Selasa, 23 Mei 2017

PERANAN DIPLOMASI DALAM PEMBEBASAN IRIAN BARAT
                  
                        Sumardi

Abstrak: Upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah  kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil. Disamping membawa masalah Irian Barat ke forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif: 1)Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia; 2)Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

      Kata Kunci: Diplomasi, Irian Barat

PENDAHULUAN
Masalah Irian Barat merupakan isu besar yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Berdasarkan hasil keputusan KMB tahun 1949, masalah Irian Barat menjadi masalah tersendiri yang disepakati akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Hal ini menunjukan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tahun 1950-an, perjuangan mengembalikan Irian Barat menjadi prioritas perjuangan Indonesia karena kedaulatan wilayah Indonesia sedang mendapat tantangan dari pihak luar . Salah satunya wilayah Irian Barat yang ditetapkan dan diakui oleh pemerintah Belanda. Belanda memang tidak mempunyai niat dan itikad baik dalam menyelesaikan Irian Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari peenyataan Belanda yang tercantum dalam penyerahan kedaulatan, bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian, namun, tahun 1950, setelah perjanjian tersebut di tandatangani masalah Irian Barat tidak juga selesai. Bahkan terkesan bertele- tele dan tidak menjadi sutu perhatian oleh pemerintah Belanda. Hal ini juga menunjukkan bahwa Belanda tidak menjepati janjinya. Bahkan pada saat diajak berunding pemerintah Belanda selalu berunding. Pada tanggal 15 februari 1952 Belanda menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian dari Belanda. kemudian dengan kasus ini banyak tindakan – tidakan yang bersifat memperjuangkan Irian Barat dengan cara diplomasi, konfrontasi politik, dan ekonomi bahkan militer atau bersenjata (Pringgodigdo. 1986.; Sansunya, 2016)
        Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun , sampai peristiwa pengakuan kedaulata dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat masih dikuasai Belanda. Oleh karena itu pula diperjuangkan pembebasannya. Menurut hasil Konferensi Meja Bundar bahwa usaha penyelesaian masalah Irian barat ditunda satu tahun setelah pengakuan kesaultan RIS. Pihak Indonesia menafsirkan setahun sesudah KMB, Belanda akan menyerahkan Irian Barat. Namun Belanda menafsiran bahwa masalah irian barat akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara RIS dan kerajaan belanda. Tafsiran ini member petunjuk belanda tidak akan menyerahkan irian barat kepada Indonesia, tetapi hanya merundingkannya. Oleh karena itu pemerintah indonesia mulai berusaha untuk merebut wilayah irian barat.

