Selasa, 09 Mei 2017

PENDIDIKAN PROFESI GURU : PROBLEMATIKA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP SURVIVALITAS EKSISTENSI LPTK



PENDIDIKAN PROFESI GURU : PROBLEMATIKA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP SURVIVALITAS EKSISTENSI LPTK

Endra Priawasana

Abstrak: Pengakuan bahwa guru adalah “tenaga profesional” dan merupakan  “bidang pekerjaan profesi” pada gilirannya membawa sejumlah implikasi. Implikasi pertama, Guru harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, serta strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Implikasi kedua, sebagai implikasi lanjutan dari implikasi pertama tersebut, kualifikasi atau syarat menjadi (diangkat menjadi) Guru harus lebih diperketat.  Salah satunya adalah melalui Pendidikan Profesi Guru dengan berbagai problematikanya yang perlu dikaji lebih dalam.

        Kata Kunci: Pendidikan Profesi Guru


PENDAHULUAN
Tanggal 14 Desember 2004 yang lalu, tepat dua bulan setelah pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2004-2009, Susilo Bambang Yudoyono mengemukakan sebuah pernyataan penting, yang oleh  Achmad Dasuki, Direktur Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK Depdiknas, lantas dianggap sebagai tanda awal dimulainya Reformasi Guru. Sesudah itu, seiring dan sejalan dengan terjadinya perubahan paradigma pendidikan secara mendasar dan menyeluruh sebagaimana tersurat maupun tersirat dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-SPN), berbagai payung hukum Reformasi Guru pun telah dibuat oleh negara. Di antaranya adalah Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU-GD), Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP), Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, serta beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), teristimewa adalah Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 tentang  Pendidikan Profesi Guru Pra-Jabatan atau yang disingkat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Mainstream dari segenap upaya Reformasi Guru tersebut adalah pengakuan (justifikasi). Pertama, bahwa Guru adalah “tenaga profesional”. Pengakuan kedudukan Guru sebagai tenaga professional dibuktikan dengan sertifikat pendidik (Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU-GD). Kedua, bahwa Guru merupakan “bidang pekerjaan profesi”, yaitu memberikan layanan ahli yang menuntut persyaratan kemampuan yang secara akademik dan paedagogis maupun secara profesional dapat diterima oleh pihak dimana Guru bertugas, baik penerima jasa layanan secara langsung maupun pihak lain terhadap siapa Guru bertanggung jawab. Pengakuan ini secara secara eksplisit maupun implisit termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UU-GD.
Pengakuan bahwa guru adalah “tenaga profesional” dan merupakan  bidang pekerjaan profesi” pada gilirannya membawa sejumlah implikasi. Implikasi pertama, Guru harus disiapkan melalui program pendidikan yang relatif panjang dan dirancang berdasarkan standar kompetensi guru untuk membekali para lulusannya dengan kompetensi yaitu penguasaan bidang studi, landasan keilmuan dari kegiatan mendidik, serta strategi menerapkannya secara profesional di lapangan. Implikasi kedua, sebagai implikasi lanjutan dari implikasi pertama tersebut, kualifikasi atau syarat menjadi (diangkat menjadi) Guru harus lebih diperketat. Kualifikasi sebagaimana dimaksud meliputi: (a) kualifikasi akademik minimum, (b) kompetensi, (c) sertifikat pendidik, serta (d) kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 42 ayat (1) UU-SPN; Pasal 8 UU-GD; Pasal 28 ayat (1) PP-SNP; Pasal 2 PP-G). Kualifikasi akademik minimum menjadi (diangkat menjadi) Guru diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S.1) atau program diploma empat (D-IV) yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi (Pasal 42 ayat (2) UU-SPN; Pasal 9 UU-GD; Pasal 29 ayat (1-6) PP-SNP; Pasal 5 ayat (2) PP-G). Kualifikasi kompetensi dan sertifikat pendidik menjadi (diangkat menjadi) Guru diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10 ayat (1) UU-GD; Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) PP-G). Pendidikan profesi/program PPG adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (Penjelasan Pasal 15 UU-SPN; Pasal 1 ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009). Program pendidikan profesi/program PPG hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (2) PP-G). Secara demikian, hakekat program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S.1 Kependidikan dan S.1/D-IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi Guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Pasal 1 ayat (2) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).
Implikasi ketiga,  sebagai implikasi lebih lanjut dari implikasi pertama dan kedua, program pendidikan penyiapan Guru memerlukan kehadiran suatu kelembagaan khusus – lembaga penyelenggara program PPG -- yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Siapa lembaga peyelenggara program PPG ? Apa kriteria dan syarat agar suatu lembaga dapat menyelenggarakan program PPG ? Penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat  dan ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 11 ayat (2) UU-GD; Pasal 4 ayat (1) PP-G). Secara operasional, perguruan tinggi penyelenggara program PPG ditetapkan oleh Menteri atas dasar kriteria tertentu (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP-G) dan syarat tertentu (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).
Menurut ketentuan Pasal 94 butir (c) PP-SNP, standar kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 – kualifikasi pendidik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah – berlaku efektif sepenuhnya 15 (lima belas) tahun sejak ditetapkannya PP tersebut. Atau, dengan kata lain, terhitung per tanggal 16 Mei 2020, pengangkatan Guru sepenuhnya harus mendasarkan pada ketentuan Pasal 29 PP-SNP yaitu kualifikasi akademik minimum S.1/D-IV dan Sertifikat Pendidik. Dengan menggunakan asumsi rerata masa studi S.1/D-IV = 4 tahun dan rerata masa studi PPG = 1 tahun, maka berarti program PPG harus sudah terselenggara selambat-lambatnya pada tahun 2015.





