Selasa, 09 Februari 2016

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dari Pengaruh Pornografi
Oleh:
Helda Mega Maya C.P.,SH.,MH

ABSTRAK
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.
Oleh karenanya diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum pada anak dari pengaruh pornografi. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang pornografi.

I.  PENDAHULUAN
Undang-Undang Pornografi merupakan suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi.Undang-Undang ini telah disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30 Oktober 2008 yang lalu. Namun, aturan hukum ini sedari awal sudah memancing kontroversi atau pro dan kontra yang demikian besar di berbagai lapisan masyarakat.Di pihak yang mendukung tentunya karena ancaman tergerusnya moral bangsa ini oleh paparan pornografi dan porno-aksi yang semakin mengkawatirkan. Sebaliknya, berbagai pihak akan kawatir terusik kepentingan profesionalitas, budaya, sosial dan terutama ekonomi menjadi terancam. Tujuan luhur Undang Undang pornografi adalah mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.Sedangkan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi khususnya bagi anak-anak.
Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai  ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.
Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang pornografi.
Pengaturan pornografi berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, antidiskriminatif, dan perlindungan terhadap warga negara, yang berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini :
1.      Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama  ;
2.      Menghormati dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ;
3.      Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya ; dan
4.      Melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.
Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Pornografi meliputi beberapa hal, antara lain : (1)  pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi ; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi ; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.
Undang-Undang tersebut juga menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu,  pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.
Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.
Dalam ketentuan pasal 17 Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Selanjutnya dalam pasal 19 Undang Undang Pornografi disebutkan bahwa Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang :
a)      Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya ;
b)      Melakukan  pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya ;
c)      Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya ; dan
d)     Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya
Sebagaimana telah disebutkan, bahwasanya sebelum Undang Undang Pornografi tersebut di atas disahkan (bahkan hingga saat ini) banyak mendapat pro dan kontra dari segala lapisan masyarakat. Sebagian besar masyarakat yang tidak setuju antara lain mengemukakan pendapatnya bahwa nantinya Undang Undang Pornografi tersebut bertentangan dengan pelaksanaan Hak Azasi Manusia (HAM). Satu sisi yang tidak diperhitungkan dari pro-kontra tersebut adalah betapa pentingnya proteksi perlindungan anak mengenai hal itu. Jadi alasan apapun tentang pembenaran suatu hal yang mengarah pada pornografi itu (HAM) sebenarnya tidak dapat dibenarkan mengingat tujuan bangsa Indonesia sendiri adalah untuk membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu mutlak dimulai dari para generasi muda (anak-anak) agar pertumbuhan mental, fisik, rohani dan jasmaninya tidak cacat secara moral dan intelektual.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan yaitu :
Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak  Dari Pengaruh Pornografi?

