oleh keterlibatannya dalam politik nasional, Perkembangan organisasai pergerakan pemuda Indonesia  tahun 1942 – 1945, organisasi ini mengalami hambatan dan tekanan dari pemerintah pendudukan Jepang. (3) Sifat organisasi pergerakan pemuda Indonesia tahun 1928 – 1942 adalah bersifat non-kooperasi bergerak secara parlementer. Ada keterkaitan anatara organisasi pergerakan dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional, utamanya pada gerakan yang bersifat non-kooperasi.

Kata Kunci: Pergerakan pemuda, Sosiologi Politik

PENDAHULUAN
Pemuda selalu berperan menjadi pelopor pergerakan nasional di berbagai belahan dunia. Realitas menunjukkan  bahwa  lahirnya  pergerakan nasional Indonesia juga dimotori kaum muda.  Interaksi sosial antar aktivis Stovia dan dengan para tokoh pada waktu itu  melahirkan gerakan yang pada akhirnya membawa kearah kemerdekaan Indonesia. Pertumbuhan pergerakan pemuda di Indonesia selaras dan   sejajar dengan pergerakan  kemerdekaan   Nasional    (Sukanti S,1984: Tilaar, 2002). Hal di atas selaras dengan kata-kata mutiara yang diungkapkan  Proklamator Indonesia Sukarno “ Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia”.  Menunjukkan Begitu pentingnya kedudukan pemuda dalam mengisi dinamika estafeta perjalanan negeri ini, pemuda yang memiliki semangat menggelegar untuk membangun bangsa ini lebih baik, pemuda yang memiliki idialisme tinggi untuk menegakkan keadilan dan untuk   membagun bangsa.
       1
 
Jika ditinjau dari aspek sosio-psikologis  karakter pemuda adalah:  1)Kemurnian idealismenya; 2).  Keberanian dan Keterbukaanya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru; 3).  Semangat pengabdiannya; 4).  Sepontanitas dan dinamikanya; 4).  Inovasi dan kreativitasnya; 5).   Keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru; 6).  Keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan keperibadiannya yang mandiri (Henderson & Milstein, 2003; Desmita, 2009). Karakter pemuda sebagaimana diungkapkan diatas menjadikan pemuda selalu menjadi pelopor dalam setiap perubahan  besar yang terjadi, termasuk di Indonesia, contohnya adalah, terjadinya perubahan kekuasaan dari Orde Lama maman Sukarno, diganti Orde baru era Suharto, pemuda sangat berperan didalamnya, proses pergantian Suharto pada masa orde Reformasi , maka pemuda sangat berperan  dalam proses pergerakan yang pada akhirnya Presiden Suharto mengundurkan diri dan diganti oleh Presiden B.J Habibi. Hal ini bukti kongkrit peran pemuda dalam setiap perubahan-perubahan enting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut teori sosiologi,  organisasi pemuda  tergolong kelompok  formal  yang didirikan  untuk  mencapai  suatu tujuan.  Di  dalam organisasi  mempunyai  peraturan cara kerja, kepemimpinan  dan anggota yang mempunyai kepentin­gan  yang  sama. Dalam istilahnya organisasi  pemuda  ada unsur   pengabdian   pada  suatu   usaha bersama   untuk  kepentingan   di   luar  kepentingan   pribadi , Kesamaan nilai-nilai yang dianutnya, kesaman cita-citanya memperkuat ikatan emosional antar pemuda tersebut dalam mencapai tujuan  (Sukanti S, 1984: 13-14) Organisasi pemuda merupakan salah satu bentuk penge­lompokan manusia yang terdapat dalam  masyarakat.  Kelom­pok  manusia  menjadi  salah satu  bidang  penting  dalam sosiologi. organisasi dalam artian perkumpulan seringkali dimasukkan dalam pengertian kelompok formal yaitu  kelom­pok  manusia  yang sengaja  dibentuk  karena kepentingan bersama,  dimana anggota-anggotanya mengadakan  interaksi untuk memenuhi  "arti-norma-nilai"  tertentu   (Sukanti S, 1984: 13-14)
Gerakan sosial diklasifikasikan menjadi dua diantar­anya ialah gerakan revolusioner yaitu gerakan yang  beru­saha  merubah  seluruh sistem masyarakat  atau merupakan gerakan yang menentang sistem masyarakat yang ada.  Suatu gerakan sosial revolusioner yang hendak mengubah  lembaga yang  berkuasa  maka lembaga tersebut  berstatus  rendah. Dalam gerakan sosial perlu adanya pemimpin yang mengarah­kan dan bertanggung jawab.
Pergerakan pemuda Indonesia tak terlepas dari peris­tiwa  sosial-ekonomi yang telah mulai  secara  kualitatif mengubah wajah masyarakat Indonesia sejak awal abad ini. Tahun 1908 bagi bangsa Indonesia dapat dipandang  sebagai tonggak baru bagi upaya perjuangan untuk mencapai  kemer­dekaan  mulai sejak itu perkembangan kesadaran  nasional yang   ditandai dengan lahirnya  organisasi  pergerakan nasional yang bersifat modern dan nasional. Dengan begitu periode baru harus dimulai oleh para pemuda yang  dipaksa untuk  merumuskan  kodrat normatif mereka  sesuai dengan kedudukan   mereka   sebagai  anak  muda   (Ahmadani   G. Martha, 1985: 61)
Perjuangan bangsa Indonesia setelah tahun 1908 mulai bangkit   kesadaran nasionalismenya  dengan   organisasi perjuangan yang teratur. Latar belakang lahirnya pergera­kan  nasional  tidak terlepas dari Politik  Etis  kolonial Belanda  yang  dimulai  tahun 1901, yang mempunyai dampak di bidang pengajaran, sehingga menghasilkan kaum intelek­tual  dan  dari golongan inilah muncul  pembaharuan  yang  direalisasikan dalam  bentuk  pergerakan  yang   modern (Suhartono, 1994: 16)
Tumbuhnya kesadaran perikemanusiaan dalam hubungan kolonial, yang melahirkan keinginan untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi menjadi program semua politik di Negeri Belanda. Pandangan itulah yang dikenal sebagai haluan politis, yang kemudian melahirkan Politik Etis adalah sebagai tanda balas budi atau berhutang budi terhadap bangsa Indonesia yang dikemukakan oleh Belanda yang bernama Mr. C. Th Van Deventer tahun 1899, dan pada tahun 1900 pemerintah Belanda menjalankan Politik Etis tersebut.
Politik Etis atau Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang telah membawa  penderitaan rakyat  Indonesia yang amat dalam. Di samping itu munculnya kritik yang dilancarkan oleh kelompok Etis karena menganggap pemerintah Belanda terlalu mementingkan para pengusaha Barat daripada rakyat pribumi.
  Pengaruh Politik Etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan sekali dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran  di Hindia Belanda, dan mampu menumbuhkan golongan terpelajar Indonesia. Banyak dibukanya sekolah-sekolah untuk anak-anak bumi putra kalangan bawah sampai kalangan menengah atas ( priyayi ) yang hampir merata di daerah-daerah.
Meskipun pemerintah telah dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang akan tetapi oleh karena tujuan terutama sekali adalah untuk kepentingan induk dan kaum kapitalis Belanda, hasilnya tidak begitu terasa oleh rakyat. Pada dasarnya kebijakan – kebijakan yang diajukan Van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan – penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Penyimpangan meliputi irigasi, edukasi dan migrasi. Bahkan rakyat semakin tergantung kepada pengusaha pemilik modal sebagai penyewa tanah dan tenaganya. Tingkat kehidupan ekonomi rakyat tetap rendah.
Pergerakan   kemerdekaan  dalam  bentuk   organisasi maupun  pencetusan gagasan  mencapai  puncaknya   dengan melahirkan   Indonesia  merdeka.  Peranan pemuda   dalam menghantarkan Indonesia merdeka dan melahirkan Orde  Baru merupakan     pengalaman  sejarah    bangsa     Indonesia  yang    tidak    ternilai harganya    (Ahmaddani    G. Martha, 1985: 25)
 Pemuda    mempunyai    peranan    penting     dalam    perjuangan  suatu  bangsa karena  pemuda  bukan  sekedar kategori demografi tetapi sebagai suatu fenomena historis sosial yang universal (Ahmaddani G. Martha, 1985: 30).
Sumpah  pemuda tahun 1928 merupakan wujud dari  kaum intelejensia  yang menjadi aktor intelektual  "drama  na­sionalisme"  Indonesia. Rumusan sumpah  pemuda merupakan identitas  nasional yang menjadi simbol  persatuan  dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi  kekuatan  kolonial  atau  secara  menyeluruh dapat diartikan  sebagai  simbol dalam menghadapi kolonialisme (Suhartono, 1994:79)  mengenai  oraganisasi pergerakan pemuda Indonesia. Adapun alasan lain, karena topik diatas memiliki kedekatan emosional dengan penulis yakni, penulis juga aktif di organisasi pemuda. Di samping itu pertimbangan kedekatan intelektual di mana  topik ini termasuk dalam lingkup kajian program studi Sejarah dan Sosiologi.
Bertitik  tolak dari alasan-alasan tersebut di  atas maka peneltian ini mengambil judul: "Pergerakan Pemuda Indonesia Tahun 1928 - 1945"
Indonesia     di sepanjang     sejarahnya     sebelum  Proklamasi 17 agustus 1945 telah mengenal suasana merdeka  dan  telah  pernah memiliki negara-negara  nasional yang bebas dari kekuasaan asing manapun, contohnya:  Sriwijaya dan  Mojopahit. Perlawanan bangsa  Indonesia  ini  terus berlanjut sepanjang penjajahan mencengkeramkan kukunya di sini, baik perlawanan  yang digerakkan oleh kaum bangsa­wan,  kaum agama, kaum tani dalam mengusir penjajah  yang mengandung penghinaan terhadap kemanusiaan.
Ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sejak abad  ke 16  sampai abad ke 19, yaitu: perlawan yang tidak  menye­luruh  tetapi bersifat lokal dan sporadis dan  tempatnya berjauhan sehingga mudah dipatahkan. Jelas di sini bahwa belum ada kesadaran      ataupun koordinasi melawan penjajah, serta kesadaran     persatu­an yang rendah sehingga mudah dipecah belah oleh Belanda.
Ada  pula ciri lain yang berbeda  dengan   perlawanan perlawanan  sebelum abad kedua puluh itu, yaitu kalau rakyat sebelum itu bergerak secara samar-samar maka di abad  dua puluh  gerak  perlawanan telah  ditanamkan  oleh  partai-partai  politik Indonesia dengan suatu tujuan  yang  pada hakekatnya jelas yaitu: Kemerdekaan-Indonesia.

