Selasa, 09 Mei 2017

PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA PRESIDEN SOEKARNO DENGAN MASA PRESIDEN SOEHARTO



PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958 TENTANG KEWARGANEGARAAN ETNIS TIONGHOA PADA MASA PRESIDEN SOEKARNO DENGAN    MASA PRESIDEN SOEHARTO

Sugiyanto, Kayan Swastika, dan Lukman Hakim

E-mail: Sugiyanto.unej@gmail.com

ABSTRACT: Nationality Law No. 62 of 1958 was a policy of citizenship during the administration of President Soekarno, then continued during the administration of President Soeharto. The Indonesian government issued Law No. 62 of 1958, with the aim that its citizens have one nationality only, because at that time the PRC government uses ius sanguinis (descent), which means that all Chinese are citizens. Indirectly ethnic Chinese have bipatride status (dual citizenship), then to resolve the issue during the reign of President Soekarno issued Government Regulation 45 of 1961 on Foreigners Control and legislation that support the implementation of the Act Kewarganegaaan the Law No. 9 of 1961 on Population Stranger, while the implementation of Law No. 62 in 1958 during the reign of President Suharto, the Presidential Instruction No. 2 The 1980 About Evidence of Citizenship and Presidential Decree No. RI 13 The 1980 About Application naturalization RI.

        Key word: Nationality Law, Chinese people

PENDAHULUAN
            Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas beberapa etnis yang menyebar di seluruh Indonesia. Etnis-etnis tersebut tidak hanya berasal dari kepulauan Indonesia, tetapi juga berasal dari luar kepulauan, salah satunya etnis Tionghoa yang berasal dari Cina. Etnis-etnis itu hidup berdampingan tetapi tidak terintegrasi dengan baik, karena ada perbedaan yang memisahkan mereka. Hal ini terjadi karena sejak dulu penjajah kolonial Belanda mencoba menciptakan jurang pemisah antara pribumi dengan etnis Tionghoa.
            Sebuah masyarakat maupun bangsa bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah proses yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Melalui perubahan akan semakin maju dan berkembang bangsa tersebut. Hal sama dengan hukum yang dipergunakan suatu bangsa, merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan. Undang-Undang Kewarganegaraan salah satu produk hukum bangsa Indonesia yang wajib dipatuhi oleh warganya. Kebijakan tersebut mencoba untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.
            Status bipatride (kewarganegaraan ganda) terjadi pada etnis Tionghoa yang berada di Indonesia, karena Republik Rakyat Cina (RRC) menggunakan Undang-Undang Kewarganegaraan Cina Nasionalis yang diundangkan pada tahun 1929, dan menggunakan asas ius sanguinis (keturunan), yang berarti semua etnis Tionghoa dianggap sebagai warganegara Cina.
            Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RRC dan Pemerintah Indonesia ditandatangani pada tahun 1955 untuk menyelesaikan masalah dwi kewarganegaraan tersebut, maka timbullah kembali perhatian terhadap terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan, dan dikeluarkanlah Undang-Undang Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 (UU No. 62/1958).
            UU No. 62/1958 adalah peraturan Undang-Undang Kewarganegaraan yang pasal-pasalnya bertujuan untuk menghindari terjadinya bipatride (kewarganegaraan ganda). Dwi kewarganegaraan sangat merugikan bagi negara, karena dapat mengacaukan keadaan kependudukan diantara dua negara, maka penduduk  yang mempunyai status bipatride diharuskan secara tegas memilih salah satu kewarganegaraannya (Gautama, 1975:92).
            Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 (UU No. 62/1958) intinya sama dengan rencana tahun 1954. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa mereka yang telah menjadi warga negara menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (UU No.3/1946) akan tetap menjadi warga negara, namun dalam prakteknya warga keturunan Tionghoa harus menyatakan di depan pengadilan untuk mempertahankan kewarganegaraan RI. Kebimbangan pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan kewarganegaraan yang lebih liberal terletak pada persepsi orang Indonesia tentang kelompok minoritas Tionghoa yang telah berkembang dalam kurun waktu yang lama (Suryadinata, 1984:119).
            Implementasi UU No. 62/1958 pada masa Presiden Soekarno, yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang Asing dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang Kewarganegaaan yaitu  Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Kependudukan Orang Asing. Sedangkan implementasi Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu Intruksi Presiden No. 2 Tahun 1980 Tentang Bukti Kewarganegaraan RI dan Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 Tentang Permohonan Pewarganegaraan RI.
            Setiap warga negara memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara, tetapi dalam praktek diskriminasi tetap ada. Berbagai pembatasan telah dilakukan dalam bidang pendidikan dan ekonomi, meskipun demikian banyak etnis Tionghoa yang ingin tetap mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, karena etnis Tionghoa memiliki banyak hak yang tidak dimiliki warga negara asing (Suryadinata, 1999:82).
           
