Rabu, 04 Mei 2016

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI SEBAGAI PENGUAT
 PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA

Harmanto

Abstrak: Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Salah satu isi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah pendidikan antikorupsi. Antikorupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, akan tetapi dapat dimulai dari yang paling sederhana, misalnya berperilaku jujur dan tanggung jawab.Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya sadar untuk membangun kapasitas kreatif bangsa ini. Kreativitas sebuah bangsa merupakan aspek penting untuk bersaing  dalam kancah percaturan internasional yang mengedepankan ciri khas positif nasional,

     Kata Kunci:  Anti Korupsi, Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN
Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam bidang politik, korupsi dapat menciderai nilai-nilai demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) karena mengabaikan  kaidah-kaidah proses formal, seperti mengikuti berbagai prosedur dan tata cara yang harus dilalui untuk melakukan kegiatan. Pengabaian proses formal dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menurunkan tingkat partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Korupsi dalam bidang hukum akan melahirkan dan menyuburkan mafia peradilan, mereduksi bahkan yang lebih parah akan menghilangkan rasa keadilan dan ketertiban umum. Pada bidang ekonomi, korupsi akan mempersulit pertumbuhan dan terjadi inefisiensi atau  biaya ekonomi tinggi (high cost economy). Pelaku bisnis akan mengeluarkan biaya tambahan di luar ongkos  proses produksi, namun harus tetap diperhitungkan yang akan dibebankan kepada konsumen. Implikasinya, akan “memperlemah roda perekonomian, menghambat pertumbuhan, dan pembangunan ekonomi suatu negara” (Rachman, 2010:2),  serta daya saing produk di pasar lokal, nasional, maupun global.
Pandangan di atas sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya pada bagian menimbang bahwa (1) korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945; dan (2) menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
Pada sisi sosial dan budaya, korupsi akan melemahkan kontrol sosial dan meningkatnya rasa permisif masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi karena dianggap sebagai suatu yang biasa dan menjadi bagian hidup, tumbuh, serta berkembang dalam kebudayaan. Kontrol sosial itu dapat berupa “mekanisme masyarakat  dalam mengapresiasi prestasi yang dicapai sekaligus memberi sanksi sosial yang berat bagi anggota masyarakat yang berperilaku amoral” (Ibrahim dan Rukmana, 2009:836), termasuk di dalamnya perilaku korupsi. Pandangan bahwa sukses duniawi diukur dari tingkat kekayaan yang dimiliki memberikan kontribusi signifikan bagi perilaku korupsi karena orang akan mengejar harta benda tanpa memperdulikan lagi bahwa cara yang ditempuh telah melanggar kaidah-kaidah hukum. Implikasinya akan menyuburkan sistem sosial yang membuka peluang bagi praktik korupsi seperti extended-family, yang tumbuh dari kehidupan masyarakat paguyuban. Seseorang yang sukses berkarir dalam suatu keluarga memiliki kewajiban psikologis membawa anggota keluarga yang lain untuk sukses atau setidaknya memberikan peluang menikmati sukses yang dicapai (Asy’arie, 2003; Piliang, 2009). Acapkali untuk memenuhi kewajiban psikologis tersebut jalan yang ditempuh masuk dalam kategori korupsi.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, korupsi telah merambah dunia pendidikan. Dalam pandangan Darmawan (2009) terdapat sejumlah persoalan menyangkut dampak korupsi di dunia pendidikan. Pertama, merosotnya kualitas pendidikan. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas sarana, prasarana, media pendidikan, mutu pendidik, dan lulusan. Rendahnya kualitas proses dan lulusan lembaga pendidikan dalam negara dapat menyebabkan generasi muda mencari peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik di negara lain. Implikasi lanjutan terjadi capitalflight ke mancanegara. Kedua, terjadi ketimpangan sosial,  korupsi dalam bidang pendidikan meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang miskin dan marginal untuk dapat mengenyam pendidikan secara memadai dan berkeadilan serta lemahnya angkatan kerja terdidik. Akibat lain akan melahirkan generasi-generasi yang korup. Generasi yang korup melahirkan pendidikan dan pemerintah yang korup pula. Ketiga, tercerabutnya moralitas akhlak mulia dan mengubah persepsi publik. Kejujuran semakin sulit ditemukan dan dihargai. Sebaliknya orang-orang jujur tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya dalam dunia pendidikan. Kasus nilai Ujian Nasional (UN) hasil menyontek lebih dihargai daripada nilai hasil kejujuran. Pentingnya pendidikan anti korupsi ini maka perlu dikaji lebih jauh.


