Jumat, 03 Maret 2017

PERAN CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) DALAM PERISTIWA PENGGULINGAN PRESIDEN SUKARNO TAHUN 1955-1968


PERAN CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (CIA) DALAM PERISTIWA PENGGULINGAN PRESIDEN SUKARNO TAHUN 1955-1968

Kayan Swastika, Sumarno dan Luluk Syarifah H,
E-mail: KayanSwastika@yahoo.co.id


Abstract: United States formulatd a policy to get rid of President Sukarno through Central Intelligence Agency (CIA) because, President Sukarno became the stronger leader for the Third World since the Asian-African Conference has been held in 1955. Since that moment President Sukarno was seen that he was not in the same thought with America. The political thought of President Sukarno seemed to be the Non-Blok but infact inclined towards communist. It made Sukarno being the target of CIA because the United States did not want Indonesia to be involved into the communist’s influence. CIA was a secret service of America which had main activities to collect information about foreign governments, to analyze this information along with the results of the other intelligences of US intelligence to make intelligence assessments of national security that propose to the senior policy makers from the US and prevent the wide spread of international communism in the parts of the world, including in Indonesia. United States implemented a plan for the overthrow of President Sukarno by open and close way. The US Embassy in Jakarta has played an active role in these efforts through a range of motion in addition to the anti-Sukarno. The efforts that were formulated by CIA ultimately got rid President Sukarno from his position and replaced by a pro-American regime.

Keyword: Overthrew of President Sukarno , Central Intelligence Agency.