Permasalahan yang dibahas adalah:
            Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:
1.  bagaimanakah latar belakang lahirnya UU No. 62/1958 tentang kewarganegaraan etnis Tionghoa?
·       bagaimanakh implementasi UU No. 62 /1958 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto tahun 1959-1998?
·       mengapa terjadi persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan UU No. 62/1958 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan masa Presiden Soeharto?

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat diantaranya:
1.  bagi Penulis, untuk menambah wawasan tentang UU No. 62/1958 tentang kewarganegaraan Tetnis Tionghoa masa Presiden Soekarno dengan masa Presiden Soeharto.
2.  bagi Almamater, diharapkan dapat memberi informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian.
3.  bagi Jurusan Pendidikan Sejarah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber belajar bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang Sejarah Kewarganegaraan Indonesia.
4.  bagi Masyarakat Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kewarganegaraan.
·      bagi peneliti lain, diharapkan perlu adanya usaha lebih lanjut untuk melacak secara mendalam tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penyelesaian masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa.

METODE PENELITIAN
            Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah sebab penelitian ini mengkaji fenomena-fenomena yang telah terjadi pada masa lampau. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1988:32). Adapun ketentuan dan peraturan itu meliputi empat tahap kegiatan yaitu:1.Heuristik, 2. Kritik, 3. Interpretasi, 4. Historiografi.
            Langkah pertama dalam penyajian ini adalah heuristik yaitu upaya untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah terkait dengan masalah yang dikaji peneliti, dan merupakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan, sehingga peneliti berusaha mencari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, laporan penelitian dan juga melalui jaringan internet. Sumber-sumber yang digunakan berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah buku-buku yang ditulis oleh para pelaku sejarah atau tokoh-tokoh yang mengalami dan menyaksikan sendiri peristiwa yang terjadi pada saat itu. Sumber primer yang digunakan peneliti, misalnya buku Warga Negara dan Orang Asing oleh S. Gautama, Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 oleh B.P Paulus, Dilema Minoritas Tionghoa, Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa oleh Leo Suryadinata, dan Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia oleh Mely G. Tan. Sumber sekunder sebagai pendukung sumber primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti sekalipun orang tersebut tidak terlibat dalam peristiwa tersebut. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku Hukum Kewarganegaraan Indonesia oleh C.S.T Kansil, Tionghoa Indonesia dalam Krisis oleh Charles A. Coppel, Tionghoa dalam Pusaran Politik oleh Benny G. S, dan Manifesto Politik Tionghoa di Indonesia oleh Choirul Mahfud
            Langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data adalah melakukan kritik sumber. Data atau sumber yang berhasil dikumpulkan diseleksi terlebih dahulu. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern bersangkutan dengan persoalan apakah otentik tidaknya suatu buku, buku itu asli atau turunan dan utuh tidaknya sumber-sumber tersebut  Sedangkan kegiatan kritik intern merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran isi. Peneliti membandingkan sumber-sumber yang berupa buku, skripsi dan jurnal yang sudah terkumpul untuk memperoleh fakta sejarah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
            Langkah ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta-fakta yang telah terhimpun Penulis menyusun fakta-fakta yang telah diperoleh secara kronologis, rasional, faktual dan kausalitas berdasar aspek yang dibahas serta menghubung-hubungkan antara fakta satu dengan fakta yang lainya sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif dan rasional sesuai dengan aspek pembahasan.
 Langkah terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap penulisan untuk merekonstruksi peristiwa melalui hasil kritik dan interpretasi secara analitis, kronologis, dan sistematis menjadi kisah yang selaras. Bentuk dari cerita sejarah ini akan ditulis secara kronologis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk dimengerti dengan tujuan agar pembaca dapat mudah memahaminya. Historiografi yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menyusun dan menulis cerita sejarah dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah dari hasil heuristik, kritik, dan interpretasi bagaimana perbandingan implementasi Undang-Undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegraan Etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dengan masa Presiden Soeharto.

