Selasa, 23 Mei 2017

KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA AWAL KEMERDEKAAN TAHUN 1945-1949

Kayan Swastika, Marjono  dan  Qurotul Aini,
                               E-mail: kayanswastika@yahoo.co.id                                    
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam tentang kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949 yang pada saat itu mengalami masa perang revolusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan metode penelitian sejarah. Penelitian ini didasarkan pada unsur-unsur kebijakan, antara lain masalah, tuntutan, tujuan, implementasi dan dampak. Berdasarkan kelima unsur tersebut peneliti menganalisis apa masalah dan tuntutan yang memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949. Tujuan dikeluarkannya kebijakan serta implementasi dan dampak dari kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949. 

Kata kunci : Kebijakan Pendidikan Islam, awal kemerdekaan, Indonesia

Abstract:  The purpose of this study is to analyze more in depth about the policy of Islamic education in Indonesia in the early independence years 1945-1949 which at that time experienced a period of revolutionary war. This type of research is the study of history with historical research methods. The study was based on the elements of the policy, among other issues, demands, objectives, implementation and impact. Based on the five elements the researchers analyzed what the problems and demands that triggered the government issuing Islamic education policy 1945-1949. Interest issuance of policies and the implementation and impact of Islamic education policy 1945-1949.

Keywords: Islamic educational policy, the beginning of independence, Indonesia

PENDAHULUAN

           Pendidikan Islam berkembang di Indonesia dimulai ketika Islam datang ke Indonesia dan membaur dengan penduduk lokal beserta tradisinya kemudian menjadi pendidikan yang terstruktur seperti sekarang (Abdullah, 2013:213). Pendidikan Islam terus mengalami berbagai perubahan dari masa ke masa. Perubahan tersebut dapat dilihat ketika Indonesia masih dalam masa penjajahan. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mendapat perlakuan yang diskriminatif. Pemerintah Belanda pada saat itu memberlakukan kebijakan yang sangat ketat untuk membendung kekuatan pribumi yang ditakutkan Belanda (Zuhairini, 2013:149). Kemudian saat Jepang berkuasa di Indonesia, pendidikan lebih mengarah pada militerisasi untuk menghimpun kekuatan umat Islam dan nasionalis demi kepentingan perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Cara yang ditempuh Jepang adalah dengan melakukan pendekatan terhadap para tokoh muslim.
         Pada saat kemerdekaan Indonesia berhasil diraih, Belanda kembali ke Indonesia yang dibawa oleh tentara tentara NICA dan ingin melakukan rekonsiliasi. Keadaan ini menimbulkan ketegangan dan terjadi perang antara rakyat Indonesia dengan pihak Belanda dan sekutu. Dengan demikian prioritas utama pemerintah adalah masalah-masalah terkait dengan politik (Daulay, 2013:211). Pendidikan pun belum benar-benar sepenuhnya terlaksana dengan baik, termasuk pendidikan Islam. Suasana revolusi fisik akibat perang menjadikan pemerintahan tidak berjalan normal (Sinambela, 2011:78). Walaupun Indonesia masih dalam situasi kacau, pemerintah masih dapat mengusahakan pendidikan bagi bangsanya (Soemanto, 1983:80).
             Kebijakan pendidikan menentukan arah perkembangan pendidikan.  Keinginan para tokoh Islam untuk melestarikan ajaran Islam dilaksanakan melalui lembaga pendidikan Islam yang banyak tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan itu perlu adanya suatu pengaturan khusus. Pengaturan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan pendidikan Islam sangat diperlukan agar kualitas pendidikan Islam khususnya dan pendidikan nasional umumnya di Indonesia lebih memadai.   Pengaturan mengenai pendidikan Islam dalam keadaan di masa revolusi memang tidak memungkinkan sehingga implementasi dari kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pada tahun 1945-1949 belum sesuai dengan yang dikehendaki. Kenyataan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji secara mendalam tentang masalah pendidikan Islam pada awal kemerdekaan.
          Penelitian ini merupakan penelitian yang mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu namun dalam lingkup kurun waktu yang lebih pendek serta membahas permasalahan yang berfokus pada unsur kebijakan yakni tujuan, masalah tuntutan, pelaksanaan dan dampak kebijakannya. Ranah penelitian dalam skripsi ini mengkaji pada kebijakan pendidikan Islam di Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Skripsi ini akan memaparkan usaha pemerintah dalam memperhatikan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan ketika kondisi sosial politik pada saat itu tidak memungkinkan, sementara rakyat tetap butuh pendidikan keagamaan khususnya pendidikan Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :
1.apa permasalahan dan tuntutan publik yang memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebiajakan pendidikan Islam tahun 1945-1949?
2.apa tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pemerintah RI pada periode tahun 1945-1949?
3.bagaimanakah implementasi dan dampak dari kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949?