PENDAHULUAN
Pada dini hari 1 Oktober 1965, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani dan lima orang staf umumnya diculik dari rumah-rumah mereka di Jakarta, dan dibawa dengan truk ke sebidang areal perkebunan di selatan kota. Para penculik membunuh Yani dan dua jenderal lainnya pada saat penangkapan berlangsung. Tiba diareal perkebunan beberapa saat kemudian pada pagi hari itu, mereka membunuh tiga jenderal lainnya dan melempar enam jasad mereka ke sebuah sumur mati. Seorang letnan yang salah tangkap dari rumah Jenderal Nasution yang lolos dari penculikan, menemui nasib dilempar ke dasar sumur yang sama. Pada pagi hari itu orang-orang dibalik peristiwa pembunuhan ini pun menduduki stasiun pusat Radio Republik Indonesia (RRI), dan melalui udara menyatakan diri sebagai anggota pasukan yang setia kepada Presiden Sukarno. Adapun tujuan aksi yang mereka umumkan ialah untuk melindungi Presiden dari komplotan jenderal kanan yang akan melakukan kudeta mereka menamai gerakan mereka gerakan 30 September (Roosa, 2008:3-4).
Meletusnya peristiwa gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah peristiwa dahsyat dalam catatan sejarah Indonesia. Peristiwa tersebut telah menjungkirbalikkan kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno dan juga telah merubah perjalanan hidupnya. Gerakan 30 September 1965 juga mempunyai dampak sejarah yang penting, peristiwa tersebut menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno sekaligus memulainya masa kekuasaan Soeharto. Soeharto menggunakan G30S sebagai dalih untuk merongrong legitimasi Sukarno, lalu menaikkan dirinya ke kursi kepresidenan. Pengambilalihan kekuasaan negara oleh Soeharto secara bertahap yang dapat disebut sebagai kudeta merangkak, dilakukannya di bawah selubung usaha untuk mencegah kudeta. Soeharto menuduh PKI mendalangi Gerakan 30 September 1965. Dalam suasana darurat nasional tahap demi tahap Soeharto merebut kekuasaan Sukarno dan menempatkan dirinya sebagai Presiden de facto (dengan wewenang memecat dan menangkap para menteri) sampai Maret 1966 (Roosa, 2008:5).
Meskipun peristiwa gerakan 30 September 1965 telah terjadi 50 tahun yang lalu, namun historiografi tentang kejadian tersebut masih belum tuntas. Jatuhnya Sukarno dari kursi kepresidenan memang tidak bisa lepas dari Peristiwa 30 September 1965 yang menewaskan perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang dikenal loyal terhadap pemerintahan Sukarno namun anti komunis. Gerakan 30 september 1965 tetap menjadi misteri, versi rezim Soeharto bahwa gerakan 30 September 1965 adalah percobaan kudeta Partai Komunis Indonesia tidak cukup meyakinkan. Sukar dipercaya bahwa partai politik yang beranggotakan orang sipil semata-mata dapat memimpin sebuah operasi militer. Sejak hari-hari pertama Oktober 1965, masalah siapa dalang dari peristiwa ini telah menjadi perdebatan yang tak kunjung reda. Dalam kasus peristiwa 30 September 1965 tidak ada interpretasi tunggal dan akhir, berbagai versi bermunculan mengenai siapa dalang peristiwa tersebut.
Secara sederhana bisa dikatakan, disekitar terjadinya gerakan 30 September 1965 terdapat paling sedikit empat kelompok dengan kepentingan masing-masing terhadap kekuasaan dan kelanjutan politik Indonesia. Kelompok pertama, Presiden Sukarno, Presiden pertama Indonesia itu berkuasa dan bertahan pada singgasananya terutama sejak Indonesia memberlakukan kembali UUD 45 pada 1959 selama konflik antara kekuasaan komunis dan anti-komunis bisa dikelolanya dengan baik. Pengelolaan konflik itu ditopang oleh ideologi yang dipopulerkan Sukarno dengan sebutan Nasakom. Kelompok kedua, PKI. Partai Komunis Indonesia pada puncak Perang Dingin terus menerus dikejar ketakutan terhadap Angkatan Darat, terutama sejak berita sakitnya Sukarno mulai tersiar pada awal Agustus 1965. Jika terjadi sesuatu dengan Pemimpin Besar Revolusi, PKI terpaksa harus menghadapi sendiri Angkatan Darat tanpa perlindungan siapa pun. Meski mengaku memiliki pengikut banyak, orang-orang komunis menyadari mereka tidak bisa melawan Angkatan Darat yang lewat aparat teritorialnya sudah mengontrol Indonesia hingga semua pelosok Republik, PKI sangat sadar kondisi tersebut. Oleh sebab itu, mudah dimengerti jika PKI memilih strategi mendukung Nasakom, dan lewat doktrin tersebut memainkan peran sebagai pendukung militan Presiden Sukarno (Said, 2015:112).
Kelompok ketiga, setelah PSI dan Masyumi benteng utama kekuatan sipil anti-komunis dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960, secara perlahan namun pasti, Angkatan Darat tidak punya pilihan lain kecuali terdorong ke posisi garda depan kekuatan anti-komunis. Didalam masyarakat kekuatan anti-komunis juga memang menggantungkan harapan mereka pada sikap tegas Angkatan Darat menghadapi PKI. Kelompok keempat ialah pihak asing dengan kepentingan masing-masing. Dalam hal ini Amerika yang dipermalukan di Vietnam dan terus dihantui oleh teori domino, tentu saja tidak ingin melihat Sukarno lebih lama menjadi pelindung PKI. Amerika Serikat makin lama makin cemas Indonesia akan jadi negara komunis, suatu hal yang jelas akan mempersulit usaha mereka membendung perkembangan Komunisme di kawasan Asia Tenggara. Sementara itu, Inggris yang terpaksa menghabiskan dana dan daya mendukung serta melindungi Malaysia yang terus menerus diganyang oleh Sukarno (Konfrontasi) tentu juga ingin segera mengakhiri ketegangan politik. Jadi masuk akal jika dinas intelijen Amerika Serikat (CIA) dan dinas intelijen Inggris (MI6) berusaha dan memanfaatkan segala kesempatan untuk secepatnya mengakhiri kekuasaan Sukarno (Said, 2015:112-115).
Central Intelligence Agency (CIA) merupakan dinas intelijen Amerika Serikat yang dibentuk pada tanggal 18 September 1947 yang merupakan cikal bakal dari Office of Strategic Services (OSS) yakni dinas intelijen masa perang Amerika. CIA dibentuk untuk membantu dalam penyelenggaraan politik luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat. Dalam periode 1945-1955 CIA giat mendekati kalangan di Indonesia. Skala operasi CIA belum terlalu besar dan lebih banyak difokuskan pada upaya Washington memperoleh akses untuk membangun pangkalan militer, namun setelah Presiden Sukarno menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, muncul kekhawatiran Indonesia akan terseret ke blok komunis. Dalam periode itulah CIA memulai skala operasi besar-besaran baik melalui cara overt (terbuka) maupun covert (tertutup) (Weiner,2008:4).
Menurut Adam (2006:75-77) terdapat keterlibatan pihak asing dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Antara lain pihak AS (dalam hal ini CIA) yang membantu dengan pengucuran dana dan segala macam usaha untuk menghancurkan PKI. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dokumen politik luar negeri AS tahun 1964-1968 mengenai Indonesia, Malaysia, dan Filipina yang pernah di deklasifikasikan oleh pemerintah Washington. CIA bekerja sama dengan klik AD untuk memprovokasi PKI dan menjatuhkan Sukarno. Seperti yang kita ketahui peristiwa 1965 terjadi pada masa Perang Dingin ketika AS dan sekutunya berseteru dengan negara-negara komunis. Berbagai dokumen laporan harian CIA yang ditujukan kepada Presiden Johnson pada periode Oktober-November 1965 yang telah di buka untuk publik, kembali menimbulkan berbagai indikasi atas keterlibatan Amerika Serikat di Indonesia dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno. Melalui dokumen tersebut dapat diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki hubungan dengan Angkatan Darat pada peristiwa G30S. Amerika Serikat melalui CIA memainkan peranan penting,CIA melakukan intervensi terhadap Angkatan Darat dalam rangka mendukung upaya untuk menyingkirkan Presiden Sukarno.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini:
1.Apa latar belakang keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1965-1966 ?
2.Apa tindakan yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency (CIA) dalam rangka penggulingan Presiden Sukarno tahun 1965-1966 ?