Latar Belakang Lahirnya UU No. 62/1958
            Peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara di dalam undang-undang sangatlah penting, karena hak dan kewajibannya sebagai warga negara akan diatur lebih jelas. Peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara telah mengalami beberapa pergantian dan perubahan yaitu:
a. UU No. 3/1946
            Lahirnya sebuah negara yang baru merdeka menuntut diaturnya keberadaan warga negara. Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 3/1946 yang berpusat di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946. UU No. 3/1946 belandaskan ius soli (kelahiran) dan sistem pasif. Undang-undang ini dikeluarkan pada saat pasukan Belanda menduduki kembali sebagian besar kota di Indonesia.
            Latar belakang dari pemakaian azas ius soli (kelahiran) ini adalah karena sejak dahulu sudah banyak peranakan bangsa lain yang telah bertempat tinggal di Indonesia, salah satunya etnis Tionghoa. Selama etnis Tionghoa menyatakan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia dan mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, maka dapat menjadi WNI. Pemilihan kewarganegaraan ini dilakukan secara pasif yaitu kewarganegaraan Indonesia dapat diperoleh apabila tidak mengajukan pernyataan untuk menolak (Kusnardi dan Ibrahim, 1981:298).            
            Proses meratakan dan memperkokoh perasaan senasib dan sepenanggungan menghadapi rintangan-rintangan berupa pelaksanan politik adu domba dari pihak Belanda, dalam usahanya mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia. Hal inilah yang menghambat proses kewarganegaraan di Indonesia.

b. Persetujuan Perihal Pembagian Warga Negara (PPPWN)
            Kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 3/1946 menjadi terganggu dengan adanya Piagam Persetujuan Pembagian Warga Negara (PPPWN) yang dilaksananakan pada 27 Desember 1949.  Pada waktu itu terjadi penyerahan kedaulatan dari kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia.
            Penyerahan kedaulatan ini menimbulkan konsekuensi pembagian warga negara antara kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Kedua negara harus menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya masing-masing. PPPWN menganut asas ius soli, karena baik bagi orang Indonesia, Arab, Cina, dan keturunan Belanda yang menjadi WNI ditentukan pertama harus  lahir atau telah bertempat tinggal untuk waktu tertentu di Indonesia (Kusnardi dan Ibrahim, 1988:300).
            Cara pelaksanaan PPPWN ialah orang Indonesia asli dapat secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Indonesia, orang Belanda secara opsi dan orang-orang bekas warganegara Belanda bukan Belanda dengan cara berdiam diri di Indonesia.
            Persetujuan ini diadakan karena Indonesia mempunyai kepentingan akan dukungan orang Tionghoa serta karena Indonesia menginginkan penyelesaian secepatnya dengan Belanda  mengenai pemindahan kekuasaan.

