Senin, 08 Februari 2016

GLOBAL PARADOKS, NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA,
DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Kayan Swastika

Abstrak: Mozaik ke-Indonesia-an yang bersifat bhineka telah porak-poranda oleh kekalahan negara menghadapi anarkisme aksi massa yang berlindung di balik simbol-simbol primordialisme dan tribalisme. Perasaan dan semangat “ke-kita-an”, “saudara-sebangsa”,  telah dicairkan oleh semangat dan perasaan “ke-kami-an”, “kelompok”, dan “saudara seiman”. Diakui atau tidak, kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan produk politik pendidikan masa lalu yang tidak bersenyawa dengan bidang kebudayaan dan politik, terutama dalam visi dan perspektif serta kehidupan sejati bangsa ini. Solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini ialah dengan melakukan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Salah satu jawabannya  adalah pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya meletakkan daya ikat (imperatif) pendidikan multikultural bagi masyarakat majemuk.

      Kata Kunci: Global Paradoks, Negara Kebangsaan, dan Pendidikan    
                         Multikultural

PENDAHULUAN
Perkembangan dan dinamika politik global sejak beberapa dekade terakhir ini menampakkan dua fakta empirik yang unik dan menarik dicermati, yang sering dirumuskan sebagai “global paradoks”. Di satu sisi,   kita menyaksikan bagaimana kekuatan gelombang globalisasi telah menciptakan sebuah proses unifikasi, standarisasi, uniformisasi, dan sekaligus sentralisasi pada aspek-aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik berbagai satuan ekonomi, sosial, budaya dan politik yang dulunya diandaikan sebagai “batas-batas absah” dari sebuah negara kebangsaan (nation-state, atau national-state) dan batas-batas imajiner dari wilayah kekuasaan nasionalisme. Alhasil, meminjam istilah dari pakar manajemen keturunan Jepang bernama Konichi Ohmae (1991), dunia (telah) menjadi  the borderless world, dan masyarakat dunia (telah) menjadi borderless society. Sementara itu, pada satu sisi yang lain, kita menyaksikan pula terjadinya kebangkitan (kembali) kesadaran-kesadaran yang menonjolkan pemuliaan perbedaan dan kekhususan-kekhususan lokal (Rosenau, 1992), yang dibarengi dengan pencarian dan peneguhan kembali ikatan-ikatan lama yang berbasis etnisitas (Fukuyama, 1993) di dalam  wilayah negara kebangsaan. Fenomena kehidupan terakhir inilah yang oleh Featherstone (1990) disebut sebagai gerakan ke arah “deglobalisasi”.  
Dalam konteks  perkembangan dan dinamika politik global seperti tersebut di atas, melalui tulisan ini penulis ingin mengajak kepada sidang pembaca untuk mencermati, mengkaji, dan mendiskusikan dua persoalan yang menurut hemat saya bersifat krusial-strategis. Pertama, ikhwal nasib negara kebangsaan Indonesia di masa kini beserta prospeknya di masa depan. Kedua,  wacana seputar rasionalitas urgensi Pendidikan Multikultural di Indonesia. Semoga hasil pencermatan, pengkajian, serta diskusi itu, nantinya dapat memberi bahan refleksi berharga bagi kita semua sebagai anak bangsa untuk dapat memberi isi terhadap hasil perjuangan “the founding fathers” secara lebih bijaksana dan bermakna.

PEMBAHASAN
Global Paradoks
Perkembangan teknologi komunikasi-informasi, transportasi, dan kecenderungan baru dalam tata ekonomi kapitalisme akhir, merupakan faktor-faktor determinan yang memungkinkan terjadinya proses globalisasi di segala bidang kehidupan manusia di berbagai negara-bangsa. Suatu proses  yang ditandai munculnya apa yang oleh Appadurai (Featherstone, 1990) disebut “arus besar budaya global”, meski jalannya tidak isomorfik. Pertama, arus orang-orang: turis-turis, imigran-imigran, orang-orang buangan, para pekerja tamu, dan sebagainya. Kedua, arus mesin-mesin yang diproduksi oleh agen-agen pemerintah dan korporasi-korporasi nasional maupun multinasional. Ketiga, arus uang atau modal yang bergerak demikian cepat dalam pasar-pasar modal dan pertukaran uang. Keempat, arus citra-citra dan informasi yang diwahanai oleh berbagai bentuk media: surat kabar, majalah, tv, film, dan bahkan media komunikasi berbasis komputer seperti internet. Kelima, arus citra-citra yang diasosiasikan dengan ideologi-ideologi gerakan negara atau negara tandingan yang terdiri dari elemen-elemen pandangan dunia – Aufklarung Barat – seperti: demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, dan sebagainya. 