3.Apa dampak peristiwa penggulingan Presiden Sukarno bagi kepentingan Central Intelligence Agency/Amerika di Indonesia ?
Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1965-1966 dan menganalisis apa tindakan yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency (CIA) dalam rangka penggulingan Presiden Sukarno tahun 1965-1966 serta menganalisis dampak peristiwa penggulingan Presiden Sukarno bagi kepentingan Central Intelligence Agency (CIA)/Amerika di Indonesia.
Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut, maka manfaat penelitian ini:
1.Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai peran Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan presiden Sukarno tahun 1965-1966; dan
2.Bagi peneliti lain, sebagai dorongan motivasi dan inovasi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah  adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1985:32). Metode sejarah memiliki empat langkah dalam melakukan penelitian sejarah yaitu (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi.
Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian sejarah ini adalah heuristik. Heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah terkait dengan masalah yang  sedang diteliti (Rohmat, 2009:152). Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa, buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer adalah sumber yang keterangannya diperoleh dari orang yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Sumber primer dihasilkan pada saat atau sesaat setelah suatu peristiwa terjadi. Sumber primer yang digunakan oleh peneliti adalah beberapa dokumen dari CIA yang telah dibuka yaitu berupa laporan harian CIA kepada Presiden Lyndon B. Johnson pada bulan Oktober 1965. Dokumen top secret tersebut  dikenal dengan nama The President Daily Brief.  Laporan harian CIA berisi informasi mutakhir situasi negara atau wilayah yang dilanda konflik seperti Indonesia. Buku karya Horst Henry Geerken (2011) yang berjudul Peran CIA dibalik Jatuhnya Soekarno. Horst Henry Geerken adalah seorang kewarganegaraan Jerman yang tiba di Indonesia pada tahun 1963 bekerja di perusahaan telekomunikasi Jerman yang menempatkannya di Indonesia selama 18 tahun. Geerken melewati banyak peristiwa-peristiwa pentng selama ia bekerja di Indonesia salah satunya ialah jatuhnya Presiden Sukarno dari kursi Kepresidenan. Buku Gestapu 65 PKI, AIDIT, SUKARNO, DAN SOEHARTO(2015) karya Salim Haji Said. Salim Haji Said merupakan seorang mantan wartawan majalah Tempo dengan pengalaman panjang dan juga pakar terkemuka tentang masalah militer di Indonesia.
Sumber sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah buku karangan Asvi Warman Adam, yaitu Pelurusan Sejarah Indonesia, Sisi Gelap Sejarah Indonesia. Buku karangan James Luhulima Menyingkap Dua Hari tergelap di Tahun 1965. Buku karangan John Roosa Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Buku karya TimWeiner Membongkar Kegagalan CIA. Buku karya Julie Southwood-Patrick Flanagan Teror Orde Baru. Buku karya Bernd Schaefer-Baskara T.Wardaya 1965 ( Indonesia and The World).  Buku karya Cyntha Wirantaprawira Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 mencari Keadilan. Buku karangan Ben Anderson dan Mc Vey Kudeta 1 Oktober 1965. Buku Amerika Serikat dan Penggulingan Presiden Soekarno 1965-1967 (1985) yang ditulis oleh Peter Dale Scoot. Sumber-sumber tersebut didapatkan dari perpustakaan Universitas Jember, toko-toko buku, koleksi pribadi penulis.
Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah setelah melakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder terkait dengan Peran Central Intelligence Agency (CIA) dalam Peristiwa Penggulingan Presiden Sukarno adalah melakukan kritik sumber. Menurut Gottschalk (1985:79), peneliti harus melakukan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah dari dua segi yakni, segi ekstern dan intern. Untuk segi ekstern penulis melakukan kritik pada identitas buku untuk mengetahui keaslian atau keotentikan sumber-sumber yang ada. Pada tahap ini peneliti melakukan perbandingan sumber yang didapat agar peneliti  memperoleh sumber-sumber yang mengandung informasi yang akurat dan benar. Tujuan akhir dalam melakukan kritik adalah melaksanakan otentisitas dari sumber yang diuji untuk menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kegiatan kritik ekstern peneliti adalah sebagai berikut : pada buku Menguak Tabir peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan karangan Cyntha Wirantaprawira dan buku Sisi Gelap Sejarah Indonesia karya Asvi Warman Adam. Dari segi ekstern buku ini merupakan buku yang diterbitkan sezaman dengan judul peneliti hal ini terlihat dari kertas buku, bahasa, dan tahun terbit, yaitu tahun 2005 dan 2006.
Selain melakukan kritik ekstern peneliti juga melakukan kritik secara intern. Kritik intern dilakukan untuk mencoba mengkaji seberapa jauhkah kesaksian sumber dapat dipercaya. Dalam kritik intern dilakukan dengan 2 cara yaitu langkah pertama melakukan penilaian instrinsik dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Dan langkah yang kedua membanding-bandingkan kesaksian satu sumber dengan sumber lainnya. Dalam buku yang berjudul Menyingkap Dua Hari tergelap di tahun 1965 karya James Luhulima dijelaskan bahwa Peristiwa meletusnya Gerakan 30 September 1965 memiliki 7 versi siapa dalang dibalik peristiwa tersebut mulai dari Partai Komunis Indonesia (PKI), sebuah klik di dalam Angkatan darat, Badan Intelijen Amerika Serikat (CIA), Presiden Sukarno, Mayor Jenderal Soeharto. Sedangkan dalam buku Kudeta 1 Oktober 1965 karya Benedict Anderson dan Mc Vey yang menjelaskan bahwa peristiwa Gerakan 30 September adalah murni masalah yang ada dalam tubuh Angkatan Darat. Banyak versi yang menyebutkan mengenai siapa sebenarnya dalang dari peristiwa berdarah tersebut.
Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah yaitu interpretasi. Interpretasi sering disebut juga dengan analisis sejarah. Menurut kuntowijoyo (1995:100) ada dua metode yang digunakan yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Keduanya dipandang sebagai  metode utama didalam interpretasi. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Jadi, yang dimaksud dengan interpretasi adalah kegiatan merangkai dan menghubungkan  fakta-fakta sejarah. Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap peran CIA dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968 dengan menghubungkan fakta-fakta yang telah dikumpulkan kemudian dirangkai  secara kronologis sehingga menjadi satu kesatuan yang sistematis dan logis.
Langkah terakhir dari metode penelitian sejarah adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imanjinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah (Gottschalk. 185 : 32). Historiografi merupakan klimaks dari penelitian sejarah yaitu menulis hasil interpretasi atas fakta-fakta sejarah yang telah disusun secara analitis, kronologis dan sistematis.
Penyajian tulisan sejarah ilmiah ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi tersusun dalam tujuh bab Bab 1 menyangkut tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi tinjauan pustaka yang memuat pendapat-pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai peran Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968,  teori relevan terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Bab 4 berisi tentang pembahasan yang berupa latar belakang keterlibatan CIA dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968. Bab 5 berisi tindakan yang diambil oleh CIA dalam rangka penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968. Bab 6 berisi tentang dampak penggulingan Presiden Sukarno terhadap kepentingan CIA/Amerika di Indonesia. Bab 7 yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan isi karya ilmiah skripsi ini dan saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang peran Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1965-1966.
Latar Belakang Keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam Peristiwa Penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968