PEMBAHASAN
        
 Perjuangan Diplomasi
Dalam menghadapi masalah Irian Barat tersebut Indonesia mula-mula melakukan upaya damai, yakni melalui diplomasi bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Akan tetapi usaha-usaha melalui meja perundingan secara bilateral ini selalu mengalami kegagalan. Setelah upaya-upaya tersebut tidak mambawa hasil maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum- forum internasional, terutama PBB dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia-Afrika.
Sejak tahun 1954 masalah Irian Barat ini selalu dibawa dalam acara Sidang Majelis Umum PBB, namun upaya ini pun tidak memperoleh tanggapan yang positif. Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yakni membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Partai-partai politik dan semua golongan mendukung terhadap upaya pembebasan Irian Barat ini. Selain itu perjuangan merebut Irian Barat diresmikan pemerintah maka ditetapkanlah Soa-Siu di Tidore sebagai ibu kota provinsi Irian Barat dan Zainal Abidin Syah ditetapkan menjadi Gubernur pada tanggal 23 September 1956.
1.        Upaya Perundingan dengan Belanda
Persiapan Konferensi Meja Bundar
Pada pembahasan nota pemerintah dalam Sidang Kabinet, untuk pertama kalinya terjadi adanya perhatian yang besar terhadap Irian. Beel, mantan HVK hadir dalam rapat ini dan turut serta dalam perundingan.
Van Maarseveen mengemukakan alasan – alasan berikut berkenaan dengan status pulau itu :
·         Secara moral Indonesia tidak mempunyai hak atas wilayah ini.
·         Kemungkinan perkembangannya lebih menguntungkan jika berada dalam asuhan Belanda daripada Indonesia.
·         Menjadi berarti sekali jika Belanda mempertahankan suatu pemukiman lain jauh dari tempatnya sendiri untuk menampung kesulitan yang dihadapi orang – orang Belanda di dalam negara Indonesia Serikat.
·         KPM juga berkepentingan dengan pelabuhan laut di Irian.
·         Sebagai salah satu jalan keluar, Irian bisa menjadi solusi bagi masalah kelebihan penduduk di Belanda dengan emigrasi.
·         Irian dilihat dari segi militer adalah sesuatu yang penting bagi angkatan laut.
Hal – hal yang disebutkan satu per satu di atas rupanya bukanlah suatu alasan yang konsisten untuk status khusus bagi Irian, tanpa menutup  mata bahwa pernah satu waktu terjadi politik emigrasi yang aktif, karena negeri kita dianggap kepadatan. Masalah itu akan lebih memberatkan apabila ditambahkan lagi dengan ratusan ribu warga Indo – Belanda. Ada juga terlihat maslah yang terus bergantung seperti penyediaan pangan dan perumahan bangsa kita, pada waktu itu masih menjadi penderitaan harian. Menarik perhatian bahwa soal mendidik serta membentuk orang – orang Papua, dalam rangka penentuan diri sendiri, tidak tercantum dalam inti – inti pokok ini. Dari konteks dan dari apa yang selanjutnya dikemukakan dalam periode ini, bahwa dengan “kemungkinan pengembangan” (garis kedua) ternyata dimaksudkan terutama pengembangan ekonomi dan pemerintahan, dimana secara implisit adalah “meninggikan pribumi” melalui pendidikan dan kesejahteraan yang lebih besar, namun hal itu lain sekali dibandingkan pembentukan kedaulatan dan hak penentuan nasib sendiri secara politik. Pengaturan prioritas ekonomi terbukti juga di kemudian hari ketika pengangkatan seorang Gubernur. Van Eechoud gugur mengingat kekurangan pengalamannya dalam bidang ekonomi. Tidak seorang pun seperti dia yang dengan giat menggalakkan pendidikan dan perkembangan (memperkuat kesadaran dalam kata – kata Van Eechoud sendiri) orang – orang Papua, sedikit yang terhitung seperti dia.
Bahwasanya pelabuhan – pelabuhan di Irian penting untuk KPM dan kepentingannya, terus terang itu omong kosong. Perkapalan ke Irian lebih kurang secara marginal menyangkut pengangkutan barang dan penumpang di bagian Nusantara yang tersisa ini serta wilayah yang berbatasan dengannya. Arti daripada “pied-a-tere” (mempertahankan suatu pemukiman lain jauh dari tempat sendiri) guna penampungan untuk warga Belanda yang ramah, tetapi tidak dikehendaki Indonesia Serikat (dalam hal ini mungkin dipikirkan nasib tentara lokal dari angkatan laut dan KNIL serta kategori serupa) adalah suatu motif yang aneh. Tetapi pemerintah rupanya tidak tinggal diam, sebab jika hal ini dijalankan, maka kecurigaan besar suatu perlawanan akan timbul di pihak Indonesia. Tidak ada negara yag akan merasa senang dengan negara tetangga yang selalau meimbulkan masalah.
Pada pembahasan nota pemerintah dalam Majelis Rendah tanggal 16 dan 17 Agustus 1949 berbicaralah Schouten (ARP), Oud (VVD), Welter (KNP), Van de Wetering (CHU) dan Zandt (SGP) tentang pertahanan kedaulatan Belanda atas Irian. Mereka itulah para juru bicara dari dua partai pemerintah dan oposisi. Alasan terpenting ialah kalau orang Papua itu akan jatuh dari satu koloni ke koloni yang lain. Hanya Schermerhorn (PVDA) menunjukkan kesadaran tentang dimana sesungguhnya terletak kepentingan Belanda: dalam kerjasama dengan Indonesia Serikat. Di sanalah negara kita menanamkan modalnya sebesar 3 sampai 4 miliar gulden, dimana kehidupan rakyat kita telah erat hubungannya. Ia tidak mau mempertaruhkan penahanan kedaulatan Irian kepada Belanda, walaupun ia ingin memberikan pertimbangan untuk suatu status, mengingat cirinya tersendiri dan sebagai tempat pengungsian bagi warga Indonesia Belanda.