Tujuan Penelitian ini adalah :
1,mengkaji lebih dalam tentang permasalahan dan tuntutan publik yang memicu pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebiajakan pendidikan Islam tahun 1945-1949?
2.apa tujuan dikeluarkannya kebijakan-kebijakan pendidikan Islam pemerintah RI pada periode tahun 1945-1949?
3.bagaimanakah implementasi dan dampak dari kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949?

Manfaat Penelitian ini adalah :
   Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini sebagai berikut :
1.penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial, khususnya ilmu sejarah;
2.memberikan wawasan mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949;
3.penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yakni proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti merekonstruksi dari masa lampau secara imajinatif, proses ini disebut historiografi (Gottschalk, 1975:32). Penelitian ini termasuk dalam penelitian bibliografis atau penelitian kepustakaan, karena data-data yang dibutuhkan didapatkan dari berbagai literatur kepustakaan. Langkah penelitian sejarah meliputi; heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi.
Langkah pertama setelah peneliti menentukan topik penelitian adalah heuristik atau pengumpulan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Pada langkah ini, peneliti berusaha mencari berbagai sumber sejarah yang berkaitam dengan judul penelitian ini, yakni kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949. Peneliti mengumpulkan data-data atau sumber-sumber seperti berupa buku-buku dan pendapat-pendapat peneliti lain yang berkaitan dengan materi yang peneliti  bahas, serta dokumen-dokumen berupa kurikulum dan undang-undang tentang pendidikan Islam tahun 1945-1949.
Langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber dilakukan untuk memperoleh data yang valid guna merekonstruksi peristiwa masa lampau berdasarkan fakta sejarah yang ada. Kritik sumber terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap asli atau tidaknya sumber dari segi fisik sumber. Kritik intern disebut juga penilaian terhadap kesahihan atau kredibilitas sumber. Kritik intern dilakukan dengan cara melihat isi buku dan membandingkan dengan buku-buku yang lain. Jika terdapat perbedaan isi dalam sebuah buku, maka peneliti melihat buku-buku lain yang menggunakan referensi-referensi yang dapat diandalkan. Kritik sumber menghasilkan sumber yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni berupa fakta sejarah.
Langkah selanjutnya adalah interpretasi yakni proses analisis atau penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Kegiatan awal yang dilakukan dalam interpretasi adalah melakukan analisis, yakni dengan menguraikan fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan, selanjutnya dilakukan proses sintesis atau penyusunan fakta-fakta yang telah ditemukan dan dikaitkan sedemikianrupa sehingga tersusunlah suatu kesatuan sejarah yang utuh dan bermakna.
Langkah terakhir dalam penulisan ini adalah Historiografi. Historiografi dilakukan dengan menyusun cerita sejarah, merangkai fakta-fakta sejarah secara sistematis berdasarkan hasil interpretasi yang telah dilakukan. Proses historiografi dalam penelitian ini menghasilkan berupa penyajian hasil penelitian ke dalam karya ilmiah ini.




HASIL DAN PEMBAHASAN
        Hasil dari penelitian dan pembahasan pada penelitian ini mengenai kebijakan pendidikan Isalm di Indonesia pada awal kemerdekaan tahun 1945-1949:
1. Masalah dan tuntutan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949
A. Permasalahan Kebijakan Pendidikan Islam
1. Dualisme Pendidikan, diartikan sebagai adanya dua sistem pendidikan yang terpisah yakni antara pendidikan umum dan pendidikan agama (Islam). Dampak negatif terhadap pendidikan Islam, yakni mengenai bantuan dan perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan di sekolah, sekolah-sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri dan menjadi eksklusif.
2. Jumlah Guru Agama Islam dan Buku Pelajaran Agama Islam yang Kurang Memadai. Melimpahnya jumlah sekolah dan siswa yang harus diberi pengajaran, sementara kurangnya jumlah guru agama (Islam), membuat pemerintah memperhatikan untuk perekrutan guru agama (Islam). Pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama di sekolah umum (SKB 2 Menteri tahun 1946) yang mengharuskan guru agama juga terampil dalam ilmu umum, sehingga Departemen Agama memiliki tanggunjawab menyiapkan guru agama (Yunus, 1996:125-128).