Rumusan Masalah
             Setiap  pelaksanan penelitian selalu bertitik  tolak  dari permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan  timbul akibat suatu kesangsian yang akhirnya menggerakkan  manu­sia  untuk  memecahkannya. Dari  uraian   latar  belakang masalah  di atas, maka permasalahan penelitian ini  dapat dirumuskan  sebagai berikut :
1. Apa  yang melatar belakangi timbulnya  Organisasi  Pergerakan Pemuda Indonesia ?
2. Bagaimana   perkembangan  Organisasi   Pergerakan Pemuda Indonesia Tahun  1928  -  1945 ?
3. Bagaimana  sifat  Organisasi  Pergerakan   Pemuda Indonesia  dan keterkaitannyadengan  Kebijaksanaan Politik  Kolonial  terhadap Organisasi Pergerakan  Tahun  1928  -  1945  ?

Pendekatan
Pendekatan dalam penelitian sejarah merupakan  masa­lah yang sangat penting, karena pada dasarnya penggambar­an mengenai suatu penulisan sangat tergantung dari pende­katannya. Pendekatan juga menentukan dari segi mana  kita memandang, dimensi  mana yang diperhatikan,  unsur  mana yang diungkapakan (Sartono  Kartodirdjo: 1992: 413)
Dalam  penelitian sejarah modern  pendekatan  sangat diperlukan  hal  ini berbeda  sekali  dengan  penelitian sejarah konvensional/sejarah dekriptif naratif. Di dalam sejarah  modern  yang  diungkapkan  bukan  hanya  sekedar    hal-hal yang bersifat dasar tetapi lebih dalam  kajiannya tentang  berbagai  sebab  musababnya,  kondisi  lingkungannya,  konteks sosiokulturnya, aspek  kondisional  yang melingkupinya serta hal-hal lain  yang lebih kompleks.
Pendekatan  tergantung dari cara yang kita  harapkan dari kajian tersebut. Pendekatan dalam penelitian  banyak sekali  macamnya  seperti;  pendekatan antropologi  yang mengungkap tentang aspek kultur, status dan gaya  hidupan­ya, sistem  pencaharian yang  mendasari  pola  hidupnya, pendekatan ekonomi, psikologi sosial dan lain sebagainya.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  pendekatan sosiologi  politik  karena di dalamnya  mengkaji  tentang aspek-aspek sosio-politis    yakni studi tentang kekua­saan,  kebijaksanaannya dan pengaruhnya terhadap  kondisi sosial, pengelompokkan sosial,    serta    interaksi  sosio-politis   (Maurice Duverger, 2010:33). 
Secara  spesifik pendekatan sosiologi akan  mengkaji tentang organisasi sosial, segi-segi sosial dari peristi­wa, nilai-nilainya, hubungannya dengan golongan lain  dan 
lain-lain  (Alfian, 1992: 4). Organisasi  sosial  adalah sebuah  satuan  sosial yang mengkoordinasikan  aktivitas para  anggotanya. Dalam sebuah organisasi  formal aturan  dan  kewajiban dirumuskan dan diberlakukan secara  resmi, sedang  orgnisasi tidak formal para  anggotanya  biasanya fleksibel (Zaini , 1996: 74)
Pendekatan  politikologi mengkaji  tentang  struktur  kekuasaan,  jeni  pemimpinan, hierarki sosial,  perten­tangan kekuasaan dan lain    sebagainya  sedirinya hanya bisa  dilakukan  dengan bantuan pengetahuan,  konsep  dan  teori  ilmu-ilmu sosial, yaitu sosiologi antropologi  dan  ilmu politik (Sartono Kartodrojo, 1992: 4)
Ilmu  sosiologi  merupakan cabang ilmu  sosial  yang mempelajari masalah kemasyarakatan. Sedang  poli­tik  adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otori­tas,  komando di dalam semua masyarakat manusia  termasuk   di dalam masyarakat nasional.
Paham politik mencakup baik konflik antara  individu  dengan  individu dan kelompok dengan kelompok untuk  mem­peroleh  kekuasaan,  untuk memperoleh kekuasaan,  maupun   untuk  menegakkan  ketertiban sosial yang  berguna   bagi       semua orang, ini yang merupakan dasar dari teori sosiologi politik (Duverger, 2010:31).     
          Setiap  penelitian  memiliki tujuannya ingin  dica­pai.  Adapun yang  menjadi tujuan dalam  penelitian  ini, adalah:
 1. Ingin  mengetahui secara  obyektif latar  belakang timbulnya organisasi pergerakan pemuda Indonesia.
2. Ingin  mengetahui  secara  obyektif  perkembangan oraganisasi  pergerakan  pemuda  Indonesia  tahun 1928 sampai 1945.
3. Ingin mengetahui secara obyektif sifat organisasi pergerakan pemuda Indonesia tahun 1928 - 1945.
4. Ingin  mengetahui  secara  obyektif   keterkaitan sifat  organisasi  pergerakan  pemuda   indonesia dengan  kebijaksanaan politik kolonial  terhadap organisasi pergerakan  tahun 1928 – 1945.
      Hasil penelitian ini  penulis  mengharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini akan memberikan  pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis khususnya dan orang lain umumnya.
2. Sebagai  masukan  bagi fakultas  Pendidikan  ilmu Pengetahuan sosial, khususnya Pendidikan  Sejarah dan Sosiologi IKIP   Budi Utomo Malang   yang   merupakan lembaga   pendidikan  dalam rangka mempersiapkan  mahasiswa  dan alumninya sebagai tenaga pendidik.
3. Diperolehnya kenyataan-kenyataan sejarah mengenai organisasi  pergerakan  pemuda  Indonesia   tahun 1928-1945.
                                                               

