Minggu, 21 Desember 2014

Kerajaan Lamajang Tigang Juru: Sejarah Lokal Yang Tersisihkan


KERAJAAN LAMAJANG TIGANG JURU:
SEJARAH LOKAL YANG TERSISIHKAN

Kayan Swastika, Sumarno danSumarno

Abstrak. Kerajaan Lamajang Tigang Juru,kemunculan kerajaan itu ternyata nyaris semasa dengan Kerajaan Majapahit (muncul sekitar tahun 1216 Saka/1294 Masehi sebagai hasil realisasi Perjanjian Sumenep, meskipun tidak lama kemudian dihancur-leburkan oleh Jayanegara pada tahun 1238 Saka/1316 Masehi dalam peristiwa yang dikenang sebagai Perang Puputan Pajarakan); bahwa pendiri kerajaan itu (Aryya Wiraraja) adalah seorang actor intellectual dan arsitek utama berdirinya Kerajaan Majapahit. Tulisan ini membahas sebab-sebab tersisihnya Kerajaan Lamajang Tigang Juru beserta tokoh pendirinya sebagai akibat kuatnya mainstream “Majapahit-sentrisme” di dalam sejarah nasional Indonesia di kemudian hari; selain itu juga dibahas nilai urgensi upaya rekonstruksi sejarah kerajaan itu sebagai sejarah lokal yang tersisihkan.

Kata kunci : Kerajaan Lamajang Tigang Juru, Sejarah Lokal.