B. Tuntutan terhadap Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
                   Beberapa tuntutan dalam bentuk usulan melalui kebijakan datang dari para tokoh bangsa Indonesia yang peduli terhadap pendidikan khususnya pendidikan Islam, antara lain Ki Hajar Dewantara, Mahmud Yunus, Kepala Jawatan Sumatera Barat, dan beberapa tokoh lain yang tidak disebutkan.
1. Usulan pembentukan Departemen Agama, dilakukan oleh BPKNIP pada 11 Nopember 1946. Berdasarkan usulan BPKNIP dan hasil keputusan rapat komisi penyelidik pengajaran, maka dibentuklah Departemen Agama pada 3 Januari 1946. Departemen agama sebagai badan yang menaungi masalah agama sekaligus mengenai pendidikan Agama Islam (Azra, 1998:5).
2. Usulan agar pemerintah memerhatikan lembaga-lembaga pendidikan Islam, dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara, selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K) dalam kabinet pertama RI, mengeluarkan usulan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Usulan tersebut ditindaklanjuti melalui keputusan BP-KNIP No. 15 Tahun 1945 tertanggal 22 Desember 1945, bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran yang ada di langgar-langgar dan madrasah-madrasah hendaknya mendapat perhatian dan juga bantuan dari pemerintah. BPKNIP dalam rapatnya, tanggal 27 Desember 1945, mengusulkan kepada pemerintah, melalui Menteri (PP&K), tentang perlunya pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran (Nizar, 2013:276).
3. Usulan Agar Pelajaran Agama (Islam) Diberikan di Sekolah-Sekolah Umum. Usulan ini datang dari Mahmud Yunus sebagai pemeriksa pendidikan agama pada kantor pengajaran, menyarankan kepada Kepala Jawatan Pengajaran (Sa’aduddin Jambek) agar pelajaran agama (Islam) diberikan di sekolah-sekolah dan ditetapkan dengan resmi serta guru-gurunya digaji seperti guru-guru umum.
4. Usulan agar menyusun buku Pemimpin Pelajaran Agama di Sekolah Rakyat. Kepala Jawatan Pengajaran Sumatera Barat menganjurkan kepada Mahmud Yunus supaya menyusun buku Pemimpin Pelajaran Agama di Sekolah Rakyat. Ketika buku tersebut telah selesai disusun, Jawatan Pengajaran Sumatera Barat mengeluarkan dan mencetak Rencana Pengajaran Sekolah Rakyat beserta rencana pengajaran Agama.

2. Tujuan Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
A. Landasan Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
a. Dasar yuridis
1). Dasar ideal. Terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada alinea keempat dinyatakan bahwa dasar dari falsafah negara pancasila pada sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya bangsa Indonesia menjujunjung nilai ketuhanan.
2). Dasar struktural/konstitusional. Meliputi tujuan kebijakan pendidikan nasional yang ada dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan akhirnya adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
         Beberapa pasal pada UUD 1945 yang menjadi pegangan dalam menyelenggarakan sistem pendidikan di Indonesia. Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang menetapkan bahwa: (1) tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; (2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang. Pasal 32 tentang usaha pendidikan dan pengajaran yang harus didasarkan pada kebudayaan nasional (Danasuparta. 1976:200).
        Selanjutnya tentang kebebasan bearagam ada dalam, UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
3). Dasar operasional. Terdapat dalam SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.104/Bhg.0, tanggal 1 Maret 1946. SK ini berisi mengenai Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran, tugasnya antara lain: (1) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macam sekolah; (2) Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan menimbang keperluan yang praktis dan jangan terlalu berat; dan (3) Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas (fakultas juga) disertai dengan daftar-daftar dan keterangan-keterangan yang lengkap (Depdikbud, 1995:88).
b. Dasar religius
Adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam ayat Al-Quran maupun al-Hadits. Menurut Islam bahwa melaksanakan pendidikan agama merupakan ibadah kepada-Nya (Zuhairini, 1983:23).
c. Dasar Sosial Psikologis
Yakni naluri manusia yang senantiasa membutuhkan pegangan hidup yang disebut agama, dan membutuhkan pertolongan Dzat Yang Maha Kuasa. Pendidikan agama akan mengarahkan manusia ke jalan yang benar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendidikan Islam mengajarkan cara beribadah, cara berhubungan baik dengan sesama dan alam serta melestarikan ilmu agama untuk generasi berikutnya.

B. Kurikulum (Rencana Pelajaran) 1947
        Kurikulum 1947  memuat daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya; serta garis-garis besar pengajaran (GBP). Kurikulum 1947 mengutamakan pendidikan perilaku, meliputi: (1) kesadaran bernegara dan bermasyarakat; (2) materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari; (3) perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Fokus pelajarannya yaitu: daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajarannya antara lain: (1) Moral; (2) Kecerdasan; (3) Emosional/artistik; (4) Keprigelan (keterampilan); dan (5) Jasmaniah.