c. UU No.2/1958 tentang Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC
            PPPWN tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah kewarganegaraan Indonesia. Orang Tionghoa yang lahir dan tidak menolak kewarganegaraan Indonesia, namun tidak memilih RRC sebagai kewarganegaraan tunggalnya mempunyai status Dwi Kewarganegaraan, karena Undang-Undang Kewarganegaraan RRC yang diundangkan pada tahun 1929 menganut asas ius sanguinis (keturunan). Usaha satu-satunya untuk memecahkan masalah tersebut adalah perjanjian antara negara yang bersangkutan.
            Pemerintah Indonesia dan RRC menandatangani Perjanjian Dwi Kewarganegaraan pada tahun 1955 untuk menyelesaikan masalah Dwi Kewarganegaraan, dalam perjanjian tersebut semua orang Tionghoa diwajibkan untuk melakukan pilihan secara tegas dan tertulis untuk memilih kewarganegaraannya. Selama lima tahun berikutnya, banyak perdebatan telah terjadi antara kedua pemerintah dan dikalangan orang Indonesia dan Tionghoa Indonesia mengenai ketentuan-ketentuan perjanjian itu dan cara-cara untuk melaksanakannya. Masalah-masalah yang dipersoalkan ialah menetapkan orang Tionghoa yang mana akan terkena perjanjian itu dan yang mana diantara mereka ini akan dikecualikan dari persyaratan, bahwa mereka dapat melakukan pilihan aktif kalau mereka ingin memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Tukar menukar dokumen ratifikasi itu baru dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1960, yaitu mulai dua tahun untuk pelaksanaannya.
            Menurut perjanjian dan persetujuan selanjutnya, setiap orang Tionghoa berdwikewarganegaraan yang ingin tetap menjadi WNI harus datang ke pengadilan Indonesia setempat, sebelum tanggal 20 Januari 1962, dengan (1) menunjukkan surat keterangan dari kantor pemilihan setempatnya yang membuktikan bahwa dia telah memberikan suara pada pemilihan DPR tahun 1955, atau (2) dengan menunjukkan bukti yang bisa dipercaya bahwa ia dilahirkan di Indonesia (secara tertulis atau lisan) dan memilih kewarganegaraan Indonesia dan sekaligus menolak kewarganegaraan Cina di depan pengadilan (Tan, 1981:17).
            Perjanjian Dwi Kewarganegaraan ini kemudian ditetapkan dalam UU No. 2/1958 pada tanggal 27 Januari 1958. Bagi mereka yang berkewarganegaraan ganda disediakan sejumlah formulir pernyataan. Surat pernyataan keterangan ini merupakan surat bukti langsung tentang kewarganegaraan RI bagi orang yang menginginkan menjadi WNI dan bagi anak-anak yang belum dewasa mengikuti pilihan orang tuanya. Perjanjian Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC diimplementasikan dengan PP No. 20/1958 dan masa opsi mulai tanggal 20 Januari 1960 sampai 20 Januari 1962 bertujuan untuk menyelesaikan Dwi Kewarganegaraan antara RI dan RRC.         UU No. 2/1958 dinyatakan tidak berlaku lagi pada tanggal 10 April 1969, maka timbullah permasalahan yaitu status kewarganegaraan etnis Tionghoa yang berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 1958 telah memiliki kewarganegaraan Indonesia, tetapi tidak kehilangan kewarganegaraan asalnya karena tidak memperoleh surat keterangan negara asal (Paulus, 1983:34). Maka untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi.