II. PEMBAHASAN
Dalam ketentuan Pasal 17 Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Selanjutnya dalam Pasal 19 Undang Undang Pornografi disebutkan bahwa untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:
a)             Melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya ;
b)             Melakukan  pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya ;
c)             Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya ; dan
d)            Mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.
Terkait dengan masalah perlindungan anak, upaya ini perlindungan ini mutlak diupayakan mengingat anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan prioritas bantuan dan perlindungan terutama atas pelayanan untuk pengembangan pengetahuan, kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan bermoral.
Sebelum membahas lebih lanjut terhadap peranan pemerintah dalam mencegah dan memberantas yang perlu digaris bawahi terhadap Pasal 17 UU Pornografi tersebut antara lain adalah adanya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, sehingga dalam hal ini perlu diberikan batasan dan pembahasan lebih lanjut.Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami serbuan yang hebat dari berbagai produk pornografi yang bentuknya beraneka ragam; baik berupa tabloid, majalah, buku bacaan di media cetak, televisi, radio dan terutama adalah peredaran bebas VCD dan DVD ; baik yang datang dari luar negeri maupun yang diproduksi di negeri sendiri. Walaupun media pornografis bukan barang baru bagi Indonesia, namun tidak pernah dalam skala seluas sekarang. Bahkan beberapa orang asing menganggap Indonesia sebagai “surga pornografi” karena sangat mudahnya mendapatkan produk-produk pornografi dan harganya pun murah. Bahkan media pornografi saat ini, semakin mudah untuk diakses dengan hadirnya tehknologi internet.
Dewasa ini pornografi juga dapat mudah untuk diakses dengan hadirnya tehknologi telepon genggam (handphone) yang dilengkapi dengan fasilitas video (MP4) yang dapat dengan mudah menampilkan gambar porno bahkan adegan seks yang bersifat porno. Para pengaksesnya dapat dengan mudah saling bertukar atau mengirim file gambar atau video porno dari telepon genggam ke telepon gengam yang lain melalui fasilitas infra red atau bluetooth di telepon genggam, sehingga dapat dengan mudah untuk menyebarkan dan mengaksesnya. Demikian pula halnya dengan harga telepon genggam tersebut semakin mudah dimiliki oleh setiap orang karena harganyapun semaikin terjangkau.
Melihat kenyataan tersebut di atas, betapa mengerikannya dampak globalisasi tersebut jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana karena merusak moral dan kesusilaan. Betapa tidak, dengan mudahnya semua dapat memperoleh dan mengakses  media porno dengan harga terjangkau tanpa mengenal waktu dan tempat, terutama dengan hadirnya tehknologi internet dan telekomunikasi telepon genggam tersebut. Hal tersebut berbahaya bagi kehidupan moral bangsa pada umumnya dan pada generasi muda (anak-anak) pada khususnya.
Di sini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif dan tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia yaitu dengan menghimbau dan kalau perlu melarang berbagai sepak terjang masyarakat yang berperilaku tidak semestinya. Hal ini yang menjadi latar belakang dari ketentuan pasal 17 Undang Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwasanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
Sementara itu aparat keamanan juga harus berupaya dengan melaksanakan deteksi dini, pre-emtif, preventif dan represif. Upaya deteksi dini terhadap jaringan atau sindikat produsen, penyalur/pengedar pornografi termasuk mendeteksi pemilik situs pornografi serta mendeteksi produser, sutradara dan fotografer pornografi. Begitu pula dengan upaya preemtif dengan melakukan penyuluhan keseluruh lapisan ma-syarakat, pembinaan terhadap remaja, pemuda dan mahasiswa dalam suatu kegiatan yang positif, penyuluhan kepada pengusaha kaset untuk tidak mengambil jalan pintas guna mengeruk keuntungan dengan memperdagangkan kaset porno serta penyuluhan kepada kalangan artis, foto model, fotografer dan wartawan agar tidak menampilkan masalah ini. Upaya preventif adalah melakukan pencegahan terhadap masuknya film/CD porno dari luar negeri. Upaya represif adalah melakukan penin-dakan dan memproses secara hukum terhadap pengedar VCD porno, Pemimpin Redaksi media cetak yang menampilkan pose pornografi dan juga menindak pelaku lain termasuk artis serta memberlakukan sanksi hukum secara efektif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pers.
Untuk menanggulangi pornografi, diperlukan adanya law enforcement secara tegas bagi yang mengembangkan pornografi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara lintas sektoral melalui lembaga dan instansi terkait. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya degradasi moral yang secara radikal merupakan sebuah proses pembusukan akhlak dalam kehidupan masyarakat.