C. Tujuan dikeluarkannya Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949 Berdasarkan Permasalahan dan Usulan-Usulan
1. Permasalahan Mengenai Dualisme Pendidikan
a. Pembentukan Departemen Agama
          Pembentukan Departemen Agama dalam pendidikan bertujuan untuk menaungi, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan Islam. Departemen Agama mengadakan pendidikan Guru Agama melalui pendirian sekolah-sekolah untuk mencetak guru agama Islam modern di sekolah-sekolah umum negeri. Departemen Agama juga mengusahakan untuk merumuskan kurikulum dan menyiapkan buku-buku pelajaran Islam.
b. Konvergensi antara pendidikan umum dan pendidikan agama Islam
1). Hasil laporan Panitia Penyelidik Pengajaran tahun 1946 tentang pendidikan Islam di sekolah
Berisi:
·pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah.
·pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV
·Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu
·Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan.
2). Penetapan bersama dua menteri antara Menteri Agama dan Menteri PP & K tahun 1946, tertanggal: Yogyakarta, 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama). Jakarta, 2 Desember 1946 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran). Menetapkan, bahwa pendidikan Agama hanya dapat diberikan mulai dari kelas IV SR, sedangkan pada kelas I, II, III, pendidikan Agama (Islam) tidak boleh diberikan (Yunus, 1996:357).
·Pembentukan Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam Tahun 1947, bertujuan untuk ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum (Zuhairini, 2013:154).
·Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948, diketuai oleh Ki Hajar Dewantara dan dibentuk dengan tugas mengadakan untuk mengadakan kongres guna pembentukan rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran.
2. Masalah Jumlah Guru Agama Islam
Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan tentang guru agama tahun pada awal kemerdekaan:
a. Hasil Panitia Penyelidik Pengajaran, menghasilkan laporan mengenai beberapa poin penting tentang perekrutan guru pendidika agama Islam di sekolah, antara lain: guru agama dibayar oleh pemerintah dan diangkat oleh Departemen Agama, guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum, dan diadakan latihan bagi para guru agama.
b. Pengadaan Pelatihan Guru Agama Tahun 1946, bertujuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru agama baik untuk meningkatkan pendidikan agama maupun pendidikan umum, karena guru agama juga diharuskan cakap dalam pendidikan umum untuk memberikan pengajaran di madrasah maupun di pesantren.
3. usulan mengenai kurang memadainya madrasah dan pesantren
a. Instruksi Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP&K) RI (atas usulan BPKNIP tanggal 27) tanggal 29 Desember 1945. Berisi agar pengajaran agama hendaknya mendapat perhatian yang semestinya terutama madrasah dan pesantren, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan material dari pemerintah. Bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam di madrasah dan pesantren.
b. Hasil Kerja Panitia Penyelidik Pengajaran, salah satu usulannya menyatakan tentang kurang memadainya pesantren dan madrasah, sehingga perlu dipertinggi mutunya. Ini berarti pemerintah mendukung pesantren dan madrasah untuk mempertinggi mutunya.
c. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1946 tentang subsidi untuk madrasah dan pesantren. Pemerintah memberikan bantuan uang sebesar Rp 1.50 perbulan untuk setiap murid di tiap madrasah. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946 (Minhaji, 1998: 48-49).
4. mengenai masalah dan usulan diadakannya buku pelajaran agama Islam dan  penyusunan buku pemimpin pelajaran agama di Sekolah Rakyat
a. Buku Pelajaran Agama
          Pada bulan Maret 1946 Panitia Penyelidik Pengajaran ini berada dibawah pimpinan Ki Hajar Dewantara menyusun laporan berupa usulan tentang penyediaan buku pendidikan agama yang ada di sekolah oleh pemerintah (Steenbrink, 1994:90). Sedangkan untuk buku pelajaran di madrasah berbeda, karena muatan pelajaran agamanya berbeda. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan buku pelajaran agama di sekolah dan madrasah.
b. Buku Pemimpin Pelajaran Agama
        Berdasarkan usulan dari kepala Jawatan Pengajaran Sumatera Barat yang menganjurkan kepada Mahmud Yunus untuk menyusun buku Pemimpin Pelajaran Agama di Sekolah Rakyat (Yunus, 1996:128). Tujuan dari disusunnya buku tersebut adalah agar dapat diperoleh buku panduan untuk pengajaran pendidikan Agama Islam untuk sekolah Rakyat.
3. Implementasi dan Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
A. Kondisi Politik dan Sistem Pendidikan Indonesia Pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945-1949
1. Kondisi Politik di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan
                   Pada awal kemerdekaan kondisi politik di Indonesia masih belum stabil. Kedatangan Belanda kembali ke Indonesia yang ingin mengembalikan kejayaannya di Indonesia menimbulkan perang yang disebut revolusi fisik tahun 1945-1949.
           Sebelum terbentuknya Departemen agama, masalah keagamaan dikelola oleh Menteri Negara Urusan Agama yang dipimpin oleh K.H Wahid Hasyim. Dengan demikian, golongan Islam melalui wakil-wakilnya di BPKNIP dan Departemen Agama, secara langsung dapat ikut mempengaruhi arah dan tujuan pendidikan Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan melaui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
        Perubahan sistem pendidikan setelah kemerdekaan diusahakan untuk mengganti unsur-unsur penjajah dengan unsur-unsur yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Perubahan sistem pendidikan tercermin dalam rencana pelajaran/kurikulum 1947 yang berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Kondisi politik dan perubahan sistem pendidikan ini selanjutnya mempengaruhi pendidikan Islam pada khususnya, terutama dari segi implementasi kebijakannya, misalnya dengan mengganti mata pelajaran budi pekerti menjadi mata pelajaran agama.