Pendahuluan
Dewasa ini, eksistensi Kerajaan Lamajang Tigang Juru sudah tidak ada lagi. Nama Lamajang itu sendiripun kini juga telah berubah. Sejak abad XVIII, nama Lamajang telah bermetamorfose menjadi Lumajang (Atmodjo, 1990). Nama terakhir ini – Lumajang – terus bertahan hingga sekarang sebagai nama sebuah kabupaten di Jawa Timur yang terletak di lereng gunung keramat Mahameru atau Semeru.
Kerajaan Lamajang Tigang Juru memang hadir jauh dalam arti waktu. Kecuali itu, durasi kehadirannyapun terbilang singkat.Muncul di panggung sejarah sekitar tahun 1216 Saka/1294 Masehi (Atmodjo, 1990); jadi, sekitar 700-an tahun yang silam. Tokoh pendirinya ialah Banak Wide (garbhopatinama) atau Aryya Wiraraja (abhisekanama).Akan tetapi, hanya berselang 22 tahun kemudian, dihancur-leburkan oleh Jayanegara dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1238 Saka/1316 Masehi. Menurut pemberitaan Desawarnana (Description of the Country) atau yang lazim dikenal sebagai Negarakertagama, dalam peristiwa yang dikenang sebagai “Perang Puputan Pajarakan” itu, Pu Nambi(putraAryya Wiraraja), beserta seluruh keluarganya (sakulagotra) gugur bersimbah darah.Pasca kehancurannya, Kerajaan Lamajang Tigang Juru sirna-ilangditelan tirani sang kala. Sebahagian besar jejak-jejak eksistensi dan kejayaan masa lampaunyajuga porak-poranda, satu di antaranya adalahKutorenon, di bagian utara Lumajang. Muhlenfield, seorang sejarawan Belanda yang pernah mengunjungi Kutorenon pada tahun 1921-1923 menerangkan bahwa kuta kuno itu meliputi area seluas 130 hektar dan dibentengi dengan 6 bastion, masing-masing berketinggian kurang lebih 8 meter (Munoz, 2009). Tapi, sekarang, nasib bangunan purbakala terbesar dari Kerajaan Lamajang Tigang Juru itu tidak jauh berbedadengan nasib kerajaan yang mewariskannya. Tragis. Sama-sama hancur, meskipun kehancuran masing-masing disebabkan oleh pelaku yang berbeda-beda. Kalau dulu Kerajaan Lamajang Tigang Juru dihancur-leburkan oleh Jayanegara dari Kerajaan Majapahit; sekarang, Kutorenon dihancur-leburkan oleh oknum-oknum pejabat yang telah memberikan ijin pembangunan “proyek perumahan” di atas lahan kuta kuno di Desa Biting, Kecamatan Sukodono.
Tidak mengherankan, menyebut nama Kerajaan Lamajang Tiga Juru di waktu sekarang,bagi sebagian besar orang, tak terkecuali orang-orang Lumajang sendiri, seolah seperti menyebut nama sebuah negeri antah berantah; sebuah negeriyang samar-samar. Lebih dekat sebagai dongeng (legend)ketimbang sebagai realitas sejarah.Kalaupun ada orang yang membicarakannya, tidaklah selalu disadari benar bahwa kemunculan kerajaan itu ternyata nyaris semasa dengan Kerajaan Majapahit; bahwa pendiri kerajaan itu adalah seorang actor intellectual di balik kemunculan Kerajaan Majapahit, bahkan arsitek utama berdirinya kerajaan Hindu-Budha terbesar sepanjang sejarah di Nusantara itu.Tidak mengherankan pula (meskipun menimbulkan tanda tanya), bahwa hari jadi Kabupaten Lumajang (harjalu) saat ini juga tidak menggunakan momentum berdirinya Kerajaan Lamajang Tigang Juru sebagai titik tolak. Alih-alih, harjalu lebih memilih momentum penetapan/pengukuhan Nararyya Kirana, putera Nararyya Seminingrat (Wisnuwardhana) dari Kerajaan Tumapel (Singhasari),sebagai raja (jagat palaka) di negara Lamajang berdasar pemberitaan inskripsi Mula Malurung (1177 Saka/1255 Masehi). Padahal, kedudukan Nararyya Kirana maupun status negara Lamajang waktu itu hanyalah sebagai raja dan negara bawahan.Akhirnya, menjadi sesuatu yang tidak mengherankan (meski tetap menimbulkan tanda tanya), jika sampai hari ini ternyata tidak ada satupun gedung pemerintahan ataupun jalan utama di pusat kota Lumajang yang menggunakan nama Aryya Wiraraja maupun nama puteranya (Pu Nambi). Dua nama tokoh historis ini bahkan kalah dan tersisih oleh nama Menak Koncar,tokoh legendaris-mitologis di dalam Serat Kanda.
Sejarah adalah sebuah proses dinamik. Panta rei. Sebagai proses dinamik, peristiwa jatuh-tenggelamnya suatu kerajaan di panggung sejarah sejatinya merupakan hal yang lumrah, meskipun seringkalijuga dapat menumbuhkan empati dan simpati. Siapakah orang yang tidak larut dalam perasaan sedih dan terharu tatkala membaca pupuh Madraka dalam Desawarnana (Negarakertagama) yang mengisahkan perjuangan Pu Nambi dan seluruh keluarganya mempertahankan kuta Pajarakan di Lamajang ? Tapi, dalam konteks Kerajaan Lamajang Tigang Juru, urgensi persoalan yang sebenarnya bukan itu. Melainkan soal nasib kerajaan tersebut beserta tokoh pendirinya di dalam sejarah nasional Indonesia di kemudian hari. Mengapa eksistensinya tersisihkan? Mengapa peran pendirinya (Aryya Wiraraja) dalam proses kemunculan Kerajaan Majapahit terabaikan, bahkan citra ketokohannyapun dikonstruksi paradoks?