Suatu Uni yang Longgar atau Ketat
Setelah persiapan – persiapan ini maka Konferensi Meja Bundar yang sesungguhnya dapat dimulai. Konferensi ini dilaksanakan dari 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, tetapi beberapa bagian pembicaraan dialihkan ke lain tempat. Seperti sudah diketahui : delegasi Republik dipimpin oleh Perdana Menteri Hatta dan pihak Federalis oleh Sultan Pontianak, UNCI juga hadir. Delegasi Belanda dipimpin Van Maarseveen, yang menunjuk Van Roijen sebagai penggantinya. Van Roijen menyetujui hal ini dengan syarat ia akan angkat kaki jika Irian menjadi titik pemecahan dalam hubungan kedua belah pihak. Delegasi Belanda menyatakan untuk mendirikan apa yang disebut Uni Belanda – Indonesia yang “berat”, dimana kerjasama Belanda dan Indonesia Serikat diberi bentuknya. Uni ini harus diwujudkan dengan satu Sekretariat Tetap di bawah seorang Sekretaris Jenderal, suatu pengadilan untuk pertikaian dan selanjutnya hubungan bentuk formal tentang suatu pertahanan bersama atau terkoordinasi, hubungan luar negeri dan perbankan.
                        Tekanan lebih berat pada hubungan kenegaraan, yang harus diurus secara formal, sedangkan hubungan ekonomi kurang mendapat perhatian. Hal ini bertentangan sekali engan Uni Belgia – Belanda – Luxemburg (BENELUX), yang pada saat bersamaan terjadi. Uni tersebut terletak dalam bidang ekonomi; urusan kenegaraan tidaklah begitu penting.
                        Para penasehat kepegawaian di RTC dan para Pegawai Teras di Kementrian Luar Negeri berpendapat bahwa Uni Belanda – Indonesia seperti halnya BENELUX, harus menetapkan secara garis besar apa yang sesuai dengan arus dan perkembangan di bidang politik. Di Eropa hal itu adalah : kerjasama. Suatu fenomena politik lainnya adalah dekolonisasi. Hal itu mempunyai suatu momentum yang tidak dapat ditahan dengan suatu perjanjian. Di departemen disusun suatu nota tentang pembelaan suatu Uni yang “longgar”. Hal ini terjadi sesudah musyawarah dengan beberapa duta besar di pos – pos penting, di antaranya mantan Menteri Van Kleffens dan juga dengan Van Roijen. Nota tersebut tidak diterima Manteri Stikker karena pertimbangan poloitik. Usaha keras untuk mempertahankan masa lalu diumpan oleh Kementriann Urusan Wilayah Seberang Lautan dimana datang juga pejabat – pejabat penting dari Pemerintah Dalam Negeri Hindia.
                        Dari Kementrian Luar Negeri datang juga keberatan tentang adanya Kementrian tersebut, yang merupakan lambang Uni yang “ketat”. Terkandung maksud untuk memasukkan hubungan dengan Indonesia itu di dalam suatu departemen tersendiri, seperti yang dikenal pada Kerjaan Inggris dengan Kantor Urusan Luar dan Persemakmuran (Foreign and Commenwealth Office). Namun kementrian tersendiri itu diteruskan dan dinamakan Kementrian Bagian – bagian Kerajaan Seberang Lautan.