B.  Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
1. Permasalahan Mengenai Dualisme Pendidikan
a. Pembentukan Departemen Agama berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D Tahun 1946
          Pembentukan Departemen Agama dimaksudkan untuk menghilangkan dikotomi antara sistem madrasah dan sekolah umum. Peranan dan kebijakan Departemen Agama dalam mempertemukan antara kutub Madrasah dan sekolah umum sangat penting sebagai cita-cita konvergensi. Diharapkan, lulusan dari sekolah umum dan lulusan dari madrasah mempunyai titik pandang yang sama dan memiliki wawasan yang sama pula (Saridjo, 1997:41).
          Seiring dengan usul BPKNIP dan hasil  keputusan rapat komisi penyelidik pengajaran, maka dibentuklah Departemen Agama pada 3 Januari 1946 berdasarkan Ketetapan Pemerintah No. 1/S.D (Azra, 1998:5). Selain mengurusi masalah agama, Departemen agama diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan dan membina pendidikan keagamaan.
         Di kota-kota seperti Surabaya, Bandung, dan yogyakarta terjadi pertempuran antara rakyat dengan Belanda, maka untuk pembentukan Departemen agama daerah tidak dapat berjalan lancar dan sesuai yang diinginkan. Sesuai dengan Maklumat Departemen Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946, pendirian Departemen Agama di daerah-daerah dilakukan dengan mengambil alih Shumuka menjadi Departemen Agama Jawatan Agama Daerah, berdasarkan kemampuan daerah masing-masing untuk mendirikannya, sebab masih dalam kondisi perang.
b. Konvergensi Antara Pendidikan Umum dan Pendidikan Agama
1). Hasil laporan Panitia Penyelidik Pengajaran tahun 1946 tentang pendidikan Islam di sekolah: a.pelajaran agama dalam semua sekolah, diberikan pada jam pelajaran sekolah; b pada sekolah dasar pendidikan ini diberikan mulai kelas IV. C.Pendidikan tersebut diselenggarakan seminggu sekali pada jam tertentu.. d.Pengajaran bahasa arab tidak dibutuhkan. Instruksi tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Panitia dengan dirumuskannya sistem pendidikan dan kurikulum SMP 3 tahun, dan diadakan diferensiasi di kelas III, menjadi dua bagian, bagian A (Bahasa dan Pengetahuan Sosial) dan Bagian B (Ilmu Pasti dan Ilmu Alam). Pendidikan Agama juga dimasukkan dalam kurikulum SMP yang pertama dalam sejarah pasca kemerdekaan.
2). Penetapan bersama dua menteri antara Menteri Agama dan Menteri PP & K tahun 1946
          Peraturan tersebut tertanggal: Yogyakarta, 12 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama), dan Jakarta, 2 Desember 1946 No. 1142/Bhg. A (Pengajaran). Daerah-daerah di luar Jawa masih banyak yang memberikan pendidikan agama mulai kelas I SR (Zuhairini, 2013:154). Adapun untuk kelas I, II dan III, pendidikan agama tidak diberikan. Kesepakatan yang dibuat saat pemerintah Indonesia berkedudukan di Yogyakarta itu menunjukkan bahwa kelompok Islam di Indonesia menghendaki agar pendidikan agama diberikan di sekolah.
3). Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama pada tahun 1947
Majelis ini dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya mengatur pelaksanaan pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Dari hasil kerja sama tersebut, pendidikan agama mendapatkan tempat pada setiap jenjang pendidikan, baik Kurikulum SR 1947, Kurikulum SMP 1947 dan Kurikulum SMA 1947. Kurikulum 1947 tersebut berlaku sampai dengan tahun 1952. Berikut ini kurikulum SR 1947, memuat pendidikan Agama dari kelas IV sampai kelas VI, dengan 2 jam pelajaran pada tiap kelas.
4). Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948
                               Pemerintah memfasilitasi beberapa Kongres pendidikan. Kongres pendidikan pertama dilakukan di Solo tahun 1947. Kemudian dibentuklah Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran pada tahun 1948 oleh Menteri PP dan K Mr. Ali Sastroamidjojo, yang  diketuai oleh Ki Hajar Dewantara (Nizar, 2013:276). Panitia ini bertugas mengadakan kongres guna merancang UU Pokok Pendidikan dan Pengajaran yang nantinya digunakan sebagai petunjuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam.
2. Masalah Jumlah Guru Agama Islam
a. Hasil Panitia Penyelidik Pengajaran mengenai penyediaan guru agama (Islam), Panitia tersebut berhasil menetapkan laporan atau keputusan, sebagai berikut: 1)Guru agama disediakan oleh pihak Kementrian Agama dan dibayar oleh pemerintah; 2)Guru agama harus mempunyai pengetahuan umum dan untuk maksud itu harus didirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) (Minhaji, 1998:47).
b. Pelatihan Guru Agama
Menindaklanjuti laporan Panitia Penyelidik Pengajaran diatas, pada tahun 1946 diadakan pengadaan pelatihan guru agama.  Departemen Agama sejak tanggal 1 Januari 1947 telah merancang pengadaan guru agama melalui sejumlah program, yaitu:1)Pengadaan guru agama secara kilat melalui pelatihan selama dua minggu. Melalui cara ini, 90 orang yang dilatih hanya 45 orang yang lulus; 2)Pengadaan guru agama secara cepat melalui sistem pemeriksaan bertingkat, yakni pemeriksaan awal di daerah dan pemeriksaan akhir di pusat; 3)Pengadaan guru agama jangka pendek melalui program pendirian sekolah guru agama 2 tahun bagi lulusan SMP dan MTs; 4)Pengadaan guru agama jangka panjang melalui program pendirian sekolah guru agama 5 tahun bagi lulusan SD dan MI (Listiana, 2013:381-382).