PEMBAHASAN

PROBLEMATIKA PROGRAM PPG
Dalam proses sistemik pendidikan, Guru merupakan satu di antara banyak masukan instrumental pendidikan (instrumental input). Di luar Guru, ada masukan instrumental kurikulum dan bahan ajar, ada media dan sumber belajar, serta ada pula masukan instrumental biaya. Sebagai satu di antara banyak masukan instrumental pendidikan lainnya,  Guru adalah masukan instrumental yang hidup, bahkan berperan sebagai unsur terdepan dalam proses pembelajaran.  Guru berperan  penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan terjadinya proses belajar yang mengembangkan potensi, memberdayakan dan membudayakan peserta didik melalui sentuhan substantif, pedagogis serta manusiawi. Guru juga memiliki peran sangat sentral dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik (good governance) sehingga proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan bermakna.
Demikian strategisnya kedudukan Guru, sehingga tidak salah jika ada anggapan bahwa Guru merupakan masukan instrumental pendidikan yang paling strategis. Bagaimanapun baiknya masukan instrumental pendidikan yang lain akan menjadi tidak berarti apabila tidak didukung oleh Guru yang bermutu. Pun demikian sebaliknya. Singkat kata, Guru merupakan kunci dan ujung tombak dalam konteks upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan (Ditnaga, 2006).
Strategisitas kedudukan Guru dalam proses sistemik pendidikan pada gilirannya menumbuhkan pemikiran, bahwa peningkatan mutu pendidikan, tidak bisa tidak, harus dilakukan dari dan/atau melalui upaya peningkatan mutu Guru. Tanpa Guru yang menguasai bahan pelajaran dan strategi belajar mengajar, tanpa Guru yang memiliki kemampuan mendorong peserta didiknya untuk mencapai prestasi belajar tinggi, segala upaya meningkatkan mutu pendidikan niscaya tak akan dapat mencapai hasil optimal. Hasil riset juga menunjukkan, bahwa dalam berbagai kasus, mutu pendidikan secara keseluruhan berkaitan erat dengan mutu Guru (Beeby, 1976; Brant, 1993). Dengan kalimat lain, mutu pendidikan akan terjamin jika didukung oleh Guru-Guru yang bermutu.
Atas dasar kerangka pikir demikian, dapat dimengerti jika banyak pihak menyambut positif kehadiran program Sertifikasi Guru – proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru; khusus bagi calon Guru hanya dapat diperoleh melalui program PPG – yang terlahir sebagai anak kandung Reformasi Guru. Bahkan banyak pihak juga berharap, semoga pilihan kebijakan (Sertifikasi Guru) kali ini merupakan formula yang benar-benar mujabarab sebagai solusi problema mutu Guru yang ditengarai merupakan determinant cause keterpurukan mutu pendidikan di negeri ini. Sebab, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (2006), salah seorang anggota Tim Kerja RUU dan RPP Depdiknas, dalam konteks mikro (Guru), Sertifikasi Guru  sejatinya memang merupakan program kebijakan yang diorientasikan untuk mendapatkan Guru-Guru bermutu, Guru sebagai tenaga profesional dalam maknanya yang utuh, yaitu Guru yang tidak saja harus “terdidik baik(well-educated) dan “terlatih baik(well-trained), tetapi juga harus “dihargai dengan baik(well-paid and well-rewarded). Sementara itu, dalam konteks makro-nasional, Sertifikasi Guru merupakan suatu program kebijakan yang dikonstruksi sebagai wahana programatik-sistemik pada sisi ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aktor utama pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan sebagai perwujudan komitmen negara pada amanah konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.
            Seperti halnya pihak-pihak lain, secara pribadi, saya pun menyambut positif introdusir program Sertifikasi Guru, khususnya program PPG; demikian pun harapan-harapan saya, meskipun sambutan dan harapan  saya tersebut tidak dalam konteks pengertian bahwa saya setuju dan percaya sepenuhnya atau membabi-buta. Sebab, setelah melakukan pencermatan secara detil terhadap pasal-pasal (klausul) dari peraturan perundang-perundangan yang menjadi payung hukum maupun telusur dokumen-dokumen yang relevan terkait dengan program PPG, saya menemukan sejumlah ketentuan maupun asumsi yang, baik secara teoritis-filosofis maupun pragmatis-empiris, “bermasalah”: kontradiktif, diskriminatif, bahkan tiranik, sehingga sangat potensial menyulut  problematika dalam aras implementasi.