Mainstream“Majapahit-sentrisme” dalam
Sejarah Nasional Indonesia

Pada bulan Desember 1957, Kementerian Pendidikan RI menyelenggarakan Konggres Sejarah Nasional pertama di Yogyakarta. Tujuan penyelenggaraan konggres ialah untuk merancang sejarah nasional Indonesia yang resmi, yakni suatu sejarah view from within atau Indonesiasentris. Perselisihan pendapat utama muncul antara Muhammad Yamin dan Soedjatmoko. Merujuk pemikiran filsuf dan sejarawan asal Arab, Ibn Khaldun (1332-1406), Yamin berpendapat bahwa penelitian ilmiah dalam bidang kajian sejarah seharusnya mengarah pada interpretasi nasionalistik, cara menafsirkan kejadian sejarah yang sesuai dengan jalan pikiran orang atau bangsa Indonesia yang telah bebas-merdeka,sehingga dapat berguna untuk memperkuat kesadaran nasional. Soedjatmoko, di pihak lain, mengecam gagasan-gagasanyang bersandar pada “utopia masa lampau”sebagai landasan sejarah nasional. Ia berpendapat, sebagai disiplin ilmu, sejarah harus berlandaskan pada pendekatan obyektif-ilmiah, dan bukan pada nasionalisme. Nasionalisme mengesampingkan pendekatan obyektif-ilmiah (Frederick & Soeroto, 1984). Perselesihan pendapat tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak Yamin. Soedjatmoko kalah suara karena pendekatan pemikirannya tidak sesuai dengan iklim sosio-politik tahun 1950-an, saat rakyat di seluruh kepulauan Nusantara itu didorong untuk menjadi orang Indonesia (Taylor, 2003).
Sejak berakhirnya Konggres Sejarah Nasional pertama di Yogyakarta itu, sejarawan baru Indonesia membangun sejarah nasional mereka di atas basis historiografi kolonial dan interpretasi nasionalistik ala Yamin.Arsitek utamanya tidak lain adalah Muhammad Yamin sendiri; sementara itu, sebuah buku pelajaran kolonialbuah karya Fruin-Mees (1919-1920), berperan sebagai sumber inspirasi. Mainstream dari sejarah nasional semacam itu adalah “Majapahit-sentrisme”. Asal-usul nation-stateIndonesia tetap dipancangkan kuat-kuat pada imperialisme Majapahit yang berpusat di Jawa.Majapahit bukan saja menarasikan puncak kemajuan peradaban Hindu-Budhasejak akhir abad XIII hingga sekitar abad XVI Masehi, tapi juga menjadi ikon kemegahan dan keagungan sebuah kuasa hegemonik di Nusantara, sehingga dianggap pantas menjadi model ideal (ideal-type)nation-state Indonesia. Kerajaan maritim Sriwijaya, yang sudah ada sebelum Majapahit, tidak digunakan sebagai ideal-typekarena wilayah pengaruhnya tidak tumpang tindih dengan garis batas nasional Indonesia.
Oleh karena asal-usul Indonesia tetap dipancangkan kuat-kuat pada imperialisme Majapahit yang berpusat di Jawa, maka sudah dapat diduga, historical actors yang terkait dengan kerajaan itu – Raden Wijaya, Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan lain-lain – turut dielu-elukan, dipuja-puja, bahkan diredefinisi menjadi model peran (role model) bagi pahlawan nasional. “Majapahit-sentrisme” demikian terus bertahan, bahkan dikembangkan lebih lanjut pada masa rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto. Gagasan Orde Baru mengenai orde, harmoni, serta pembangunan, kesemuanya dirunut ulang dan dikembalikan ke sejarah Majapahit (Wood, 2005).
Mainstream “Majapahit-sentrisme” dalam sejarah nasional Indonesia yang dibangun di atas basis historiografi kolonial dan interpretasi nasionalistik ala Yamin, pada gilirannya,secara niscaya menimbulkan berbagai akibat yang destruktif dan kejam yang tak terelakkan. Pertama, sejarah kerajaan-kerajaan lain di luar Majapahit, yang secara faktual eksis di berbagai lokalitas di Nusantara, harus tersisihkan(disisihkan?). Kalaupun memang disebut-disebut, sejarah lokal-sejarah lokal itu harus (di)sesuai(kan) dengan narasi besar (grand narratives)tentang Majapahit sebagai ideal-typenation-state Indonesia.Hilangnya narasi tentang Perjanjian Sumenepdan Kerajaan Lamajang Tigang Juru – sebagai realisasi dari Perjanjian Sumenep – dalam kebanyakan buku-buku sejarah buah karya sejarawan baru Indonesia, khususnya buku babon Sejarah Nasional Indonesia, merupakansalah satu bukti faktual tersisihnya sejarah suatu lokalitas demi kepentingan grand narratives Majapahit.
Perjanjian Sumenep adalah janji Raden Wijaya atau Nararya Sanggramawijaya (garbhopatinama)– sebelum menjadi raja – kepada adhipati Sungeneb (Sumenep) bernama Banak Wide (garbhopatinama)atau Aryya Wiraraja(abhisekanama). Isi Perjanjian Sumenep, sebagaimana disebutkan dalam Pararaton (Brandes dalam Atmodjo, 1990) adalah sebagai berikut :
Andakanira Raden Wijaya: ‘Bapa Wiraraja, tan nipi gunge hutangisun ing sira, sun katekan sadhyanisun, isun parone tembe bhumi Jawa, sira amuktia apalih, isun kang sapalih’. Aturira Wiraraja: ‘Sawadinipun, pikulun, lamun pakanira jumenenga ratu”.