         Di Sumatera, Jawatan Agama propinsi Sumatera mengadakan kursus guru-guru agama di Pematang Siantar dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 30 Juni 1947. Semua guru agama yang melancarkan pendidikan agama di sekolah negeri, telah mendapat latihan lebih dahulu sebelum mereka diangkat menjadi guru agama. Departemen agama hanya mengusulkan orang-orang yang patut diangkat menjadi guru agama. Untuk pengangkatan dan gaji dilaksanakan oleh Departemen PP&K. (Yunus, 1996:129-130).
3. usulan mengenai kurang memadainya madrasah dan pesantren
a. Instruksi menteri pengajaran RI (atas usulan BPKNIP tanggal 27) tanggal 29 Desember 1945.
Perhatian pemerintah dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam di madrasah dan pondok pesantren. Instruksi ini belum bisa terlaksana dengan baik sebab masih perlu adanya kebijakan lain yang mendukung. Beberapa kebijakan yang akan dibahas merupakan tindak lanjut dari instruksi diatas.
b. Hasil Kerja Panitia Penyelidik Pengajaran, setelah pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran berdasarkan SK Menteri PPK No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946
  Laporan yang disusun oleh panitia tersebut, mengusulkan tentang pendidikan agama sebagai yang menyebutkan bahwa kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki, Poerbakatwatja (dalam Daulay, 2007:88-87). Laporan tersebut hanya berupa rekomendasi, maka diperlukan adanya kebijakan lebih lanjut untuk mewujudkan rekomendasi tersebut.
c. Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1946 tentang bantuan untuk madrasah dan pesantren
             Departemen Agama dalam melakukan pembinaan terhadap keberadaan madrasah adalah memberikan bantuan berupa pengadaan sarana dan prasarana serta biaya operasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1/1946, tanggal 19 Desember 1946. Dalam peraturan tersebut dijelaskan agar madrasah juga mengajarkan pengetahuan umum sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah jam pelajaran yang digelar (Rahim, 2001:53-54).
d. Kebijakan Pendidikan Islam yang dikeluarkan pemerintah Daerah untuk wilayah Sumatera
          M. Thaha selaku kepada Jawatan Agama Karesidenan Lampung secara khusus mengeluarkan kebijakan daerah untuk pendidikan di madrasah. Beliau mendirikan 3 buah SMPI dan beberapa buah SRI. Tahun 1947, pendidikan agama dilancarkan dari Bukittinggi ke seluruh Sumatera yang dikuasai oleh RI. Pada awal tahun 1948 banyak sekolah swasta di daerah ini dijadikan sekolah negeri, sekurang-kurangnya memperoleh subsidi dari pemerintah. Mahmud Yunus juga menyarankan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah umum yang disetujui oleh konferensi pendidikan se-Sumatera di Padang Padang, 2-10 Maret 1947 (Yatim, 2000:310-311). Akan tetapi semua yang dirintis itu mengalami kemandegan disebabkan adanya serangan Belanda yang kedua. Setelah revolusi selesai, usaha untuk mengkoordinasi sekolah-sekolah agama dimulai kembali, untuk seluruh Indonesia. Kemudian banyak lembaga pendidikan Islam yang didirikan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, aliyah, sekolah guru agama Islam (Yunus, 1996:133).
4. masalah kurang memadainya buku pelajaran pendidikan
a. Buku Pelajaran Agama
       Pembentukan Panitia Penyelidik Pengajaran melalui SK Menteri PPK No. 104/Bhg.0 tanggal 1 Maret 1946. Sebagai respons terhadap rekomendasi BPKNIP, pada bulan Maret 1946 Panitia Penyelidik Pengajaran ini berada dibawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Laporan yang disusun oleh panitia tersebut, mengusulkan tentang penyediaan buku pendidikan agama yang ada di sekolah oleh pemerintah (Steenbrink, 1994:90).
b. Buku Pemimpin Pelajaran Agama
          Mahmud Yunus menyusun buku Pemimpin Pelajaran Agama di Sekolah Rakyat kemudian Jawatan Pengajaran Sumatera Barat mengeluarkan dan mencetak Rencana Pengajaran Sekolah Rakyat beserta rencana pengajaran Agama. Pengumuman ini diumumkan pada tanggal 10 Januari 1946, dan ada tanggal 14 September 1946 buku Pengajaran Sekolah Rakyat beserta rencana pengajaran Agama diterbitkan. Pada saat itu keadaan Indonesia masih dalam suasana pertempuran ketika kertas cetaknya habis, sehingga buku yang dicetak hanya sampai pelajaran kelas IV saja (Yunus, 1996:128).
         Berdasarkan peraturan Bersama menteri Agama dan Menteri PP&K yag berlaku tanggal 1 Januari 1947, dapat diselenggarakan pelajaran agama (Islam) di SR dan SMP menurut rencana pengajaran yang teatur dan serupa seluruh Sumatera. Tahun 1949 Mahmud Yunus menerbitkan buku, yaitu Pemimpin Pelajaran Agama untuk sekolah Menengah baru untuk kelas I.

