Jumat, 03 Maret 2017

SIGNIFIKANSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA TERORISME


SIGNIFIKANSI REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TIDAK PIDANA TERORISME

A Zulkarnain Ali


Abstract: Terrorism Phenomenon increasingly on Indonesia. The rise of terrorism is a threat to social harmony. if anyone affected will participate and join the radical understanding therefore needed a law as a legal standart that can catch the perpetrator from upstream to downstream, the application of Law number 15 of 2003 on the eradication of terrorism is still at the stage of enforcement its means the law number 15 of 2003 on combating terrorism has been ineffective. its ineffectiveness can be viewed from handling cases that tend downstream, the law can only ensnare the perpetrators after the occurrence of the action when the need is a law that handles cases from upstream to downstream because of the absence of the law only allowed security forces to catch a terrorist after terrorist acts occur. if it is on leave Indonesian nation state will continue to exist in the grip of global terrorism and radicalism

Keywords : Revision, Law, Terrorism

PENDAHULUAN
Eksistensi undang- undang yang menyoal radikalisme yang berujung terorisme memiliki peranan yang sangat signifikan dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini. Signifikansi undang- undang atau aturan hukum di Indonesia mestinya lebih di orientasikan sebagai kebutuhan untuk menjawab problematika kekinian. Fakta kekiniannya, undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang penanganan terorisme sudah tidak efektif lagi. ketidak efektifan nya bisa di lihat dari penanganannya yang cenderung dari hilir kasus, yaitu undang undang hanya bisa menjerat para pelaku paska terjadinya aksi padahal yang perlukan adalah undang- undang yang menangani kasus dari hulu sampai hilir karena belum adanya undang-undang tersebut aparat keamanan hanya dibolehkan untuk menangkap seorang teroris setelah aksi terorisme terjadi Padahal undang-undang yang dibutuhkan tidak hanya ketika seorang telah menjadi teroris tetapi ketika seseorang telah mengindikasikan pemikiran dan tindakan radikal, lebih dini bisa dijerat sehingga penangaannya lebih pada tindakan antisipatif dari pada tindakan represif yang banyak memakan korban.
Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Pemerintah juga berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan serta memelihara keutuhan dan integritas nasional dari setiap bentuk ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Untuk itu, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan caranya adalah dengan merevisi Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan undang undang yang mampu menjawab problematika kekinian.
Definisi tentang terorisme belum mencapai kesepakatan yang bulat dari semua pihak karena di samping banyak elemen terkait juga dikarenakan semua pihak mempunyai kepentingan melihat atau menterjemahkan permasalahan (term of terrorism) dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Namun demikian, dari beberapa sumber dapat dikemukakan pengertian, diantaranya sebagai berikut:
a. Terrorism is an act carried out to achieve on in "human and corrupt objective and involving threat to security of mankind, and violation of rights acknowledge by religion and mankind"(Ayatullah Sheikh Muhammad AI Taskhiri).
b. Terrorism is the unlawful use of force or violence "against persons or property to intimidate or coerce a government, civilian populations,or any segment threat, in furtherance of political or social objective"(FBI).
Dari pandangan mereka dapat dikemukakan juga bahwa tindakan kekerasan (terorism) tersebut diartikan sebagai cara (means) atau senjata bagi kelompok yang lemah untuk melawan kelompok yang kuat atau suatu cara bagi kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dan selanjutnya dapat diartikan sebagai :
a. Cara kelompok miskin untuk meminta perhatian kelompok si kaya.
b. Cara kelompok yang dimarjinalkan terhadap kelompok yang diuntungkan.
c. Cara kelompok yang tertekan terhadap kelompok yang arogan.
d. Cara kelompok yang dimusuhi, iblokade, diembargo, diperlakukan tidak adil, dan sebagainya. Mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2003, yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau tau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup a tau fasilitas publik atau\ fasilitas intemasional. Seseorang dalam pengertian di atas dapat bersifat perorangan, kelompok,orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual,atau korporasi.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “ Apakah revisi Undang- undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme signifikan untuk dilakukan ?