1.Faktor Ideologi
Keterlibatan Central Intelligence Agnecy (CIA) di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketegangan-ketegangan bernuansa ideologis. Dalam konstelasi politik internasional stelah perang dunia ke II, kembali terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Kedua negara tersebut tidak dapat menghindari adanya rasa saling curiga yang menimbulkan pertentangan yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin.
Selama Perang Dingin berlangsung kedua negara adidaya tersebt saling mencari daerah baru dengan tujuan agar negara tersebut masuk dalam lingkup pengaruh mereka. Amerika dengan ideologi kapitalis sedangkan uni Soviet dengan ideologi komunis. Pertentangan antara kedua negara tersebut memberi dampak yang luar biasa terhadap negara-negara lain didunia termasuk Indonesia. Arah politik Presiden Sukarno yangsetelah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 cenderung ke arah komunis. Akibat hal tersebut Sukarno dianggap tidak lagi sehaluan dengan Amerika. Oleh sebab itu Amerika melalui Central Intelligence Agency merumuskan kebijakan untuk menjatuhkan Presiden Sukarno.

2 Faktor Geopolitik
Dalam konstelasi wilayah Asia Tengara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi geografis yang sangat strategis. Menurut pandangan Amerika Serikat Indonesia adalah  salah satu negara di Asia Tenggara yang paling berkembang dan diberkahi segala sesuatu. Indonesia memegang posisi strategis diatas perlintasan laut antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Lokasi strategis Indonesia sudah sejak lama menjadi incaran pihak Barat untuk tujuan ekonomi maupun militer. faktor utama dari hal tersebut adalah perdagangan dan impor bahan-bahan mentah. Oleh karena itu Amerika menilai Indonesia sebagai sebuah kawasan yang harus dilindungi dari pihak lain agar kepentingan Amerika di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

3 Faktor Ekonomi
Minat Amerika Serkat atas perkembangan ekonomi Asia  telah dimulai sejak awal abad ke-19. Ketertarikannya menjajah Asia khususnya Asia Tenggara bermula sejak pendudukannya di Filipina pada tahun 1898. Kepulauan Hindia Belanda atau Indonesia sudah sejak zaman kolonial terkenal akan kekayaan sumber daya alam nya. Kepulauan Indonesia tidak hanya kaya akan rempah-rempah namun juga sumber daya alam lain. Para penjajah asing mengasosiasikan Semenanjung Malaya dan Kepulauan Indonesia yang subur dengan istilah kepulauan yang melimpah ruah. Kekayaan sumber daya alam Indonesia benar-benar nyata dan menjadi incaran pihak asing. Begitu juga dengan Amerika yang memandang Indonesia sebagai sebuah negara yang dapat menjadi  pemasok utama bahan-bahan mentah dari Asia Tenggara. Untuk itu Amerika berupaya agar Indonesia tidak masuk dalam lingkup komunis agar kepentingan besar Amerika di Indonesia dapat tercapai dengan baik.