C. Kendala dan Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
1. Kendala dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Islam tahun 1945-1949
         Kendala dalam pembuatan kebijakan yakni kendala yang bersifat politis yang berkaitan dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut di sekolah-sekolah umum. Sebab pendidikan agama dipandang sebagai urusan individu dan bukan menjadi tanggungjawab lembaga pendidikan (sekolah). Sedang kendala non-politis berkaitan dengan keadaan sosial-budaya maupun keterbatasan-keterbatasan sumber PAI itu sendiri, baik kurikulum, guru maupun metode pembelajaran (Hamami, 2004:181).
                   Kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949 antara lain masalah koordinasi dan keterbatasan sumber daya. Setelah kemerdekaan, kondisi akibat perang revolusi fisik menyebabkan pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam pada saat itu tidak dapat berjalan lancar. Sulitnya transportasi akibat beberapa daerah yang dikuasai Belanda menyebabkan sumber daya tidak dapat didistribusikan dengan baik ke sekolah-sekolah.

2. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam Tahun 1945-1949
a. Dampak Kebijakan Pendidikan Islam terhadap Perkembangan di Madrasah
          Departemen agama menganjurkan supaya pesantren yang tradisional dikembangkan menjadi sebuah madrasah, disusun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dan memasukkan mata pelajaran umum disamping agama. Sehingga murid di madrasah tersebut mendapatkan pendidikan umum yang sama dengan murid di sekolah umum.
        Departemen Agama menetapkan dua jenis madrasah. jenis pertama adalah madrasah yang selain menetapkan mata pelajaran agama sebagai pelajaran pokok, memasukkan pula mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Jenis kedua, madrasah yang semata-mata mempelajari agama (isi kurikulumnya semua agama). Jenis madrasah yang kedua ini dikenal dengan nama madrasah diniyah (Saridjo, 1996:145-146). Selain itu, pelatihan guru agama sangat menguntungkan bagi madrasah karena tidak perlu menyewa guru pelajaran umum yang relatif mahal.
b. Dampak kebijakan pendidikan Islam terhadap perkembangan pendidikan Islam di sekolah umum
                   Dapat terlaksananya pendidikan Islam di sekolah umum dari kelas VI sampai kelas VI, dampak lebih dari kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949 dan sedikit menghilangkan jarak antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN
       Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :
       Permasalahan dalam pendidikan Islam tahun 1945-1949 antara lain: dualisme pendidikan (pemisahan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam baik dari mata pelajarannya, lembaga pendidikannya maupun pengelolaan lembaga pendidikannya), kurang memadainya guru agama dan buku pelajaran agama Islam di sekolah umum dan di madrasah. Tuntutan yang ada antara lain: mengenai pembentukan Departemen agama, perhatian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, pendidikan agama di sekolah umum, dan penyusunan buku pemimpin pelajaran agama di Sekolah Rakyat. Melalui permasalahan dan tuntutan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949.
       Tujuan pendidikan Islam di Indonesia tahun 1945-1949 adalah (1) tujuan pembentukan Departemen Agama, untuk menghapuskan perbedaan antara sistem sekolah dan madrasah; (2) kebijakan konvergensi, untuk memasukkan mata pelajaran pendidikan Agama Islam ke sekolah dan memasukkan mata pelajaran umum ke madrasah; (3) kebijakan mengenai pelatihan guru pendidikan agama Islam, untuk memenuhi kebutuhan guru pendidikan Agama Islam di sekolah dan madrasah; (4) kebijakan mengenai madrasah dan pesantren, untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada madrasah dan pesantren; (5) kebijakan mengenai diadakannya buku pelajaran pendidikan agama Islam, untuk memenuhi buku pelajaran agama di sekolah dan madrasah.
       Implementasi kebijakan menguraikan bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam tahun 1945-1949.  Walaupun negara dalam keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan karena kondisi politik akibat revolusi fisik, namun pemerintah tetap memperhatikan pendidikan khususnya pendidikan Islam dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan terkait pendidikan Islam. kebijakan pendidikan Islam selanjutnya menimbulkan dampak bagi perkembangan pendidikan di madrasah dan sekolah. Dampak tersebut antara lain: (a) bagi madrasah terjadi pembaruan yakni dimasukkannya pendidikan umum ke madrasah sehingga ada dua jenis madrasah yakni madrasah dan madrasah diniyah (isi kurikulumnya semua agama). Selain bantuan dari pemerintah melalui pengadaan guru juga semakin meningkatkan kualitas madrasah; dan (b) bagi sekolah, selain terlaksananya pendidikan Agama Islam di sekolah, dampak lain adalah sedikit menghilangkan jarak antara lembaga pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan sekolah. Melalui pendidikan Agama (Islam) disekolah siswa akan belajar nilai-nilai etik dan moral keagamaan untuk bekal dalam menghadapi kemajuan pengetahuan.
        Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa pihak, yaitu:
1.bagi para pemangku kebijakan, hendaknya selalu memberika usaha yang terbaik dalam proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia san lebih memperhatikan dampak dari kebijakan yang dibuat,
2.bagi masyarakat luas, hendaknya selalu mendukung kebijakan pendidikan, demi mencipktakan kecerdasan bangsa sesuai amanat UUD 1945,
3.bagi mahasiswa sejarah dan calon guru sejarah, hendaknya dapat mempelajari lebih jauh mengenai sejarah pendidikan di Indonesia terutama mengenai kebijakan-kebijakan awal yang dibuat oleh pemangku kebijakan sebagai titik awal pembawa perubahan di bidang pendidikan Indonesia.

