Selasa, 23 Mei 2017

PERBANDINGAN PEMERINTAHAN KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB (634-644 M) DENGAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (656-661 M)
Sumardi, Sumarno, Sugiyanto  dan Bibit M.R.
E-mail: sumardihum@ymail.com

Abstrak:  Islam merupakan agama yang suci dan mulai berkembang pesat sejak masa Nabi Muhammad Saw.Tujuan penelitian ini adalah 1. untuk menganalisis latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, 2. Untuk menganalisis kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam bidang agama, politik, serta sosial-ekonomi, 3 untuk menganalisis perbandingan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Kesimpulan penelitian latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib dilihat dari latar belakang sosio-kultural,pengalaman dalam pemerintahan, dan pandangan tokoh masyarakat.

      Kata kunci : Perbandingan  Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Ali bin Abi
                            Thalib
Abstract: The purpose of this study was to analyze the background 1. The appointment of Umar bin Khattab and Ali bin Abi Thalib as the caliph, 2. To analyze the policy of the reign of Caliph Umar bin Khattab by Caliph Ali ibn Abi Thalib in the religious, political, and socio-economic, 3 to analyze the comparison of the reign of Caliph Umar bin Khattab by Caliph Ali bin Abi Thalib. The method which was used in this research is the method of historical research. In conclusion of background appointment research of Umar bin Khattab and Ali bin Abi Thalib views of socio-cultural background, experience in government, and the views of community leaders.

       Keywords: The government's comparison, Umar bin Khattab Caliph, Ali bin Abi    
                         Thalib    Caliph.

PENDAHULUAN
Islam merupakan agama yang suci dan mulia. Islam mulai berkembang pesat sejak masa Nabi Muhammad Saw. Muhammad Saw. di samping sebagai rasul juga sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus pemimpin masyarakat. pasca meninggalnya Nabi Muhammad Saw. fungsi sebagai rasulullah jelas tidak dapat digantikan oleh siapapun, sebab fungsi tersebut mutlak berasal dari Allah SWT. Pasca meninggalnya Nabi Muhammad Saw secara berturut-turut tampuk pemerintahan kemudian digantikan oleh empat sahabatnya atau yang lebih sering disebut dengan al-Khulafa’ al-Rasyidun. Masa Khulafaur Rasyidin dimulai sejak tahun 632-661 M. Para khalifah tersebut yaitu: (1) Abu Bakar tahun 11-13 H/ 632-634 M, (2) Umar bin Khattab tahun 13-23 H/ 634-644 M, (3) Utsman bin Affan tahun 23-35 H/ 644-656 M, dan (4) Ali bin Abi Thalib tahun 35-40 H/ 656-661 M (Husna, 2008:1).
            Abu Bakar sebagai khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Saw. hanya menjabat kurang lebih selama dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Abu Bakar mampu menggamankan negara baru Islam dari masalah perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam.  Dalam kondisi demikian Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan meminta pertimbangan kepada beberapa sahabat. Abu Bakar lebih memilih Umar bin Khattab dengan mempertimbangkan beberapa hal. Keputusan Abu Bakar akhirnya diterima oleh masyarakat dan secara beramai-ramai masyarakat membai’at Umar bin Khattab pada tahun 13 H/ 634 M.
            Umar bin Khattab merupakan salah satu sahabat dari Rasulullah Saw. dan Abu Bakar (Yatim, 2003:36-37). Lewat sosoknya yang tegas dan bijaksana, banyak kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya menuai kesuksesan. Penaklukan yang telah dirintis oleh pendahulunya pun mencapai puncak kesuksesan dan membawa roda pemerintahan yang dijalankannya kepada puncak kejayaan. Di tengah puncak kesuksesannya, Umar bin Khattab wafat. Sebelum wafat Umar bin Khattab menujuk enam orang untuk menjadi anggota dewan Syura yang bertujuan untuk memusyawarahkan pemilihan khalifah berikutnya.
            Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga setelah menggantikan Umar bin Khattab yang meninggal dunia. Pada masa pemerintahannya Utsman bin Affan tidak mengadakan perubahan sistem, seluruh departemen yang ada masih tetap berlaku sebagaimana pada masa  pendahulunya. Pasca meninggalnya Umar bin Khattab, kondisi wilayah kekuasaan Islam mengalami kesusahan. Dalam kurun waktu sekitar duabelas tahun masa pemerintahannya, Utsman bin Affan akhirnya meninggal dunia. Pasca meninggalnya Utsman bin Affan tampuk pemerintahan digantikan oleh sahabatnya Ali bin Abi Thalib.
            Ali bin Abi Thalib ketika menjabat sebagai khalifah keempat hanya mampu bertahan selama lima tahun. Kondisi politik yang kacau akibat terbunuhnya Utsman bin Affan membuat tugasnya menjadi semakin berat. Masyarakat menuntut agar Ali bin Thalib segera mengusut dan menghukum para pembunuh Utsman bin Affan. Di luar dugaan Ali bin Abi Thalib justru menerapkan kebijakan lain yaitu menggantikan seluruh gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan dengan harapan agar pihak pemberontak menghentikan gerakan pemberontakan. Kebijakan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib justru semakin membuat persaingan dan perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin tajam, khususnya kubu Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawwiyah bin Abi Sufyan (Sulistyowati, 2010:22).  Atas perpecahan tersebut akhirnya nyawa Ali bin Abi Thalib melayang di tangan Ibnu Muljam pada 17 Ramadhan 661 M.
            Sistem pemerintahan yang dijelaskan di atas khususnya sistem pemerintahan pada masa Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib yang ingin diteliti dalam penelitian ini. Masing-masing sistem pemerintahan memiliki latar belakang pengangkatan dan kebijakan yang berbeda, meskipun kedua tokoh tersebut sama-sama merupakan anggota dari Khulafaur Rasyidin. Perbedaan itulah yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai kebijakan pemerintahan yang diterapkan Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah kedua dan kebijakan pemerintahan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib ketika menjabat sebagai khalifah keempat. Untuk memfokuskan bahasan yang akan diteliti maka peneliti mengambil tiga bidang yang akan dipakai untuk melihat kebijakan pemerintahan kedua tokoh tersebut. Tiga bidang tersebut yaitu: agama, politik, serta sosial-ekonomi.
             