Proses globalisasi yang demikian itu sudah barang tentu membawa dan memberikan pengaruh besar terhadap konsep dan praksis yang disebut negara kebangsaan, pun demikian halnya terhadap nasionalisme sebagai “spirit suci” yang menopangnya. Pertama, teknologi komunikasi-informasi elektronik menyebabkan negara kebangsaan tidak dapat lagi mengisolasi diri, setidaknya secara ideologis, para warganya dalam ruang teritorial yang terbatas dan yang memungkinkan efektivitas kontrol. Kedua, dengan dukungan teknologi yang sama, modal dapat berpindah dengan cepat dari satu negara ke negara lain. Alhasil, jaringan pasar jadi meluas, membentuk suatu pasar global (global market) beserta kemunculan berbagai profesi yang  bekerja di dalamnya. Ketiga, dunia citra menghadirkan sebuah dunia baru yang lain sama sekali dengan dunia materi, sebuah cara pandang baru terhadap dunia, cara pandang yang melihat segala sesuatu sebagai nothing imposible. Keempat, interaksi antar-bangsa dan antar-budaya yang berbeda semakin intens. Interaksi demikian pada gilirannya membuahkan pula pemahaman baru mengenai “sang lain”, kesadaran akan adanya sebuah dunia yang tidak hanya plural, tetapi bahkan multikultural. Kesemuanya itu kemudian, mau tidak mau, suka tidak suka,  bermuara pada munculnya tuntutan fleksibilitas di berbagai bidang kehidupan negara kebangsaan: fleksibilitas dalam identitas diri atau kelompok, fleksibilitas dalam peralihan pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi, dan lain sebagainya. Implikasinya, konsep atau sikap toleransi akan keperbedaan serta keberagaman menjadi suatu keharusan yang niscaya.
Globalisasi, dengan “arus besar budaya global”-nya, sebenarnya,  hanyalah sebuah dimensi dari perkembangan dunia kita sekarang. Sebuah dimensi yang oleh Ryadi Gunawan (2000) disebut “dimensi horizontal” atau aras atas (global), yang secara substantif dicirikan oleh adanya proses perluasan informasi secara tak terbatas, dan perluasan pola-pola interaksi sosial ke dalam aras global. Sementara  pada dimensi yang lain, “dimensi vertikal”, atau aras bawah (negara kebangsaan), perkembangan dunia kita sekarang justru menampakkan sesuatu fenomena kehidupan yang unik, suatu paradoks, yang oleh Featherstone (1990) disebut sebagai gerakan ke arah “deglobalisasi”.  
Gerakan ke arah deglobalisasi dalam perkembangan dunia kita sekarang antara lain menampakkan dirinya dalam wujud reenchanment of religion di berbagai tempat di dunia; ini sekaligus memporakporandakan ramalan Weber (1958) bahwa rasionalisasi (globalisasi) bakal menghasilkan  “disenchanment of the world.  Agama memperlihatkan pesonanya kembali, dan pencarian berbagai bentuk kebahagiaan dan pemaknaan hidup tumbuh subur dimana-mana. Perwujudan lainnya muncul dalam bentuk   hidup dan berkembangnya paham postmodernisme (postmodernism) yang sangat memuliakan perbedaan dan kekhususan-kekhususan lokal (Rosenau, 1992), yang dibarengi dengan pencarian dan peneguhan kembali ikatan-ikatan lama yang berbasis etnisitas sebagaimana yang dapat disaksikan di Eropa (Fukuyama, 1993; Harvey, 1990). Dalam konteks perkembangan kehidupan politik, gerakan ke arah deglobalisasi tersebut muncul dalam wujud bangkitnya (kembali) kesadaran-kesadaran politik etnik yang mengandaikan keunikan, originalitas, kecil, dan lain-lain, sebagai fondasi-fondasi baru bagi usaha pengaturan  kehidupan politik yang lebih adil dan absah. Kasus etnik Serbia, Bosnia, dan Kroasia, adalah gambaran nyata mengenai hal ini.