Implementasi UU No. 62/1958 Masa Presiden Soekarno Dengan Presiden Soeharto
            UU No.62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 1 Agustus 1958, sebagai pelaksanaan dari pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1950 yang masih berlaku pada waktu itu.  Isi dari undang-undang ini penting untuk diketahui dan menjadi pusat perhatian, karena berhubungan tentang hak-hak dan kewajiban sebagai WNI.
            UU No.62/1958 berbeda dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1946 dan PPPWN yang menganut asas ius soli untuk menentukan kewarganegaraan Indonesia, sedangkan undang-undang ini menggunakan ius sanguinis. Dasar pertimbangannya adalah sesuai dengan semangat nasionalisme Indonesia yang sedang mengalami masa bergeloranya (Kusnardi dan Harmaily, 1981:302).
            UU No. 62/1958­ menerapkan stelsel aktif. Akibat ketidaktahuan tentang stesel aktif, banyak penduduk Tionghoa awam yang masa bodoh terhadap berbagai dokumen administratif dan bersikap pasif. Mereka tidak datang ke pengadilan, akibatnya mereka gagal mempertahankan status­ WNI yang diperoleh dari UU No. 3/1946 dengan sikap pasifnya, mereka juga tidak datang ke Kedutaan Besar RRC. Hal ini membuat etnis Tionghoa tidak memegang formulir kewarganegaraan Indonesia sekaligus juga tidak memegang paspor RRC, sehingga mereka diperlakukan sebagai stateless (orang tanpa kewarganegaraan).
Masa Presiden Soekarno
a.         PP No.45 Tahun 1961 Tentang Pengawasan Orang   Asing
            Berhubungan dengan jumlah orang asing di Indonesia yang semakin hari bertambah, antara lain masuk secara illegal melalui daerah seperti Riau dan Kalimantan Barat, maka sangat perlu diadakan pengawasan terhadap orang asing. Pejabat yang diberi tugas untuk pengwasan orang asing yang berada di Indonesia adalah Jawatan Imigrasi dan diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Orang-orang asing yang berada di Indonesia diwajibkan untuk memberi segala keterangan atau bantuan untuk pengenalan dirinya. Orang asing yang mengganggu ketentraman, kesusilaan, kesejahteraan umum, atau tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia, oleh Menteri Kehakiman dapat:
a. diharuskan berdiam diri di suatu tempat tertentu.
b.dilarang untuk berada di beberapa tempat tertentu di    Indonesia.
c.dikeluarkan dari Indonesia (Paulus, 1983:265).
            Sebelum ia dikeluarkan, terlebih dahulu ia dimasukkan dalam tahanan dan diberi kesempatan untuk membela diri. Lama penahanan tidak boleh melebihi jangka 1 tahun, apabila tidak tersangkut dalam perkara pidana dan semua kewajiban RI telah dipenuhinya dapat meninggalkan Indonesia.
            Pengusiran dapat dilakukan terhadap orang asing, meskipun status kependudukannya WNI, maka dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi agar pengusiran tidak berlaku baginya.

b. Undang-Undang No.9 Tahun 1961
            Undang-Undang No.9 Tahun 1961 Tentang Kependudukan Orang Asing, yang isinya orang-orang asing yang diperbolehkan bertempat tinggal di Indonesia terdiri dari 2 golongan:
a.yang mendapat izin masuk (admission) dan        memperoleh hak bertempat tinggal untuk jangka       waktu tertentu atau non-immigrant.
b.orang asing yang diperbolehkan tinggal menetap atau   immigrant (Paulus, 1983:273-274).
                        Berdasarkan undang-undang ini status penduduk dihubungkan dengan bertempat tinggal tetap di Indonesia dan status itu dapat diperoleh setelah orang asing itu sudah 15 tahun bertempat tinggal di Indonesia. Orang yang sementara tinggal di negeri ini tidak dianggap bertempat tinggal di Indonesia, setelah syarat 15 tahun bertempat tinggal dapat dipenuhi, selanjutnya izin tetap tinggal itu dapat diberikan setiap waktu.
                        Orang asing yang lahir di Indonesia selama belum memenuhi syarat bertempat tinggal 15 tahun hanya diberikan Keterangan Izin Menetap (KIM). Orang yang berkewajiban meminta surat bukti (izin) adalah orang yang mendapat izin tetap itu sendiri, tetapi apabila orang asing tersebut berada di bawah perwalian atau pengampuan, maka kewajiban tersebut terletak pada walinya atau pengampunya. Demikian pula kewajiban untuk minta surat bukti bagi istri dan anak-anaknya, kalau anak itu di bawah perwalian, maka kewajiban tersebut terletak di walinya.