(Berkatalah Raden Wijaya: ‘Bapa Wiraraja, tidak sedikit hutang saya kepadamu, kalau tercapai maksud saya, nanti akan saya bagi Pulau Jawa, engkau akan menikmati setengah bagian, dan saya setengah bagian yang lain’. Wiraraja menjawab: ‘Terserah, Tuanku, apabila Tuanku telah menduduki tahta/menjadi raja’).

Perjanjian Sumenep inilah yang nantinya – setelah Raden Wijaya berhasil menjadi raja – menjadi dasar pembagian Pulau Jawa menjadi dua bagian; satu bagian (Barat) untuk Raden Wijaya, satu bagian yang lain (Timur) untuk Aryya Wiraraja. Bagian untuk Raden Wijaya disebut Kerajaan Majapahit; bagian untuk Aryya Wiraraja bernama Kerajaan Lamajang Tigang Juru, yang wilayahnya mencakup Lamajang Utara, Lamajang Selatan, dan Tigang Juru.
Apakah Raden Wijaya sungguh-sungguh menepati janjinya? Apakah pembagian Pulau Jawa menjadi dua bagian itu memang benar adanya? Bahwa Raden Wijaya sungguh-sungguh menepati janjinya, dan itu berarti pula bahwa pembagian Pulau Jawa menjadi dua bagian memang benar adanya, dapat kita buktikan berdasarkan pemberitaan Pararaton dan Kidung Harsa Wijaya. Pararaton (Brandes dalam Atmodjo, 1990) mengatakan sebagai berikut :
Sira Wiraraja amit angulihi ing Lamajang tigang juru, apan pasamayanira Raden Wijaya amalihana Jawa, kanugrahan lurah Lamajang lor kidul lawan tigang juru. Huwus alawas kabhukti denira Wiraraja”.

(“Beliau Wiraraja pamit kembali ke Lamajang Tigang Juru karena janji Raden Wijaya membagi Pulau Jawa, mendapat anugerah daerah [lembah, dataran] Lamajang Utara, Selatan, dan Tigang Juru. Telah lama dinikmati oleh Wiraraja”).
Sementara itu, Kidung Harsa Wijaya (Berg dalam Atmodjo, 1990) memberitakan ikhwal pemenuhan janji Raden Wijaya kepada Aryya Wiraraja dan pembagian Pulau Jawa seperti berikut ini :
Ndan sira adhipating Madhura wus sinung linggih pinalih punang Yawadwipa denira Sri Narendra wus pinrenah wonten ing Lamajang ...”.

(“Maka beliau adipati Madhura telah mendapat kedudukan, dibagi dualah Pulau Jawa oleh Sri Narendra, dan [Wiraraja] telah ditetapkan di Lamajang ...”).