Irian dalam Konferensi Meja Bundar
Sejalan dengan kemajuan KMB (Konferesi Meja Bundar) dan ditemukannya jalan keluar bagi titik – titik perselisihan, dimana Uni nampaknya menjadi tidak begitu berat daripada yang dibayangkan, lambat laun jelaslah bahwa pendapat – pendapat mengenai Irian tidak dapat didamaikan. UNCI melontarkan usulan untuk menempatkan wilayah itu di bawah Sistim Perwalian Internasional dari PBB, tetapi saran itu ditolak oleh pihak Federal. Mereka berkeras mengenai pokok Irian, sehingga tampak jelas bahwa parlemen Indonesia Timur akan menolak perjanjian KMB jika wilayah itu dipisahkan. Pendirian itu dikeluarkan oleh Anak Agung, Menteri Pertama Indonesia Timur. Dalam bukunya “Politik Luar Negeri Indonesia-20 Tahun” ia mengutip bahwa sesudah KMB ia menyatakan bahwa Uni Belanda – Indonesia adalah ibarat seorang bayi yang lahir mati, karena Irian dikecualikan dari penyerahan kedaulatan. Jelas sekali ia tekankan dalam bukunya itu bahwa ia mengalami jalannya persoalan sebagai suatu penghinaan secara peribadi maupun Menteri Pertaama dari negara bagian ini.
                        Di dalam delegasi Belanda juga timbul pemikiran mengenai suatu Badan Perwalian di bawah asuhan PBB, ketika ternyata Irian menjadi satu pokok yang menimbulkan kesulitan yang tidak sedikit. Atas prakarsa Van Roijen sendiri bertemu Romme untuk menjajaki pendapatnya. Tetapi Romme menghapuskan pemikiran itu. Bahkan alternatif lain pun tidak dicarikan oleh Kementrian Luar Negeri. Timbul suatu gagasan dari suatu kondominium, seperti contoh kedaulatan bersama dari Mesir dan Inggris atas Sudan. Namun gagasan itu pun hanya sampai di meja Menteri. Delegasi mempertahankan kedaulatan Belanda.
Selama KMB delegasi Republik tidak menekankan secara keras masalah Irian. Hal ini dimasukkan dalam pengambilan keputusan kabinet. Prioritas – prioritas dari Hatta jelas sekali: penyerahan kedaulatan, secara intern menertibkan keadaan kembali dan melaksanakan pembangunan Indonesia. Satu pertimbangan penting lainnya adalah bahwa Australia dalam masalah yang berkaitan dengan Irian memihak kepada Belanda.
Ada janji untuk selambat – lambatnya mengakhiri konferensi pada tanggal 2 November; waktu mulai mendesak. UNCI mengusulkan supaya keadaan “ status-quo” keresidenan di pertahankan, dengan ketentuan bahwa dalam satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan masalah status wilayah ini ditetapkan menurut perundingan. Setelah mengadakan perundingan – perundingn intensif antara para delegasi tercapailah kesepakatan dan di dalam rancangan piagam penyerahan kedaulatan ditentukan pada Pasal 2 sebagai berikut :
a.       Melihat kenyataan bahwa belumlah mungkin mendaptkan persetujuan mengenai Irian di antara pihak – pihak yang berkaitan sehingga pertikaian tetap masih ada.
b.      Melihat keinginan untuk mengakhiri Konferensi Meja Bundar dan dengan hasil yang baik pada tanggal 2 November 1949.
c.       Mengingat faktor – faktor penting harus ditinjau dalam penyelesaian masalah Irian.
d.      Mengingat penyelidikan terbatas yang dapat dilakukan dan diselesaikan terhadap masalah – masalah yang bersamaan dengan masalah Irian.
e.       Mengingat tugas yang sulit dimana para peserta dalam Uni akan menghadapinya, dan
f.       Melihat keteguhan hati partai – partai untuk mempertahankan prinsip dengan cara damai dan sarana – sarana yang layak untuk menyelesaikan semua persoalan, yang timbul di kemudian hari atau ada.
Bahwa keadaan status-quo keresidenan Irian akan dipertahankan dengan ketentuan bahwa dalam batas waktu satu tahun sesudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat masalah status pemerintahan Irian akan di tentukan melalui perundingan antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda.
                        Setelah itu dinyatakan dalam pertukaran surat resmi diantara para pimpinan delegasi bagaimana mereka menyelesaikan “pertikaian” ini (dalam teks bahasa Inggris ditulis “dispute” (perselisihan)) sebagaimana dicantumkan pada poin A. Dalam semua surat kata kedaulatan dihindari, tetapi diterima “lanjutan kekuasaan dari pemerintah Kerajaan Belanda atas keresidenan Irian”.