METODE    PENELITIAN
Dalam  penelitian yang menggunakan  metode  sejarah,  terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh sebagai berikut: 1. Heuristik2. Kritik /Verifikasi; 3. Interpretasi
4. Historiografi (Nugroho Notosusanto,1964;  Kuntowijoyo; 2003)

1.Heuristik
 Langkah  pertama  yang dilakukan  dalam  penelitian  sejarah  adalah Heuristik, yaitu berupa pengumpulan  data atau  sumber-sumber/bahan-bahan serta jejak  masa lampau sesuai  dengan permasalahan yang diteliti. Aktivitas  men­cari sumber-sumber sejarah inilah yang disebut Heuristik. Pada tahap heuristik merupakan proses awal penulis lakukan untuk mencari dan menemukan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Penulis dalam kegiatan ini mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-jejak sejarah yang berkaitan dengan “  Pergerakan Pemuda Indonesia Tahun 1928-1945”. Penulisan ini bersifat studi kepustakaan dalam memperoleh sumber informasi dapat melalui sumber antara lain; penulisan berupa buku, laporan penulisan, jurnal, skripsi, maupun dokumen (Helius Sjamsuddin, 2007: 85).
  Menurut klasifikasi sumber sejarah dibedakan menjadi dua yaitu; sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari pelaku sejarah yang terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa sejarah dan sumber-sumber yang sezaman dengan topik yang diteliti (Kuntowijoyo, 2003: 96). Sumber primer yang dipakai penulis antara lain; 1) A. K. Pringgodigdo, 1986. Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Dian  Rakyat ; 2) Moh. Hatta. 1976. Indonesia Merdeka. Jakarta: Bulan Bintang; 3). D.M.G. Koch. 1951. Menuju Kermerdekaan Sejarah Pergerakan  Ke­bangsaan Indonesia sampai Tahun 1942. Jakarta: Pembangunan; 4) Susanto Tirtoprodjo. 1989. Sejarah Pergerakan Nasional. Jakarta: Pembangu­nan; 5) Soekarno. 1960. Indonesia Menggugat, Jakarta:  Departemen Penerangan RI. 6) Sudiro, 1978, Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Jakarta: Idayu; 7).  Mohammad Hatta, 1980, Berpartisipasi dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia. Jakarta; Idayu.

2. Kritik
Kritik adalah upaya yang dilakukan sejarawan untuk mendapatkan keaslian sumber, apakah sumber itu asli atau palsu. Langkah penulis selanjutnya yaitu tahapmenguji dengan menyeleksi sumber yang dilakukan dengan dua macam yaitu, kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk menilai dan menguji isi sumber dari dalam apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Cara yang ditempuh yaitu dengan menilai isi buku dan membandingkan dengan sumber lain apakah relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bisa dipercaya kebenarannya, agar memperoleh data-data yang teruji kebenarannya. Tahap ini penulis melakukan penyeleksian kembali mengenai sumbersumber yang dianggap valid. Tahap selanjutnya penulis melakukan kritik ekstern. terhadap sumber yang dipakai sehingga dapat tercapai kredibilitas sumber dan teruji kebenarannya. Langkah selanjutnya yaitu kritik ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk menilai keaslian sumber. Cara yang dilakukan ialah dengan pengujian terhadap aspek luar dari sumber sejarah itu asli atau palsu, sedangkan sumber otentik ialah nsumber yang melaporkan dengan benar mengenai subjek yang tampaknya benar  (Jacques Barzun & Henry F.Graff dalam Sjamsuddin, 2007: 105). Cara yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan kritik ekstern yaitu, (1) kriteria fisik, (2) garis asal-usul dari dokumen atau sumber, dan (3) nama pengarang. Penulis juga mencermati kondisi kertas menujukan keasliannya sesuai dengan tahun terbitnya atau tidak. Penulis selanjutnya melakukan pengujian sumber pada kritik intern, penulis melakukan kritik sumber lagi berupa peninjauan ulang terhadap sumber yang dikritik di atas yang penulis anggap asli.
            Selanjutkan melakukan kritik intern yaitu tentang kredibilitas penulis atau sumber yang kesemuanya merupakan pelaku dan saksi peristiwa sejarah. Sebagai contoh:  Dr. Mohammad Hatta sebagi pelaku sejarah, beliau adalah sebagai  mahasiswa di Negeri Belanda pada Handels Hooge Scool Rotterdam menjadi tokoh pergerakan Indische Vereniging dan dipilih  sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia. Selain itu ada pelaku sejarah lainya yaitu Sudiro  beliau adalah Pimpinan Harian Barisan Pelopor.
            D.M.G Korch, penulis buku:” Menuju Kemerdekaan....,” beliau juga sebagai pelaku sejarah, aktivis sosial-demokrat dan penulis di Hindia Belanda. Beliau aktif di Sosial Demokrat Propaganda Klub yang terdiri dari mahasiswa dan menjabat sebagi Seekretaris anti militer Propaganda Society dan menjadi anggota dewan redaksi mahasiswa  Weekly. Menjadi anggota di Jawa sebagai wartawan dan editor dalam Gerakan Serikat Buruh 1925-1927 dan bergabung ISDP tahun 1924.
            A.K. Pringgodigdo, penulis buku:” Sejarah Pergerakan Nasional”, beliau juga sebagi pelaku sejarah terutama pada masa pemerintahan Jepang sebagai mahasiswa lulusan dari Belanda kala itu menjadi anggota BPUPKI sebagai Sekretarisnya Radjiman Widyoningrat, pemimpin BPUPKI. Beliau juga menjadi Panitia Lima yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila.
            Susanto Tirtoprojo, menuliskan buku tentang Sejarah Pergerakan Nasional dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Soesanto bergabung Partai Indonesia Raya di Surabaya. Pada masa jabatan politiknya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia  tahun 1949-1950. Menteri Dalam Negeri Indonesia dan Menteri Kehakiman.
Kegiatan    mengkritik   sumber-sumber   yang    ada   merupakan  langkah peneliti yang hadapkan  pada  berbagai sumber  sehingga dituntut sikap kritis, jujur dan  berpegang teguh pada prinsip keilmuan. Kritik  mempunyai dua aspek yaitu kritik ektern  dan kritik  intern. Kegiatan kritik secara  ektern  bertujuan untuk menilai keaslian sumber sesuai permasalahan  sedang kritik  intern  bertujuan untuk  meneliti kebenaran  isi sumber  ini  (Helius Syamsudin, 2007:104-105).  Hasil  dari  aktivitas kritik sumber adalah fakta-fakta sejarah.

3. Interpretasi
Interpretasi  diperlukan karena berbagai fakta  yang telah ditemukan dalam kegiatan masih terpisah dan berdiri sendiri. Berbagai fakta yang yang terlepas satu sama lain harus dihubungkan menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. (Nugroho Notosusanto, 1971:23).  Pada tahap intepretasi ini  peneliti melakukan  analisis dan sintesis.  Pada proses inilah dikenal dengan istilah analisis sejarah. Oleh karena   itu,   maka   peneliti   kemudian   merangkaikan secara kronologi,  rasional dan    faktual serta besifat kausalitas sehingga menjadi sumber suatu kisah sejarah yang  benar  (Kuntowijoyo, 2003: 100-102).