PEMBAHASAN

1. Pendidikan Karakter Bangsa
Secara etimologis, karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan lain-lain dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia (Direktorat PSMP, 2010). Pengertian karakter secara etimologis mempunyai dua perspektif yakni karakter yang baik dan tidak baik. Dalam pandangan Sapriya (2007:105) istilah “karakter lebih condong memiliki makna psikologis atau kejiwaan karena berkaitan dengan aspek kepribadian”, yang mengacu pada sikap, motivasi, kecakapan, dan perilaku. Istilah secara psikologis  memberikan gambaran bahwa karakter dapat diamati jika ditampilkan dalam bentuk perilaku. Perilaku yang muncul merupakan hasil internalisasi psikologis melalui proses panjang dan bukan muncul secara tiba-tiba akan tetapi merupakan hasil belajar, habituasi, maupun kesadaran diri. Namun bagi Foerster (Koesoema, 2009:61), “karakter merupakan sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi”.  Semakin baik karakter seseorang maka akan semakin tinggi pula kualifikasinya.
Dalam pandangan Aristoteles (Lickona, 1991:50) mendefinisikan karakter baik “as the life og right conduct, right conduct in relation to other persons and in relation to oneself”, yang erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Sementara Lickona sendiri (1991:50) mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai “sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya”. Lebih lanjut Lickona (1992:53-63) mengkonsepsikan karakter ke dalam tiga dimensi yang saling terkait, yakni “wawasan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral action)”. Masing-masing dimensi mempunyai sub-sub yang mampu menggambarkan  karakter yang baik atau Lickona (1992:60) menyebut sebagai “componens of good character”. Wawasan moral mencakup (a) kesadaran moral (moral awarness), (b) wawasan nilai moral (knowing moral values), (c) kemampuan mengambil pandangan orang lain (perspective taking), (d) Penalaran moral (moral reasoning), (e) mengambil keputusan (decision-making), (f) pemahaman diri sendiri (self-knowledge). Lebih lanjut Lickona (1992) menjabarkan perasaan moral (moral feeling) mencakup: (a) kata hati atau nurani (concience), (b) harapan diri sendiri (self esteem), (c) merasakan diri orang lain(emphaty), (d) cinta kebaikan (loving the good), (e) kontrol diri (self control), (f) merasakan diri sendiri (humanity). Dimensi perilaku moral (moral action): (a) kompetensi (competence), (b) kemauan (will), (c) kebiasaan (habit).
            Ketiga dimensi moralitas tersebut satu dengan yang lain saling terkait baik secara substantif maupun fungsional. Artinya “wawasan, perasaan, dan perilaku moral merupakan tiga hal yang bersinergi secara psikologis” (Budimansyah, 2010:151). Misalnya, seseorang tidak melakukan korupsi karena ia tahu bahwa korupsi itu melanggar hukum dan akibat yang ditimbulkan juga banyak. Meskipun peluang untuk melakukan korupsi sangat terbuka lebar, tetap saja ia tidak mau melakukan. Hal ini karena ia sudah terbiasa tidak mau menerima penghasilan yang tidak jelas asal maupun dari usaha yang tidak halal. Contoh ini memberikan gambaran bagaimana wawasan, perasaan, dan perilaku moral saling berkaitan.
  Menurut Sapriya (2007:109) bahwa karakter baik mengandung tiga kompetensi, yakni: “mengetahui hal yang baik (knowing the good), ada keinginan terhadap hal yang baik (desiring the good), dan melakukan hal yang baik (doing the good)”. Jika tiga kompetensi itu diasah secara terus menerus pada spektrum yang positif dalam kebiasaan berpikir (habits the mind), kebiasaan hati (habits the hate), kebiasaan bertindak (habits the action) akan dapat mewujudkan karakter pada siswa. Pandangan Sapriya (2007) di atas memberikan arah bahwa segala perilaku idealnya diawali dari pengetahuan tentang kebaikan, didasari oleh kesadaran bahwa perilaku itu baik, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang baik pula. Dalam konsep teologi disebut keimanan yakni percaya adanya Tuhan, yang diucapkan secara lesan, diyakini dalam hati, dan diaktulisasikan lewat perilaku sehari-hari. Orang berkarakter ialah orang yang setia pada prinsip hidup, cita-cita dan taat pada prinsip sendiri, konsekwen dan setia pada perjuangan dalam mengejar nilai-nilai positif atau baik, sekaligus menghadapi berbagai macam kesulitan dan perubahan. Karakter sangat menekankan kualitas kemauan dan nilai-nilai etis, sedang kepribadian mencakup segenap segi-segi fisis dan seluruh kehidupan psikis seseorang dengan segenap kapasitasnya.
            Istilah karakter dalam konteks Indonesia sebenarnya bukan barang baru karena presiden Soekarno pernah menyatakan pentingnya nation and character building. “Pembentukan nation and character building akan dilakukan setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena proklamasi merupakan “jembatan emas” menuju cita-cita demokrasi (Sumantri, 2011:1). Karakter bangsa dimaknai sebagai “kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik, tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, hati, rasa, dan karsa, serta olah raga” (Desain Induk Pembangunana Karakter Bangsa, 2010:7). Pengertian ini menandakan bahwa karakter bangsa Indonesia merupakan cerminan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas (dalam arti baik) yang merupakan cermin  kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara yang bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Menyadari arti penting karakter bagi suatu bangsa, pada awal tahun 2010 pemerintah Indonesia menyusun Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025. Dalam desain itu dinyatakan bahwa (1) karakter merupakan hal yang sangat esensial berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa, (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambingkan. Pembangunan karakter akan berhasil apabila ada sinergi antara lingkup keluarga, satuan pendidikan, pemerintahan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dunia usaha dan industri, dan media massa. Hal senada juga disampaikan Rosyid (2007:7) bahwa proses “globalisasi bersama gagasan-gagasannya yang tidak seimbang saat ini telah menyebabkan bangsa-bangsa dunia ketiga dalam posisi sulit, terutama dalam rangka mempertahankan karakter”. Globalisasi adalah sebuah proses penaklukan budaya, upaya mempertahankan karakter atau jati diri adalah mekanisme melestarikan diri sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang takluk secara budaya, disukai atau tidak, akan mengambil budaya penakluk tersebut tanpa melalui sebuah proses kreatif. 
Dalam konteks sistem pendidikan, pengembangan karakter merupakan pelaksanaan fungsi pendidikan nasional yakni:
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 3).
Dalam tujuan pendidikan pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dipaparkan Sumantri (2011:7) bahwa “pendidikan karakter di dalamnya mengajari anak perihal nilai dasar manusia termasuk diantarannya honesty, kindness, generosity, courage, freedom, equality, dan respect”.
Pendidikan karakter di sekolah harus ada keseimbangan antara otak kiri pada satu sisi dan otak kanan pada sisi yang lain. Peningkatan kemampuan dalam ranah kognitif memang diperlukan, tetapi orientasi pada sisi afektif, empati, dan karsa harus menjadi prioritas dalam pembentukan karakter bangsa. Pendulum pengembangan karakter sangat berkaitan dengan optimalisasi otak kanan. Mata pelajaran yang berkaitan dengan otak kanan (seperti PKn, Agama, Seni Budaya) dalam praktik ada  kecenderungan mengoptimalkan otak kiri (seperti “hapalan” atau hanya “sekedar tahu”). Pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, sikap, dan perilaku. Pembentukan karakter memerlukan latihan dan habituasi perilaku secara terus menerus, teladan orang tua, tetangga, guru, dan lain-lain.
Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya sadar untuk membangun kapasitas kreatif bangsa ini. Kreativitas sebuah bangsa merupakan aspek penting untuk bersaing  dalam kancah percaturan internasional yang mengedepankan ciri khas positif nasional, karena, pertama, bangsa adalah sebuah komunitas yang diimajinasikan (an imagined society). Perlu segera dikatakan, bahwa jati diri bangsa hanyalah atribut (sifatan) yang dilekatkan secara konsensual oleh bangsa tersebut. Kedua, pendidikan adalah upaya mengantar peserta didik ke masa depan yang penuh gejolak, ketidakpastian, dan ketidakjelasan. Hanya bangsa kreatif yang akan mampu bertahan, dalam arti menemukan jati dirinya, dalam lingkungan tidak pasti, dan tidak jelas tersebut (Rosyid, 2007).
Peran kreatif manusia harus dipandang sebagai kunci utama sebagai makhluk sejarah yang berbudaya. Sebagai mahkluk yang berbudaya akan menggambarkan kisah upaya kreatif manusia dalam menjawab tantangan hidup. Pertanggungjawaban yang ditagih pada setiap manusia mensyaratkan bahwa manusia diberi kewenangan kreatif untuk mengatur hidup dan kehidupannya, sekaligus memperbaiki kualitas generasi. Menjadi kreatif berarti mengambil keputusan untuk bertanggungjawab. Kewenangan kreatif ini dipijakkan pada kapasitas kreatifnya, yaitu:
(a) kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan, termasuk “pasar” yang dilayaninya, (b) kesanggupan untuk melayani orang lain secara tidak diskriminatif, (c) kejujuran untuk melakukan evaluasi diri secara terus menerus, (d) kekayaan imajinasi untuk menyediakan alternatif pemecahan masalah, (e) kecerdasan untuk menilai kelayakan rumusan pemecahan masalah tersebut, (f) keberanian untuk memilih pemecahan masalah dengan penuh tanggungjawab, (g) keterampilan untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut secara etis, terutama dalam sebuah lingkungan yang majemuk (Rosyid, 2007:10).