            Justru kedaulatan itu adalah permasalahan inti bagi bangsa Indonesia. Di ruangan – ruangan tunggu mereka telah membuktikan kerelaan menerima persyaratan – persyaratan khusus yang dikemukakan orang – orang Belanda dalam kaitan pemerintahan dan membuka kemungkinan emigrasi, pembukaan ekonomi, dsb. Tetapi bagi orang – orang Belanda tidak kurang menjadi persoalan yang sangat prinsipil untuk tetap menahan kedaulatan itu. Suatu pendirian lain tidak akan mencapai syarat dua pertiga mayoritas. Hal itu sekarang dapat terwujud. Perjanjian – perjanjian KMB diterima Majelis Tinggi pada tanggal 21 Desember dengan tiga perempat melawan 15 suara. Mereka yang Anti – Revolusi, Staatkundig Gerformeerden (Aliran Baru Protestan Pemerintahan), Partai Katolik Nasional (Welter) dan Partai Komunis menolak di dalam kedua Majelis di atas. Kekhawatiran bahwa dari KVP beberapa orang yang berlainan pikiran akan menolak suaranya, ternyata tidak benar. Di dalam Majelis Rendah lima anggota CHU memberikan suara menolak dan empat orang setuju, antar lain Tilanus dan Van de Wetering. Mereka selalu mendukung Irian diberikan status guna memungkinkan adanya pendudukan. Persetujuan suara dari VVD, yang cukup lama tidak menentu, dipengaruhi kuat sekali karena keputusan tentang 29 Desember 1949 dilaksanakan upacara – upacara penyerahan kedaulatan di Amsterdam dan Jakarta  (Marwati Djoened Poesponegoro, 1993).
                        Dalam bulan – bulan November dan Desember dalam waktu singkat dibuatkan Undang – Undang dan peraturan – peraturan yang mengatur hubungan kenegaraan. Konstitusi terdapat dalam suatu Undang – Undang Kekuasaan Irian dan pelaksanaannya terdapat dalam suatu Undang – Undang Kekuasaa Irian dan pelaksanaanya terdapat dalam Keputusan Kerajaan: Peraturan Pemerintah Irian, yang dengan penyerahan kedaulatan disempurnakan menjadi definitif. Peraturan itu terkandung di dalamnya, bahwa status wilayah tersebut ditingkatkan dari keresidenan menjadi gubernemen. Bermacam – macam tindakan telah diambil, yang menunjukkan bahwa tidak diperkirakan dalam 1 tahun wlayah ini menjadi bagian dari Indonesia. Dalam Sidang Kabinet kemungkinan itu tidak dibicarakan dan dalam rapat yang menyusul dalam bulan – bulan yang telah disebutkan, telah diambil keputusan tentang “suatu jumla uang atas anggaran”, penentuan seorang gubernur pembentukan Dewan Penasehat”, dimana orang Papua dapat mengikuti sidang”, mata uang (mata uang tersendiri dengan gambar Ratu), tindalan militer untuk kemanan umu, pemerintahan sipil, radio dan perangko dan akhirnya: Sidang Kabinet mempertanyakan apakah tepat melarang para pegawai yang berangkat ke Irian membawa serta keluarga mereka.
                        Kekuatan yang mendorong di belakang semuanya  ini adalah Menteri Urusan Wilayah Seberang Lautan, Van Maarseveen. Untuk pendirian – pendiriannya ia mendapat sokongan bulat dari Kabinet. Bank melihat tekad bulat Van Maarseveen terhadap Irian sebagai kompensasi bagi ganti rugi kepada Republik dalam perjanjian Van Roijen – Roem. Memang ketika ia menjabat Menteri Dalam Negeri ia memperlihatkan dirinya sebagai penganut garis keras, tetapi dengan adanya KMB ia telah memilih jalurnya sendiri. Karena itu KVP agak sulit untuk dapat mengikutinya.
                        Karena sekarang masalah Irian tidak dapat dikompromikan lagi, maka ia menemukan lagi perhubungan dengan Romme, pimpinan politik partainya. Diapun harus memberi persetujuannya kepada para revolusionis Indonesia dan berpendapat bahwa Uni yang ringan berarti akhir daripada peran Belanda sebagai negara setengah besar berdaulat di Timur Jauh. Sekedar untuk masih dapat memilih sisa kejayaan tersebut, maka Irian ini ingin dipertahankannya.
                        Van Maarseveen menjadi Menteri Urusan Wilayah Seberang Lautan hingga 15 Maret 1951, sewaktu kabinet baru dibentuk di bawah Drees (dimana dalamnya ia menjabat kembali sebagai Menteri Dalam Negeri, tetapi ia meninggal dunia 18 November 1951). Tindakan – tindakan seperti yang telah disebutkan tadi dan dijalankan di bawah tanggung jawabnya, jelas sekali menunjukkan bahwa ia dan denga dia juga pemerintah sudah sejak semula merencanakan untuk tetap mempertahankan kekuasaan Belanda. Dengan demikian Belanda – lah yang pertama – tama melukai piagam Uni, meskipun tidak secara harfiah tetapi secara kejiwaan.
Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upacara pengakuan kedaulatan, wilayah Irian barat tidak termasuk sebagai daerah RIS.
Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda (Suhartono. 1994; .
Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memiliki program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Setiap kabinet mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan itu misalnya pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap. Bahkan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Luns di Den Haag. Akan tetapi perundingan-perundingan itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.