            Pendek kata, global paradoks telah membawa kehidupan dunia sekarang ini berada dalam ketegangan. Suatu suasana dilematis yang oleh David Harvey (1990) digambarkan: “di satu pihak, ada arus atas yang mendera dan menyeret-paksa orang (manusia) untuk masuk ke dalam gelombang besar globalisasi; pada pihak lain, ada arus bawah yang juga berusaha menggiring orang (manusia) kembali ke akar-akar yang bersifat lokal”.

Global  Paradoks  dan  Potret  Kekinian  Negara  Kebangsaan Indonesia
Global paradoks tak urung berimplikasi juga terhadap konsep dan praksis negara kebangsaan. Konsep dan prasis negara kebangsaan, meminjam rumusan kata dari Cornelis Lay (2001): kini berada dalam posisi terjepit di antara dua kekuatan maha besar. Di satu sisi, ia dijepit oleh deraan dan paksaan globalisasi dengan logika dan asumsi-asumsi universalitas, uniformitas, standarisasi, dan sentralisasinya. Sementara pada satu sisi yang lain,  ia dijepit oleh tentangan dan tantangan etno-nasionalisme (etno-nationalism), yaitu kesadaran-kesadaran politik etnik yang mengandaikan keunikan, originalitas, kecil, dan lain-lain, sebagai fondasi-fondasi baru bagi sebuah pengaturan kehidupan politik yang “adil” dan “absah”. Fenomena semacam ini  terjadi dimana-mana, tak terkecuali di Indonesia.
Di Indonesia, deraan dan paksaan globalisasi terhadap konsep dan praksis negara kebangsaan menampakkan dirinya dalam wujud wacana politik yang tersebar dalam literatur-literatur yang bermunculan terutama sejak akhir tahun 1980-an (Lay, 2001). Sebagian literatur itu ada yang menggagas tentang “pasca nation-state”, sebuah model pengaturan kehidupan politik baru yang bersifat supra negara kebangsaan. Sebagian literatur yang lain menawarkan konsep “post nation-state”, yang mengandaikan era negara kebangsaan dan nasionalisme telah berakhir.
Tentangan dan tantangan etno-nasionalisme terhadap konsep dan praksis negara kebangsaan Indonesia juga tak kalah hebatnya, bahkan demikian mengkhawatirkan bagi integrasi bangsa. Tentangan serta tantangan etno-nasionalisme ini muncul dan menampakkan dirinya dalam berbagai macam bentuk perwujudan. Pertama, gerakan-gerakan separatis, yang mencoba memperjuangkan diri lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti: Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka (GPM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lain-lain. Dalam konteks ini, kasus lepasnya Timor Timur dari NKRI hendaknya menjadi sebuah pelajaran pahit tetapi berharga bahwa kita semua .tidak boleh lengah, selalu waspada, tegas, serta harus berani melakukan refleksi dan self-evaluation. Kedua, revitalisasi kebudayaan etnik yang kebablasan dan manipulasi kebudayaan etnik sebagai sarana politik praktis. Contoh kasus yang menarik mengenai hal ini adalah kebijakan Osingisasi yang dilakukan mantan Bupati Banyuwangi, Samsul Hadi, yang ketepatan berasal dari etnik Osing. Lewat kebijakan Osingisasi itu: para petinggi pemerintah kabupaten Banyuwangi yang akan menghadap bupati (Samsul Hadi) harus menggunakan bahasa Osing; memasukkan bahasa Osing sebagai kurikulum muatan lokal, sehingga harus diajarkan pada seluruh siswa SD-SMP di wilayah kabupaten Banyuwangi; menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tradisi endog-endogan sebagai tradisi khas komunitas Osing; membangun patung Gandrung dengan dana milyaran rupiah di pantai  Watu Dodol, Ketapang (Sunarlan, 2004). Ketiga, ekplorasi etnisitas sebagai ideologi perjuangan kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan pembangunan daerah. Contoh kasus yang menarik mengenai hal ini adalah gagasan sebagian masyarakat di Jember, Banyuwangi, dan Sumenep (Madura) untuk membentuk kabupaten Jember Selatan, Banyuwangi Selatan, dan Sumenep Kepulauan. Keempat, konflik dan kekerasan