Permasalahan yang dibahas adalah:
            Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. bagaimana latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab dan Ali bin AbThalib sebagai khalifah?
2. bagaimana kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin     Khattab tahun 634-644 M dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib tahun 656-661 M di bidang agama, politik, serta   sosial-ekonomi?
3. bagaimana perbandingan pemerintahan Khalifah Umar     bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib?

Tujuan penelitan ini adalah:
            Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:1). untuk menganalisis latar belakang pengangkatan Umar         bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah;2)2. untuk menganalisis kebijakan pemerintahan pada masa         Khalifah Umar bin Khattab tahun 634-644 M dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib 656-661 M di bidang agama,politik serta sosial-ekonomi; 3)3. untuk menganalisis perbandingan pemerintahan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Manfaat penelitian ini adalah:
            Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:  1).bagi mahasiswa, bermanfaat untuk meningkatkan penguasaan dan kemampuan keilmuan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan khususnya       pada masa  Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali            bin AbiThalib; 2). bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam penelitian sejenis;

METODE PENELITIAN
            Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottsschalk, 1985:32). Metode sejarah memiliki empat langkah, yaitu (1) Heuristik, (2) kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.
            .
HASIL DAN PEMBAHASAN
            Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang Perbandingan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab (634-644 M) dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib (656-661 M).

Latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah
Latar belakang sosio-kultural Umar bin Khattab
                        Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdullah Uzza bin Qurat bin Zurah bin Adiy bin Ka’ab. Umar bin Khattab lahir di Mekkah tepatnya pada tahun 586 M, 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah Saw. (Murad, 2007:18). Memasuki masa kanak-kanak Umar bin Khattab sudah diberi tugas untuk menggembalakan unta oleh ayahnya. Kegiatan menggembalakan unta merupakan salah satu pekerjaan yang biasa dilakukan di kalangan bangsa Arab. Hampir setiap hari Umar bin Khattab berkeliling di belakang unta-untanya. Ayah Umar bin Khattab sering bersikap cukup keras dalam mendidik putranya. Hal tersebut mengakibatkan Umar bin Khattab tumbuh menjadi sosok pemuda yang bertanggung jawab serta berkepribadian keras.
            Di usia remaja, Umar bin Khattab telah mahir dalam menulis silsilah, membuat syair-syair Arab, dan berpidato (Nu’mani, 2015:14). Menginjak usia dewasa Umar bin Khattab mulai menekuni kegiatan perdagangan sebagai mata pencahariannya yang dilakukan ke luar wilayah Semenanjung Arab. Menginjak usia 27 tahun Umar bin Khattab masuk ke dalamagama Islam (Pramono, 2012:474). Dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, kekuatan kaum muslimin bertambah tangguh.

Pengalaman Umar bin Khattab dalam pemerintahan
            Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sangat pandai dalam menguasai beberapa bahasa seperti Suryani, Ibrani, dan Persi. Berkat kepandaian yang dimilikinya, Umar bin Khattab pun mendapatkan jabatan terhormat di kalangan bangsa Arab dan diangkat sebagai juru diplomasi, utusan khusus, serta duta besar untuk klan Quraisy (Murad, 22:2007). Ketika klan Quraisy berseteru dengan klan Arab lainnya Umar bin Khattab ditunjuk sebagai juru runding dan dipercaya untuk untuk memperbaiki hubungan di antara kedua klan tersebut.
            Eksistensinya dalam pemerintahan Islam pada masa pemerintahan Rasulullah Saw. ditunjukkan dengan keikutsertaannya dalam setiap peperangan untuk menegakkan dan menyebarkn agama Islam. Beberapa peperangan yang telah diikuti Umar bin Khattab ketika tampuk pemerintahan berada di tangan Rasulullah yaitu perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak (Parit).
            Umar bin Khattab juga aktif pada masa pemerintahan Abu Bakar. Umar bin Khattab banyak berpartisipasi dalam setiap keputusan yang diambil dan dijalankan Khalifah Abu Bakar. Selama Abu Bakar menjadi khalifah, Umar bin Khattab selalu setia dalam setiap pengambilan keputusan yang dijalankan bagi umat Islam. Dapat dikatakan bahwa Abu Bakar merupakan khalifah, sedangkan Umar bin Khattab merupakan na’ib dan waliyyul amrin (Murad, 2007:70).