1.        Masalah Kualifikasi Calon Peserta Program PPG
Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP-G, kualifikasi calon peserta program PPG adalah  “peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ditingkat yang lebih operasional, yaitu pada Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009, ketentuan mengenai kualifikasi calon peserta program PPG ternyata bukan saja diderivasi lebih detil tetapi bahkan telah berubah menjadi sebagai berikut :

a.         S.1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
b.         S.1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
c.         S.1/D-IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
d.        S.1/D-IV Non Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
e.         S.1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi (Pasal 6 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).

Pertanyaan yang mengemuka dalam kaitannya dengan ketentuan mengenai kualifikasi calon peserta program PPG tersebut  ialah apa dasar dan alasan sehingga Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 (Pasal 6) menderivasikan kualifikasi calon peserta program PPG “melebihi” ketentuan yang diatur dalam PP-G ? Bukankah Pasal 4 ayat (2) PP-G menentukan kualifikasi calon peserta program PPG hanya “peserta didik yang telah memiliki kualifikasi akademik S.1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ?!
Telusur dokumen-dokumen yang relevan telah membawa saya pada suatu dugaan:  over loading derivasi kualifikasi calon peserta program PPG pada Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 (Pasal 6) sepertinya didasarkan atas asumsi bahwa Guru yang bermutu adalah Guru yang penguasaan ilmunya berbobot. Logikanya, kalau penguasaan ilmu para Guru berbobot diyakini transfer of knowledge kepada peserta didik pun berbobot, dan dengan demikian mutu pendidikan secara nasional diyakini pula menjadi berbobot. Jalan pintas untuk mendapatkan mendapatkan Guru yang berbobot semacam itu tidak lain ialah dengan memberi ruang terbuka bagi lulusan S.1/D-IV Non Kependidikan – yang secara asumtif dianggap memiliki kapasitas penguasaan keilmuan lebih berbobot dibandingkan lulusan S.1/D-IV Kependidikan --  dalam rekrutmen calon Guru (calon peserta program PPG). Jika dugaan ini benar, ada sejumlah fakta, pertanyaan, dan wacana menarik yang patut dikemukakan:

a.         Pada sekitar era tahun 1980-an silam, negeri ini sudah pernah melakukan eksperimen dalam usahanya memperoleh calon Guru bermutu melalui penyelenggaraan pendidikan Guru secara berkesinambungan (consecutive model). Sejumlah lulusan S.1 Non Kependidikan diberi kesempatan untuk dididik menjadi Guru. Tidak itu saja.  Beberapa perguruan tinggi ternama di tanah air seperti UGM dan ITB juga diberi kesempatan untuk mencetak calon Guru melalui program diploma tiga (D-III). Hasilnya ? Mengecewakan. Target sasaran menghasilkan Guru yang lebih bermutu ternyata hanya sebatas harapan yang tidak pernah terwujud sebagai kenyataan (Kompas, 7 Januari 2006). Guru yang inputnya berasal dari lulusan S.1 Non Kependidikan nyatanya tidak lebih baik dibandingkan Guru yang inputnya berasal dari lulusan S.1 Kependidikan. Guru lulusan D.III universitas pun nyatanya pun tidak lebih berbobot dibanding Guru lulusan LPTK (IKIP/STKIP/FKIP). Jika fakta sejarah telah berbicara seperti itu, lantas, mengapa Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 seolah mengharuskan kembali mengulang eksperimen gagal tersebut ?!  Never leave history… History make man wise.
b.         Beberapa rasional yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan program PPG adalah: (i) banyak lulusan S.1 Kependidikan yang prospeknya tidak jelas, apakah dapat diangkat sebagai Guru atau tidak (Ditjen Dikti, 2009); (ii) LPTK bukan/belum merupakan lembaga pendidikan terencana dengan baik seperti pada lembaga pendidikan kedinasan, melainkan  lebih merupakan lembaga pendidikan umum yang lulusannya mencari pekerjaan sendiri, sehingga berdampak pada kesulitan dalam merencanakan keluaran suatu lembaga pendidikan Guru secara tepat jumlah, tepat keahlian, dan tepat mutu; (iii) LPTK dinilai hanya berperan sebagai produsen calon Guru, sebaliknya sama sekali tidak berperan dalam hal penempatan dan pembinaan Guru di lapangan, sehingga terjadi over supply produk calon Guru sebagai akibat tidak adanya mekanisme untuk mengendalikan “supply and demand” (Ditnaga, 2008).
Penulis tidak ingin berdebat kusir mengenai fakta dan penilaian yang digunakan sebagai dasar rasionalitas  penyelenggaraan program PPG tersebut di atas. Sebaliknya, penulis lebih berkeinginan mengemukakan fakta lain yang selayaknya harus dipertimbangkan secara seksama dan penuh kebijaksanaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program PPG.  Menurut data tahun 2009, jumlah LPTK negeri dan swasta – yang tersebar di berbagai universitas eks IKIP, IKIP, STKIP, FKIP, dan Fakultas/Jurusan Tarbiyah -- di seluruh Indonesia telah mencapai angka kurang lebih 324 dengan jumlah program studi sebanyak 1.964, jumlah mahasiswa 607.900 orang, serta rerata jumlah lulusan per tahun sebanyak 120.000 orang (Ditjen Dikti, 2009). Pada saat program PPG -- yang bekerja dengan  logika ”supply and demand” serta membagi kuota calon pesertanya kepada lulusan S.1 Kependidikan dan lulusan S.1/D-IV Non Kependidikan –  nanti terselenggara, tidak bisa tidak, akan muncul pertanyaan: hendak dikemanakan ratusan ribu lulusan LPTK yang tidak terakomodasi dalam kuota calon peserta program PPG itu ? Negara (Pemerintah) harus fair menghadapi dan menyikapi masalah ini dengan tidak melemparkan tanggung jawab beserta semua kesalahan kepada LPTK. Sebab, LPTK tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin dapat eksis serta menyelenggarakan berbagai program pendidikannya tanpa seijin Negara (Pemerintah) selaku pemegang otoritas pendidikan nasional di negeri ini.
c.         Profesi Guru adalah “profesi hati”, karena keinginan dan pilihan menjadi Guru itu sendiri sejatinya menyangkut perkara hati (Baskoro Poedjinoegroho, 2006). Oleh karena profesi Guru merupakan profesi hati, maka rekrutmen calon Guru sudah seharusnya lebih banyak memberikan porsi perhatian pada aspek hati daripada aspek budi. Artinya, tanpa bermaksud mengabaikan urgensi kapasitas penguasaan ilmu, rekrutmen calon Guru secara niscaya penting menomorsatukan calon-calon yang sedari awal memang benar-benar memilih profesi Guru sebagai pilihan dan jalan hidupnya, bukannya calon-calon yang terpaksa memilih profesi Guru karena tidak ada pilihan lain (tidak berhasil mendapatkan pekerjaan lain). Dilihat dari kerangka berpikir demikian, ketentuan mengenai kualifikasi calon peserta program PPG sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 sungguh-sungguh kehilangan justifikasi teoritis-filosofisnya.
d.        Tenaga dan bidang pekerjaan profesional lazimnya terlahir dari semangat profesionalisme yang mempersyaratkan adanya suatu sistem dan program pendidikan yang penyelenggaraannya memerlukan waktu relatif panjang, hirarkies, serta berangkai. Demikianlah yang dapat kita lihat pada sistem dan program pendidikan dokter, pengacara, dan profesi lain. Pengakuan bahwa Guru adalah “tenaga profesional” dan merupakan  bidang pekerjaan profesi semestinya juga harus dilahirkan dari sistem dan program pendidikan yang lazim seperti itu. Lebih-lebih lagi, kompetensi Guru itu merupakan sesuatu yang utuh, tidak saja memerlukan persiapan yang bersifat akademik an sich tapi juga pengalaman dan pembiasaan intensif dalam menerapkan prinsip-prinsip akademik dalam situasi nyata di sekolah. Secara demikian proses pembentukannya tidak bisa dilakukan instan, karena Guru merupakan profesi yang akan berhadapan dengan individu-individu, yakni pribadi unik yang potensi untuk tumbuh dan berkembang. Dilihat dari kerangka berpikir demikian, khususnya menyangkut syarat keharusan adanya suatu sistem dan program pendidikan Guru yang berangkai, ketentuan mengenai kualifikasi calon peserta program PPG sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 sulit dicari landasan empiris-komparatifnya.

2.        Kriteria dan Syarat PT Penyelenggara Program PPG
Pasal 11 ayat (2) UU-GD dan  Pasal 4 ayat (1) PP-G menentukan bahwa penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat  dan ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, perguruan tinggi penyelenggara program PPG ditetapkan oleh Menteri atas dasar kriteria tertentu (Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP-G) dan syarat tertentu (Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).

Kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 13 PP-G adalah :

(1) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
a.     memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c.     memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
(2)     Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan kriteria tambahan yang diperlukan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
a.     tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
b.    letak dan kondisi geografis; dan/atau
c.     kondisi sosial-ekonomi.

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 3 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009, khususnya ayat (2),  adalah sebagai berikut:
a.         Memiliki program studi kependidikan strata satu (S.1) yang:
1.        Sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
2.        Terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai minimal B;
3.        Memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi Doktor (S.3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S-2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan;
4.        Memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan SDM untuk menunjang penyelenggaraan program PPG;
5.        Memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional  atau yang sejenis dan berfungsi efektif;
6.        Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);
7.        Memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