Masa Presiden Soeharto
a. Intruksi Presiden No.2 tahun 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan RI
            Inpres No.2/1980 ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) kepada keturunan asing, yang sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia dan dalam waktu sesingkat-singkatnya, karena pada umumnya tidak semua etnis Tionghoa yang memenuhi syarat sebagai WNI memiliki sertifikat kewarganegaraan.
            Instruksi Presiden No.2 Tahun 1980 ditandatangani pada tanggal 31 Januari 1980 dan instruksi ini berlaku sejak hari pengumumannya. SKBRI dapat diberikan kepada keturunan asing berdasarkan pasal 1 UU No. 62/1958 yang sudah menjadi WNI namun tidak memiliki bukti kewarganegaran dan membantu etnis Tionghoa agar status mereka tidak dipersoalkan lagi.
            SBKRI dapat diberikan kepada mereka yang pernah turut serta dalam Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemberian wewenang SBKRI dilimpahkan oleh Bupati, Kepala Daerah Tingkat II dan Camat. Camat menandatangani SBKRI atas kuasa Menteri Kehakiman.
            Persoalan yang muncul ialah sampai keturunan keberapakah warga negara peranakan diharuskan memiliki bukti kewarganegaraan RI. Keturunan etnis Tionghoa tidak berhak memiliki bukti kewarganegaraan dari orang tuanya, sebab bukti kewarganegaraan tersebut disandarkan kepada orang tuanya saja.

b. Keputusan Presiden No.13 tahun 1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia
                         Undang-Undang Kewarganegaraan digunakan untuk membangun sebuah bangsa, pada mulanya pemerintah Indonesia sangat ketat dalam pemberian kewarganegaraan kepada orang Tionghoa asing. Pada tahun 1980, terdapat sekitar tiga setengah juta orang Tionghoa di Indonesia, 914.000 adalah warga negara RRC, 122.000 tanpa kewarganegaraan, dan 1.907 berkewarganegaraan Taiwan (Tempo dalam Suryadinata, 1999:177).
            Pemerintah Indonesia khawatir dengan kehadiran Tionghoa asing yang banyak itu, karena menimbulkan resiko terhadap keamanan. Dua peraturan diumumkan sehubungan dengan kewarganegaraan etnis Tionghoa pada tahun 1980 yaitu Inpres No.2 Tahun 1980 dan Keppres No.13 Tahun 1980, yang bertujuan menyederhanakan berbagai prosedur agar lebih banyak orang Tionghoa menjadi WNI. Inpres No.2 Tahun 1980 ditandatangani pada 31 Januari 1980 dan Keppres No.13 Tahun 1980 ditandatangani 11 Februari 1980. Kedua keputusan ini mulai berlaku sejak hari pengumumannya.
            Menurut laporan, banyak orang Tionghoa menggunakan kesempatan ini untuk memohon kewarganegaraaan Indonesia, tapi implementasi peraturan ini tidak berjalan lancar. Ini terjadi karena ketidak efisienan birokrasi dan merajalelanya korupsi, tidak diketahui berapa banyak etnis Tionghoa yang dokumen kewarganegaraannya kacau, tetapi akhirnya menjadi WNI berdasarkan peraturan ini (Suryadinata, 1999:177-178).
            Keppres No.13/1958 mengatur tentang tata cara penyelesaian permohonan pewarganegaraan RI, diakui bahwa penyelesaian pewarganegaraan selama ini berjalan sangat lamban, salah satunya tidak diberi batas-batas waktu tertentu tentang penyelesaian suatu permohonan oleh instansi-instansi yang berwenang, antara lain Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Kejaksaan Negeri setempat.