Pandangan masyarakat terhadap Umar bin Khattab
            Sebelum wafat Khalifah Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya yang tepat dengan mempertimbangkan 3 faktor yaitu Faktor pertama yaitu kekhawatiran Abu Bakar terhadap peristiwa di Tsaqifah Bani Sa’idah akan terulang kembali. Hal ini tentu menjadi pertimbangan matang bagi Abu Bakar ketika memilih Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Di waktu yang bersamaan dengan wafatnya rasulullah perbedatan hebat antara golongan khajraz dan suku Aus terjadi di Saqifah bani Sa’idah dan hampir membawa umat Islam kepada perpecahan. Sosok Umar bin Khattab yang ikut serta melihat peristiwa tersebut dianggap layak untuk menggantikan posisiya sebagai khalifah. Abu Bakar percaya bahwa kepandaian dan sifat Umar yang lebih mementingkan urusan rakyat akan membawa kemajuan bagi negara Islam.
            Faktor kedua yaitu kaum Anshar dan Muhajirin saling mengklaim sebagai golongan yang memiliki hak untuk menjadi khalifah (Supriyadi, 2008:78). Persoalan kaum Anshar dan Muhajirin yang saling mengklaim bahwa salah satu di antara mereka memiliki banyak kelebihan dan pantas untuk memangku jabatan sebagai khalifah jika dibiarkan akan semakin parah. Abu Bakar takut jika hal tersebut dibiarkan maka persatuan kaum muslimin akan terpecah belah. Abu Bakar yakin sosok Umar bin Khattab yang memilki kepribadian tegas, bijaksana dan mementingkan urusan rakyat akan mampu membawa roda pemerintahan Islam menjadi semakin maju. Umar bin Khattab memiliki nilai lebih dibandingkan dengan para sahabat lain.
            Faktor ketiga yaitu umat Islam baru saja selesai menumpas kaum murtad dan para pembangkang. Abu Bakar khawatir jika setelah dirinya wafat dan umat Islam tidak segera memiliki pemimpin maka akan terjadi kekosongan pemerintahan yang berdampak pada stabilitas negara. Kekosongan pemerintahan yang terjadi dikhawatirkan akan memberikan celah kepada para pembangkang dan kaum murtad untuk merongrong pemerintahan Islam dan merusak persatuan umat Islam yang telah dibangunnya sejak awal. Umar bin Khattab yang memiliki kepribadian baik dianggap cocok untuk menggantikan tampuk pemerintahan Abu Bakar (Nu’mani, 2015:64).

Latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah
Latar belakang sosio-kultural Ali bin Abi Thalib
            Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Firh bin Malik. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di kota Mekkah tepatnya pada tahun 599 M (Ali, 2007:211). Kehidupan ekonomi keluarga Abu Thalib yang serba kekurangan membuat Nabi Muhammad Saw. dan istrinya berinisiatif untuk mengasuh Ali bin Abi Thalib dan menjadikannya putra angkat dengan penuh kasih sayang.
            Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah dididik dengan adab dan budi pekerti Islam. Menginjak usia 9 tahun Ali bin Abi Thalib telah menerima agama Islam sebagai kepercayaannya. Nabi Muhammad Saw. banyak mengajarkan pendidikan keagamaan kepada Ali bin Abi Thalib (Katsir, 2004:420). Melalui Nabi Muhammad Saw. Ali bin Abi Thalib telah mengenal murni dan sucinya agama Islam. Ali bin Abi Thalib tumbuh menjadi pribadi yang pandai, bijaksana, tegas, dan tunduk terhadap ajaran Islam.
            Pada usia remaja setelah wahyu turun kepada Nabi Muhammad Saw., Ali bin Abi Thalib banyak belajar agama secara langsung dari Rasulullah Saw. dan berkesempatan untuk selalu dekat denganya. Pada usia sepuluh tahun Ali bin Ali Thalib telah banyak mengalami berbagai peristiwa, yang dihadapinya dengan penuh ketabahan dan kesabaran(Noor, 2014:113). Ali bin Abi Thalib juga telah dipercaya sebagai pemegang panji-panji Islam dalam setiap peperangan melawan kaum Quraisy.

Pengalaman Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahan
            Keikutsertaanya dalam pemerintahan Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad Saw. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw. Ali bin Abi Thalib aktif dalam setiap peperangan dan selalu dipercaya untuk membawa panji-panji Islam. Beberpa peperangan yang diikutinya adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Khaibar, dan perang Tabuk (Noor, 2014:69).
            Ali bin Abi Thalib pun selalu aktif dalam setiap pemerintahan Islam khususnya pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ali bin Abi Thalib dipercaya sebagai sekretaris untuk mengurus pemerintahan di wilayah pusat (Supriyadi, 2008:70).
            Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pun ditunjuk dan dipercaya untuk menjadi penasehat ahli hukum guna menentukan hukum bagi suatu perkara. Berkat kecerdasan dan kejujurannya dalam pemecahan suatu perkara, maka masyarakat banyak mendapatkan keadilan di bidang hukum. Selain menjadi penasihat ahli hukum, Ali bin Abi Thalib pun dipercaya untuk menjadi salah satu anggota dari majelis syura yang bertujuan untuk menentukan pengganti Umar bin Khattab setelah wafat.