sosial berbasis etnisitas yang dipicu oleh faktor kekurangmampuan pemerintah daerah (propinsi/kabupaten/kota) dalam memahamkan esensi otonomi daerah (pemahaman batas-batas administratif daerah dan kewenangan pengelolaan potensi sumber daya alam) serta dipacu pula oleh faktor semakin tingginya tingkat kelangkaan sumber daya ekonomi. Contoh kasus untuk hal ini adalah konflik nelayan Ujung Pangkah (Gresik) dengan nelayan Weru Kompleks (Lamongan). Hal yang sama juga berlaku untuk konflik nelayan Kraton (Pasuruan) dengan nelayan Kwanyar (Bangkalan Selatan) (Kusnadi, 2002; Kusnadi, dkk., 2005). Kelima, konflik dan kekerasan sosial berbasis etnisitas dan agama yang dipicu oleh faktor kesalahan serta ketidakbecusan  pemerintah pusat dalam mengelola kemajemukan masyarakat kita. Kasus Kalimantan Barat-Tengah, Maluku, dan juga Poso, adalah contoh-contoh telanjang mengenai hal tersebut.
Paparan di atas memperlihatkan, bahwa konsep dan praksis negara kebangsaan Indonesia, ternyata, tidak hanya dalam posisi terjepit, tetapi bahkan sudah dalam kondisi kritis. Meminjam ungkapan kata dari cak Roeslan Abdulgani (2000): “ ... kita sekarang menghadapi disintegrasi nasional ... !!!”. Ruang publik di negeri tercinta ini kini sungguh-sungguh terasa demikian kasar, gersang, hambar, dan bahkan hancur. Mozaik ke-Indonesia-an yang bersifat bhineka telah pecah oleh kekalahan negara menghadapi anarkisme aksi massa yang berlindung di balik simbol-simbol primordialisme dan tribalisme. Perasaan dan semangat “ke-kita-an” telah dicairkan oleh semangat dan perasaan “ke-kami-an”. Perasaan sebagai “saudara sebangsa” telah dikalahkan oleh perasaan “kelompok” dan perasaan “saudara seiman”. Sentimen keagamaan dan sentimen kelompok etnik telah mensubordinasi sentimen kebangsaan. Minoritas dipaksa menyerah pada takdirnya untuk menerima tirani mayoritas. Societal terrorism muncul dan berkembang  dimana-mana dengan demikian mudah dalam berbagai wujud: mulai perkelahian, pembakaran, penjarahan, dan pembunuhan, sampai teror Bom Bunuh Diri dan teror Bom Surat.

Pendidikan Multikultural: Rasional dan Urgensinya
            Dipandang dari sudut ilmu sosial dan politik, siapa pun berhak percaya pada tesis Jack Snyder (2000) sebagaimana diungkapkannya dalam buku From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict mengenai hubungan antara demokratisasi dan timbulnya pertikaian antar-sesama alias konflik. Sebab, hubungan tersebut secara empirik tercermin pada kenyataan bahwa hampir semua konflik yang penuh kekerasan selama dasawarsa 1990-an terjadi di negara yang baru mengalami kebebasan politik, perlindungan hak-hak sipil dan kebebasan pers. Konflik dimaksud memuncak ketika gelombang transisi ke arah demokrasi juga memuncak. Bukanlah suatu kebetulan semata bahwa Indonesia juga sedang mengalami hal yang sama. Namun begitu tidak bisa dinafikkan juga bahwa dalam perjalanannya, hampir setiap bangsa mengalami never ending development process melalui treatment pendidikannya. Baik itu pendidikan politik, pendidikan budaya, lebih-lebih politik pendidikannya. Dalam bahasa ilmu ekonomi, treatment pendidikan itulah yang disebut-sebut sebagai investasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, disadari atau tidak, diakui atau tidak, kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini bukanlah semata-mata persis seperti disebut Snyder; lebih dari itu merupakan produk politik pendidikan masa lalu yang tidak bersenyawa dengan bidang kebudayaan dan politik, terutama dalam visi dan perspektif serta kehidupan sejati bangsa ini. Implisit di dalamnya adalah kegagalan pendidikan membangun kesadaran sejarah dan kemampuan memandang segala persoalan secara dialektik sehingga bangsa ini tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya.