Maraknya pornografi tidak saja menjadi masalah pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Dunia pendidikan juga perlu intens melakukan penanggulangan dengan pengawasan ketat untuk menghindarkan siswa dan tindak asusila tersebut. Sekolah harus mempunyai paket pendidikan yang holistic menyangkut logika, estetika dan etika. Meskipun terdengar teoritis, porsi pendidikan etika dan spritual perlu memakai paradigma baru. Pendidikan etika dan spritual yang selama ini hanya sebatas pelengkap akademis harus lebih diefektifkan penyampaiannya. Kuncinya, jangan jadikan agama sebagai pelengkap, tapi sebagai dasar dan bekal siswa.
Upaya menanamkan nilai agama dan moral kepada anak-anak harus dilakukan sejak dini. Pemantauan lingkungan pergaulan anak harus diintensifkan baik oleh keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat. Pengisian waktu luang anak melalui kegiatan ekstra kurikuler yang positif perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar anak-anak tidak terjerumus pada penyimpangan seksual akibat terpengaruh pornografi.
Dengan lahirnya Undang Undang Pornografi kepastian hukum dalam memerangi segala bentuk pornografi diharapkan dapat lebih terjamin. Selama ini penyebab atau kendala Pemerintah dalam memberantas pornografi adalah lemahnya perangkat hukum yang dapat dijeratkan kepada pelaku tindak pidana di bidang pornografi Selanjutnya dalam menyikapi dan memberantas pornografi melalui media teknologi internet, adalah dengan menegakkan ketentuan Undang Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kehadiran Undang Undang ITE ini tentu saja tepat sebagai langkah yang maju konstruktif, strategis, dan berorientasi jangka panjang, terutama upaya Undang Undang ini dalam menutup situs-situs porno yang banyak beredar di internet.
Undang Undang ITE sudah selayaknya mendapat apresiasi yang sangat baik oleh publik, karena diakui keberadaan situs-situs porno di internet selama ini telah menjadi sumber efek negatif penggunaan layanan jasa internet, terutama bagi generasi muda. Mesti kita ingat bersama bahwa pornografi dengan berbagai macam dampak negatifnya sangat mudah tersebar dan diakses siapa, kapan, dan di mana saja melalui jaringan internet. Hal tersebut tentu sangat mengancam sikap mental masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Berita di situs detiknet mengungkap bahwa banyak para ahli psikologi di dunia menyampaikan bahwa dengan melihat hal porno secara rutin bisa mendorong seseorang mempunyai hasrat seksual agresif yang berbahaya. Seringnya mengakses situs-situs porno juga berakibat munculnya kepercayaan dan persepsi terhadap seks yang tidak baik dan salah. Pandangan terhadap seks yang salah dikarenakan dampak pornografi yang beredar di internet, akan memunculkan anggapan bahwa seks hanya seperti barang yang bisa diperdagangkan ; dan tentu akan menimbulkan pelecehan terhadap tubuh wanita yang hanya dianggap sebagai media hiburan seksual bagi laki-laki.
Tidak hanya itu, kemudahan dalam memperoleh materi pornografi melalui internet dapat membuat penyimpangan orientasi dan tujuan aktifitas seksual seseorang. Berbagai macam keanehan seksual yang ditampilkan dalam situs-situs porno yang ada akan membangun imajinasi yang tidak sehat. Tujuan seks bagi sepasang manusia yang seharusnya adalah proses regenerasi dan penghayatan cinta terdalam akan mengalami pergeseran. Seks pada akhirnya hanya sebagai wahana ekspresi yang liar. Hal ini dikhawatirkan akan memicu aktifitas seksual berbahaya yang dapar melahirkan perselingkuhan, pemaksaan kehendak, penganiayaan, dan bahkan pemerkosaan.
Besarnya efek negatif pornografi dan keberadaannya di dunia maya telah mendapat kecaman dari masyarakat. Upaya penutupan, pemblokiran, dan pemberantasan cyber-porno telah menjadi isu yang mengemuka di tengah masyarakat. Meskipun upaya pemberantasan pornografi di internet hanya tertulis di satu pasal Undang Undang ITE ; yaitu pasal 27, tetapi itu sudah berdampak banyak dan membuktikan keseriusan pemerintah dalam memerangi cyber-porno yang meresahkan banyak pihak.
Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang Undang ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hukuman atas pelanggaran pasal ini disbutkan dalam pasal 45.
Hanya saja masih banyak hal yang mesti dicermati dalam upaya pemerintah untuk membasmi peredaran situs porno di internet. Perlu diperhatikan, bahwa upaya pemerintah saat ini baru sebatas pemblokiran. Pemerintah mengutarakan bahwa mekanisme pemblokiran adalah dengan cara menanam software di komputer yang telah diprogram untuk mencegah masuknya situs porno melalui jaringan internet. Kinerja software yang hanya bertugas untuk memblokir ini dirasa sangat sederhana dan sangat berpeluang besar untuk diakali oleh para penjahat cyber (hacker).