Kedua, peranan orang-orang biasa, lebih-lebih mereka yang dianggap dapat menodai citra positif historical actors Majapahit, harus pula disisihkan. Kalaupun memang perlu disebut, citra ketokohannya (harus) dikonstruksi paradoks. Salah satu bukti faktual mengenai hal ini dapat kita temukan dalam narasi seputar peranan dancitra ketokohan Aryya Wiraraja. Sumber-sumber historiografi tradisional sebenarnya telah mengungkapkan secara gamblang betapa besar peranan dari adhipati Sungeneb (Sumenep) ini dalam membantu Raden Wijaya menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit; bahkan, tidak berkelebihan kalau dikatakan bahwa tokoh inilah yang sejatinya merupakan actor intellectual dan arsitek utama berdirinya Kerajaan Majapahit. Dalam inskripsi Kudadu atau Gunung Butak (1216 Saka/1294 Masehi), Kertarajasa Jayawarddhana (abhisekanamaRaden Wijaya atau Nararya Sanggramawijaya) mengakui sendiri peranan yang dimainkan oleh babatangan(Pararaton; Kidung Ranggalawe) atau ken demung (Kidung Harsa Wijaya) pada masa pemerintahan raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari tersebut.Maka, tidak mengherankan jika citra ketokohan Aryya Wiraraja baik dalam sumber historiografi tradisional maupun inskripsi diberitakan sangat baik. Kidung Ranggalawe menyebutnya “anging babatang manira, saking wyakarana singgih, punika luhung punang wong ... “ (seorang bebatangan yang mahir dalam hal bahasa atau bertutur-kata, orang yang berbudi tinggi ... ). Inskripsi Kudadu/Gunung Butak mencatatnya sebagai “sakalamanujanuraga” (mencintai dan rendah hati terhadap sesama manusia) dan “saksat susisya de sri maharaja Krtanagara” (abdi yang baik raja Kertanegara; satyabhakti aprabhu).Banak Wide, garbhopatinama Aryya Wiraraja, juga mempunyai makna yang baik serta mendalam. Dalam filsafat agama Hindu aliran Waisnawa, nama itu bermakna “parama-hamsa” (angsa yang utama, the supreme swan), yaitu julukan atau gelar bagi seorang pendeta yang gentur tapane dan mampu menghayati hakekat hidup (Atmodjo, 1990).
Tapi, akibat mainstream “Majapahit-sentrisme” dalam sejarah nasional Indonesia, narasi seputar peranan dan ketokohan Aryya Wirarajamenjadi sungguh ironis dan paradoksal. Alih-alih diakui sebagai pendiri, perannya justru disisihkan; citra ketokohannyapun dikonstruksi paradoks: “cerdik”, tapi “licik” dan “ambisius”. Slamet Mulyana(1983), misalnya, mengkonstruksi citra tokohAryya Wiraraja sebagai berikut :
“Ia adalah benar seorang ahli siasat, seorang yang ambisius. Tanpa pandang kawan atau lawan, jika sekiranya dapat memberi umpan ambisinya, akan dibantu sekuat tenaganya. Dengan Jayakatwang ia pernah bersekutu untuk menjatuhkan Sri Kertanagara. Sekarang ia bersekutu dengan Raden Wijaya untuk menjatuhkan Jayakatwang. Dalam waktu beberapa bulan saja sikap Wiraraja terhadap Jayakatwang sudah berubah sama sekali dari sekutu menjadi lawan”.

Citraserupa tentang tokoh Aryya Wiraraja juga dapat kita temukan dalam buku karya Paul Michel Munoz (2009) seperti berikut ini :
Di Madhura, raden Wijaya, yang tidak sadar peran serta Viraraja dalam persengkongkolan melawan Kertanegara, memutuskan menghubunginya. Meskipun Viraraja bukan orang yang bisa setia (dia ingin membuat kerajaannya sendiri), dia juga cerdik. Dia memutuskan untuk bertaruh nasib dengan Raden Wijaya. Viraraja berjanji membantunya jika dia berjanji mau berbagi kekuasaan apapun yang bisa diraihnya dengan dirinya”.