Jika benar demikian, maka solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini bukanlah terletak pada proses alamiah demokratisasi itu sendiri dengan segala dinamika dan rekayasanya, melainkan bagaimana menginvestasikan sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Tapi penting dicatat,  investasi sumber daya manusia tidak bisa instan. Paling tidak dibutuhkan waktu satu generasi untuk berkorban sebelum bisa mengambil buahnya. Dengan kalimat lain, jika pendidikan orang dewasa sudah tidak bisa dijangkau, maka tumpuan harapan terletak pada pendidikan angkatan muda. Persoalannya adalah pendidikan bagaimanakah yang bisa menjadi solusi permanen sehingga membuahkan generasi yang bisa hidup sejahtera dan lebih memiliki prestise hidup, menghargai harmoni kemanusiaan dan kedamaian, menjadikan perbedaan sebagai kekayaan kultural, dan tentu saja berjiwa demokratis? Salah satu jawabannya  adalah pendidikan multikultural yang sejak beberapa tahun belakangan mengemuka sebagai wacana di kalangan intelektual Indonesia. Misalnya, tulisan Nasikun (2002),  yang menekankan bctapa pentingnya meletakkan daya ikat (imperatif) pendidikan multikultural bagi masyarakat majemuk.
Menurut Ekstrand (1997), ada tiga perspektif multikulturalisme di dalam sistem pendidikan, yaitu: (i) perspektif cultural assimilation; (ii) perspektif cultural pluralism, dan (iii) perspektif cultural synthesis. Perspektif pertama merupakan suatu model transisi di dalam pendidikan yang menunjuk pada proses asimilasi anak atau subjek didik dan berbagai kebudayaan atau masyarakat sub-nasional ke dalam suatu core culture dan/atau core society. Perspektif kedua menekankan pada pentingnya hak bagi semua kebudayaan dan masyarakat sub-nasional untuk memelihara dan mempertahankan identitas kultural masing-masing. Perspektif ketiga merupakan sintesis dari perspektif asimilasionis dan pluralis, yang menekankan pentingnya proses terjadinya eklektisisme dan sintesis di dalam diri anak atau subyek didik dan masyarakat, serta terjadinya perubahan di dalam berbagai kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.
Dalam konteks suatu sistem politik yang bersifat kcsukuan (ethnic politics),  proses politik memiliki kecenderungan kuat untuk memilih ujung-ujung ekstrim di antara polarisasi pilihan perspektif pendidikan asimilasionis-pluralis (Nasikun. 2002). Oleh karena tekanan yang kuat pada pergumulan integrasi nasional dan potensi konflik etnik yang dihadapi Indonesia di bawah pcmerintahan Orde Lama dan Orde Baru, misalnya, sistem pendidikan nasional selama ini diselenggarakan dengan memberikan tempat sangat penting pada aplikasi perspektif pendidikan asimilasionis di atas argumen pentingnya pembentukan satu kebudayaan nasional yang kuat -- melalui pembangunan institusi-institusi koalisi dan brokerage multi-etnik -- bagi proses integrasi nasional. Dan seperti kita ketahui bersama, pemberian tempat yang berlebihan pada fungsi pendidikan "integratif" melalui aplikasi perspektif asimilasionis itu, telah tcrbukti gagal menciptakan institusi-institusi koalisi dan brokerage multi-etnik sebagai bangunan yang kokoh bagi berkcmbangnya proses integrasi nasional. Sebaliknya, yang berhasil diciptakan tidaklah lebih dari suatu "bangunan semu" yang sangat rapuh bagi pengembangan proses integrasi nasional.