Tindakan yang Dilakukan Central Intelligence Agency (CIA) dalam Rangka Penggulingan Presiden Sukarno Tahun 1955-1968

1. Kebijakan Awal CIA dalam Rangka Penggulingan Presiden Sukarno
Intervensi Amerika Serikat terhadap persoalan-persoalan yang ada di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, tidak terlepas dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II untuk membendung pengaruh komunis. Pada tahun 1950-an para pejabat penting dalam pemerintahan Presiden Eisenhower (1952-1960) merencanakan tentang bagaimana memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia, tentangan Presiden Sukarno terhadap imperialisme Barat dan kesediaannya merangkul Partai Komunis Indonesia sebagai bagian integral dalam politik Indonesia di tafsirkan di Washington sebagai bukti kesetiaan Sukarno kepada Moskow dan Beijing.
Setelah pemilu pertama tahun 1955 CIA merumuskan kebijakan untuk menggulingkan Presiden Sukarno karena hasil pemilu menunjukkan keunggulan Partai Komunis Indonesia (PKI). Perolehan suara PKI yang begitu fenomenal dalam pemilu membuat khawatir para pembuat kebijakan Amerika. Untuk itulahAmerika melalui CIA memerrintahkan untuk menjatuhkan Presiden Sukarno dengan cara mendukung pemberontakan daerah yang meletus pada tahun 1957-1058. CIA memberikan bantuan kepada para pemberontak dalam negeri berupa senjata-senjata dan dana. Namun dalam kenyataannya semua pemberontakan tersebut mengalami kegagalan.

2 Bantuan CIA kepada militer Indonesia dalam Rangka Penggulingan Presiden
Sukarno.
Ketika strategi CIA untuk menggulingkan Presiden Sukarno melalui para pemberontak di daerah-daerah mengalami kegagalan, maka Pemerintahan Presiden Eisenhower merubah strategi awal tersebut. Menurut Howard P. Jones Amerika Serikat harus mendukung tentara Indonesia jika Amerika Serikat ingin mempertahankaan legalitas anti-komunis yang pro Amerika.
Amerika Serikat memulai program bantuan militer dengan memasok perlengkapan untuk militer, khususnya Angkatan Darat, dan melatih para perwira di Amerika serikat. Dari tahun 1958 sampai tahun 1965 Amerika Serikat setiap tahun mengeluarkan sekitar $10 juta sampai $20 juta untuk bantuan militer Indonesia. Melalui pendidikan ini Amerika Serikat membangun kontak-kontak yang luas dengan Angkatan Darat Indonesia.
Penanaman ideologi Amerika bagi para elite militer dan pemerintahan tidak terbatas pada pelatihan di Amerika Serikat. Pelatihan dan program yang terkait dengan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung pimpinan Jenderal Suwarto juga tak kalah penting. SESKOAD mencontoh Fort Leavenworth. Kegiatan SESKOAD di bawah pimpinan Jenderal Suwarto dianggap sebagai kelanjutan kampanye anti-komunis dan anti-Sukarno yang didukung oleh Amerika Serikat sepanjang tahun 1958. Jenderal Suwarto menyusun doktrin yang memperluas peran politik tentara dan membuatnya menentang Partai Komunis Indonesia yang berkembang pesat.
Memasuki tahun 1960a, pilar politik di Indonesia terdiri atas Presiden Sukarno, Angkatan Darat dan PKI. PKI semakin menjadi partai yang memiliki anggota banyak dan tidak dapat menghindari persaingan dengan Angkatan Darat.
Akibat yang ditimbulkan dari konflik tersebut adalah adanya konstelasi dan dinamika politik dalam bentuk segitiga politik yang semakin berkembang. Pada segitiga ini masing-masing pihak yang bersaing mencoba memperkuat posisinya sendiri dengan cara menjaga jarak terhadap satu pihak dan bersekutu dengan pihak lain. Dalam periode ini juga perebutan kekuatan politik yang semakin intensif oleh ketiga pihak utama perpolitikan Indonesia semakin tidak terbendung
Pada akhirnya ketegangan-ketegangan yang terjadi berujung pada peristiwa tanggal 1 Oktober 1965. tragedi nasional tersebut telah menyebabkan kematian atas beberapa jenderal Angkatan Darat. Atas kejadian tersebut tentara Indonesia di bawah Jenderal Soeharto menuduh PKI sebagai dalang atas peristiwa tersebut. Setelah itu tentara Indonesia
para perwira militer anti-komunis kini memiliki dalih yang selama ini telah mereka tunggu-tunggu. Angkatan Darat berada dalam intruksi langsung Jenderal Soeharto dan segera melancarkan represi besar-besaran terhadap PKI dan menggulingkan Presiden Sukarno secara perlahan-lahan.
Dalam minggu awal yang menegangkan pada bulan Oktober 1965, CIA memberikan laporan kepada Presiden Johnson bahwa kondisi di Indonesia sangat tidak jelas. kemudian CIA berusaha mengonsolidasi sebuah pemerintah bayangan, sebuah kelompok tiga serangkai yang terdiri atas Adam Malik, Sultan Hamengkubowono IX dan Mayor Jenderal Suharto. Adam Malik memanfaatkan hubungannya dengan CIA untuk mengadakan serangkaian pertemuan rahasia dengan duta besar Amerika Serikat, Marshall Green. Marshall Green adalah Duta besar Amerika Serikat yang baru di Indonesia yang menggantikan Howard Jones pada tahun 1965.
Marshall Green mengadakan pertemuan rahasia dengan Adam Malik, agen CIA Mc Avoy dan Jenderal Soeharto. Topik pembicaraan mereka adalah bagaimana membebaskan Indonesia dari komunisme. Setelah adanya pertemuan rahasia tersebut, Marshall Green memerintahkan untuk memberi 14 walkie-talkie yang ada di Kedutaan Besar untuk keadaan darurat agar Amerika Serikat dapat memonitor kegiatan. Angkatan Darat juga diberikan pasokan medis senilai 500.000 dollar yang bisa dijadikan uang tunai. Hal ini memberikan keamanan internal tambahan bagi Green dan semua perwira tingginya.
Pada pertengahan bulan Oktober 1965, Adam Malik mengirimkan seorang asistennya yang bernama Tirta Kencana Adhyatman alias Kim Adhyatman ke kediaman perwira politik senior Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Bob Martens. Kemudian Bob Martens dan kepala stasiun CIA di Jakarta Hugh Tovar menyerahkan daftar yang berisi nama dan alamat sekian ribu anggota komunis dalam militer Indonesia kepada Kim yang kemudian diberikan kepada Adam Malik. Adam Malik meneruskannya ke markas Soeharto di Kostrad. Wakil kepala stasiun CIA di Jakarta pada tahun 1965, Joseph Lazarsky menyatakan Markas Soeharto di Jakarta adalah tempat pengumpulan pusat laporan militer dari seluruh negeri, yang merinci penangkapan dan pembunuhan pemimpin-pemimpin PKI. Para anggota yang dituduh komunis kemudian disingkirkan tanpa tuduhan apapun, pengadilan atau hukuman. Dengan bantuan dari CIA tersebut sangat memudahkan Angkatan Darat dalam menumpas Partai Komunis Indonesia yang merupakan salah satu pendukung terbesar Presiden Sukarno.