Pandangan Masyarakat terhadap Ali bin Abi Thalib
            Ali bin Abi Thalib dibai’at di tengah-tengah kondisi kota yang tidak kondusif dan suasana berkabung atas meninggalnya Utsman bin Affan. Kaum pemberontak yang telah membunuh Utsman bin Affan dan mendaulat Ali bin Abi Thalib untuk bersedia dibai’at menjadi khalifah. Atas penolakan yang dilakukan oleh para sahabat tersebut, para pemberontak dan kaum muslimin justru lebih menginginkan Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah, mereka beranggapan bahwa kecuali Ali bin Abi Thalib tidak ada lagi orang yang patut menduduki kursi kekhalifahan setelah Usman bin Affan. 
            Sosoknya yang tegas, cerdik, dan sangat bertanggung jawab membuat kaum muslimin semakin yakin untuk memilih Ali bin Abi Thalib. Atas dasar hal tersebut mereka memandang wajar jika memilih Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka. Ali bin Abi Thalib pun berkali-kali didatangi oleh kelompok-kelompok tersebut untuk bersedia dibai’at menjadi khalifah, namun Ali menolaknya. Ali bin Abi Thalib menghendaki agar urusan tersebut diselesaikan melalui jalan musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka.
                       
Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Umar bin Khattab (634-644 M) Di Bidang Agama, Politik, Serta Sosial-Ekonomi

Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Umar bin Khattab (634-644 M) Di Bidang Agama
            Umar bin Khattab memberikan dorongan dan perhatian yang besar terhadap pengajaran umum dengan menerapkan kebijakan untuk mengajarkan dan menyebarkan Al-Qur’an yang terhimpun dalam bentuk mushaf ke seluruh pelosok negeri pada masa pemerintahannya (Nu’mani, 1891:379). Pengajaran yang dilakukan bertujuan untuk memperkenalkan Al-Qur’an secara luas di kalangan bangsa Arab khususnya kaum muslimin.

Kebijakan Pemerintahan Pada Masa Umar bin Khattab (634-644 M) Di Bidang Politik
a. Melanjutkan Ekspansi atau Penaklukan yang telah     dirintis Abu Bakar
            Khalifah Umar bin Khattab menganggap bahwa tugas utamanya sesudah diangkat menjadi khalifah adalah mensukseskan ekspedisi yang telah dirintis oleh pendahulunya. Khalifah Umar bin Khattab pada awal pemerintahan telah sukses menorehkan  tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan Islam (Katsir, 2004:215).
b. Pengangkatan Pegawai dan Pemisahan Bagian Administrasi Negara
            Khalifah Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang memisahkan bagian administrasi negara. Kebijakan memisahkan administrasi negara tersebut dilakukan dengan membagi wilayah menjadi unit-unit berupa provinsi dan distrik (Murad, 2007:169). Khalifah Umar bin Khattab memisahkan wilayah yang dipimpinnya menjadi delapan provinsi diantaranya adalah Mekkah, Madinah, Suriah, Jazirah, Bashrah, Kufah, Mesir, dan Palestina.
c. Pembentukan Sistem Tata Negara atau Dewan-Dewan
Umar bin Khattab mengambil tindakan dengan memisahkan kekuasaan eksekutif dan yudikatif (Murad, 2007:171). Pemisahan kekuasaan eksekutif dan yudikatif ditandai dengan diangkatnya para gubernur, ahl al-hall wa al-‘aqd (lembaga penengah dan pemberi fatwa), pendirian pengadilan, dan pengangkatan hakim.
Salah satu kebijakan politik Khalifah Umar bin Khattab adalah membentuk Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi yaitu kumpulan anggota dari majelis syura yang terdiri dari ulama dan para cendikiawan. Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi memiliki tugas untuk menjaring, mencari dan memilih khalifah selanjutnya setelah beliau meninggal dunia (Amar, 2014:4).
Jawatan Kepolisian dan Lembaga Konsultasi Hukum. Jawatan kepolisian ditempatkan di atas kedudukan yang tetap yang dikepalai oleh seorang Shabib-ul-Abdats (Nu’mani, 1981:324). Dalam usaha menjaga keamaan di lingkungan masyarakat dijalankan sebuah kegiatan yang disebut Al Uss atau patroli. Demi menunjang kinerja dari lembaga kepolisian didirikan beberapa penjara.
Organisasi dan Administrasi Militer pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab mulai dibentuk. Khalifah berusaha untuk membuat orang muslim mampu melaksanakan tugas militer ketika diperlukan, dan menciptakan organisasi militer bagi seluruh umat (Nu’mani, 2015:305).

Kebijakan Pemerintahan pada Masa Umar bin Khattab (634-644 M) di Bidang Sosial-Ekonomi
a. Kepemilikan Tanah
            Penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sejak awal pemerintahan banyak menimbulkan masalah baru, terutama mengenai kepemilikan tanah taklukan. Khalifah Umar bin Khattab membuat suatu kebijakan terkait kepemilikan tanah yaitu tanah taklukkan masih bisa ditempati oleh penduduknya dengan memberlakukan tanah sebagai fa’i (Firdaus,2013:270).

b. Zakat
            Khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan terkait zakat. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mengambil 10% pada hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya. Penetapkan dan pemungutan zakat juga diberlakukan terhadap peternakan lebah sebesar 10% dan zakat (khumuz) sebanyak 1/5 atau 20% dari harta rampasan perang.
c. Ushr
            Jumlah pajak yang harus dibayar adalah 2,5 % untuk para pedagang muslim, 5% untuk para pedagang kafir dzimmi, dan 10% untuk pedagang kafir harabi. Ushr dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun (Firdaus, 2013:272). Pos pengumpulan ushr terletak di berbagai tempat yang berbeda-beda termasuk di ibukota.
d. Sedekah dari Non-Muslim
            Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab tidak ada lagi ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Thaghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Orang-orang tersebut membayar dua kali lipat dari yang dibayarkan oleh orang muslim.