Karakter warga negara dan konsep pendidikan kewarganegaraan (citizenship educatian) sebagai dua hal yang berkaitan amat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luarnya. Wahab (2006) menyatakan bahwa hal-hal yang dianggap berpengaruh terhadap konsep PKn diantaranya adalah (1) gagalnya konsep PKn di masa lalu, (2) terjadinya perubahan sistem politik, (3) perubahan atribut warga negara, (4) pengaruh kecenderungan global, dan (5) kecenderungan global PKn untuk demokrasi. Jika faktor satu dan dua dapat dikategorikan sebagai faktor internal, maka faktor ketiga, keempat, dan kelima dapat merupakan faktor eksternal yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap konsep PKn. Perubahan atribut atau karakter warga negara yang diinginkan jelas amat menentukan bagi perubahan konsep pendidikan kewarganegaraan. Karakter warga negara Indonesia yang hendak dibentuk dipengaruhi oleh kepentingan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan zamannya pula. Cerminan dari karakter warga negara Indonesia tampak dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.
Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010:10), “secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural” (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) yang berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: “(1) olah hati (spiritual and emotional development), (2) olah pikir (intellectual development), (3) olah raga dan kinestetik  (physical and kinestetic development), dan olah rasa dan karsa (affective and creativity development)” (Desain Induk Pendidikan Karakter Bangsa, 2010:10).
Pendidikan karakter di sekolah formal merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil.  Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas pengembangan karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran (embeded approach). Khusus untuk “mata pelajaran PKn dan Agama karena memang misi utama adalah mengembangkan nilai, sikap, perilaku maka dampak pembelajaran dan pengiring wajib untuk dikembangkan sedangkan mata pelajaran yang lain” (Winataputra dan Sumanah, 2011:15) termasuk budaya sekolah lebih menekankan pada dampak pengiring.
Pendidikan karakter di sekolah formal perlu mendapatkan dukungan dari orang tua. “Sekolah yang hendak mengembangkan karakter anak harus mempunyai rencana yang jelas tentang kegiatan yang dapat dilakukan bersama orang tua” (Megawangi, 2004:147). “Dukungan orang tua kepada sekolah atau co-parenting” (Lickona 1991:398), dapat dilakukan antara lain: seminar, kunjungan ke sekolah, sekolah libur bagi orang tua, dan lain-lain. Keluarga sebagai salah satu institusi dalam pendidikan karakter lemah secara otomatis bangunan masyarakat akan lemah pula. Kekerasan yang merajalela, penggunaan narkoba, minuman keras, dan persoalan sosial lainnya merupakan cermin ketidakkokohan keluarga. Keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama seorang anak untuk dididik dan dibesarkan. Untuk itu dalam PAK pun sinergi antara nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah dan di rumah mutlak diperlukan.