Menurut Nasikun (2002), yang diperlukan sebagai landasan yang kokoh bagi pembangunan sistem demokrasi di dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk ini adalah aplikasi pilihan perspektif pendidikan "sintesis multikultural" ketiga, yang merupakan sintesis dari aplikasi perspektif asimilasionis dan pluralis. Perspektif pendidikan ini memberikan peran pada pendidikan multikultural sebagai instrumen bagi pengembangan eklektisisme dan sintesis beragam kebudayaan sub-nasional pada tingkat individual dan masyarakat dan promosi terbentuknya suatu melting pot dari beragam kebudayaan dan masyarakat sub-nasional.
Pilihan perspektif pendidikan sintesis multikultural memiliki rasionalnya yang paling dasar di dalam hakikat tujuan suatu pendidikan multikultural, yang dapat diidentifikasi meliputi tiga tujuan: attitudinal; kognitif, dan instruksional (Ekstrand, 1997). Pada tingkat attitudinal, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap culture responsive, dan keahlian dalam penolakan dan resolusi konflik. Pada tingkat kognitif, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengetahuan tentang kemajemukan kebudayaan, kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan memiliki kesadaran kritis tentang kcbudayaan scndiri. Pada tingkat instruksional, pendidikan multikultural memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe-stereotipe, peniadaan-peniadaan, dan misinformasi tentang kelompok-kelompok ctnik yang dimuat di dalam buku-buku dan media-media pembelajaran; menyediakan strategi-strategi untuk melakukan hidup dalam pergaulan multikultural, menyediakan perangkat-perangkat konseptual untuk komunikasi multikultural, mengembangkan keterampilan-keterampilan komunikasi interpersonal, menyediakan teknik-teknik untuk melakukan evaluasi, dan membantu menyediakan klarifikasi dan penjelasan-penjelasan tentang dinamika-dinamika perkembangan kebudayaan.
Secara konseptual, agak sulit memang meletakkan fondasi pendidikan multikultural dalam posisi sebagai hardware sistem pendidikan nasional di Indonesia. Namun langkah awal bisa dimulai dengan meletakkan muatan multikulturalisme dalam proses pembelajaran, hampir di semua bidang. Guru Matematika, misalnya, perlu menegaskan bahwa lambang bilangan 2, 5 dan 9 itu  memang berbeda, sama dengan perbedaan agama, jender dan bahasa setiap warga negara. Tapi, jika lambang bilangan berbeda itu saling bersatu membentuk satu kesatuan angka, misalnya 592 atau 952, maka kekuatan dan maknanya menjadi lebih besar dan luar biasa, yakni lima ratus sembilan puluh dua dan sembilan ratus lima puluh dua.
Guru Biologi barangkali perlu menegaskan bahwa keberagaman bukan hanya menjadi milik berbagai ordo makhluk, tetapi hal itu sudah dimulai dari diri sendiri. Setiap manusia bukan hanya berbeda secara genetik dan sidik jarinya, setiap organ tubuh saja sudah berbeda fungsi dan bentuknya. Perbedaan itu menjadi bermakna ketika berada dalam satu harmoni aktivitasnya. Tangan dan kaki tak dapat leluasa menjalankan fungsinya jika mata dan telinga tidak membantunya. Demikian seterusnya.
Bagaimana dengan kajian sosial (social studies) atau pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial ? Guru yang menekuni bidang ini tentu saja menjadi lebih
leluasa memasukkan muatan multikulturalisme dalam setiap proses
pembelajarannya. Namun fakta menunjukkan, pendidikan IPS, sebagaimana
juga tercermin dalam scope dan sequence mata ajarnya, belum mencerminkan
perspektif multukulturalisme, apalagi praktik pembelajarannya (lihat misalnya
Mulder, 1997 dan 2000). Karena itulah diperlukan analisis dan kajian lebih lanjut
secara komprehensif agar social studies, termasuk di dalamnya adalah
Pendidikan Kewarganegaraan, benar-benar menjadi pioner
bagi terwujudnya praksis pendidikan multikultural di Indonesia.     