4. Historiografi
Penyajian merupakan penyampaian interpretasi analisi terhadap fakta-fakta sejarah ke dalam bentuk kisah sejar­ah secara tertulis. Penyajian atau historiografi merupa­kan  kegiatan  merekontruksi yang  imajinatif  dari  masa lampau  berdasarkan data yang diperoleh  dengan  menempuh proses metode sejarah (Louis Gatts chlak,1986:32)
Fakta sejarah yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis  menjadi cerita sejarah  yang  logis.  Sedang bentuk  penyajiannya  adalah  deskriptif  analitis yaitu menuturkan  dan menguraikan secara kronologis  dan  logis peristiwa  -   peristiwa masa lampau menurut  fakta  yang dianggap benar (Poespoprojo,1986:3)
Untuk   menuliskan   peristiwa   secara   kronologis  obyektif  sesuai dengan kondisi yang telah terjadi  dalam peristiwa  itu,  maka  imajinasi  penulis  atau  peneliti memegang peranan penting dalam arti menghubungkan  antara fakta yang satu denngan yang lain sehingga harmonis  yang nantinya akan terwujud suatu kisah yang ilmiah.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A.      Latar Belakang Timbulnya Organisasi Pergerakan Pemuda   Tahun 1928-1945

              Pada umumnya gerakan nasionalisme bangsa Asia menen­tukan  imperialisme  dan kolonialisme  Barat  berpengaruh terhadap  pergerakannasionalisme  Indonesia.  Pergerakan nasionalisme Indonesia muncul bersamaan dengan  kebangki­tan nasionalisme Asia yang dianggap sebagai reaksi terha­dap  imperialisme (penjajahan) Barat. Menurut  istilahnya bahwa   nasionalisme itu merupakan "jawaban" bangsa  Asia atau Indonesia terhadap "tantangan" Barat (Arnold  Toyn­bee, 1986: 15).
Untuk  mempelajari suatu gerakan sosial, kita  tidak bisa  terlepas  dari  perkembangan masyarakat.   Gerakan sosial merupakan akibat berbagai proses dalam masyarakat. Begitu pula dengan pergerakan pemuda Indonesia, datangnya tidak secara tiba-tiba tetapi terbentuk karena  terdorong oleh  kejadian-kejadian sebelumnya yang  melatar-belakan­ginya,  untuk memahami berbagai  aspek  dari  pergerakan pemuda itu dengan mendasarkan pada hal-hal di masa lampau yang  masih  dianggap  identifikasinya  mereka   (Sukanti  Suryochondro, 1984:  67)
Kebangkitan Nasional Indonesia mempunyai kaitan erat dengan  kolonialisme Belanda yang  sudah  beberapa  abad lamanya  berkuasa di bumi Indonesia. Usaha untuk menolak  kolonialisme  inilah  yang  merupakan  manifestasi   dari penderitaan dan tekanan yang disebut nasionalisme (Suhar­tono, 1994: 6)
     15
 
            Demikian  pula dengan nasionalisme Indonesia  tumbuh sebagai akibat perhubungannya dengan barat, sedang latar-belakangnya adalah adanya kolonialisme  di Indonesia  (C. ST.  Kansil, 1986: 15). Di    atas   telah   dikatakan   bahwa    bangkitnya    nasionalisme  di  Indonesia tidak dapat  dipisahkan  dari bengkitnya nasionalisme di Asia. Bangkitnya  nasionalisme Indonesia dan timbulnya pergerakan nasionalisme Indonesia karena pemerasan,  kesengsaraan dan  penderitaan  rakyat rakyat yang ditimbulkan oleh penjajah asing. Ini  merupa­kan  sebab pokok dari timbulnya pergerakan  di  Indonesia  (R. Pitono, 1976: 76).
Di samping yang pokok tadi ada yang mengatakan bahwa timbulnya  nasionalisme di Indonesia  di  Indonesia  itu disebabkan oleh pengaruh dari luar Indonesia yang sedikit  banyak  ikut mempercepat proses lahirnya  pergerakan  na­sionalisme  di Indonesia, sebagai akibat  dari  peristiwa luar biasa yang terjadi di Asia dengan berakhirnya perang  antara Rusia dan Jepang, yang membawa kemenangan  gemilang  pada pihak Jepang pada tahun 1905 (C. ST.  Kan­sil, 1986:18).
Kemenangan  Jepang  atas Rusia  itu  telah  dianggap sebagai  canang yang embangunkan bangsa Asia dari  keti­durannya yang berabad-abad itu sebagai berbangkitnya Asia dengan peristiwa yang penting telah terbukti bahwa bangsa Asiapun  yang dapat mencapai tingkat kemajuan yang  sebe­lumnya  di  kira hanya dapat dicapai  oleh  bangsa-bangsa Barat saja (Susanto Tirtoprojo, 1989:8-9)
Jelas    bahwa   kejadian   -    kejadian    seperti   penderitaan lahir-batin yang tak tertahankan lagi kareana sikap  pemerintah kolonial Belanda, dengan sifatnya  yang angkuh dan sombong terhadap masyarakat Indonesia.  Ditam­ bah  pengaruh kejadian-kejadian di dalam dan  luar  tanah air  yang  merupakan dorongan yang  mempercepat  lahirnya pergerakan nasional Indonesia, dan titik berangkat itu di  mulai  pada tanggal 20 Mei 1908 yakni,  tahun  berdirinya Budi  Utomo Sebagai gerakan rakyat yang  mula-mula  lahir (C.ST. Kansil,1986: 18)           
Pergerakan nasional yang muncul pada dekade  pertama abad  kesembilan belas yang masih  bersifat  pra-nasional menentang  kolonialisme  dan imperialisme  Belanda,  kini  telah berubah, gerakan nasional pada permulaan abad kedua puluh  sudah  mengambil bentuk lain.  Perjuangan  bangsa Indonesia  setelah  tahun 1908. Mulai  bangkit  kesadaran baru yakni  kesadaran   nasionalisme  dengan   organisasi perjuangan yang teratur. Ia lebih terorganisir, mempunyai asas dan tujuan, serta mempunyai ideologi baru (Ahmad  G. Martha,1985:54-55)
Hanya  pimpinan yang tegas dan berani  sebagai  juru  bicara merekalah yang masih ditunggu-tunggu lapisan  juru bicara  ini  di  dalam bagian abad ke  dua puluh adalahgolongan terpelajar (R.Pitono, 1967:  6).
Latar  belakang lahirnya pergerakan nasional,  tidak terlepas dari perkembangan sebelumnya antara lain politik etis    dan   kegiatan   pendidikan.    Munculnya    kaum terpelajar/intelektual, ternyata semakin banyak   mendor­ong terjadinya perkembangan penting di lingkungan masyar­akat, dengan semakin meningkatnya kesadaran nasional  dan semangat kebangsaan.
Proses  pencarian  bentuk  gerakan  nasional,  tidak terlepas dari kondisi yang muncul akibat politik  koloni­al, salah satu dari padanya ialah politik "Hutang  Budi".  Pelaksanaan politik   ini   pada   dasarnya    memberi  kesempatan yang lebih luas kepada pribumi untuk menikmati pendidikan,  akibatnya  dalam  jangka  waktu  yang  tidak begitu  lama muncul elite baru berpendidikan  barat  yang sadar akan harga dirinya dan merasa kecewa atas realitas yang    sedang    dihadapi    dari    situasi    kolonial (Ahmaddani, 1985: 55)
Kesadaran  akan harga diri mendorong berbagai  usaha untuk  bergerak  di  kalangan kaum  muda  yang  terdidik, mereka mendirikan berbagai perkumpulan, baik yang bercor­ak politik maupun yang bercorak sosial budaya.  Hal  ini ditandai  dengan berdirinya perkumpulan Budi  Utomo  pada tahun  1908.  Perkumpulan ini  didirikan  atas  inisiatif pemuda  pelajar STOVIA. Dimana pada  mulanya  perkumpulan bertujuan  untuk memperbaiki kehidupan  masyarakat  yang masih  terbelakang (Ahmadani, 1985: 55)
Muncul kaum terpelajar/elite baru, ternyata  semakin banyak telah mendorong terjadinya perkembangan penting di lingkungan  masyarakat. Dengan demikian semakin meningkatnya  kesadaran nasional dan semangat kebangasaan.  Semen­tara itu, berdirnya Budi Utomo dianggap sebagai  manifes­tasi  lahirnya  jiwa nasionalisme Indonesia.  Maka jelas kiranya bahwa kekuatan dan pergaulan hidup kolonial  yang memberi corak nasionalisme Indonesia  (Suhartono, 1994: 19)
Lahirnya  Budi  Utomo  akibat  perkembangan  politik etis, utamnya dalam kegiatan edukasi (pendidikan)  dengan menculnya  elite  baru, sebagai produk politik  etis  dan ilham dari luar negeri. Kekuatan Asing dapat dilawan  dan supremasi  bangsa barat dapat dikalahkan.  Edukasi  telah menghasilkan  golongan elite baru, dari  golongan  inilah 
muncul pembaharuan yang direalisasikan dalam bentuk  yang
modern. Golongan ini juga telah banyak berperan aktif  di dalam perjuangan melawan kaum penjajah.
Munculnya  kaum terpelajar/elite baru  terdiri  dari  mereka yang belajar di dalam negeri dan tokoh-tokoh  yang sebelumnya  pernah  belajar di luar negeri  telah  banyak  mendorong  terjadinya perkembangan  penting  dilingkungan masyarakat,  misalnya; semakin  meningkatnya   kesadaran nasional  dan semangat  kesadaran rakyat Indonesia. Kaum  inetelektual  banyak tampil sebagai pemrakarsa dan  peng­gerak  perjuangan  bangsa Indonesia  dengan  cara  lebih teratur, yakni melalui organisasi pergerakan. Taktik  dan strategi perjuangan dalam menghadapi penjajahan  kolonial Belanda  sudah lenih rasional dan terarah,  mereka  tidak semata-mata menggunakan kekuatan senjata melainkan  pene­kanan  pada kegiatan dan pergerakan  melalui  organisasi. Kesempatan  emas yang menjadi peluang dalam politik  etis ini  dimanfaatkan  sungguh-sungguh oleh para  elit  untuk meningkatkan  kesejahteraan dan dalam  perkembangan  yang lebih lanjut untuk membebaskan diri dari dominasi koloni­al (Suhartono, 1994: 17).
Pengaruh  Politik Etis sedikit demi sedikit  membawa ke  arah perbaikan nasib dan usaha untuk melepaskan  diri dari belenggu penjajahan, meskipun tidak dapat  diingkari  bahwa  kaum etikus sebenarnya adalah para kapitalis  yang menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mening­katkan  daya  beli dan kesejahteraan  penduduk. Lahirnya organisasi pergerakan nasional merupakan tanda-tanda  dan  dorongan tamatnya sejarah      Politik      Etis  (Suhartono, 1994: 19) .