Persamaan Dalam Pelaksanaan UU No. 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Masa Presiden Soekarno Dengan Presiden Soeharto
            Persamaan dalam pelaksanaan UU No. 62/1958 yaitu etnis Tionghoa wajib memiliki SBKRI, yaitu kartu identitas yang memberikan keterangan bahwa pemiliknya adalah WNI. SBKRI hanya diberikan kepada warganegara Indonesia keturunan, terutama keturunan Tionghoa. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran Pemilihan Umum, menikah, dan lain-lain. Hal ini dianggap oleh banyak pihak sebagai perlakuan diskriminatif dan sejak Orde Reformasi telah dihapuskan, walaupun dalam praktiknya masih diterapkan di berbagai daerah.
            Persamaan kedua yaitu kebijakan negara cenderung mendriskriminasikan etnis Tionghoa yaitu melalui PP 10/1959 yaitu sebuah kebijakan melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan di daerah pedesaan. Implikasi dari penetapan presiden tersebut, etnis Tionghoa di beberapa daerah dilarang dan dipaksa oleh tentara untuk meninggalkan pemukimannya di pedesaan. Banyak korban akibat pelaksanaan PP tersebut dan meninggalkan Indonesia kembali ke Cina secara terpaksa. Sedangkan pada masa Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi yang mengharuskan etnis Tionghoa meninggalkan identitas mereka.
Perbedaan Pelaksanaan UU No.62/1958 Masa Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto
            Keppres No.13 Tahun 1980 sebetulnya mirip dengan UU No.62 Tahun 1958 kecuali dalam tiga hal:
a. Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 dikeluarkan oleh DPR sedangkan Keppres No.13 oleh Presiden;
b. menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri yang memberikan izin permohonan, sedangkan Keppres No.13 Presiden yang memberinya;
·     UU Kewarganegaraan 1958 menentukan bahwa pemohon harus menyertakan surat bukti melepaskan kewarganegaraan negara asalnya, sedangkan Keppres No.13 hanya mewajibkan pemohon menyertakan surat pernyataan bahwa ia bersedia melepaskan kewarganegaraan asal (Suryadinata, 1984:216-217).
            Perbedaan kedua, yaitu antara Undang-Undang Kependudukan Orang Asing dengan Kepres No.13/1980 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yaitu berdasarkan pasal 3 UU No.9/1961 untuk memperoleh hak kependudukan, syaratnya lebih berat daripada memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Dapat juga dikatakan daripada menungggu tenggang waktu 15 tahun untuk memperoleh hak kependudukan, lebih baik memohon pewarganegaraan Indonesia (Keppres No.13/1980) yang jika dikabulkan sekaligus memberi hak kependudukan bagi orang Tionghoa yang telah menjadi WNI.
            Perbedaan ketiga yaitu Masa Presiden Soekarno menerapkan kebijakan integrasi nasional untuk mengelola masyarakatnya yang plural. Integrasi nasional dalam pengertian menciptakan identitas nasional mencakup integrasi politik dan integrasi teritorial. Penciptaan kebudayaan Indonesia adalah salah satu tujuan integrasi nasional, terhadap penduduk pribumi pemerintah memberlakukan kebijakan penyatuan dan bukan kebijakan asimilasi, dengan kata lain kelompok-kelompok minoritas atau etnis Tionghoa diperbolehkan memegang teguh identitasnya.
            Kebijakan terhadap minoritas Tionghoa berbeda pada masa Presiden Soeharto, pemerintah menggunakan model asimilasi yang mengharuskan etnis Tionghoa meninggalkan identitas Cina mereka dan mengubahnya menjadi identitas pribumi Indonesia, dengan kata lain kecinaan dianggap asing dan bahaya bagi pembentukaan kebudayaan Indonesia. Asimilasi total etnis Tionghoa ke dalam masyarakat pribumi dibawah pimpinan Soeharto sangat diinginkan (Suryadinata, 1999:156-157).

Implikasi Pelaksanaan UU No. 62/1958
a. Sosial
            Etnis Tionghoa telah mengalami kekerasan di waktu dan tempat yang berbeda, hal ini terjadi bersaman dengan perubahan dalam lingkungan politik dan sosial. Setiap kejadian terbangun dari kejadian yang sebelumnya, menciptakan sebuah sejarah, memori sentimen dan kekerasan anti Tionghoa. Kerusuhan rasial terkadang dipicu oleh berbagai tindakan kecil yang kemudian bisa meledak menjadi besar.
            Anti Tionghoa merupakan salah satu isu yang sering mendominasi tentang rasialisme dalam sejarah bangsa ini, khususnya peristiwa G30S/1965 dan peristiwa Mei 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menujukkan sebuah aksi kekerasan terhadap etnis Tionghoa, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kategori berat (Pardede, 2002:33).
            Kondisi Indonesia yang majemuk dan memiliki berbagai macam latar belakang etnis yang berbeda memang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan ketegangan antar etnis. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan tantangan besar dalam proses keutuhan dan kesatuan bangsa, karena menyimpan potensi konflik. Potensi-potensi konflik yang tersimpan ini tentunya dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia bila tidak dimanajemen dengan baik.