KESIMPULAN
Ruang publik di negeri tercinta ini kini sungguh-sungguh terasa demikian kasar, gersang, hambar, dan bahkan hancur. Mozaik ke-Indonesia-an yang bersifat bhineka telah porak-poranda oleh kekalahan negara menghadapi anarkisme aksi massa yang berlindung di balik simbol-simbol primordialisme dan tribalisme. Perasaan dan semangat “ke-kita-an”, “saudara-sebangsa”,  telah dicairkan oleh semangat dan perasaan “ke-kami-an”, “kelompok”, dan “saudara seiman”. Minoritas dipaksa menyerah pada takdirnya untuk menerima tirani mayoritas. Societal terrorism muncul dan berkembang  dimana-mana dengan demikian mudah dalam berbagai wujud. Diakui atau tidak, kondisi yang dialami bangsa Indonesia saat ini merupakan produk politik pendidikan masa lalu yang tidak bersenyawa dengan bidang kebudayaan dan politik, terutama dalam visi dan perspektif serta kehidupan sejati bangsa ini. Implisit di dalamnya adalah kegagalan pendidikan membangun kesadaran sejarah dan kemampuan memandang segala persoalan secara dialektik sehingga bangsa ini tidak tahu dari mana harus berangkat menata masa depannya. Solusi permanen yang paling masuk akal guna mengatasi kompleksitas problematika bangsa ini ialah dengan melakukan investasi sumber daya manusia melalui pendidikan secara benar. Salah satu jawabannya  adalah pendidikan multikultural yang menekankan pentingnya meletakkan daya ikat (imperatif) pendidikan multikultural bagi masyarakat majemuk.

DAFTAR RUJUKAN

Abdulgani, Roeslan, 2000, Memantapkan Jiwa Nasionalisme Menghadapi Era Globalisasi dan Abad XXI, dalam Hendro Sumartono (Ed.), 2000, Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia, Jember: Penerbitan Universitas Jember.
Faruk, 2001, Globalisasi, Reimajinasi, Deimajinasi: Soal Negara-Bangsa dan Kita, dalam Th. Sumartana, dkk (Ed.), 2001, Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan, Yogyakarta: Interfidei.
Fukuyama, Francis, 1993, The End of History and The Last Man, Cambridge: Basil Blackwell.
Gunawan, Ryadi, 2000, Kesadaran Sejarah Indonesia dan Tantangan Masa Depan, dalam Hendro Sumartono (Ed.), 2000, Rekonstruksi Sejarah dan Kebangsaan Indonesia, Jember: Penerbitan Universitas Jember.
Harvey, David, 1990, The Condition of Postmodernity; an Inquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge: Basil Blackwell.
Kusnadi, 2005, Dinamika Kelompok Etnik, Etnisitas, dan Pembangunan Daerah: Konflik Sosial dalam Perebutan Sumberdaya: Jember: CERIC-LEMLIT UNEJ.
Lay, Cornelis, 2001, Nasionalisme Etnisitas: Sebuah Pengantar, dalam Th. Sumartana, dkk (Ed.), 2001, Nasionalisme Etnisitas: Pertaruhan Sebuah Wacana Kebangsaan, Yogyakarta: Interfidei.
Mutrofin, 2007, Otokritik Pendidikan: Gagasan-Gagasan Evaluatif, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo
Nasikun, 2002, Imperatif Pendidikan Multikultural bagi Masyarakat Majemuk, Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas tentang RUU Sisdiknas dalam Perspektif Multikulturalisme, Yogyakarta: Inpedham.
Ohmae, Kenichi, 1991, The Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy, London: Harper-Collins.
Rosenau, Pauline M., 1992, Postmodernism and The Social Science: Insight, Inroads, and Intrusion, Princeton: Princeton University Press.
Snyder, J., 2000, From Voting to Violence: Democratiszation and National Conflict, New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Sunarlan, 2004, Rezim Patrimonial di Tingkat Lokal Pasca-Reformasi: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi, dalam Ayu Sutarto dan Setya Yuwana Sudikan (Ed.), 2004, Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur, Jember: Kompyawisda.
Weber, M., 1958, The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, New York: Charles-Schribner’s Sons.