B.  Perkembangan Organisasi Pergerakan Pemuda  Indonesia        Tahun  ( 1928 - 1945 )
1.  Perkembangan  Organisasi  Pemuda  Indonesia   1928  - 1942.
Perkembangan  secara nasional terjadi  secara  simul­tan,  bukan  saja  menjangkau  partai - partai    politik     tetapi   juga   organisasi  organisasi   pemuda.   Bersamaan  dengan  pembentukan  PNI  dan  PPPKI,   organisasi-organisasi   pemuda    dalam   proses  politisasi   yang  semakin   meningkat.  Perhimpunan   dan   federasi   dari  berbagi  kelompok   adalah   salah   satu   wadah   yang  diinginkan   pada   waktu  itu   karena  hanya   melalui  kerjasama  dan  wadah  bersama  itu  gerakan   kebangsaan  menjadi  lebih  kuat  (Suhartono,  1994: 78).
 Seperti halnya  kaum pemuda kaum putri Juga berorganisasi,   ber­dirinya dan mulai berkembang sebelum tahun 1920-an . Arah perjuangannya     memperjuangkan perbaikan    kedudukan wanita Organisasi Keputrian yang tertua adalah  Puteri Mardika pada tahun 1912  merupakan bagian dari organisasi  Budi  Utomo . Tujuannya adalah memberikan bantuan ,  bimbinga  pada gadis pribumi  dalam bidang pengajaran.  Pada tahun  1928  makin berkembang  ditandai  dengan  lahirnya Putri Setia Menado, Wanita Perti. Semenjak  tahun   1926, mulailah   terlihat   kecenderungan   kearah    penyatuan  organisasi-  organisasi  pemuda  yang  telah  ada.  Kalau  menjelang  dekade  kedua  tahun  1900-an  sifat   organi­sasi   pemuda  diwarnai  sifat  kedaerahan   dan   keaga­maan,  setelah  periode  tersebut  mulai  diwarnai   oleh  keterlibatan  mereka  dalam  masalah  politik   Nasional.              Salah  satu  sebabnya   adalah  makin  menebalnya   pera­saan  kebangsaan  yang  merasuki  sebagian   besar  tokoh - tokoh  muda  Indonesia.  Dua  organisasi   Pemuda yang  muncul  dan  langsung  memasuki  gelanggang   poli­tik   adalah Perhimpunan  Pelajar - Pelajar  Indonesia  (PPPI  )   dan  Jong Indonesia.   Kedua  organisasi   ini   terlihat   kelak  akan  sangat  banyak   berperan   dalam  mencetuskan     Sumpah     Pemuda   di   tahun   1928  ( Ahmad dani  G - Martha, 1985 : 103  ). Untuk merealisasikan semangat persatuan dalam  wadah nasionalisme itu mereka menyelenggarakan Kongres Pemuda I pada bulan  Mei  tahun 1926. Mereka ingin mengesampingkan perbedaan-perbedaan  sempit berdasarkan daerah dan  ingin menciptakan kesatuan seluruh bangsa Indonesia (Suharto­no, 1994 : 74 ).
             Sementara itu, Desember 1927 dianggap sebagai bulan ujian bagi  organisasi pemuda, mereka  dihadapkan pada  pilihan apakah ikut dalam  Fusi atau Federasi. Situasi umum  kaum pergerakan  banyak   pembantu  dan  mendorong  organisasi pemuda untuk saling mendekat menentukan pilihan Fusi atau   Federasi.  Bantuan dan dorongan itu terlihat dengan  ter­bentuknya Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)     pada     tanggal    17 Desember  1927. Dengan terbentuknya PPPKI maka  terli­hat  interaksi kearah persatuan antar  organisasi  dewasa dengan  pemuda. Usaha untuk mempersatukan  Pemuda  dalam satu wadah tunggal terus berjalan dan tak mengenal henti. Pada  awal tahun 1928 pendekatan-pendekatan  itu  rupanya lebih banyak bersifat pribadi antar tokoh-tokoh  pemuda. Untuk  menyatukan  kebulatan tekat atas  inisiatif  PPPI pemuda  mengadakan Kongres Pemuda II sebagai  manifestasi persatuan  pemuda yang dilangsungkan pada  tanggal  26-28 Oktober 1928.        
Kongres dihadiri oleh sembilan organisasi pemuda  dan oleh  sejumlah tokoh politik termasuk,  Sukarno,  Sartono dan  Sunaryo.  Kongres  ini  merupakan  puncak  integrasi 
ideologi  nasional dan merupakan peristiwa nasional  yang belum pernah terjadi tidak dapat dipungkiri bahwa kongres
itu  membawa semangat  nasionalisme ketingkat yang  lebih tinggi  karena  semua yang datang  mengucapkan  sumpahsetia " Satu nusa, Satu bangsa dan Satu bahasa  Indonesia  (Margono  ,  1971 : 20  dan Suhartono , 1994  :  79). Sumpah Pemuda  merupakan produk kaum  Intelegensia  yang menjadi aktor Intelektual " Drama Nasionalisme "  Mereka­lah   pencipta  identitas  nasional  yang   membangkitkan  ekpresi kolektif untuk merealisasikan solidaritas nasion­al.  Rumusan Sumpah Pemuda tidak lain adalah bentuk  dari identitas  nasional yang menjadi simbol  persatuan  dalam menggalang kekuatan untuk menghadapi kolonial. Sejarah telah membuktikan dengan Sumpah Pemuda  gerakan politik mendapatkan sumber inspirasi juang yang tidak kunjung kering dan memberikan suatu gairah kehidupan yang baru. Demikianlah saat terakhir usia organisasi-organisasi  pemuda  yang hendak   meleburkan diri,  yang  berarti juga  saat-saat   menjelang kelahiran  organisasi  pemuda yang  baru, penuh diliputi kesibukan  pemuda-pemuda  pada tahun   1930 lahirlah organisasi persatuan  dari  pemuda-pemuda Indonesia, bernama Indonesia Muda.
Dalam  tubuh organisasi pemuda   sendiri  diketemukan berbagai  masalah  seperti belum kuatnya  ikatan  anggota terhadap organisasinya, belum lancarnya  mekanisme kader­isasi, orientasi yang belebihan pada  organisasi  induk dll. Organisasi   pemuda  yang berdasarkan    keagamaan  induk,  makin menonjol juga  seperti Jong  Islameten  Bond  yang berdiri tahun 1925, Pemuda Islam Indonesia , Pemuda Perserikatan  Ulama,  Pemuda Persatuan Islam,  Persatuan Pergerakan  Pemuda  Kristen,  Pemuda  Ansor  dll.  Tujuan: Pemuda  Ansor  adalah   menegakkan  agama  seluas-luasnyadengan  berpegang pada satu madzab,  membentuk suatu  ma­sayarakat yang  didasarkan pada ajaran Islam,  dalam segi kenegaraan  maupun  kemasyarakatan. Tokoh  yang  terkenal adalah Abdullah Ubaid.  JIB,  PPI  tidak memasuki Indonesia  Muda,  merupakan organisi pendorong  pembentukan wadah pemrakarsa  Kongres Pemuda  II.  Perkumpulan lain  yang  tidak  menggabungkan  dalam Indonesia  Muda  adalah  Suluh  Pemuda  Indonesia, Persatuan Rakyat Indonesia (PERRI). Sedangkan  organisasi Keputrian periode setelah konggres  pemuda II sampai pada masa  pendudukan Jepang juga menunjukkan kemajuan  pesat, ditandai  dengan  terbentuknya federasi   yang  dinamakan Perserikatan  Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).  Di samping  itu berdiri pula Istri Sedar,  Isteri  Indonesia dll.
            Gerakan  kepanduan  setelah kongges  juga  mengalami kemajuan,  ditandai dengan  dibentuknya  suatu  federasi  pada  tanggal  13 September 1930  dengan  nama Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI), dibentuk pula Pusat  Persaudaraan Kepanduan Indonesia  (BPPKI). Kegiatan  kemah   tingkat nasional  telah  diadakan di Yogyakarta pada  bulan  Juli 1941. 
           Perkembangan pergerakan organisasi jika dikaitkan dengan organisasi pada saat sekarang ini yang masih eksis adalah organisasi yang bersifat keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Sarekat Islam.  Pada tahun 2003 Sarekat Islam   berubah nama menjadi Sarekat Islam Indonesia, adapun Dewan Pimpinan Partai dipimpin oleh Dr. Amrullah Ahmad berpusat di Jakarta. 
Beberapa  Organisasi  Pergerakan Pemuda  Indonesia  Tahun 1928-1942
No.
Nama Organisasi
Thn. Berdiri
Tujuan
1
Tri Koro Darmo 
1915 
Memperat ikatan para pemuda
2
Jong Java      
1917
Hasrat membangun   Jawa raya
3
Jong Sumatranen Bon
1917
Menjunjung tinggi  seni, budaya,sej
4
Puteri Merdeka 
1912 
Mengupayakan penga jaran wanita pribumi
5
Jong Ambon     
1918
Menyediakan beasiswa
6
Jong Islamieten Bon
1925
Menyatuan pemuda Is lam
7
PPPI            
1926 
Menyatukan Perkum pulan pemuda
8
Jong Indonesia 
1927   
Memperkuat kesatuan nasional
9
Kepanduan
1930 
Menggalang Persatuan
10
Indonesia  Muda 
1930
memperkuat keinsyaf an bertumpah darah satu Indonesia
11
Parpindo 
1939
Menyatuka org.pemuda         
12
RAPI dan KBI   
1940
Kepanduan