2.  Pendidikan Antikorupsi yang Diintegrasikan dalam Pembelajaran PKn sebagai Penguat Karakter Bangsa
            Salah satu isi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah antikorupsi. Antikorupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, akan tetapi dapat dimulai dari yang paling sederhana, misalnya berperilaku jujur dan tanggung jawab. Hal ini karena education is the kindling of a flame, not the silling of a vessel (pendidikan adalah untuk menyalakan obor, bukan untuk mengisi bejana), demikian kalimat terkenal yang disampaikan oleh Socrates, seorang filosof besar yang pernah ada di dunia ini. Mengingat bahwa pendidikan bukan mengisi bejana tetapi juga pembinaan rasa identitas dalam diri siswa melalui praktik pengembangan kejujuran pribadi sebagai awal atau pondasi untuk menumbuhkembangkan tanggung jawab kepada orang lain dan sosial kemasyarakatan. Rasa kejujuran merupakan satu dari sekian pilar pendidikan karakter bangsa. 
Pentingnya pembinaan kejujuran sebagai pilar dalam pendidikan karakter di sekolah, sebagai bahan kajian awal perlu disampaikan pendapat Lickona (1991: 13-18) bahwa terdapat sepuluh karakteristik jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada di kalangan remaja maka itu berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran (cetak tebal dari penulis). Kesepuluh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
(1) meningkatnya kekerasan dan pengrusakan (Viollencen and vandalisme), (2) pencurian yang dilakukan siswa (Stealing) semakin meningkat, (3) penjiplakan/ketidakjujuran (Cheating) semakin meningkat, (4) semakin rendah rasa hormat kepada orang tua atau yang dituakan (disrespect of outhority), (5) pengaruh peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan (peer cruelty), (6) berprasangka buruk, intoleransi, dan memusuhi orang-orang dari keyakinan yang berbeda (Bigotry), (7) penggunaan bahasa dan kata-kata yang semakin memburuk (bad language), (8) kebebasan sexualitas dan rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama (sexual precocity and abuse), (9) semakin rendah tanggung jawab individu dan warga negara (Increasing self-centeredness and declining civic resposibility), (10) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti: penggunaan narkoba, alkohol, dan lain-lain (self-destructive behavior).
Aspek kejujuran begitu penting dalam PAK diperkuat  pandangan Megawangi (2001:53) tentang sembilan pilar karakter yang selayaknya diajarkan anak pada usia sekolah, yaitu:
(1) cinta Tuhan dengan segala ciptaannya (love Alloh, trust, reverence, loyalty), (2) kemandirian dan tanggung jawab (self reliende and resposibility), (3) kejujuran/amanah, bijaksana (honesty, reabelity), (4) hormat dan santun (Respect an coutessy), (5) dermawan, suka menolong, dan gotong royong (love, empaty, dam cooperative), (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja keras (convidence, creativity, and determenation), (7) kepemimpin dan keadilan (leadership and justice), (8) baik dan rendah hati (kindness and friendliness), (9) toleransi, kedamaian, dan kesatuan (tolerance, peacefulness, dan unity).