b. Ekonomi
            Pemerintahan Presiden Soekarno pernah mengeluarkan PP No.10/1959. Peraturan ini membatasi secara tegas peran dan hak ekonomi etnis Tionghoa, mereka hanya diperbolehkan berdagang sampai tingkat kabupaten dan tidak boleh berdagang di tingkat kecamatan. Lahirnya Peraturan Pemerintah ini sebenarnya atas desakan militer dan partai-partai islam, karena perdagangan eceran di daerah pedalaman (kecamatan dan desa-desa) didominasi para pedagang Tionghoa yang telah berpengalaman dan memiliki jaringan beberapa generasi, sehingga etnis lainnya sulit untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa. Puluhan ribu orang Tionghoa terpaksa harus meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman.  Peraturan yang sebenarnya hanya melarang berdagang eceran, tetapi dalam pelaksanaannya juga melarang bertempat tinggal (Setiono, 2008:812).
            Etnis Tionghoa diwajibkan untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, kalau mereka ingin menghindari pembatasan ekonomi ini dan banyak WNI keturunan Tionghoa khawatir bahwa pembatasan itu akan diperluas kepada mereka. Kekhawatiran ini tentu saja semakin besar selama masalah kewarganegaraan tetap tidak terpecahkan.

c. Politik
            Hak orang asing untuk terus bertempat tinggal di Indonesia hampir terjamin dengan hubungan yang semakin hangat antara Jakarta dan Peking. Situasi politik yang menyebabkan Indonesia menjalankan hubungan dengan Cina antara lain sikap Indonesia bersama bangsa Asia-Afrika mengalami nasib yang sama baru merdeka dari penjajahan bangsa asing. Maka, diadakan diadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1955. Peran Indonesia di kancah internasional semakin diperhitungkan terlebih ketika Indonesia berhasil menyelenggarakan KAA pada 1955 di Bandung.
d. Budaya
            Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan bahasa, kebudayaan dan pendidikan untuk mengintegrasikan warga negara mereka yang berasal dari etnis yang berbeda. Pemerintah ingin membentuk sebuah masyarakat multi etnis menjadi sebuah bangsa yang memiliki rasa kepemilikan bersama
            Pada Orde Baru Warga keturunan Tionghoa juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian Bahasa Mandarin dilarang, Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana. Agama tradisional Tionghoa dilarang. Akibatnya agama Konghucu kehilangan pengakuan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN
            Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewarganegaraan etnis Tionghoa pada awalnya prosesnya berlarut-larut dan memakan waktu yang lama, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat diskriminasi terhadap etnis Tionghoa. Hal ini tidak menyurutkan etnis Tionghoa untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

DAFTAR  RUJUKAN

Gautama, S. 1975. Warga Negara dan Orang         Asing (Berikut Peraturan dan Contoh). Bandung:               Penerbit Alumni.

Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah, .Jakarta:Universitas Indonesia Press.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pendekatan Ilmu          Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta:     Gramedia.

 Kusnadi, M dan Ibrahim, H. 1981. Pengatar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta:Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia.

 Pardede, A. et.al. 2002. Antara Prasangka dan Realita. (Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia).Jakarta: Pustaka Inspirasi.
Paulus, B. P. 1983. Kewarganegaraan RI Ditinjau Dari UUD 1945 (Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa). Jakarta: P.T Pradnya Paramita.

 Setiono, B. G. 2008. Tionghoa Dalam Pusaran Politik. Jakarta: TransMedia Pustaka
  
Sjamsudin, H. 1994. Metodologi Sejarah. Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti.Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Suryadinata, L. 1984. Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta: PT. Grafiti Pers.

Suryadinata, L. 1999. Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES.

 Tan, M. G. 1981. Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia (Suatu Masalah Pembinaan Kesatuan Bangsa). Jakarta: PT. Gramedia.