Dampak penggulingan Presiden Sukarno terhadap kepentingan Central Intelligence Agency/Amerika di Indonesia

1. Lahirnya Rezim Orde Baru
Pertarungan ideologi dan ketegangan-ketegangan politik di Indonesia menjelang tahun 1965 berujung pada peristiwa dini hari tanggal 1 Oktober 1965. Pada peristiwa tersebut beberapa jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh oleh pasukan yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September. Gerakan 30 September 1965 menjadi titik awal dari berubahnya perjalanan bangsa Indonesia, karena peristiwa tersebut menandai awal berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno sekaligus bermulanya masa kekuasaan Soeharto sebagai pemimpin Indonesia yang baru.
Sejak pecahnya peristiwa gerakan 30 September seluruh tatanan sosial, budaya, politik dan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar. Peristiwa tersebut juga menjadi sebuah drama perebutan kekuasaan dan merupakan titik puncak dari sebuah pertarungan sengit bernuansa ideologis antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di indonesia. Tragedi 1965 menjadi sebuah tonggak yang menandai perubahan bangsa Indonesia. Tragedi 1965 telah menyebabkan kemarahan rakyat Indonesia dan sejak hari-hari pertama bulan Oktober 1965 tentara menjustifikasi bahwa PKI ada di balik peristiwa tersebut. Atas berita tersebut yang telah menyebar ke seluruh penjuru negeri menimbulkan kemarahan publik dalam jangka waktu beberapa hari kampanye brutal anti komunis telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Pihak militer terus memberi dukungan dan mengeksploitasi aksi-aksi anti-Sukarno dan anti-PKI. Pertentangan antara Sukarno dan pendukung-pendukungnya di satu pihak dengan para mahasiswa dan militer anti-Sukarno di pihak lain semakin meningkat.
Puncak dari gelombang demonstrasi yang dilancarkan oleh KAMI dengan kampanye menentang Sukarno dan pendukung-pendukungnya terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Di tengah-tengah meningkatnya pertentangan dan tekanan politik oleh Angkatan Darat dan kekuatan non-militer Presiden Sukarno memberikan pelimpahan kewenangan atas keamanan dan ketertiban kepada Soeharto yang kemudian dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya Soeharto dan para pendukungnya menghancurkan sisa-sisa Demokrasi Terpimpin. Sejak saat itu Sueharto tampil sebagai penguasa baru di Indonesia yang didukung oleh negara-negara Barat.

2 Perubahan Tatanan Politik Masa Orde Baru
a. Perubahan Tatanan Politik Dalam Negeri
Tampilanya Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto bertujuan untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan pada masa orde lama, seperti pelaksanaan Demokrasi terpimpin yang melanggar UUD 1945, terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden, dan lainnya. Ketika Orde Baru memulai kekuasaannya salah satu ciri utama format politik Indonesia yaitu ditandai dengan besarnya peranan ABRI yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden baru telah menguasai Angkatan Darat dan birokrasi sipil yang siap membantunya untuk memerintah negara.
Dalam rangka untuk menciptakan stabilitas politik demi mencapai stabilitas ekonomi nasional, pada tanggal  12-21 November 1966 diadakan seminar Hankam yang dipimpin oleh Kepala Staf Hankam Mayor Jenderal M.M Rachmat Kartawijaya yang menghasilkan dokumen penting, yaitu Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Doktrin Perjuangan ABRI Tjatur Dharma Eka Putra. Ada tiga pokok isi doktrin tersebut yang meliputi landasan idiil. Asas-asas dan pedoman pelaksanaan.Dalam landasan idiil disebutkan bahwa pancasila galian Bung Karno menjiwai revolusi Indonesia yang melahirkan kekuatan pertahanan keamanan nasional pada era revolusi yang berkembang menjadi TKR, Kepolisian Negara kemudian menjadi ABRI. Pada bagian asas-asas berisikan dua bagian utama yang menjelaskan makna Pertahanan Keamanan Nasional tugas serta fungsi ABRI dalam menghadapi ancaman dan sengketa.