Pemblokiran situs porno oleh software yang dirancang oleh pemerintah diperkirakan tidak jauh berbeda mekanisme kerjanya dengan beberapa software anti situs porno yang telah ada sebelumnya. Salah satunya adalah dengan merancang program tersebut untuk sensitif terhadap keyword (kata kunci) tertentu yang digunakan sebagai nama domain, misalnya xxx, sex, dan beberapa kata lainnya yang sering digunakan sebagai nama domain situs-situs porno. Pemberlakuan sistem kerja ini memungkinkan aplikasi dapat memblok secara otomatis ketika keyword yang telah tersetting diketikkan. Cara ini tentu sangat mudah ditaklukkan, yaitu hanya dengan mengganti nama domain situs porno dengan keyword yang tidak lazim. Sehingga, jangan heran ketika membuka alamat situs yang bernuansa religi di kemudian hari, tiba-tiba yang muncul adalah situs porno. Hal ini mungkin dilakukan untuk menghindari pemblokiran.
Cara lain yang mungkin dijalankan oleh software anti porno adalah dengan menyimpan data base alamat situs porno yang ada di seantero bumi ini. Hal ini sangat mungkin dilakukan dan lebih baik hasilnya karena apapun nama domain yang digunakan, seandainya dia terlacak sebagai situs porno, akan disimpan dalam data base. Tersimpannya alamat situs-situs porno tersebut dalam data base akan membuat terbloknya situs itu secara otomatis saat akan dibuka. Kelemahan menonjol aplikasi yang bekerja dengan sistem ini adalah apabila alamat situs porno tertentu tidak terekam di data base, maka dia akan dengan mudah diakses.
Untuk mengatisipasi kelemahan software yang dibuat pemerintah dalam memblokir situs porno, maka perlu ada langkah tegas pemblokiran dari pihak pemerintah. Dan yang lebih penting adalah pendekatan hukum yang tegas terhadap para penyebar pornografi di media internet. Karena apabila pemerintah tidak menyentuh akar masalahnya, dikhawatirkan para pemilik dan perancang situs porno akan terus meningkatkan kreasinya dan tindakan negatif ini terus berlangsung tanpa henti.
Dengan telah disahkannya Undang-undang Pornografi dan Undang Undang Informasi dan Transaksi elektronik sebgai dasar hukum mengakses internet, merupakan langkah maju dalam upaya penghapusan cyber-porno di Indonesia. Dalam Undang Undang  ITE sendiri tidak terdefinisikan secara jelas mengenai apa itu pornografi, namun dengan hadirnya Undang Undang Pornografi, akan semakin jelas, batasan yang mana materi pornografi sebagai perbuatan terlarang, sebagai seni, sebagai bagian dari kearifan lokal, dan sebagai bagian dari edukasi. Hal ini pada akhirnya memudahkan pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam menindak cyber-porno.
Upaya pemerintah untuk memerangi peredaran pornografi di internet, seharusnya turut didukung oleh Pemerintah Daerah. Selama ini banyak Pemerintah Daerah di Indonesia terkesan tidak peduli terhadap penyebaran pornografi di dunia maya. Belum ada langkah atau kebijakan yang diambil oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota maupun juga pihak legislatif dalam menangkal cyber-porno. Tidak ada satu pun Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan untuk mengatur hal itu. Bahkan, belum ada program atau kegiatan sosialisasi yang secara serius dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pengguna dan penyedia jasa layanan internet agar menghilangkan dampak negatif penggunaan internet.
Undang-undang tersebut merupakan panglima yang akan memberangus situs-situs porno. Pemerintah harus optimis dengan langkah positifnya, walau banyak suara-suara sumbang, seperti banyak milis dan para blogger menertawakan langkah yang diambil pemerintah. Maka itu, ini perlu diantisipasi dengan melakukan pendekatan pada para blogger dan praktisi IT. Ini bertujuan agar mereka mendukung upaya pemblokiran situs. Jika tidak didukung oleh para praktisi IT dan blogger, upaya ini tidak akan efektif. Meski banyak blogger pesimis dan perlu kerja keras dari pemerintah, terutama karena sebagian besar hosting di luar negeri, upaya untuk menertibkan situs porno perlu didukung oleh masyarakat.  Berbagai upaya sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membasmi pornografi melalui internet. Salah satunya dengan melakukan razia ke warnet-warnet agar memblokir situs porno yang diakses oleh pengunjung, juga akan membagikan software antisitus porno secara gratis. Sayangnya di berita yang saya dapatkan, tidak disebutkan bagaimana caranya dan dari mana untuk mendapatkan software antisitus porno dari Pemerintah tersebut. Selain itu, juga ada beberapa warnet yang belum mengetahui bagaimana cara memblokir situs porno. Walaupun warnet lainnya sudah banyak yang memblokir situs porno tersebut