Secara normatif, ketentuan mengenai kriteria dan syarat PT penyelenggara program PPG sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) PP-G yang kemudian diderivasikan dalam Pasal 3 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 memang baik. Bahkan, mungkin, sangat idealistik.  Yang menjadi masalah dan pertanyaan dalam aras implementatif adalah dari jumlah 1.964 program studi pada 324 LPTK negeri dan swasta  yang tersebar di seluruh Indonesia, berapa prosenkah yang mampu memenuhi secara obyektif kriteria dan syarat tersebut ? Berapa prosenkah program studi pada LPTK swasta yang mampu memenuhi secara obyektif kriteria dan syarat itu ? Dus, berapa prosenkah program studi pada LPTK di daerah yang mampu memenuhi secara obyektif kriteria dan syarat dimaksud ?
Pertanyaan ini patut dikemukakan mengingat Negara (Pemerintah) sebenarnya mengetahui dan bahkan mengakui  adanya fakta bahwa dari  324 LPTK negeri dan swasta  dengan program studi sejumlah 1.964 yang tersebar di seluruh Indonesia itu hingga hari ini masih terdapat disparitas kualitas yang sangat lebar, ditambah lagi sebarannya tidak merata (Ditnaga, 2008). Kalaupun akhirnya fakta ini harus dinafikkan, sementara kriteria dan syarat PT penyelenggara program PPG diterapkan secara uniform dan obyektif,  hamper dapat dipastikan bahwasanya prosentase terbesar program studi dan LPTK yang mampu memenuhi secara obyektif kriteria dan syarat tersebut adalah: (a) Program Studi dari LPTK negeri, (b) Program Studi dari LPTK di kota-kota besar, (c) Program Studi dari LPTK di pulau Jawa. Tapi, apakah ini bukan  berarti suatu diskriminasi, atau bahkan tirani “LPTK negeri terhadap LPTK swasta” ?!, tirani “LPTK di kota-kota besar terhadap LPTK di daerah” ?! ... Atau, jangan-jangan, memang itulah motif sebenarnya di balik ketentuan mengenai kriteria dan syarat PT penyelenggara program PPG ?! … Kecurigaan demikian bukannya mengada-ada atau  tanpa alasan. Faktanya, semua payung hukum yang mengatur ketentuan mengenai kriteria dan syarat PT penyelenggara program PPG – baik UU-GD, PP-G, maupun Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 – sama sekali tidak memuat Bab/Pasal tentang Ketentuan Peralihan yang memberi ruang secara temporal kepada LPTK untuk menyesuaikan diri.  

3.        Obyektivitas dalam Rekrutmen Calon Peserta Program PPG
Menurut ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU-GD: “Sertifikasi Pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel”. Ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 8 PP-G. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009 menyatakan: “Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh program studi/jurusan di bawah koordinasi LPTK penyelenggara”.
Obyektivitas merupakan satu persoalan yang paling krusial dalam konteks rekrutmen calon peserta program PPG. Banyak conflict of interest  seperti subyektivisme pribadi, over monoloyality terhadap almamater, bahkan mungkin juga primordialisme,   yang berkemungkinan hadir di situ. Mengapa ? Pertama, program PPG merupakan satu-satunya pintu akses untuk menjadi (dapat diangkat) Guru. Kedua,  kuota penerimaan peserta didik program PPG setiap tahun terbatas dan secara nasional ditetapkan oleh Menteri. Ketiga, mengingat  sebab (1) dan (2) sebagaimana telah disebutkan, maka tingkat kompetisi calon peserta program PPG dipastikan sangat tinggi. Keempat, di antara calon peserta program PPG dapat dipastikan juga akan banyak terdapat lulusan yang berasal dari program studi/jurusan pada LPTK penyelenggara program PPG itu sendiri. Pada titik terakhir (sebab ke-4) inilah probabilitas program studi/jurusan pada LPTK penyelenggara program PPG menjaga obyektivitas dalam proses rekrutmen calon peserta program PPG sangat rawan conflict of interest.