e. Kharaj (pajak tanah), Fa’i,  dan jizyah
            Kharaj merupakan sejenis pajak yang dibebankan atas tanah yang dimiliki oleh orang non muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Fa'i yaitu yaitu harta rampasan perang atau ghanimah yang didapat tanpa ada perlawanan dari pihak musuh. jizyah, yaitu merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim yang menetap di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.

f Mencetak uang atas nama negara Islam
            Penerbitan uang pada masa Khalifah Umar bin Khattab hanya sebatas pada dirham saja. Percetakan uang tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan penambahan ungkapan-ungkapan Arab. Terdapat lukisan raja Heraklius dan lukisan agama Nasrani atau gambar raja Kisra serta rumah api. Dirham yang dicetak ditambahkan kata “alhamdulillah”, dalam bagian lain dengan kata “rasulullah”, bagian lainnya lagi dengan kata “lailahaillallah”.

g. Jawatan perbendaharaan negara
Pendirian Baitul Mall
Pendirian baitul mall merupakan salah satu kebijakan yang diterapkannya di dalam jawatan negara. Baitul Mall berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan negara yang dperoleh dari sumber-sumber pendapatan negara dan digunakan untuk kepentingan kesejahteraan sosial umat.
Pendirian al-Diwan
Pendistribusian dana dari lembaga al-diwan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab bertujuan untuk kegiatan mensejahterahkan kehidupan masyarakatnya dan menghindari konflik antar sahabat. Agar lembaga al-Diwan berfungsi dengan baik, maka dikeluarkan kebijakan untuk membentuk komite nasab.

 Jawatan pekerjaan umum
                        Pada masa Khalifah Umar bin Khattab memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung pemerintah, saluran-saluran, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan rumah sakit. Salah satu kebijakan dari jawatan pekerjaan umum adalah melakukan penggalian beberapa saluran-saluran untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan kota-kota seperti Kufah, Bashrah, dan Fusthat.

Kebijakan Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib (656-661M) di Bidang Agama, Politik Serta Sosial-Ekonomi
Kebijakan Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib (656-661M) di Bidang Agama
            Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak terlihat perkembangan dalam hal pendidikan agama. Hal tersebut dikarenakan banyak terjadi kekacauan politik dan pemberontakan sehingga menyebabkan kondisi negara tidak stabil. Adanya kericuhan politik menyebabkan kegiatan pendidikan Islam banyak sekali mengalami hambatan dan gangguan yang menyebabkan seluruh perhatiannya terfokus pada masalah keaman di dalam pemerintahannya.

Kebijakan Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib (656-661M) di Bidang Politik
a. Mengganti para walikota dan gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan
            Awal pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib melakukan kebijakan terkait pencopotan terhadap para walikota dan gubernur yang diangkat pada periode pemerintahan Utsman bin Affan. Pemberhentian para gubernur dan pejabat bertujuan untuk mengamankan kekhalifahan dan dengan alasan banyak masyarakat yang tidak senang dengan pemerintahannya.

b. Memindahkan Ibu kota Pemerintahan dari Madinah Ke Kufah
            Keputusan menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan dan politik hanya akan menyebabkan kota Madinah kehilangan sifat-sifat yang telah dibangun rasulullah sejak awal. Atas dasar hal tersebut, maka pergerakan yang paling tepat untuk mencegah semua itu adalah dengan tidak menjadikan Madinah sebagai pusat politik dan pemerintahan. Melalui keputusannya menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai gubernur Bashrah, Khalifah Ali bin Abi Thalib lantas meninggalkan Madinah untuk menuju Kuffah. Bertepatan dengan bulan Rajab 36 H, secara resmi pusat pemerintahan akhirnya dipindah dari Madinah ke Kufah oleh Ali bin Abi Thalib (Ali, 2007:240).

c. Pembentukan Tentara dan Pusat Militer
            Usaha perluasan wilayah Islam pun terhenti sepenuhnya ketika Ali bin Abi Thalib memangku tampuk pemerintahan. Tidak ada tentara yang secara teratur dikirimkan untuk melakukan perluasan wilayah sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Melihat kenyataan bahwa terdapat banyak penentangan pada masa pemerintahannya, menyebabkan Ali bin Abi Thalib akhirnya membentuk pusat-pusat militer di setiap sudut wilayah Islam.

d. Menumpas Para Pembangkang
            Sepeninggal Utsman bin Affan, ketika Ali bin Abi Thalib memangku jabatan sebagai khalifah tidak semua masyarakat Islam taat kepada pemerintahannya. Terdapat beberapa pembangkang di dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib diantaranya adalah Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah (Noor, 2014:120).

e. Peradilan Islam pada Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib
            Kebijakan yang dilakukannya hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, misalnya dalam hal pengangkatan Qadli yang sebelumnya menjadi wewenang penuh pemerintah pusat sekarang diserahkan kepada gubernur untuk mengangkatnya. Khalifah berpegang teguh pada Al-Qur’an, Sunnah, kemudian merujuk pada khalifah sebelumnya.

f. Jawatan Kepolisian
            Pada masa pemerintahannya Khalifah Ali bin Abi Thalib membentuk polisi yang terorganisasi secara resmi yang disebut dengan Syurthah dan pemimpinnya diberi gelar Shahibus Syurthah. Pada masa kekhalifahannya, selain membentuk jawatan kepolisian Khalifah Ali bin Abi Thalib juga membangun rumah untuk dijadikan penjara. Rumah penjara tersebut kemudian diberi nama “Penjara Nafi’ atau yang bermanfaat”.