Pada akhirnya, rencana besar untuk memberantas cyber-porno di Indonesia tidak akan ada artinya tanpa realisasi dan dukungan dari banyak pihak. Keluarga dan lembaga pendidikan yang sangat dekat dengan generasi muda sudah selayaknya concern terhadap persoalan ini. Tokoh dan ulama yang berpengaruh di tengah masyarakat sangat pantas untuk peduli dalam menyadarkan masyarakatnya.Pengusaha penyedia layanan jasa internet dan pelaku bisnis sejenis dapat lebih peka dan sadar atas kondisi ini. Apabila daya dukungnya sudah optimal dan pemerintah memang serius, maka sangat mungkin peredaran pornografi, tidak hanya di internet, tetapi juga dalam skala yang lebih luas di media-media lainnya akan dapat segera berakhir. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia sebagai negara bermoral dan beradab yang bebas dari pornografi dan praktek asusila lainnya.
Pada dasarnya, norma hukum mempunyai tujuan mengatur tata kehidupan dalam masyarakat. Dengan sarana hukum tersebut, diharapkan dalam masyarakat tercipta kondisi yang tertib, aman, dan berkeadilan sehingga kepentingan manusia dapat terlindungi. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan kesimbangan.
Dengan terciptanya ketertiban di masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan dapat terlindungi. Walaupun dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa norma yang mengatur perilaku manusia selain norma hukum, seperti norma kesusilaan, kesopanan dan agama, norma hukum sangat dibutuhkan kehadirannya dalam rangka memenuhi dan melengkapi norma-norma tersebut. Sering kali terjadi “kekosongan norma” dalam kehidupan masyarakat karena suatu peristiwa yang dianggap bertentangan dengan tata tertib masyarakat, namun belum ada norma yang mengatur.
Norma hukum kemudian hadir untuk melengkapinya. Di lain waktu, kadang kala terjadi suatu peristiwa yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat dan bertentangan dengan norma kesusilaan, kesopanan, atau agama, namun belum diatur oleh norma hukum. Norma hukum kemudian hadir untuk memastikan bahwa norma-norma yang lain perlu dipaksakan penerapannya. Dengan demikian, norma hukum diperlukan karena kemungkinan ada beberapa aspek kehidupan masyarakat yang belum diatur dalam norma selain norma hukum. Selain itu, biasanya ketaatan manusia terhadap ketiga norma selain norma hukum bergantung pada aspek internal seperti karena keimanan, keinsyafan, dan kesadaran. Sanksinya pun biasanya kurang tegas. Oleh karena itu, norma hukum hadir dengan membawa sifat asli yaitu “memaksa” dan dengan sanksi tegas bagi pelanggarnya.
Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari norma hukum yang memiliki sanksi paling tegas di antara bidang hukum yang lain. Bahkan sering dikatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang kejam dan tidak manusiawi. Dengan ketegasan inilah kemudian ternyata hukum pidana “paling laku” digunakan untuk menanggulangi suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketertiban dan keadilan.
Sebenarnya istilah pornografi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana materiel utama Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa pasal disebutkan tindak pidana-tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pornografi ini, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Pasal 281 s.d. 283 bis Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Sedangkan yang termasuk dalam pelanggaran disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 532 dan 533 Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.
Pada dasarya terdapat beberapa kelemahan pengaturan pornografi dalam KUHP, antara lain :
1)      Pasal-pasal pornografi dalam KUHP tersebut tidak memuat mengenai batasan-batasan perbuatan sehingga dikategorikan melanggar kesusilaan (aanstotelijk van de eerbaarheid). Pembatasan demikian penting mengingat hukum pidana harus dilaksanakan secara obyektif. Keobyektifan penegakan hukum pidana berarti pasal-pasal yang dicantumkan dalam aturan hukum pidana tidak menimbulkan intepretasi yang bermacam-macam. Sedangkan istilah “melanggar kesusilaan” (aanstotelijk van de eerbaarheid) yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif yang tergantung pada ruang dan waktu dan secara sobyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran.
2)      Ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum, mengingat KUHP yang aslinya bernama Wetboek van Strafrecht ini dibuat pada masa kolonial Belanda. Walaupun ada beberapa perubahan KUHP mengenai jumlah pidana denda namun pada kenyataannya perubahan KUHP ini tidak dapat lagi mengikuti perubahan zaman.
3)      Subyek hukum yang dikenal dalam KUHP adalah perorangan. Artinya, yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah manusia alamiah. Sedangkan subyek hukum berupa badan hukum (rechtpersoon) belum dikenal dalam KUHP. Oleh karena itu, jika ada kasus mengenai media massa yang menampilkan pornografi maka yang dapat dijerat dengan pidana adalah orang-orang yang ada dalam perusahaan pers yang bersangkutan. Sedangkan perusahaannya tidak dapat dikenai pidana.