2.      Upaya Diplomasi melalui PBB
Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

3.      Pembentukan Pemerintahan Sementara
Perjuangan pembebasan Irian Barat juga ditempuh melalui politik dalam negeri. Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 11, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukan pemerintahan sementara dalam hal ini adalah pernyataan pembentukan Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI. Propinsi Irian Barat yang terbentuk itu meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda ditambah daerah Tidore, Oba, Patani dan Wasile di Maluku Utara. Pusat pemerintahan Propinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore Maluku. Sebagai Gubernurnya Sultan Zaenal Abidin Syah (Sultan Tidore). Pelantikannya dilangsungkan tanggal 23 September 1956. Akibat dari pembentukan pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat, antara lain Belanda makin terdesak secara politis. Selain itu Belanda menyadari bahwa Irian barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.

4.      Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan
Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi.
Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.
Upaya diplomasi Indonesia untuk mengembalikan Irian barat ke dalam wilayah Indonesia dilakukan secara bilateral maupun internasional. Upaya penyelesaian irian barat Ini mulai dirintis pada masa Kabinet Natsir :
1.        Bilateral (Konferensai tingkat menteri dalam rangka uni indonesia – belanda)
Konferensi diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 1950 dengan keputusan membentuk sebuah komisi guna menyelidiki masalah di irian barat. Hasil kerja ini dilaporkan kepada konferensi tingkat menteri kedua pada bulan Desember 1950 di Den Haag. Namun pembicaraan ini tidak menghasilkan penyelesaian masalah irian barat. Bahkan pada tahun 1952 secara terpisah belanda memasukkan irian barat dalam wilayah kerajaan belanda (Susanto Tirtoprodjo. 1989;  Martinus . 1984)

2.         Multilateral (KAA dan PBB)
Setelah diplomasi secara bilateral gagal, kabinet Ali Sastroamidjoyo I menempuh jalur diplomasi multilateral, yakni melalui KAA dan PBB. Sejak 21 – 9 – 1954 pemerintah RI membawa masalah irian barat ke dalam forum Sidang Umum PBB tapi tidak pernah mendapatkan keputusan yang diharapkan.  Resolusi Irian Barat yang di sponsori oleh India  dan 7 negara lain tidak dapat dimenangkan karena tidak mencapai quorum. Sejak 10 – 12 – 1954 PBB mengesampingkan masalah Irian Barat dalam sidang berikutnya (R. Pitono. 1967).

KESIMPULAN
Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertarna mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilataral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa kabineg Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah  kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil. Pada masa kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia - Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia - Belanda. Disamping membawa masalah Irian Barat ke forum PBB Indonesia juga melakukan pendekatan dengan negara-negara Asia Afrika dan ini membawa hasil yang positif, antara lain sebagai berikut : 1)Dalam Konferensi Pancanegara II di Bogor lima negara peserta sepakat mendukung Indonesia dalam mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia; 2)Dalam KAA para peserta mengakui bahwa wilayah Irian Barat merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

A. K. Pringgodigdo. 1986. Sejarah Pergerakan Nasional. Dian  Rakyat . Jakarta.
C,ST. Kansil. 1986, Sejarah Perjuangan Pergerakan Indonesia. Erlangga. Jakarta.
L.M. Sitorus. 1978.  Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indone­sia. Dian Rakyat. Jakarta.
Marwati Djoened Poesponegoro.1993. Sejarah Nasional Indonesia . Balai Pustaka jakarta.
Moh. Hatta. 1976. Indonesia Merdeka. Bulan Bintang Jakarta.
Nijhoff, Martinus . 1984. Masalah Irian Barat : Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer. Leiden : Yayasan Jayawijaya
R. Pitono. 1967. Sejarah Indonesia III. Utama malang.
Staden, A. van, Een truwe bondgenoot, 1974: Nederland en het Atlantische bondgenootschap (1960-1971), Baarn
Suhartono. 1994. Sejarah Pergerakan Nasional. dari Budi Utama sampai Proklamasi 1908-1945. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Susanto Tirtoprodjo. 1989. Sejarah Pergerakan Nasional. Pembangu­nan. Jakarta.