Dalam Deklarasi Aspen sebagaimana dikutip oleh  Brooks dan Goble (1997: 67-71) menghasilkan enam nilai etik utama (core ethical values) yang disepakati untuk diajarkan dalam sistem pendidikan:
(1) dapat dipercaya (trustworthy), meliputi sifat jujur (honesty) dan integritas (integrity), (2) memperlakukan orang lain dengan hormat (treats  people with respect), (3) bertanggung jawab (responsibility), (4) adil (fair), (5) kasih sayang (caring), (6) warga negara yang baik (good citizen)
Pentingnya kejujuran sebagai salah satu pilar dalam PAK, karena dalam jangka panjang (long term) keberhasilan praktik penanggulangan dan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum (law enforcement) belaka, namun juga ditentukan oleh aspek pencegahan melalui PAK. 
            Menurut Darmawan, dkk (2008) secara umum tujuan PAK adalah:
a.         pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya;
b.        pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi dan;
c.         pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dituduhkan untuk melawan korupsi.
             PAK dalam jangka panjang akan memberikan sumbangan pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi. Dalam jangka pendek adalah pembangunan kemauan politik bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi (Darmawan, dkk, 2008). Dalam pandangan Keen (2003:23) materi PAK di sekolah antara lain adalah: “(1) apa dan di mana korupsi itu (2) isu moral, (3) korupsi dan hak asasi manusia, (4) memerangi korupsi, (5) korupsi dan ekonomi pasar, (6) korupsi dan hukum, (7) korupsi dan masyarakat demokrasi”.