III. KESIMPULAN
            Berdasarkan hasil pengkajian yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Dalam upaya perlindungan anak-anak terkait masalah penanggulangan pornografi, diperlukan adanya law enforcement secara tegas bagi masalah pornografi. Upaya pencegahan harus dilakukan secara lintas sektoral melalui lembaga dan instansi terkait. Hal ini menurutnya perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya degradasi moral yang secara radikal merupakan sebuah proses pembusukan akhlak dalam kehidupan masyarakat. Maraknya pornografi tidak saja menjadi masalah pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum. Dunia pendidikan juga perlu intens melakukan penanggulangan dengan pengawasan ketat untuk menghindarkan siswa dan tindak asusila tersebut.  Implementasi Undang Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dititik beratkan bukan hanya kepada pemerintah pusat saja, melainkan menjadi sebuah kewajiban setiap pemerintah daerah (Pemda) untuk mengaplikasikannya kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan pornografi yang ditujukan untuk perlindungan moral generasi muda (anak-anak).
Memang sebagian kalangan mengganggap bahwa dengan disahkannya Undang Undang Pornografi akan bertentangan dengan Hak Azasi Manusia, dengan beragam alasan, antara lain dibatasi dalam berekspresi, kesulitan dalam mengakses media, dan lain sebagainya. Namun demikian, sinkronisasi antara pelaksanaan Undang Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dan Pelaksanaan Hak Azasi Manusia diperlukan sehingga Undang Undang Pornografi dapat ditegakkan dengan baik tanpa bersinggungan atau bertentangan dengan jiwa pelaksanaan Hak Azasi Manusia karena dalam alasan apapun itu. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kepentingan anak dan perlindungan terhadap anaklah yang harus diutamakan.
Penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 2) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah dilakukan berdasarkan Paancasila dan Undang-Undang 1945. Bahwa semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan yudikatif, legislatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Alfi Fahmi, Suatu Tinjauan Tentang Pornografi dan Penegakan Hukumnya, Bandung, Citra Press Pustaka, 2009

Andi Hamzah, Pornografi Dalam Hukum Pidana ; Suatu Studi Perbandingan, Jakarta, Bina Mulia, 1987

Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1997

Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hak Azasi Manusia. Citra Aditya Bakti. Bandung

Eddy Rifa’I dalam Encylopedia of Brittania, Pornografi, Jakarta, Bina Sastra Pustaka Indonesia, 1999

Jan Materson dalam Akbar Kurnia Wahyudi Mengenal Hukum Hak Azasi Manusia Suatu Pengantar. Liberty. Yogyakarta, 1999

Margono, Pendidikan Pancasila ; Topik Aktual Kenegaraan dan Kebangsaan, Malang, Universitas Negeri Malang, 2004

Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1988, Ghalia Indonesia

Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Jakarta, Fasco, 1969