Tujuan penelitian
Setiap kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya dengan penelitian yang peneliti lakukan . Tujuan dari penelitan ini adalah untuk percepatan revisi Undang- undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang tidak hanya selesai ditingkat RUU tetapi berupa Undang-undang yang benar- benar mampu menjawab fakta persoalan terkini.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini Menggunakan Pendekatan Eksploratif Deskriptif Dengan Menganalisis Beberapa Kelemahan Yang Ada Pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian Ini Juga Dikembangkan Dengan Menggunakan pendekatan studi pustaka. Pendekatan konsep dan teori dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah, internet dan buku. Uraian - uraian serta gagasan yang terdapat dari semua sumber di gabungkan dalam satu susunan kerangka berfikir

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelemahan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Beberapa peristiwa pengeboman dan aksi terorisme Indonesia telah membuat UU No. 15 Tahun 2003 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).
Namun undang-undang tersebut tidak secara efektif mampu menekan berkembangnya terorisme karena di dalamnya terdapat beberapa kelemahan sehingga revisi Undang- Undang No tahun 2003 perlu dilakukan agar lebih bisa mengakomodir problem kekinian sehingga bisa di gunakan sebagai pedoman hukum untuk menangani sekaligus mencegah berkembangnya terorisme di Indonesia.
Terdapat beberpa hal yang terkait dengan kebijakan pilihan hukum (legal policy) yang akan digunakan di masa depan untuk pencegahan dan melawan tindakan teror yang perlu diakomodasi kedalam revisi terhadap Undang -Undang no tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme, diantaranya,

Teroris Sebagai Tindakan Makar
Salah satu kelemahan UU itu adalah tidak adanya tindakan pemidanaan terhadap perbuatan makar atau aktivitas sosial-politik individu atau organisasi masyarakat yang mendukung tindak pidana terorisme.Misalnya saja, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat sepanjang 2014—2015, sebanyak 149 orang Indonesia telah kembali dari suriah, Sebagai markas besar Negara Islam Irak dan suriah (NII/IS)
Bahkan, PBNU telah menyatakan terdapat 800 WNI yang tergabung dengan IS di Suriah (Media Indonesia, 18/1/2016). Namun, pemerintah tak mampu berbuat apa-apa terkait dengan banyaknya jumlah WNI yang tergabung dengan IS dan terhadap lalu lintas WNI yang berpotensi mendukung IS itu karena tak memiliki payung hukum untuk melakukan tindakan pencegahan apalagi WNI tersebut telah berada luar negeri (Suriah).
Setiap individu yang mendukung dan bergabung dengan IS seharusnya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana makar. Sejauh ini pengertian makar masih sangat restriktif (sempit) hanya merujuk pada Pasal 139a-193c KUHP, di saat makar hanya diartikan sebatas pada kegiatan mendirikan negara dalam negara. Kendati IS belum dapat dikategorikan sebagai negara, IS memiliki cita-cita menjadi sebuah imperium setara negara.
Karena itu, tindakan individu dan ormas yang menyokong IS dapat dikategorikan sebagai kejahatan makar secara ekstensif (luas) yang sanksi pidananya maksimal, yaitu pidana mati sebagai upaya menciptakan efek jera (ultimatum remidium).

Hasutan.Kebencian
Kelemahan mendasar dari UU Terorisme itu ialah tak mampu menjerat individu, ormas, atau kelompok kepentingan berbasis ideologi tertentu yang berpotensi melakukan perbuatan penyebaran kebencian dan permusuhan (hate of speech), bahkan potensi menghasut kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan permusuhan karena perbedaan ideologi, etnik, agama, dan ras tertentu, melalui media sosial, video, pamflet, ceramah umum, pidato, bahkan aneka bentuk publikasi dalam bentuk buku, jurnal, atau newsletter.
Sudah waktunya pula aparat negara menjerat tindakan penyebaran kebencian dan permusuhan itu sebagai manifestasi potensi teror kendati harus mengharmonisasikan dengan merevisi UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat. Begitu pula perlu merevisi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan payung hukum bagi perlindungan akses untuk berpendapat melalui media sosial dan elektronik.

Teknis penyidikan terhadap kasus kejahatan teror,
Kelemahan mendasar UU Terorisme itu ialah terlalu singkatnya proses pemeriksaan yang hanya tujuh hari, perlu diperpanjang menjadi 30 hari agar proses penyidikan dan pembuktian oleh polisi dapat dilakukan secara<cermat. Pendeknya waktu itu telah mempersulit aparat kepolisian untuk mengumpulkan alat bukti permulaan, mengonfirmasi, dan mencocokkan data keterlibatan para terduga dengan keterangan yang berasal dariluar negeri.
Lebih dari itu, UU Terorisme perlu direvisi untuk dapat memperluas cara memperoleh alat bukti permulaan tindakan teror. Misalnya, data yang berasal dari laporan intelijen terkait dengan masalah keamanan nasional dari berbagi berbagai intelijen, seperti Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Polri, TNI, dan BIN agar dapat digunakan menjadi bukti dalam persidangan perkara terorisme kendati harus dilakukan uji kebenaran sebelum dijadikan sebagai alat bukti.