Urgensi Rekonstruksi Sejarah Lokal
Kerajaan Lamajang Tigang Juru

Henk Schulte Nordholt dkk. (2008) mengatakan, “menulis sejarah, bukan sekadar kegiatan intelektual atau akademis, tetapi juga kegiatan yang bermakna politis”. Menulis sejarah, dengan demikian, sejatinya bukanlah kegiatan rekonstruksi, produksi, dan sirkulasi an sichtentang pengetahuan masa lampau (historical knowledge), melainkan juga kegiatan rekonstruksi, produksi, dan sirkulasi klaim-klaim akan kebenaran (truth-claims)tentang masa lampau itu sendiri.Dalam konteks pemahaman seperti ini, menjadi sangat terasa urgensiupaya rekonstruksi sejarah berbagai lokalitas di Nusantara yang selama ini tersisihkan. Sejarah Kerajaan Lamajang Tigang Juru adalah potret sejarah suatu lokalitas yang tersisihkan itu. Untuk sebagian mungkin benar bahwa sejarah kerajaan ini tersisih karena ditelan tirani sang kala (hadir sekitar 700-an tahun yang silam; durasi waktu kehadirannyapunrelatif singkat, hanya 22 tahun). Akan tetapi, sulit untuk menyangkal fakta bahwa ketersisihan sejarah kerajaan tersebut sebagian besarnya adalah merupakan akibat dari mainstream “Majapahit-sentrisme” dalam sejarah nasional Indonesia; narasi tentangnya terpaksa dan dipaksa tenggelam agar tidak bertabrakan dengan narasi besar (grand narratives) tentang Majapahit sebagai ideal-typenation-state Indonesia; peranan dan citra tokoh pendirinya terpaksa dan dipaksa menepi agar tidakmenodai citra positif historical actors Majapahit.
Nilai urgensi upaya rekonstruksi sejarah Kerajaan Lamajang Tigang Juru, termasuk sejarah berbagai lokalitas lain di Nusantara yang selama ini tersisihkan,sekurang-kurangnya terletak dalam tiga hal. Pertama, untuk memberikan “narasi tandingan” – atau “sejarah-alternatif” menurut terminologi Max R. Lane (2011) – terhadap grand narratives Majapahitdalam sejarah nasional Indonesia. Untuk apa? A.B. Lapian (1980)pernah mengemukakan bahwa salah satu alasan mengapa perlu mempelajari (rekonstruksi) sejarah lokal adalah untuk mengenal latar belakang sejarah dari sesama anggota bangsa di berbagai lokalitasdi Nusantara sehingga dapat memperluas pandangan kita tentang dunia Indonesia. Jadi, dengan demikian, hadirnya sejarah Kerajaan Lamajang Tigang Juru sebagai narasi tandingan terhadap grand narratives Majapahitdalam sejarah nasional Indonesiaurgen dalam rangka meluruskan pemahaman: bahwa dunia Indonesia itu berlatar belakang sejarah yang demikian beragam; bahwa nyaris semasa dengan kemunculan Kerajaan Majapahit di panggung sejarah, ternyata pernah hadir pula Kerajaan Lamajang Tigang Juru di bagian timur Pulau Jawa; bahwaKerajaan Lamajang Tigang Juru, seperti halnya Kerajaan Majapahit,sejarahnya perlu dikenal, dikenang, serta direkonstruksi agar kita dapat memahami secara lebih baik keragaman kita sebagai sebuah bangsa dan dunia bernama Indonesia.
Kedua, untuk mengeluarkan Kerajaan Lamajang Tigang Juru dari keremangan sejarah yang sekian lama menyelimutinya, dan koinsidensi, menempatkannya di tempat yang memang selayaknya didudukinya.Durasi kehadiran kerajaan ini di panggung sejarah memang tidak sepanjang Kerajaan Majapahit.Wilayah pengaruhnyapun tidak sebanding dengan wilayah pengaruh Kerajaan Majapahit. Lalu, apa urgensinya? Taufik Abdullah (1981/1982; 1985) pernah mengingatkan, bahwa ukuran urgensi sejarah suatu lokalitas tidak dapat dinilai berdasarkan ukuran yang diberikan oleh logika sejarah dari lokalitas lain, bahkan dari sudut pertimbangan sejarah nasional sekalipun, melainkan ditentukan sepenuh-penuhnya oleh logika dinamika lokalitas itu sendiri.Sejarah setiap lokalitas memiliki coraknya sendiri, bersifat setempat.Apa yang dianggap urgen oleh suatu lokalitas belum tentu dianggap sama urgennya oleh lokalitas-lokalitas yang lain; bahkan, apa yang dianggap urgen dalam konteks sejarah lokal bisa jadi tidak bermakna sama sekali jika ditinjau dari sudut sejarah nasional. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena coraknya yang khas dan bersifat setempat itu, maka sejarah lokalitas hanya dapat dimengerti dengan baik apabila dipelajari menggunakan logika dinamika masing-masing lokalitas (Lapian, 1980).
Ketiga, untuk menumbuhkembangkan kesadaran sejarah. Lumajang saat ini memang bukan replika dari Kerajaan Lamajang Tigang Juru di waktu lampau. Tapi, sulit untuk menafikkan fakta bahwa Lumajang hari ini adalah continuitydari kerajaan yang didirikan oleh Aryya Wiraraja pada 700-an tahun yang silam tersebut. Atas dasar pemahaman demikian, maka hadirnya sejarah Kerajaan Lamajang Tigang Juru sebagai narasi tandingan terhadap grand narratives Majapahitdapat dipandangurgen dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sejarah masyarakat Lumajang sebagai suatu kolektivitas. Bukankah sejarahditulis tidak hanya demi masa lampau itu sendiri, atau an sich untuk revitalisasi “apa yang sudah terjadi”, tetapi karena memang dianggap urgen sebagai dasar menumbuhkembangkan kesadaran sejarah?Bagi suatu kolektivitas, kesadaran sejarah itu memiliki fungsi vital-strategis. Yakni, untuk memperkokoh identitas kolektif, yang pada gilirannya menjadi energi bagi tersemainya rasa bangga, rasa cinta, dan rasa memiliki(sense of belonging), dari para anggotanya terhadap apapun yang terkait dengan kolektivitasnya itu, termasuk sejarahnya di masa lampau.