4.        Biaya Program PPG
Kompas (Sabtu, 26 Februari 2011) merilis berita, bahwa biaya program PPG Dalam Jabatan – program PPG yang diperuntukkan bagi Guru Dalam Jabatan (Permendiknas Nomor 9 tahun 2010) – mencapai Rp. 10 juta lebih per tahun. Oleh karena beban biaya yang sangat tinggi, diberitakan pula banyak Guru yang pada umumnya bergaji minim  tidak berminat mengikuti program PPG Dalam Jabatan. Akibatnya, kuota peserta program PPG Dalam Jabatan tahun 2011 sejumlah 13.000 orang Guru terancam tidak dapat tercapai.
Sementara itu, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Prof. Dr. Supriadi Rustad mengatakan, bahwa besaran biaya program PPG Dalam Jabatan adalah sekitar Rp 12 juta per tahun. Dan  oleh karena tujuannya untuk mempercepat memperoleh sertifikat pendidik, maka para Guru harus mengorbankan materi untuk membiayai program PPG Dalam Jabatan tersebut (Semarang, CyberNews, Minggu, 27 Februari 2011).
Berapakah besaran biaya program PPG ? Siapa pula yang harus memikul beban biaya program PPG tersebut ?
Sampai hari ini tidak/belum ada ketentuan definitif soal itu. Tapi, mengacu pada skenario penyelenggaraan dan besaran biaya program PPG Dalam Jabatan, sepertinya besaran biaya program PPG minimal tidak akan jauh bergeser dari kisaran angka Rp. 10 – 12 juta per tahun. Dan, sepertinya pula, calon Guru (calon peserta program PPG) itulah yang harus memikul beban biaya penyelenggaraannya. Jika prakiraan ini benar, dan dengan asumsi rerata biaya studi S.1/D-IV sebesar Rp. 12 juta (= 8 semester x @ Rp. 1,5 juta), maka berarti untuk menjadi (diangkat menjadi) Guru profesional atau Guru yang bermutu dibutuhkan biaya total minimal sebesar Rp. 22 – 24 juta !!!.
Mampukah calon Guru, yang nota bene belum bekerja alias masih menjadi tanggungan orang tua, menanggung beban biaya sebesar itu? Apakah model penyelengaraan pendidikan Guru bertarif  “mahal dan tidak ramah bagi orang miskin” seperti itu dapat menjamin lahirnya Guru-Guru bermutu yang pada gilirannya diharapkan dapat mendongkrak keterpurukan mutu pendidikan nasional ?
Melihat Indonesia secara lebih jernih dan arif, jujur saja, amat sulit mengharap lahirnya Guru-Guru bermutu serta terdongkraknya mutu pendidikan nasional yang terpuruk jika pembiayaan pendidikan Guru dibebankan kepada calon Guru (masyarakat). Beban biaya hidup menyangkut pangan, papan, dan kesehatan saja masih menjadi problem akut penduduk di negeri ini, alih-alih memikirkan pendidikan. Menggunakan standar garis kemiskinan yang berlaku internasional yakni pendapatan 2 dollar AS per hari, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan hari ini masih 42% atau sejumlah 100 juta lebih orang. Ini hampir setara dengan total jumlah penduduk Malaysia dan Vietnam digabungkan. Artinya, Indonesia, republik yang telah 65 tahun merdeka ini,  adalah “rumah sebagian besar penduduk miskin Asia Tenggara” (Kompas, 10 Maret 2011). Maka, Negara (Pemerintah) harus menakar ulang model pendidikan Guru melalui program PPG yang kini terus menggelinding. Jika tidak, ada bahaya lain yang siap mengancam: profesi Guru hanya akan terisi calon-calon yang mampu secara finansial, tapi miskin budi dan miskin hati. Ini sama artinya dengan “menggadaikan profesi Guru”!!!
Meningkatkan mutu Guru memang perlu. Meningkatkan mutu pendidikan nasional memang wajib hukumnya. Persoalannya adalah bagaimana merekonstruksi sebuah model pendidikan Guru yang efektif tapi juga efisien (murah). Ini memang bukan pekerjaan mudah, meskipun bukan tidak mungkin dilakukan, asal Negara (Pemerintah) memegang teguh komitmen serta punya political will tinggi untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” sesuai amanah konstitusi.  Dalam konteks ini pula, logika dari  Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendiknas, Prof. Dr. Supriadi Rustad, yang menyatakan bahwa “oleh karena tujuannya (Program PPG Dalam Jabatan) untuk mempercepat memperoleh sertifikat pendidik, maka para Guru harus mengorbankan materi untuk membiayai program tersebut” (Semarang, CyberNews, Minggu, 27 Februari 2011) patut dipertanyakan. Sertifikat Pendidik memang wajib dimiliki oleh Guru. Tapi, tujuannya untuk apa? Untuk kepentingan apa atau siapa? Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (2006), salah seorang anggota Tim Kerja RUU dan RPP Depdiknas, sejatinya dalam konteks makro-nasional, Sertifikasi Pendidik (Guru) – yang secara operasional berimplikasi pada kewajiban kepada Guru untuk memiliki sertifikat pendidik – sejatinya adalah suatu program kebijakan yang dikonstruksi sebagai wahana programatik-sistemik pada sisi ketenagaan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai aktor utama pendidikan untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan sebagai perwujudan komitmen negara pada amanah konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa.
Jelas, Sertifikasi Pendidik itu bertali-temali dengan soal peningkatan mutu pendidikan nasional. Dan, yang lebih penting untuk digaris bawahi,  Sertifikasi Pendidik itu bertali-temali dengan komitmen Negara pada amanah konstitusi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, Negara (Pemerintah) tidak pada tempatnya lepas dan lari dari tanggung jawabnya dengan memikulkan beban biaya program PPG kepada Guru.
Hasil-hasil riset menunjukkan, porsi beban biaya penyelenggaraan pendidikan di negeri kita selama ini, lebih banyak (besar) dipikul oleh masyarakat dibandingkan dengan yang dipikul oleh Negara (Pemerintah). Hasil penelitian Fattah (2000), Supriadi (2001), dan Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (2004), misalnya, mengungkapkan sebagian besar sumber pembiayaan pendidikan dasar masih bertumpu pada sumber pendanaan dari masyarakat dan anggaran pemerintah, tetapi proporsinya masih lebih banyak ditanggung masyarakat. Hasil penelitian Pusat Penelitian Kebijakan Balitbang Depdiknas (2004) lebih jauh juga menemukan fakta bahwa besaran biaya satuan pendidikan keseluruhan di SD sebagian besar (73,53%) ternyata menjadi beban orang tua siswa (masyarakat). Demikian pula biaya satuan pendidikan keseluruhan di SMP, 70,88% adalah biaya yang dipikul oleh orang tua siswa (masyarakat).