Kebijakan Pemerintahan pada Masa Ali bin Abi Thalib (656-6461 M) di Bidang Sosial-Ekonomi
a. Pengaturan Keuangan Negara atau Baitul Mall
            Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kondisi baitul mall dikembalikan seperti posisi sebelum Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan dalam masalah pendistribusian harta baitul mall serta memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya dalam Islam.

b. Pembangunan dan Perbaikan Tata Kota
            Era pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat usaha positif yang dilaksanakannya terutama masalah tata kota. Kufah merupakan salah satu kota yang dibangun pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pembangunan kota Kufah awalnya bertujuan untuk dijadikan basis atau markas kekuatan dari berbagai desakan para pembangkang. Seiring berjalannya waktu kota Kuffah kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi bahkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan.

c. Zakat, Jizyah dan Pajak
            Zakat berbeda dengan harta yang lainnya, dari segi perolehannya serta berapa kadar yang harus dikumpulkan atau dibayarkan (Nadwi, 2015:143). Jizyah merupakan iuran wajib atas seseorang yang berstatus dzimmi atau non muslim yang berada di wilayah muslim. Jizyah yang harus dibayarkan disesuaikan dengan keuangan mereka. Selama pemerintahannya Ali bin Abi Thalib juga menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran.



d. Menarik Kembali Tanah yang dibagikan Khalifah Utsman bin Affan kepada keluarganya (Kepemilikan Tanah).
            Semasa menjabat sebagai khalifah menggantikan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan banyak memberikan fasilitas dalam berbagai bidang kepada para kerabatnya. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kebijaka tersebut kemudian dirubah. Ali bin Abi Thalib berusaha menarik kembali semua tanah pemberian Utsman bin Affan kepada keluarga maupun kerabatnya untuk dijadikan milik negara lagi.

Persamaan dan Perbedaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di bidang agama, politik, serta sosial-ekonomi

Persamaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di bidang politik, serta sosial-ekonomi

Tabel 1. Persamaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di Bidang Politik.
Persamaan
Khalifah Umar bin Khattab
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Terdapat pengangkatan terhadap para pegawai administrasi negara
Terdapat pengangkatan terhadap para pegawai administrasi negara
Terdapat pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif termasuk diangkatnya para hakim
Terdapat pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif termasuk diangkatnya para hakim
Terdapat pembentukan tentara dan pusat-pusat militer di berbagai daerah
Terdapat pembentukan tentara dan pusat-pusat militer di berbagai daerah
Terdapat pembentukan jawatan kepolisian termasuk pembentukan penjara untuk para tahanan
Terdapat pembentukan jawatan kepolisian termasuk pembentukan penjara untuk para tahanan

            Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat beberapa persamaan kebijakan di bidang politik yaitu Pertama, pengangkatan terhadap pegawai administrasi negara. Kedua, Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat persamaan terkait pemisahan antara badan eksekutif dan yudikatif. Ketiga, Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat persamaan terkait pembentukan tentara dan pusat-pusat militer. Keempat, Pada pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat persamaan terkait jawatan kepolisian.
                       
tabel 2. Persamaan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di bidang Sosial-Ekonomi

Persamaan
Khalifah Umar bin Khattab
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Terdapat lembaga keuangan negara berupa Baitul Mall
Terdapat lembaga keuangan negara berupa Baitul Mall
Terdapat pemberlakuan sistem pembayaran pajak
Terdapat pemberlakuan sistem pembayaran pajak
Terdapat kebijakan tentang sistem pembangunan dan infrastruktur kota
Terdapat kebijakan tentang sistem pembangunan dan infrastruktur kota.

            Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dalam hal baitul mall antara pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib hal ini ditunjukkan dengan masih samanya fungsi baitul mall yaitu sebagai tempat menyimpan harta kekayaan negara yang kemudian akan didistribusikan untuk kepentingan umat. Persamaan kedua yaitu terkait pajak. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah ali bin Abi Thalib masih diterapkan sistem pajak pada kedua pemerinahan tersebut. Persamaan ketiga yaitu terkait pembangunan kota. Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Umar bin Khattab berhasil membangun beberapa kota diwilayah kekuasaannya. Kota-kota tersebut dibangun guna menunjang kesejahteraan dan kemajuan rakyatnya.

Perbedaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di bidang Agama, politik, dan Sosial-Ekonomi.

Tabel 3 Perbedaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib di bidang Agama
Perbedaan
Khalifah Umar bin Khattab
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Terdapat usaha pengajaran dan penyebaran Al-Qur’an
Tidak terdapat usaha pengajaran dan penyebaran Al-Qur’an
Terdapat usaha pembangunan madrasah-madrasah untuk belajar agama
Tidak Terdapat usaha pembangunan madrasah-madrasah untuk belajar agama
Memperluas Ka’bah dan masjid di Mekkah dan Nabawi
Tidak ada perluasan Ka’bah dan masjid di Mekkah dan Nabawi
Mengangkat para imam dan muadzin
Tidak ada pengangkatan para imam dan muadzin
Memperhatikan juru adzan dan pengurus masjid
Tidak ada perhatian pada juru adzan dan pengurus masjid

            Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki perbedaan. Khalifah Umar bin Khattab berhasil melakukan pengajaran Al-Qur’an di seluruh wilayah Arab sedangkan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak berhasil melakukan pengajaran Al-Qur’an dengan alasan kondisi negara yang tidak mendukung (Nadwi, 2105:147). Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat usaha dalam pembangunan madrasah guna menunjang kebijakan terkait pengajaran Al’Qur’an namun pada maasa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak terdapat pembangunan madrasah. Perbedaan lain yaitu diangkatnya juru adzan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang diperuntukkan sebagai sarana penyebaran dakwah Islam sedangkan  pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak ada kebijakan semacam itu.