b. Perubahan Tatanan Politik Luar Negeri
Selama pemerintahan Sukarno berlangsung yakni dalam rentang waktu yang relatif panjang selama kurang lebih dua puluh satu tahun yaitu sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945 hingga lengsernya Sukarno sebagai penguasai Indonesia pada 11 Maret 1966 Indonesia telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar negeri yang sangat penting dan monumental seperti Konferensi Meja Bundar (KMB), Konferensi Asia Afrika (KAA), Konfrontasi Malaysia, dan politik poros Jakarta-beijing-Hanoi-PnomPenh-PyongYang.
Pada dekade awal tahun 1960-an ketika Indonesia dapat menyelesaikan pertikaian dengan Belanda terkait masalah Irian Barat secara diplomatik melalui perjanjian New York, sebagian besar kalangan berharap bahwa Sukarno akan menahan diri atas kebijakan luar negerinya yang asertif, agresif serta radikal. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Pada tahun 1963 Sukarno melancarkan kebijakan militan konfrontasinya melawan nekolim yaitu dengan melaksanakan politik konfrontasi Ganyang Malaysia
Penerapan politik konfrontasi pada kenyataannya telah menyebabkan Indonesia menjadi terkucil dari pergaulan internasional. Situasi ini berpengaruh besar dalam politik luar negeri Indonesia. dimana indonesia mulai mendekat ke Cina. Presiden Sukarno  semakin berpaling ke Cina, Cina dianggap sebagai salah satu dari kekuatan-kekuatan utama nefos yang secara bersama-sama dapat menentukan masa depan Asia. Kerja sama ini kemudian melahirkan apa yang disebut Sukarno sebagai Poros Jakarta-Beijing. Pembentukan poros tersebut telah menjadikan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal kemerdekan diupayakan pelaksanaannya pada prinsip bebas aktif telah menunjukkan pergeserannnya  yang condong ke arah komunis.
Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto setelah dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966, kondisi perpolitikan di Indonesia dalam keadaan kacau dan tidak stabil. Bagi Soeharto dan para sekutu militernya, tugas yang paling penting bersifat politis adalah menyingkirkan para pendukung fanatik Sukarno, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, melanjutkan serangan terhadap PKI serta penataan kembali politik luar negeri Indonesia. Ketika Orde Baru memulai pemerintahannya politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan. MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan.
Atas hal tersebut mendasari Menteri luar negeri Indonesia Adam Malik mengambil beberapa langkah yakni, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Berakhirnya politik konfrontasi dengan Malaysia juga mengakhiri politik poros Jakarta-Hanoi-Beijing-Pyongyang. Dampak dari hal tersebut Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Pada 30 Oktober 1967, Pemerintah Indonesia secara resmi menutup Kedutaan Besar di Beijing. Tampilnya Orde Baru membawa perubahan pada prioritas politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam hubungannya dengan negara-negara tetangga. Indonesia tidak lagi menunjukkan sikap konfrontatif melainkan memolopori dan menggalang persahabatan dalam himpunan di kawasan Asia Tenggara. Pemerintahan Soeharto kembali membangun hubungan yang baik dengan negara-negara Barat dan Good Neigbourhood Policy melalui Association Of South East Asia Nation (ASEAN). ASEAN dibentuk pada bulan Agustus 1967, oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina untuk memajukan kerjasama ekonomi dan budaya diantara negara-negara yang antikomunis sewilayah.