B. Perkembangan     Organisasi     Pemuda      Indonesia    Tahun 1942-1945
            Sejak Jepang menduduki Indonesia maka pada  tanggal  8 Maret 1942 pemerintah militer Jepang mengeluarkan suatu peraturan yang melarang semua kegiatan politik. Peraturan yang  melarang semua rapat-apat, kemudian disusul  dengan peraturan  pada  tanggal 20 Maret 1942  yang  membubarkan semua  perkumpulan-perkumpulan / organisasi,  jadi  semua rapat  pada  pertengahan tahun, beberapa  bulan  kemudian tanggal 15 Juli 1942 larangan-larangan itu oleh  pemerin­tah  Jepang agar diperlunak peraturan dengan  mengijinkan rapat-rapat  dan  berdirinya perkumpulan  atau  organissi yang   bertujuan  membantu  perang   Jepang   (Suhartono, 1994:112). Sudah dapat dipastikan organisasi  itu  harus loyal pada pemerintah (Susanto Tirtoprojo,1989:71). Sehubungan  dengan Undang-Undang seperti yang  dise­ butkan    di   atas   maka   hal   ini berarti bahwa   pergerakan  politik Indonesia dilarang bekerja dan  dibu­barkan atau kalau pergerakan itu masih ingin  melanjutkan eksistensinya  berarti harus mencari jalan sendiri yaitu bergerak  di  bawah tanah. Selanjutnya  Jepang  melakukan penangkapan terhadap pimpinan nasionalis Indonesia, yaitu mereka  yang  dicurigai dan  dianggap  menentang Jepang, untuk  menyesuaikan diri dengan politik  pemerintah  yang berlaku maka sebagian gerakan nasionalis bergerak  dengan bekerjasama dengan pemeritah Jepang (Legal dan di samping itu  ada  yang  bergerak di  bawah  tanah  atau  (llegal) (Suhartono, 1994: 121-122).

Beberapa Organisai Pergerakan Pemuda Indonesia  Tahun 1942-1945
No
Nama Organisasi!