Tabel 4. Perbedaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di Bidang Politik.
Perbedaan
Khalifah Umar bin Khattab
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Terdapat usaha Ekspansi atau Perluasan Wilayah kekuasaan Islam
Tidak terdapat usaha perluasan wilayah atau ekspansi kekuasaan Islam
Terdapat pembentukan Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi atau Majelis Syura
Tidak terdapat pembentukan Ahl al-Halli wa al-‘Aqd atau Majelis Syura
Terdapat pembentukan Lembaga Konsultasi Hukum
Tidak terdapat pembentukan Lembaga Konsultasi Hukum
Terdapat pembentukan lembaga Administrasi Militer secara rinci
Tidak terdapat pembentukan Administrasi Militer secara rinci
Tidak ada gerakan penumpasan terhadap para pembangkang
Terdapat gerakan penumpasan terhadap para pembangkang
Tidak ada pemindahan ibukota pemerintahan

Terdapat usaha dalam pemindahan ibukota pemerintahan ke Kufah

            Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada maa pemerintahan Khalifah Umar bin khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat beberapa perbedaan di bidang politik yaitu: pertama terkait masalah ekpedisi, pada awal Khalifah Umar memerintah ekpedisi merupakan suatu kebijakan yang paling utama.  Perbedaan kedua yaitu terkait Pembentukan Majelis Syura atau Ahl al-Halli wa al-‘Aqd. Perbedaan ketiga yaitu terkait lembaga konsultasi hukum. Pada masa Umar bin Khattab lembaga konsultasi hukum dibentuk untuk tujuan kesejahteraan umat namun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak dibentuk hal ini dikarenakan Khalifah Ali lebih memfokuskan kebijakannya pada hal keamanan negara. Perbedaan keempat yaitu terkait administrasi militer. Perbedaan kelima yaitu terkait penumpasan terhadap para pembengkang. Khalifah Umar bin Khattab tidak menerapkan usaha untuk menumpas para pembangkang.

Tabel 5. Perbedaan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib di bidang Sosial-Ekonomi
Perbedaan
Khalifah Umar bin Khattab
Khalifah Ali bin Abi Thalib
Hak atas kepemilikan tanah taklukan tetap berada di tangan  pemiliknya
Hak atas kepemilikan taklukan diambil dan dijadi kan milik negara kembali.
Pemberlakuan zakat dalam beberapa bentuk dan nilai
Pembayaran zakat menerapkan kebijakan pendahulunya
Terdapat pembentukan lembaga al-Diwan
Tidak terdapat pembentukan lembaga al-Diwan
Terdapat pembentukan lembaga jawatan pekerjaan umum secara menyeluruh
Terdapat pembentukan lembaga jawatan pekerjaan umum hanya pada bidang tertentu
Terdapat kebijakan mengenai percetakan uang atas nama negara Islam
Tidak terdapat perubahan mengenai kebijakan percetakan uang

            Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada maa pemerintahan Khalifah Umar bin khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib terdapat beberapa perbedaan di bidang sosial-ekonomi yaitu terkait (1) kepemilikan tanah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab kepemilikan tanah menjadi hak setiap individu dengan syarat masyarakat harus membayar pajak atas tanah mereka. Sedangkan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib masalah kepemilikan tanah menjadi hak dari suatu negara. Perbedaan kedua yaitu terkait penetapan zakat dengan mengambil 10% pada hasil pertanian yang pengairannya dari sungai atau air hujan dan 5% jika pengairannya dengan menggunakan alat bantu dan biaya.
            Perbedaan ketiga yaitu terkait al-diwan, pada masa Khalifah Umar bin Khattab di bentuk lembaga al-diwan yang bertugas untuk membuat daftar tunjangan bagi tokoh-tokoh tertentu guna menunjang kesejahteraan hidup para sahabat. Perbedaan keempat yaitu terkait jawatan pekerjaan umum. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab jawatan pekerjaan umum berhasil membangun gedung-gedung administrasi, masjid, jalan, dan rumah sakit namun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thali fungsi jawatan umum tidak terlihat sama sekali. Perbedaan kelima yaitu terkait pencetakan mata uang Islam

Dampak Kebijakan Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib di Bidang Agama, Politik serta Sosial-Ekonomi.
a. Bidang Agama
            Penaklukan-penaklukan yang terjadi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah menyebabkan wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas. Luasnya wilayah kekuasaan Islam membawa pengaruh terhadap masyarakat taklukan, dimana orang-orang mulai beramai-ramai untuk memeluk agama Islam, namun meskipun demikian tentu tidak ada paksaan terhadap mereka yang tidak bersedia untuk memeluk agama Islam (Supriyadi, 2008:82).
            Dampak lain dari kebijakan yang diterapkan Khalifah Umar bin Khattab di bidang agama adalah agama Islam menjadi semakin terasa kebersatuannya. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang bersatu dan rukun sejak pengajaran tentang agama Islam yang semakin digencarkan di seluruh pelosok negeri. Agama Islam semakin berkembang pesat dengan adanya pengajaran Al-Qur’an dan ditambah dengan keberhasilan dari penaklukan-penaklukan yang dilakukan di seluruh pelosok negeri.
            Berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib, kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahannya justru membawa umat Islam kepada jurang perpecahan. Agama Islam yang diimpikannya akan berkembang pesat justru semakin kacau sebab munculnya berbagai kelompok. Munculnya berbagai kelompok tersebut berdampak pada meletusnya beberapa perang. Peperangan  tersebut akhirnya membawa pada umat Islam ke dalam perpecahan dimana umat Islam pecah menjadi 3 bagian yaitu Khawarj, Syiah, dan Muawwiyah (Nadwi, 2015:105)