3. Model Integrasi PAK dalam Pembelajaran PKn
PKn di sekolah merupakan ladang strategis untuk menumbuhkembangkan jati diri bangsa yang menyangkut pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari. PKn di sekolah harus mampu mengupayakan ketercapaian dampak instruksional maupun dampak pengiring yang berdimensi pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan. Kekurangberhasilan PKn dalam membentuk jati diri bangsa atau karakter, selain pendekatan yang digunakan lebih bersifat dogmatis selama kurun waktu tiga dasawarsa pada masa Orde Baru,  juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan para pengajar mengenai hakekat PKn sebagai pembelajaran value based. Selama ini,  mengajar Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi atau PKn di SD, SMP dan SMA dipandang sebagai pekerjaan “mudah” yang bisa dilakukan oleh siapa saja. “Paradigma seperti ini tentu kurang mendukung fungsi pendidikan Pancasila dan PKn sebagai pembentuk kepribadian bangsa” (Warsono, 2007:29). Oleh karenanya, PKn di sekolah harus lebih mengkontekstualisasikan dengan kondisi sekitarnya baik dalam lingkup lokal, nasional maupun global. Salah satu konteks  nasional yang dimaksud adalah pentingnya sikap antikorupsi di Indonesia. Kontekstualisasi sangat relefan karena fakta empiris bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah kerugian korupsi yang besar dan IPK tahun 2007-2011 masih rendah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Brunai, dan Philipina.
Belajar dari pengalaman negara lain untuk melakukan pemberantasan korupsi ternyata tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, namun harus diimbangi PAK.  Salah satu contoh PAK di sekolah dilaksanakan di Republik Rakyat China (RRC).  Melalui China on line (Jawa Pos, 30/7/2005) diketahui bahwa seluruh siswa di jenjang pendidikan dasar diberikan mata pelajaran PAK.  Tujuannya untuk memberikan “vaksin” kepada pelajar dari bahaya korupsi, yang dalam jangka panjang melindungi generasi muda China dari gempuran pengaruh kejahatan korupsi. Keterlibatan pendidikan formal dalam pencegahan korupsi memiliki kedudukan strategis.  Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat (Pol, dkk, 2005).
Beberapa model dalam rangka memberikan pengalaman dan perilaku antikorupsi antara lain model Klitgaard, John S.T. Quah, Bank Dunia, dan Hong Kong SAR. Dalam model Klitgaard (1975) beberapa syarat dan langkah diperlukan untuk mengurangi korupsi sekaligus sebagai cara untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi adalah sebagai berikut.
1.    Negara harus memiliki pemerintahan yang:
a.         Mampu menegakkan peraturan perundangan.
b.        Mampu menegakkan pengawasan internal yang kuat dan ketat.
c.         Mampu membatasi diskresi kepada pejabat publik.
2.    Empat cara spesifik yang dianjurkan:
a.         Mengurangi jumlah transaksi melebihi kewenangan yang dimiliki pejabat publik.
b.        Mengurangi kesempatan (peluang) bagi pejabat untuk memperoleh keuntungan dari setiap transaksi.
c.         Meningkatkan akses untuk pendeteksian.
d.        Meningkatkan atau memperberat hukuman bagi koruptor.
Model John S.T. Quah (Albab, 2009) menyatakan bahwa ada enam cara untuk lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi, yaitu:
a.    Adanya komitmen kepemimpinan politik yang kuat dan sikap antikorupsi.
b.    Strategi yang disusun dalam pemberantasan korupsi secara komprehensif.
c.    Lembaga antikorupsi harus antisuap.
d.   Lembaga antikoruspi harus digeser dari kendali kepolisian.
e.    Mengurangi peluang terjadinya korupsi di lembaga yang mempunyai peluang yang sangat besar terhadap korupsi seperti: bea cukai, imigrasi, departemen yang menangani penerimaan negara dan kepolisian.
f.     Menaikkan gaji pegawai pemerintah.
Sementara itu menurut Bank Dunia (Albab, 2009), model yang direkomendasikan meliputi 5 strategi:
a.    Strategi competitive private sector.
b.    Strategi political accountability.
c.    Strategi civil society participation.
d.   Strategi  institutional restraints on power.
e.    Strategi public sector management.
Menurut Hong Kong SAR (Albab, 2009),  model yang banyak dianut dan diapresiasi oleh aktivis antikorupsi dengan cara membentuk satu lembaga antikorupsi yang independent, tegas, konsisten, memiliki tugas dan wewenang yang besar. Faktor yang mendukung keberhasilan model ini adalah sebagai berikut.
a.    Adanya political will pemerintah, baik secara preventif melalui pendidikan kepada masyarakat dan represif.
b.    Terjaminnya integritas dan kejujuran hakim yang menangani korupsi.
c.    Budget yang sangat besar.
d.   Pemanfaatan teknologi yang canggih dalam melaksanakan semua kegiatan.
e.    Diikutsertakan masyarakat dalam usaha pemberantasan korupsi.
Model-model antikorupsi di atas masih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat umum, berbasis kebijakan dalam pemerintahan, dan penegakkan hukum, tetapi belum banyak menyentuh bidang pendidikan dalam arti diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua hal yang dapat dilakukan oleh sekolah. Pertama, proses pendidikan harus menumbuh-kembangkan kepedulian tulus, membangun penalaran objektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu.   Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekwen dan kokoh dalam keterlibatan politik.  “Integritas menyaratkan bukan hanya kedewasaan dan kemauan, tetapi keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik” (Suwignyo, 2005:16).
PAK dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik (Dharma, 2004). Dalam PAK harus berisi tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan ketrampilan (psikomotorik).  Implementasi PAK di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi integrated (integratif) dan sparated (terpisah, berdiri sendiri).
  Untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan memper-timbangkan kematangan berfikir siswa dan padatnya jam pelajaran maka dapat digunakan strategi integratif dengan cara menyisipkan PAK ke dalam sejumlah mata pelajaran yang sudah ada.  Untuk jenjang pendidikan tinggi dapat digunakan srategi terpisah atau berdiri sendiri yang menyajikan PAK sebagai sebuah mata pelajaran atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional).
Implementasi PAK di sekolah kurang efektif jika tidak disertai dengan law enforcement atau penegakan hukum. Segala pelanggaran dalam praktik PAK hendaknya diberikan sanksi yang tegas.  Perilaku menyontek saat ujian dan penjiplakan terhadap karya orang lain merupakan dua contoh pelanggaran yang dimaksud. Realitas menunjukkan bahwa perilaku menyontek oleh beberapa kalangan siswa diberi makna baru, yakni sebagai cara dan strategi untuk meringankan beban biaya orang tua.  Melalui menyontek peserta didik akan memperoleh nilai bagus dan cepat lulus sekolah. Pandangan semacam ini merupakan indikasi bahaya, bukan saja mereduksi peran penting kejujuran dalam kehidupan, lebih dari itu,  jika sikap menyontek adalah perilaku yang biasa dalam kurun waktu 15-25 tahun ke depan akan berimplikasi pada anggapan bahwa korupsi juga merupakan perilaku yang biasa saja.
Sebagai ilustrasi dari penanaman sikap antikorupsi dapat dilihat dari pemberian sanksi kepada siswa College of Education National University Singapura, sebagaimana dituturkan oleh Darma (2004) di perguruan tinggi tersebut  siswa yang ketahuan menyontek akan memperoleh sanksi (1) dikeluarkan dari universitas, (2) tidak akan diterima di seluruh universitas di Singapura, (3) tidak boleh menjadi guru dan pegawai negeri, serta (4) didenda 40 ribu dolar singapura.