3 Perubahan Sistem Ekonomi Masa Orde Baru
Sejak zaman kemerdekaan hingga era Demokrasi Terpimpin Presiden Sukarno telah memimpin beberapa kabinet dan melaksanakan beberapa kebijakan dalam sistem ekonomi. Pada tahun 1963, setelah masuknya Irian Barat sebagai bagian sah dari Republik Indonesia, Sukarno mencanangkan menghapuskan sistem ekonomi kolonial menjadi sistem "Ekonomi Merdeka", dengan sebutan yang populer yakni "Ekonomi Berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri). Sukarno menjelaskan tiga prinsip Berdikari. Yakni, berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ketiga prinsip Berdikari ini menurut Sukarno, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Menurutnya, tidak mungkin akan ada kedaulatan dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan, bila tidak Berdikari dalam ekonomi, demikian pula sebaiknya.
Sistem ekonomi Berdikari adalah suatu gagasan kemandirian ekonomi tanpa bantuan dari pihak asing. Berdikari dalam ekonomi berarti bangsa Indonesia harus bersandar pada dana dan tenaga yang dimiliki sendiri dan berupaya menggunakannya dengan semaksimal mungkin Tahun 1965 dan awal 1966 politik Berdikari yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno khususnya dibidang ekonomi ternyata belum membawa perekonomian Indonesia kearah yang lebih baik. Pada tahun 1965-1966 awal pemerintah cenderung menitikberatkan pada masalah politik daripada masalah ekonomi. Perbaikan ekonomi yang diabaikan oleh pemerintah menyebabkan keadaan ekonomi semakin memburuk.
Sepanjang awal tahun 1966, ekonomi Indonesia nyaris runtuh. Hal ini berlangsung sampai peralihan kekuasaan negara ke Soeharto. Ketika terjadi transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru ditandai dengan terjadinya pergeseran pusat perhatian utama pemerintah yang terfokus pada masalah pembangunan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi yang serius. Setelah kekuasaan tertinggi negara berpindah dari Sukarno ke Soeharto. Pemerintah secara cepat mencari bantuan dana asing untuk mengambil langkah-langkah rehabilitasi ekonomi Indonesia. Rezim Soeharto membentuk kabinet baru pada tanggal 27 Maret 1966. Kabinet ini dipimpin oleh tiga serangkai, yaitu Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.
Strategi pembangunan ekonomi rezim Soeharto melalui elit militer dan birokrat mengontrol langsung infrastruktur dan keleluasaan untuk bermitra dengan investor-investor asing. Pemerintahan Soeharto mengadopsi langkah-langkah reformasi Dunia Barat. Langkah-langkah ini semakin mendominasi kebijakan ekonomi yang dilaksanakannya. Strategi laissez-faire pintu terbuka diterapkan, dimana negara pada prinsipnya tidak campur tangan dalam mekanisme produksi pasar, tetapi menyerahkan kegiatan ekonomi kepada para pemilik modal yang memiliki alat-alat produksi untuk bebas berusaha dan bersaing.Kebijakan investasi asing merupakan hal yang paling mendesak, karena melalui investasi asing diharapkan dapat dengan cepat mampu mendapatkan devisa negara. Eksploitasi sumber daya alam (SDA) merupakan fokus penting sejak awal kepemimpinan Soeharto. Untuk itu Pada bulan Februari 1967, Adam Malik menyatakan undang-undang investasi baru telah disahkan. Pemerintah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang  No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini merupakan upaya menarik investasi asing masuk ke Indonesia, khususnya untuk eksploitasi sumber daya tambang.
Pemerintahan Presiden Soeharto semakin berkomitmen untuk melakukan reformasi ekonomi pro-Barat dan terbuka bagi modal asing. Pembangunan di masa Orde Baru merupakan kegiatan sistematik yang didukung oleh tiga hal penting diantaranya: pertama, modal asing yang menjadi tumpuan utama yang membiayai pembangunan nasional. Kedua, militer yang menjadi penegak stabilitas nasional dan keamanan. Ketiga, sentralisasi dan hegemoni kekuasaan pusat. Ketiga pendukung tersebut merupakan tombak kekuatan dari pemerintah saat itu

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab empat, lima, dan enam maka dieproleh kesimpulan yaitu latar belakang keterlibatan Central Intelligence Agency (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968 disebabkan oleh tiga faktor yaitu, faktor ideologi, faktor geopolitik dan faktor ekonomi.
Tindakan yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency (CIA) dalam rangka penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968 dilaksnakan melaui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Dampak peristiwa penggulingan Presiden Sukarno bagi kepentingan Central Intelligence Agency (CIA)/Amerika di Indonesia adalah lahirnya rezim Orde Baru.Tampilnya Orde Baru telah merubah tatanan politik luar negeri Indonesia yang sebelumnya berasaskan Non-Blok namun cenderung ke arah komunis menjadi pro-Barat. Dengan beralihnya Orde Lama ke Orde Baru Amerika Serikat semakin mudah untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia terutama dalam bidang ekonomi. Soeharto sebagai penguasa baru menerapkan kebijakan ekonomi baru yakni pintu terbuka yang lebih memberikan ruang bagi para investor Barat untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Saran
Berdasarkan permasalahn yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut: Hendaknya melanjutkan penelitian serupa tentang peran Central Intelligence Agnecy (CIA) dalam peristiwa penggulingan Presiden Sukarno tahun 1955-1968.

DAFTAR RUJUKAN
Adam, A.W. 2006. Sisi gelap Sejarah Indonesia. Yogyakarta:Ombak
Roosa, J. 2008. Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (Diterjemahkan dari Pretext For Mass Murder, The September 30th MovementAND Soeharto’’s Coup d’Etat In Indonesia). Jakarta:Hasta Mitra.
Said, S.H. 2015. Gestapu 65 PKI, AIDIT, SUKARNO, DAN SOEHARTO. Bandung: Mizan Pustaka.
Scoot, P.D. 1985. Amerika Serikat dan Penggulingan Soekarno 1965-1967. Jakarta: Perspektif Media Komunika
Weiner, T. 2008. Membongkar Kegagalan CIA. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.