Thn. Berdiri
Tujuan
1
Gerakan Tiga A 

1942       
Gerakan simpati Nippon
2
Putera               
1942
Pengerahan kepentingan  Nippon

3
Djawa Seinendan        
1943
Tenaga sukarelawan
4
Keibodan    
1943
Melakukan aktivitas
kepolisian
5
Seinendan              
1943
Latihan Kemiliteran
6
Heiho                   .
1943
Tenaga kasar Angkatan Perang
7
Romusha        
1943
Tenaga kasar
8
Peta         
1943       
Melawan serbuan musuh
      
C.Keterkaitan Sifat Organisasi Pergerakan emuda  Indonesia  dengan  Kebijaksanaan   
      Politik  Kolonial  Terhadap  Organisasi Pergerakan

            Lahirnya     organisasi     pergerakan     nasional,     pemerintah jajahan semula terkejut. Mereka mengira  bahwa bangsa Indonesia telah dapat mereka nina bobokkan  dengan bius kolonial sehingga mereka sebut sebagai "Dewi  Molek" yang selalu tidur nyenyak. Tetapi ketika ternyata  bangsa Indonsia  bukanlah seperti yang mereka duga itu  kemudian mereka  mencari  upaya  untuk  menutupi  keterkejutannya. Lahirnya  pergerakan nasional telah memberi  arah  kepada  politik  kolonial sebagai kekuatan yang sadar akan  nilai dan kekuatan sendiri serta mempunya cita-cita untuk hidup  bebas (Margono, 1971: 66 ). Menghadapi      masalah     pergerakan      nasional   pemerintah  kolonial selalu  enghidupkan perbedaan  dalam bangsa Indonesia. Munculnya gerakan nasional. enimbulkan  kesadaran rakyat memuncak untuk mencapai kemajuan  rakyat pribumi.  Demikianlah politik etis yang antara lain  mem­ bangkitkan  kesadaran rakyat menyelenggarakan  perkemban­gan,   telah  diambil  oleh  pihak  pribumi   (Marwati DP, 1993: 77 ). Berahirnnya  kekuasaan  Gubernur Graaf  Van  Linburg Stirium  dan diganti oleh Mr. D. Fock juga telah  membawa perubahan nyata dalam pemerintahan terutama dengan rakyat Indonesia,  misalnya tindakan melarang pergerakan  rakyat Indonesia  (D.M.G. Koch, 1951: 103 ) .Atas  prinsip  Etis  meskipun  menurut  kenyataannya kecurigaan terhadap orang Indonesia. Akibat dari  politik  etis  adalah  radikalisasi  pergerakan  nasional,  dewan rakyat muncul dengan konsentrasi radikal dan gerakan  non koperasi terhadap kolonial mulai meluas (Marwati Djoened Poesponegoro, 1993: 80)
Pada tahun 1931 De Graef diganti oleh De Jonge  yang datang ke Indonesia pada waktu malaise masih  merajalela. Gubernur  De  Jonge sangat reaksipner, kejam  dan  bodoh, tidak  memberi  kesempatan untuk menuliskan  atau  menge­luarkan  pendapat dimuka umum serta melarang  rapat-rapat umum  dan  tidak mengakuinya  pergerakan  nasional.  Pers dengan  mudah  dibrangus dan rapat-rapat  partai  diawasi oleh polisi rahasia. Tindakan ini mengakibatkan  kelumpu­han    pergerakan   nasional    (D.M.G. Koch, 1951: 152;  Marwati, 1993: 81) Hal ini jelas sekali dari kebijaksanaan yang diambil  oleh  Gubernue Jenderal De Jonge (1931-1936)  menimbulkan politik  baru,  politik yang bersifat  sangat  reaksioner terhadap pergerakan nasional. Beberapa peraturan mengenai  larangan berkumpul dan berapat, hukuman bagi pegawai yang bergabung dalam kaum nasionalis radikal, hak-hak membuang dan   menginternir  terhadap  kaum  nasionalis  (Marwati Djoened P, 1993: 87)
            Akibat  krisis  ekonomi  pergerakan  nasional  tidak tampil kedepan umum hal ini  juga disebabkan oleh tindakan dan pengawasan keras oleh pemerintah, Setelah pemberonta kan  tahun 1926 dan 1927 banyak diterapkan hak-hak  exorbitant dengan menginternir pemimpin - pemimpin pergerakan  ┼ápolitik,  juga    organisasi non kooperatif  seperti  PNI dan  Partindo yang kemudian dibubarkan.  Dengan  demikian kegiatan politik praktis lumpuh, sehingga beralih  kepada  politik koopeasi ( Marwati, 1993: 87 ). Kerjasama   secara   itu   praktis   dibuat    tidak  mungkin sehingga gerakan non koperasi mendapat  dukungan. Hal ini tidak terelakkan  bagi rakyat yang memiliki  rasa  nasionalisme  dan  ini merupakan  wujud  protes  terhadap politik  reaksioner pemerintah. Tapi  Pemerintah  Belanda malah  mengambil  tindakan untuk  menindas  semua  ucapan getir  dalam  surat kabar dan dalam rapat-rapat   (Moh. Hatta, 1976: 42-43 ).
Pada  masa  Jepang, tindakan pertama  Jepang   ialah membekukan     segala  kegiatan     politik.      Para tentara  menerapkan  sistem  fasisme  yang  harus  dianut  dengan  dikeluarkannya  pengumuman pada tanggal  7  maret 1942  yang  dianggap sebagai permulaan yang  formil  dari pemerintahan militer Jepang di pulau Jawa.Sebenarnya     tindakan     membekukan     aktivitas    politik  bangsa  Indonesia serta  dengan  cepat  mengikis pengaruh  barat  jelas  tujuan  Jepang  hendak  menguasai bangsa  Indonesia. Selanjutnya melarang penggunan  bahasa barat,  melarang membaca dalam bahasa barat  dan  menutup sekolah  dan pendidikan. Bahwa dalam upaya  untuk  menje­pangkan Indonesia hak-hak berkumpul dab rapat dilarang  (Margono, 1971: 175).
Secara     sepintas     dapat     dilihat     adanya    kebijaksanaan  Jepang di tanah air, yaitu pertama  mengadakan  politik  devide  et  impera  dikalangan  penduduk. Sementara  itu mereka mengadakan janji-janji yang  samar-samar  mengenai  politk  jika  pihak  Indonesia  bersedia bekerjasama  dengan pihak Jepang. Jika hal berhasil  akan dimulai  tahap  ke dua yaitu mengangkat  orang  Indonesia menjadi penasehat dan pejabat pada dewan jawatan pemerintah, kemudian didirikan dewan-dewan dan juga sebuah dewan pusat   (Margono, 1971: 176). Tahap  ketiga dimulai dengan jatuhnya  kabinet  Toyo dan  Koiso,  dalam masa ini  Jepang  bersedia  memberikan lebih banyak konsesi terhadap rakyat Indonesia.  Larangan yang  semula dikeluarkan   diantranya melarang  berkumpul dan rapat dicabut, diperbolehkannya berdiri  perkumpulan-perkumpulan tapi pengurus harus bersumpah bahwa perkumpulan itu tidak akan menjalankan usaha politik.
Demikianlah  Usaha Jepang untuk  membendung  gerakan nasional namun usahanya tidak berhasil dengan baik, sebab sejak semula  tujuan pergerakan adalah mencapai hak untuk menentukan  nasib sendiri. Hak ini akan tercapai  apabila tersusun  atas  dasar demokrasi dalam dunia yang  dikusai oleh  fasisme.  Dalam mencapai tujuan  ini  gerakan  para pemimpin  kepada  Jepang berbeda  dengan  yang  dilakukan terhadap Belanda. Pemimpin non koopesai memutuskan beker­ja   sama  dengan pihak jepang namun sebagian  yang  lain melakukan  gerakan dibawah tanah, dengan  demikian  dalam menghadapi  fasisme  Jepang ada dua  cara  yang  ditempuh yaitu  mengadakan kerjasam dengan pihak fasis Jepang  dan mengadakan gerakan bawah tanah..Bung   Karno   dan   Bung  Hatta   dua tokoh   non   kooperasi  yang gigih, bekerjasama dengan  pihak  Jepang, sedang  pemimpin  lain  seperti Sutan  syahrir  dan  Amir Syarifuddin mengadakan gerakan dibawah tanah.  Kesemuanya  ini  dirancang  untuk kepentingan  rakyat  Indonesia. Pada   akhir  perang pemerintah Jepang mengerti  bahwa  tidaklah dapat  melarang segala aktivitas politik,  sosial-ekonomi dari  rakyat  Indonesia dan untuk mengambil  hati  rakyat  dari golongan Islam dihidupkan kembali Majelis Islam A'la Indonesia. Sedang untuk mengambil hati rakyat umum  ialah dengan mendirikan pergerakan yang dinamakan Tiga A,  pada bulan April. Demikiannlah uraian dari pembahasan mengenai keterkaitan sifat organisasi pergerakan pemuda  Indonesia dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial terhadap organi­sasi pergerakan yang mempunyai kaitan erat.