Tidak Adanya mekanisme dan prosedur yang cukup jelas tentang upaya deradikalisasi teroris yang telah tertangkap atau individu yang terduga berpikir dan bertindak radikal.
UU Terorisme baru perlu mengatur mekanisme penilaian untuk terpidana terorisme serta penindakan bagi terpidana yang telah berlaku kooperatif dan>yang>masih>radikal.
Hal itu penting dalam rangka koordinasi melakukan supervisi antarlembaga terkait dengan program deradikalisasi tersebut, seperti BNPT, Polri, Kemenag, Kemensos, dan Kemendikbud yang selama ini terkesan tak saling sinkron dalam merencanakan dan melaksanakan program deradikalisasi.

Lemahnya Penguatan Kewenangan Lembaga Intelejen
Kelemahan yang tak dapat dimungkiri dari UU Terorisme itu sehingga perlu dilakukan revisi ialah terkait dengan masih belum optimalnya penguatan kapasitas dan kewenangan lembaga-lembaga intelijen yang berada di sejumlah kementerian, seperti di Kemendagri, TNI, BIN, Polri, dan kejaksaan untuk memiliki otoritas kuat dalam koordinasi, supervisi, dan saling menyokong data untuk pencegahan tindakan teror di Tanah Air. Ada kesan masing-masing bekerja dengan cara sendiri-sendiri dan dengan parameter Sendiri-sendiri.

UU Terorisme yang baru harus memberi kewenangan luas bagi aparat intelijen walaupun bukan berarti penindakan berada di tangan intelijen. Penindakan terorisme tetap berada pada ranah aparat hukum, yakni kepolisian, tetapi intelijen negara perlu diperkuat dengan kapasitas besar, misalnya dapat memantau percakapan pribadi melalui media sosial terhadap para terduga teror. Bahkan, harus dapat mengakses dengan mudah aneka kegiatan dan mengontrol lalu lintas transfer dana-dana uang haram yang diduga akan digunakan untuk merancang tindakan.teror.
Badan intelijen perlu bekerja sama dengan PPATK dalam pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan. Badan intelijen perlu pula diberi otoritas untuk dapat melakukan pencegahan dalam mengatur lalu lintas perdagangan ilegal senjata api dan juga kontrol ketat terhadap beredarnya secara bebas aneka bahan peledak yang dapat digunakan untuk merakit bom.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa yang bisa mengancam eksistensi berbangsa dan bernegara sehingga Revisi Undang - Undang No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sangat signifikan untuk di revisi karena beberapa ketentuan dalam Undang-undang anti terorisme belum mampu menjawab kebutuhan pencegahan dan penanganannya

Saran
Revisi UU harus dilakukan secara hati-hati dan transparan agar perluasan dan kewenamgan dan tindakan pidana dalam RUU pun tidak bertentangan dengan perlindungan HAM yang merupakan ornamen penting yang harus pula dilindungi negara. Karena itu, tarikan antara perlindungan negara terhadap rakyat dari korban terorisme berhadapan dengan perlindungan HAM universal dalam penindakan dan pencegahan terorisme selalu menjadi wacana yang cukup sulit. Jalan tengah harus diambil pemerintah dalam merevisi UU Terorisme itu dengan tetap memberikan akses yang terbuka dan aspiratif kepada semua kalangan agar dapat menyumbangkan gagasan dan ide-ide besar terhadap revisi terhadap UU Terorisme

DAFTAR RUJUKAN
Agus . S.B . (2014)“ Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan Dan Deradikalisasi
Collin L Powell, “Sebuah Perjuangan Keras yang Panjang”,<http:/ /jakarta. usembassy. gov/press_rel/ Pwl_ newsi.htm.
Hilmar Farid, (2002).Perang Melawan Teroris http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002
Indriyanto Seno Adji. (2001).Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana” dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia . Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
Kompas, 16 Maret 2016 “Densus Jangan langgar HAM “ Asas Praduga Tak Bersalah Juga Berlaku Bagi Terduga Teroris “
Mompang L. Panggabean. (2003)Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme” dalam Mengenang Perppu Anti Terorisme. Jakarta: Suara Muhamadiyah, Agustus 2003 cet.I, hal 77.
Mulyana W. Kusumah. (2002). Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III .Desember 2002)
Muladi, Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta:Liberty, 1996).
Todung Mulya Lubis. (2003), “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam Mengenang Perppu
Undang-Undang RI No.15 tahun 2003, LN. No.45 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jakarta Daulat Press, tahun 2014.
Antiterorisme, Jakarta: SuaraMuhammadiyah, Agustus 2003.
Bari Muchtar,(2016) “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”. www. Lampost. com Selasa, 26 Januari 2016 .