PPG dan Masa Depan LPTK
Ada hal lain lagi yang sungguh-sungguh membuat penulis dalam posisi sebagai bagian dari komunitas “keluarga besar LPTK”,  prihatin dan risau dalam kaitannya dengan program PPG.  Yakni, sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-perundangan yang menjadi payung hukum program PPG ternyata sangat potensial mengeliminasi dan mendegradasi eksistensi LPTK,  bahkan potensial pula menjadi sillent killer’s survivalitas eksistensi LPTK ke depan.
Pertama, mari kita simak dan cermati ketentuan yang mengatur tentang tujuan program PPG berikut ini :
“Tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan” (Pasal 2 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).
           
Rumusan pasal 2 Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009, khususnya pada anak kalimat “tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru ... “ menggugah pertanyaan: kalau menghasilkan calon Guru merupakan tujuan Program PPG, lantas, tujuan institusional LPTK program sarjana menghasilkan apa? Pastinya tidak lagi menghasilkan calon Guru !!! Bukankah tujuan itu telah “terampas” oleh program PPG?!.
Kedua, mari kita simak dan cermati pula ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan tujuan institusional LPTK berikut ini :

“Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas” (Pasal 20 ayat (1) UU-SPN).

“... Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
Institut  menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi”.
Universitas  menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi” (Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU-SPN).

Memperhatikan isi Pasal 20 ayat (1) beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan  bahwa tugas dan fungsi institusional LPTK (STKIP, IKIP, dan FKIP di Universitas) program sarjana hanyalah sebatas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi, dan bukan pendidikan profesi. Limitasi tentang tugas dan fungsi institusional LPTK program sarjana menjadi semakin jelas kalau kita kaitkan dengan ketentuan lain mengenai hakekat pendidikan profesi berikut ini:

“Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus” (Penjelasan Pasal 15 UU-SPN; Pasal 1 ayat (1) Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009).  

Jika tugas dan fungsi institusional LPTK program sarjana hanyalah sebatas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi, dan bukan pendidikan profesi, pertanyaannya kemudian adalah: apakah LPTK program sarjana selama ini tidak mencetak Guru-Guru sebagai sebuah profesi ? Apakah para Guru lulusan dari kampus-kampus LPTK program sarjana dan mengajar di sekolah selama ini, mereka tidak dapat disebut “berprofesi sebagai Guru” ?
Pertanyaan-pertanyaan kritis demikian memang sepatutnya dikemukakan. Sebab, bila kita melakukan pencermatan lebih lanjut, niscaya kita akan menemukan fakta tak kurang mencengangkan: bukan saja ketentuan mengenai tugas dan fungsi institusional LPTK program sarjana yang tidak jelas,  bahkan ketentuan mengenai tujuan institusional LPTK program sarjana dalam konteks tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pendidikan akademik dan/atau vokasi pun kabur. Buktinya, mari kita simak Penjelasan Pasal 15 UU-SPN berikut ini :

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan maksimal setara dengan program sarjana”.

Pertanyaannya: manakah yang merupakan tujuan institusional LPTK program sarjana? Penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu an sich (pendidikan akademik) ? Jika ya, lalu, apa bedanya LPTK dengan dengan perguruan tinggi non LPTK lainnya ? Ataukah  mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan (pendidikan vokasi) ? Jika ya, pekerjaan apakah yang dimaksud dengan “pekerjaan dengan keahlian terapan”  tersebut ? Lagi-lagi, yang dimaksud “pekerjaan dengan keahlian terapan”  itu pastinya bukan Guru (oleh karena tujuan itu telah “terampas” oleh program PPG).
Ketiga, memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang tujuan dan kualifikasi calon peserta program PPG (Permendiknas Nomor 8 Tahun 2009), serta  memperhatikan pula ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tujuan LPTK, sebagaimana telah dikemukakan di atas, semua ketentuan tersebut sepertinya memiliki jalinan benang merah yang bermuara pada sebuah kesimpulan: begitu program PPG tergelar, koinsidensi, eksistensi institusi LPTK program sarjana secara hakiki akan punah menjadi catatan sejarah. Mati dan Tamat Riwayatnya.
Secara empiris-faktual, memang, kita masih dapat menyaksikan institusi perguruan tinggi dengan menggunakan papan nama IKIP, STKIP, dan FKIP di universitas. Secara normatif, nama-nama beridentitas LPTK itu memang masih dapat kita temukan dan disebut dalam berbagai dokumen yuridis. Tapi, tatkala tujuan menghasilkan calon Guru telah terampas oleh program PPG, ketika tugas dan fungsinya dilimitasi hanya sebatas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi, dan bukan pendidikan profesi, tatkala tujuan institusionalnya telah sedemikian kabur, dan ketika untuk menjadi calon Guru para sarjana lulusannya ternyata harus berjibaku dengan sarjana/diploma empat lulusan non kependidikan,  kita perlu bertanya secara jujur: secara hakiki masih adakah LPTK itu ?! ...

PENUTUP
            Trigger mutu profesi Guru sesungguhnya sangatlah beragam. Keragaman korelat mutu profesi Guru mengharuskan hadirnya sebuah kesadaran bahwa menejemen yang bertemali dengan profesi Guru itu sesungguhnya juga bersifat multidimensioal. Artinya, tidak ada solusi unililier yang bersifat paling hebat, super, atau apapun namanya, untuk mengatrol mutu Guru di manapun di dunia ini.
            Beranjak dari pemikiran dan kesadaran demikian, serta memperhatikan dan mempertimbangkan pula plus-minus program PPG sebagaimana telah dikemukakan di atas, berikut ini dikemukakan alternatif-solusi.