SIMPULAN DAN SARAN
A.Simpulan
Berdasarkan  analisis fakta-fakta  historis  tentang Organisasi  Pergerakan  Nasional Pemuda  Indonesia  Tahun  1928-1945,  sebagaimana  telah  penulis  paparkan   dalam pembahasan  Bab  II, III, IV dan V di muka,  maka  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Timbulnya  Organisasi pergerakan pemuda Indonesia    dilatarbelakangi,  dan  dipengaruhi  oleh  dua  factoryaitu,    faktor   dari   dalam   dan   faktor dari  luar (ekstern).  Faktor             intern adalah  adanya  penderi­taan rakyat akibat penjajahan yang sudah  sangat  lama merasa  senasop  dan  sepenanggungan,  sehingga  perlu bersama-sama  menentang  penjajah  .  faktor   ekstern  adalah adanya kemenangan  Jepang atas Rusia pada tahun 1905,  merupakan kejadian luarbiasa  dan  menumbangkan mitos bahwa bangsa kulit putih tidak akan terkalahkan. Munculnya   pergerakan-pergerakan   nasional melawan kekuasaan  asing di negara bernagai negara seperti  di Filipina,  Turki dll.. Sebab lain yang  mendorong  mu­nculnya organisasi pergerakan pemuda Indonesia  adalah akibat pelaksanaan politik etis,  utamanya di  bidang edukasi,  yang pada akhirnya    memunculkan   kaum  elit terpelajar  di lingkungan masyarakat Indonesia,   yang akhirnya   sebagai  pelopor   upaya    meningkatkannya  kesadaran nasional, dan dari golongan inilah   organi­sasi pergerakan nasioal modern dibentuk. 

2). Perkembangan  Organisasi Pergerakan  Pemuda  Indonesia  Tahun 1928-1945
a.   Perkembangan Organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia tahun 1928-1942
Organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia tahun 1928-1942 mengalami perkembangan yang sangat pesat,  disebab­kan dalam periode tersebut organisasi pemuda mulai diwarnai  oleh  keterlibatan mereka  dalam  masalah politik nasional. Salah satu sebabnya adalah  mene­balnya  peranan kebangsaan yang  merasuki  sebagian besar tokoh-tokoh mudah Indonesia.

b. Perkembangan  Organisasi  Pemuda  Indonesia   Tahun 1942-1945
             Organisasi ini mengalami hambatan dan tekanan  dari pemerintah  pendudukan Jepang.  Disebabkan  karena telah  mengeluarkan  suatu peraturan  atau  undang-undang yang melarang semua kegiatan  politik  yang berarti  bahwa pergerakan politk Indonesia dilarang bekerja  dan dibubarkan atau kalau  pergerakan  itu masih ingin melanjutkan aksistensinya berarti harus mencari jalan sendiri yaitu bergerak dibawah tanah.

3). a. Sifat       Organisasi      Pergerakan       Pemuda Indonesia  Tahun 1928-1942. Sifat organisasi  adalah bersifat  non kooperasi dan ada yang bergerak  secara  parle­menter,  ini disebabkan karena pemerintah kolonial memberi kesempatan diparlemen. Pada periode 1930-1942 di  Indonesia mengalami  depresi dari luar negeri.
  b. Sifat Organisasi Pergerakan Pemuda Indonesia  Tahun  1942-1945.  Sifat Pergerakan Rakyat  Indonesia  pada tahun ini mengambil bentuk yang terbuka atau  kerja­sama  dengan pemerintah, sedangkan  bentuk  gerakan  bawah  tanah  yang  illegal     diambil  oleh  Sutan Syahrir dan    Amir Syarifuddin.
4). Keterkaitan antara sifat organisasi pergerakan  dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial terhadap  organisasi pergerakan. Ada  keterkaitan antara sifat organisasi  pergerakan dengan kebijaksanaan   pemerintah   Kolonial.  Pada saat  sangat reaksioner terhadap pergerakan . nasional, pelarangan berkumpul, mengeluarkan  pendapat, dan  pembekuan segala   kegiatan politik, maka  cenderung mengambil langkah kooperatif. Pada saat memungkinkan makapergerakan  bersifat  non  kooperasi.

B. Saran-Saran
 Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:
1).Berdasarkan  hasil analisis menunjukkan  bahwa:  dalam rangka  mencapai tujuan
    organisasi  pergerakan  selalu diupayakan  strategi yang sesuai dengan kondisi  kebi­jaksanaan politik pemerintah (penguasa). Yang terpent­ing  adalah gerakan organisasi dapat  berjalan  dengan baik  dan tujuan akhirnya tercapai. Hal ini  merupakan hal yang menarik yang dapat di contoh dalam berorgani­sasi oleh setiap individu.
2). Mahasiswa  sebagai calon pendidik agar selalu menambah wawasan  dan  menguasai materi secara  lebih  luas  dan mendalam  tentang materi sebagai syarat  utama  profe­sionalisme seorang guru.
3). Bagi para peneliti agar rajin membaca penelitian orang lain sebagai bahan perbandingan.
4). Bagi  Almamater  agar pelayanan  dan  fasilitas  lebih ditingkatkan lagi.

DAFTAR RUJUKAN
Arnold Toynbee. 2007.  Mankind And Mother Earth:Sejarah Umat Manusi.  Terj. Yogyakarta Pustaka Pelajar
A. K. Pringgodigdo, 11986. Sejarah Pergerakan Nasional. Dian  Rakyat . Jakarta.
Ben Anderson, 1988. Revolusi Pemuda Pendiudukan Jepang dan Pahlawan di Jawa 1944-1946.  Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
C,ST. Kansil, 1986, Sejarah Perjuangan Pergerakan Indonesia. Erlangga. Jakarta.
Desmita, 2009, Psikologi Perkembangan, Bandung: Remaja RosdaKarya
Deverger, M. 2010. Sosiologi Politik. Jakrta: Rajawali.
D.M.G. Koch. 1951. Menuju Kermerdekaan Sejarah Pergerakan  Ke­bangsaan Indonesia sampai Tahun 1942. Pembangunan. Jakarta.
Henderson, N &Milstein.M,M.2003. Reselency in Schools Making It Happen for Students and Educator. California: Corwin Press.
Kuntowijoyo. 2003. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang
L.M. Sitorus. 1978.  Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indone­sia. Dian Rakyat. Jakarta.
Marwati Djoened Poesponegoro.1993. Sejarah Nasional Indonesia V. Balai Pustaka jakarta.
----------------------------.1993. Sejarah Nasional Indonesia VI. Balai Pustaka. Jakarta.
Margono. 1971.  Ichtisar Sejarah Pergerakan nasional 1908-1945. Dephankam. Jakarta.
Moh. Hatta. 1976. Indonesia Merdeka. Bulan Bintang Jakarta.
----------------.1980. Berpartisipasi Dalam Perjuangan Kemerdekaan Nasional Indonesia: Jakarta: Idayu
Nugroho Naoto Susanto. 1984. Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik. Balai Pustaka. Jakarta.
R. Pitono. 1967. Sejarah Indonesia III. Utama malang.
Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Soekarno. 1960. Indonesia Menggugat. Jakarta. Deaptemen Penerangan Republik Indonesia
Sudiro. 1978. Pengalaman Saya Sekitar 17 Agustus 1945. Jakarta: Idayu.
Susanto Tirtoprodjo. 1989. Sejarah Pergerakan Nasional. Pembangu­nan. Jakarta.
Suhartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional. dari Budi Utama sampai Proklamasi 1908-1945. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Tilaar, .A.R. 2002. Perubahan Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Grasindo