DAFTAR RUJUKAN
Abdullah, T., 1981/1982, Beberapa Aspek Penelitian Sejarah Lokal,Analisis Kebudayaan (Tahun II Nomor 2), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI

----------, 1985, Sejarah Lokal Di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Atmodjo, S.K., 1990, Menelusuri Sejarah Hari Jadi Lumajang Berdasarkan Data Prasasti dan Naskah Kuno, Makalah pada Seminar Hari Jadi Lumajang yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 1990

Frederick, W.H. & Soeroto, S., 1984, Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, Jakarta: LP3ES

Lane, M.R., 2011, Suatu Sejarah Alternatif Indonesia, dalam Malcolm Caldwell & Ernst Utrecht, 2011, Sejarah Alternatif Indonesia, Yogyakarta-Bogor: Djaman Baroe bekerjasama dengan Sajogyo Institut

Lapian, A.B., 1980, Memperluas Cakrawala Melalui Sejarah Lokal,Prisma (Nomor 8, Agustus 1980), Jakarta: LP3ES

Mulyana, S., 1979, Nagarakretagama Dan Tafsir Sejarahnya, Jakarta: Bharatara Karya Aksara

----------, 1983,Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit, Jakarta: Inti Idayu Press

Munoz, P.M., 2009, Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia: Perkembangan Sejarah dan Budaya Asia Tenggara (Jaman Pra Sejarah – Abad XVI), Yogyakarta: Mitra Abadi

Sidomulyo, H., 2007, Napak Tilas Perjalanan Mpu Prapanca, Jakarta-Denpasar-Surabaya: Wedatama Widya Sastra, Yayasan Nandiswara, dan Jurusan Pendidikan Sejarah Unesa

Taylor, J.G., 2003, Indonesia: Peoples and Histories, New Heaven: Yale University Press

Wood, M., 2005,Official History in Modern Indonesia: New Order Perceptions and Counterviews, Leiden/Boston: Brill

Nordholt, H.S.; Purwanto, B.; Saptari, R. (Ed.), 2008, Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, Jakarta-Denpasar: Yayasan Obor Indonesia bekerja sama dengan KITLV-Jakarta, dan Pustaka Larasan, Denpasar-Bali