4. Budaya Sekolah sebagai Sarana Pendidikan Karakter
Deal dan Peterson (1993:88) memberikan gambaran bahwa “school culture is the behind-the-scenes context that reflects the values, beliefs, norms, traditions, and rituals that build up over time as people in a school work together”  Lebih lanjut Deal dan Peterson (1993:89) menambahkan bahwa budaya sekolah “influences not only the actions of the school population, but also its motivations and spirit”. Pernyataan yang sama juga disampaikan Phillips dan Wagner (2003:1) “school culture is the beliefs, attitudes, and behaviors which characterize a school”. Budaya sekolah digunakan untuk  menunjukkan dan menghabituasikan nilai-nilai, norma-norma, tradisi-tradisi, dan lain-lain,  yang telah dibangun dalam waktu yang lama oleh semua warga dalam kerja sama di sekolah. Dalam praktik budaya sekolah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan warga sekolah, termasuk di dalamnya motivasi, dan semangat. “Dalam konsep sekolah efektif (effective school), budaya sekolah sering disebut sebagai suasana sekolah (school climate), dimaknai sebagai bagaimana warga sekolah berfikir dan bertindak” (Suparlan, 2008:1). Sementara itu Wagner (2000: 14) lebih jauh mengungkapkan bahwa:
conceptualizes school culture as shared experiences both in school and out of school (traditions and celebrations), a sense of community, of family and team. Staff stability and common goals permeate the school. Time is set aside for school-wide recognition of all school stakeholders. Common agreement on curricular and instructional components, as well as order and discipline are established through consensus. Open and honest communication is encouraged and there is an abundance of humor and trust. Tangible support from leadership at the school and district levels is also present. 

Pengembangan budaya sekolah diharapkan  dapat memberikan dampak pengiring (naturn effect) terhadap semua aspek kehidupan dalam sekolah, termasuk kepada kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa. Budaya akan memberikan ciri khas suatu sekolah yang membedakan sekolah yang lain. Interaksi antara pimpinan dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa merupakan bentuk lain yang dapat dipengaruhi budaya sekolah yang telah dikembangkan dan dihabituasikan. 
Nilai-nilai sosial budaya sekolah tentu saja dapat dibangun, diubah sesuai dengan budaya baru yang tumbuh dalam masyarakat. Ketika masyarakat masih memiliki paradigma lama dengan menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan anaknya kepada sekolah, maka lahirlah satu bentuk hubungan sekolah dengan orangtua siswa dan masyarakat yang sangat birokratis. Orangtua dan masyarakat berada di bawah perintah kepala sekolah.
Dalam praktik di sekolah setidaknya ada tiga model penerapan budaya yang dapat dikembangkan. Masing-masing model mempunyai karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan kadangkala tumpang tindih antara model satu dengan yang lain. Tiga model penerapan budaya yang dapat dikembangkan adalah bureaucratic school culture, toxic school culture, collegial school culture (Spahier & King, 1984, dalam Butler & Dickson, 1987).
a.    Budaya Birokratis (bureaucratic school culture). Budaya dalam sekolah ditunjukkan antara lain dengan lebih menekankan petunjuk dari atasan. Budaya sekolah yang dihabituasikan berdasarkan arahan dari atasan. Dewan guru lebih banyak mengikuti arahan tersebut. Intensitas interaksi antara guru sebagai pendidik dengan orang tua siswa dan masyarakat rendah karena semua harus menunggu petunjuk, ketentuan, dan peraturan atasan.
b.    Budaya sekolah racun (toxic school culture). Penerapan budaya ini seringkali menganggap siswa sebagai masalah (objek) daripada sebagai pihak yang harus dilayani. Munculnya kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa merupakan indikasi bahwa sekolah yang bersangkutan menerapkan toxic school culture. Karakteristik yang menonjol pada toxic school culture jarang memberikan peluang kepada guru untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah yang terjadi di sekolah.
c.    Budaya sekolah kolegial (collegial school culture). Dalam penerapan budaya ini, sekolah memberikan peluang partisipasi pemangku kepentingan untuk mendukung setiap upaya pengembangkan nilai-nilai dan perilaku yang akan dihabituasikan. Komunikasi antarwarga sekolah dan pemangku kepentingan sangat dihargai dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah.
Sekolah diibaratkan sebagai tanah yang subur untuk menyemaikan dan menanam benih-benih tunas bangsa (siswa). Penyemaian dan penghabituasian di sekolah dalam lingkup yang kecil akan mudah dilakukan kontrol, evaluasi, dan penguatan. Kondisi ini berbeda jika dalam masyarakat, di samping lingkup yang luas juga sulit dilakukan kontrol. Dalam konteks PAK di sekolah, beberapa contoh budaya yang dapat dihabituasikan antara lain “etika, kejujuran, tanggung jawab, taat pada peraturan, menghormati hak orang lain, mencintai pekerjaan, disiplin”, dan terbuka (Suparlan, 2008:4-5).
Etika merupakan tata kehidupan dalam hubungan dengan orang lain. Hal ini karena fitrah manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga penting untuk  menghormati satu dengan yang lain. Di sinilah etika sangat diperlukan. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus selalu ditanamkan bagi semua warga sekolah.  Mulai jujur pada diri sendiri, jujur kepada Alloh, dan tentunya jujur kepada orang lain. Kejujuran itu harus dibangun di sekolah (Suparlan, 2008). Di samping melalui budaya sekolah, kejujuran harus diimbangi melalui kegiatan intrakurikuler  pada mata pelajaran Agama dan PKn sebagai inti, didukung mata pelajaran lain.
Budaya sekolah yang penting untuk dikembangkan adalah menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain akan dapat menumbuhkan kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini karena dalam kehidupan masih sering terjadi, orang membeda-bedakan dengan dalih kepentingan.
Budaya lain yang mampu memberikan dukungan terhadap PAK di sekolah adalah mencintai pekerjaan (profesi). Pekerjaan dalam arti luas menyangkut profesi baik sebagai pekerjaan maupun status. Kesadaran mencintai pekerjaan penting agar dalam berbagai aktivitas dilakukan dengan senang dan sepenuh hati.  Orang yang mencintai pekerjaan akan mampu menghargai waktu, yang diidentikan dengan sikap disiplin. Kedisiplinan merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan. Sebaliknya tidak menghargai waktu, tidak disiplin, dan jam karet  akan menjadi penghambat dalam setiap aktivitas. Dalam konteks PAK, budaya sekolah merupakan salah satu bentuk  kurikulum tersembunyi (hidden curriculum)