DAFTAR  RUJUKAN
Azra, A.. H.M. Rasjidi 1988: Pembentukan Kementerian Agama dalam Revolusi. Dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.) Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik. Jakarta: INIS, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.
Daulay, H.P., dan Pasa, N. 2013. Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Depdikbud. 1995. 50 Tahun Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Depdikbud.
Gottschalk, L. 1975. Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah. Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
Nizar, Samsul. 2013. Sejarah Sosial dan Dinamika Intelektual: Pendidikan Islam di Nusantara. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Minhaji dan Mudzar. 1998. Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi: Pengajaran Agama di Sekolah Umum. Dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (ed.) Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik. Jakarta: INIS, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Badan Litbang Agama Departemen Agama RI.
Rahim, H. 2001. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Logos.
Saridjo, M. 1996. Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam. Jakarta: CV. Amissco.
Sinambela, Rochadi, Ghazali, Muksin, Setibudi, Bima, dan Syaifudin. 2011. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Cetakan VI. Jakarta: Bumi Aksara.
Soemanto, W., dan Soeyarno, F.X. 1983. Landasan Historis Pendidikan Indonesia. Surabaya: Usaha Nasional.
Steenbrink, K.A. 1994. Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern. Cetakan II. Jakarta: LP3ES.
Yatim, B. 2000. Sejarah peradaban Islam. Cetakan X. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yunus, M. 1996. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung.
Zuhairini, Ghofir, dan Yusuf. 1983. Methodik Khusus Pendidikan Agama. Surabaya: Usna Offset Printing.
Hamami, T. 2004. Pendidikan Agama Isam di Sekolah Umum sebagai Keharusan Sejarah. Jurnal Pendidikan Agmaa Islam Vol. 1, No.2. 2004.
Listiana, H. 2013. Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam Pada Orde Lama. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 02 Nomor 02 November 2013.