b. Bidang Politik
                        Serangkaian penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Arab memberikan peluang bagi pasukan muslim untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain (Supriyadi, 2008:82). Keyakinan tersebut berpengaruh pada lancarnya beberapa ekspansi yang dilancarkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dampak dari penaklukan yang dilakukan di berbagai daerah adalah Umar bin Khattab membentuk kampung-kampung militer seperti Bashrah.Pemisahan badan eksekutif dan yudikatif pun membawa dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat pada masa Umar bin Khattab. Kondisi politik yang stabil dan persatuan umat yang terjaga merupakan salah satu dampak dari keberhasilan kebijakannya. Berbeda dengan Ali bin Abi Thalib, keadaan politik pada awal kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sangat tidak stabil justru menjadi tantangan tersendiri bagi roda pemerintahannya.

c. Bidang Sosial-Ekonomi
            Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, keadaan sosial-ekonomi pun mulai berubah. Perubahan-perubahan tersebut sangat terlihat pada masyarakat yang hidup di wilayah taklukan Islam. Masyarakat taklukan mengenal adanya kelas sosial meskipun Islam tidak membenarkan hal tersebut. Kebijakan-kebijakan tentang pajak, hak dan kekayaan yang terlalu jauh berbeda telah menyebabkan munculnya jurang sosial.
            Di bidang ekonomi, banyak daerah taklukan pada masa Umar bin Khattab menjadi tujuan para pedagang Arab maupun non Arab, muslim maupun non muslim.  Pembangunan-pembangunan irigasi pada masa Umar bin Khattab juga sangat berpengaruh dalam hal pertanian, perkebunan-perkebunan yang luas yang dimiliki oleh perorangan maupun negara atau daerah banyak menghasilkan atau panen (Murad, 2007:183).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
            Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat, lima, dan enam maka diperoleh kesimpulan yaitu Latar belakang pengangkatan Umar bin Khattab dan Ali binKhattab dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah Pengangkatan kedua tokoh tersebut sebagai khalifah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu dilihat dari faktor sosio-kultural, faktor kedua dilihat dari pengalaman kedua tokoh dalam pemerintahan serta faktor ketiga yaitu dilihat dari pandang masyarakat terhadap Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib.
            Umar bin Khattab selama mengemban tugasnya sebagai khalifah banyak menerapkan kebijakan di bidang agama, politik, serta sosial-ekonomi. Kebijakan yang telah diterapkan banyak sekali menuai keberhasilan dan membawa roda pemerintahannya pada puncak kesuksesan. Ali bin Abi Thalib selama mengemban tugasnya sebagai khalifah tidak banyak menerapkan kebijakan di bidang agama, politik, serta sosial-ekonomi. Kebijakan yang diterapkan justru lebih banyak menuai pro kontra di kalangan masyarakat.
            Perbandingan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib meliputi tiga bidang yaitu agama, politik, serta sosial-ekonomi. Kebijakan yang diterapkan dalam bidang agama pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak memiliki persamaan hal ini dikarenakan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib kondisi negara tidak stabil sehingga khalifah lebih mementingkan stabilisasi negara. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib banyak terdapat perbedaan dalam hal penerapan kebijakan

Saran
            Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:
1. bagi mahasiswa, hendaknya melanjutkan penelitian                       serupa tentang kebijakan         pemerintahan seperti kebijakan pada masa   Khalifah Umar bin Khattab dengan Khalifah Ali      bin Abi Thalib;
2. bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi   Inspirasi dalam penelitian sejenis.

DAFTAR  RUJUKAN
Ali, M. 2007. The Early Caliphate (Khulafa-ur-Rasyidin). Jakarta Pusat: Darul Kutubil I
Firdaustuble. 2010. Kebijakan Ekonomi Umar bin    Khottob RA.
Amar, T. 2014. “Prinsip Syura dalam Proses Pemilihan Khulafaur Rasyidin” Tidak Diterbitkan.   Skripsi. Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga            Yogyakarta.
Katsir, I. 2004. Al-Bidayah Wan Nihayah Masa  Khulafa’ur Rasyidin. Penerjemah : Amin, S, A.   Jakarta: Darul Haq.
Murad, M. 2007. Kisah Hidup Ali ibn Abu Thalib.   Jakarta: Zaman.
Murad, M. 2007. Kisah Hidup Umar ibn Khattab.    Jakarta: Zaman.
Nadwi, S. S. 2015. Best Story Of Ali Bin Abi Thalib. Jakarta: Kaysa Media.
Nu’mani, M. S. 2015. Best Story Of Umar bin Khattab. Jakarta: Kaysa Media.
Noor, Y. 2014. Sejarah Timur Tengah (Asia Barat    Daya). Yogyakarta: Ombak Dua.

Supriyadi, D. 2008. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Pustaka Setia.