KESIMPULAN
Korupsi merupakan tantangan serius dalam pembangunan bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam bidang politik, korupsi dapat menciderai nilai-nilai demokrasi. Salah satu isi pendidikan karakter yang layak untuk ditanamkan di sekolah adalah antikorupsi. Antikorupsi di sekolah bukanlah semata-mata bagaimana menangani permasalahan korupsi seperti halnya dilakukan oleh KPK, kepolisian, kejaksaan, akan tetapi dapat dimulai dari yang paling sederhana, misalnya berperilaku jujur dan tanggung jawab.
Budaya sekolah yang penting untuk dikembangkan adalah menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain akan dapat menumbuhkan kesadaran akan kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini karena dalam kehidupan masih sering terjadi, orang membeda-bedakan dengan dalih kepentingan.  Budaya lain yang mampu memberikan dukungan terhadap PAK di sekolah adalah mencintai pekerjaan (profesi). Pekerjaan dalam arti luas menyangkut profesi baik sebagai pekerjaan maupun status. Kesadaran mencintai pekerjaan penting agar dalam berbagai aktivitas dilakukan dengan senang dan sepenuh hati. Kedisiplinan merupakan kunci penting dalam mencapai tujuan. Sebaliknya tidak menghargai waktu, tidak disiplin, dan jam karet  akan menjadi penghambat dalam setiap aktivitas.

DAFTAR  RUJUKAN

Albab, U. (2009). A to Z Korupsi Menumbuhkembangkan Spirit Antikorupsi. Surabaya: Jaring Pena.
Budimansyah, D. (2009). Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokratisasi.  Pidato pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung: Tidak diterbitkan.
Budimansyah, D. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
Darmawan C., Kesuma, D., Permana, J. (2008). Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi. Bandung: Pustaka Aulia Press.
Direktorat PSMP. (2010). Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. Jakarta: Direktorat PSMP.
Ibrahim, M. S. dan Rukmana, A. (2009). Agama Untuk Antikorupsi. Dalam Wijayanto dan Zachrie, R. (eds). (2009). Korupsi Mengkorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Koesoema, D. (2009). Pendidik Karakter di Jaman Keblinger. Jakarta: Grasindo.
Kohlberg, L. (1976). Moral Stages and Moralization: The Cognitive-developmental Approach. Holt, NY: Rinehart and Winston. 
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kuntowijoyo. (1993). Radikalisasi Petani: Esai Sejarah.  Jogyakarta: Bentang.
Megawangi, R. (2001). Mengapa Pendidikan Karakter? Jakarta: Unpublished mimeograph, Indonesia herigate Foundation.
Megawangi, R. (2004). Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
Pol, M., Hlouskova, L., Novotny, P., Vaclavikova, E., Zounek, Z. (2005). School Culture as an Object of Research. Tanpa penerbit.
Rohman, A. (2009). Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Sapriya. (2007). Perspektif Pemikiran Pakar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Disertasi Doktor pada SPS UPI Bandung: Tidak Diterbitkan.
Somantri, M. N. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. Bandung: Kerjasama Program Pascasarjana dan FPIPS dengan PT. Remaja Rosdakarya.
Suparlan, Budimansyah, D., Meirawan, D. (2005). PAKEM: Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Bandung: PT. Genesindo.
Warsono, Atok, R. A., Harmanto. (1999).  Panduan Pendidikan AntiKorupsi Kolusi, dan Nepotisme di Sekolah. Surabaya: Tidak diterbitkan.
Warsono. (2007). Manusia, Jati Diri Bangsa dan Pancasila Suatu Kajian Filosofis. Pidato Pengukuhan Guru Besar. Surabaya: Tidak diterbitkan.

Warsono. (2011). Pendidikan Budaya dan Karakter di Sekolah Dasar, Dalam Syah, S., Martadi (eds). (2011). Bunga Rampai Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Generasi Masa Depan Bangsa. Surabaya: University Press.