A.      Prinsip Dasar
1.    Menyelesaikan Masalah tanpa (mengundang) Masalah (baru);
2.    Efektif, akuntabel, dan efisien.

B.       Sistem dan Program Pendidikan
Secara umum, sistem dan program pendidikan Guru tetap mengikuti/menggunakan program PPG sebagai grand design, tetapi dengan beberapa modifikasi sebagai berikut :

1.         Menerapkan model pendidikan Guru secara terintegrasi (concurrent model). Implikasinya di tingkat operasional adalah :
a.         PT Penyelenggara Program PPG melekat (inheren) pada tiap-tiap LPTK program sarjana;
b.        Kualifikasi input (calon peserta) program PPG terbuka hanya bagi para sarjana lulusan LPTK (Sarjana Kependidikan).

2.         Selaras dengan semangat HELTS (Higher Education Long Term Strategy), khususnya strategi dasar otonomi (autonomy), PT Penyelenggara Program PPG ditetapkan Menteri, tetapi dasar penetapannya harus merupakan satu-kesatuan dengan sistem penjaminan dan pengendalian mutu sistem dan hasil pendidikan tinggi, yakni :

a.         PEPPG (Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Guru), yang implementasinya dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) EPSBED (Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri),  dan (ii) KPEPPG (Kuisioner Evaluasi Proses Penyelenggaraan Pendidikan Guru);
b.        Akreditasi oleh BAN-PT.

  1. Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan upaya (1) dan (2), LPTK perlu didorong dan difasilitasi oleh Negara (Pemerintah) sedemikian rupa sehingga LPTK mampu untuk mengembangkan visi yang jelas dengan dilandasi prinsip good governance serta memiliki kapasitas yang dapat menjamin profesionalitas lulusannya, baik menyangkut sumber daya manusia, sarana dan prasarana, input, kurikulum, sampai pada sistem dan prosedur evaluasi.

Sekiranya alternatif-solusi tersebut dipandang kurang relevan, barangkali kita perlu mencoba memikirkan alternative-solusi lain. Yakni, sesekali kita perlu keberanian bereksperimen untuk tidak perlu lagi memiliki lembaga penyedia tenaga calon Guru. Tegasnya: TUTUP SAJA LPTK PROGRAM SARJANA. Biarkan setiap warga negara mendidik dirinya secara otodidak tanpa Guru.
            Selama ini, ketika orang bicara dan mengkritik mengenai mutu pendidikan nasional, sasarannya hampir selalu diarahkan kepada Guru. Dan ketika bicara dan mengkritik mengenai mutu Guru, dapat dipastikan LPTK yang selalu dikorbankan sebagai kambing hitam. Orang lupa bahwa paradigma pekerjaan mengajar dan mendidik itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Orang juga cenderung melupakan faktor lain selain Guru  dalam melihat serta menilai baik-buruknya mutu pendidikan. Dan, yang tak kalah menyebalkan lagi adalah begitu banyak orang pandai di negeri ini yang dengan mudah menafikkan fakta bahwa LPTK dengan segala keburukan dan kekurangannya tidak lain merupakan produk politik pendidikan secara nasional selama ini.

DAFTAR  RUJUKAN

Beeby, D., 1976, Pendidikan Di Indonesia, Jakarta: Gramedia
Brandt, R., 1993, What Do You Mean “Professional”?, Educational Leadership, 6 (50), March
Dasuki, A., 2008, Reformasi Guru: Tantangan dan Harapan Masa Depan, Makalah dalam Seminar Nasional Klub Guru “Menuju Kebangkitan Guru Indonesia” di Balairung PT. Telkom Divre V Jatim, Jl. Ketintang 156 Surabaya, pada hari Minggu, 30 November 2008
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003, Higher Education Long-term Strategy, Jakarta: Depdiknas
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2009, Panduan Pendidikan Profesi Pra Jabatan, Jakarta: Depdiknas
Direktorat Ketenagaan, 2006, Naskah Akademik Sertifikasi Guru, Jakarta: Ditjen Dikti-Depdiknas
Direktorat Ketenagaan, 2008, Draft Naskah Akademik Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, Jakarta: Ditjen Dikti-Depdiknas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan
Poedjinoegroho, Baskoro, 2006, Guru Profesional, Adakah?, dalam Bambang Wasito Adi, dkk., 2006, Teropong Pendidikan Kita: Antologi Artikel 2005-2006, Jakarta: Pusat Informasi dan Humas, Depdiknas
Reyes, P., 1990, Teachers and Their Workplace: Commitment, Performance, and Productivity, Woodburry Park, CA.: Sage
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Winataputra, Udin S., 2006, Sertifikasi Guru dan Dosen: Imperatif dalam RPP tentang Guru dan RPP tentang Dosen, Makalah dalam Rakerpim LPTK di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, tanggal 11 November 2006.